Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.11
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Yustisia Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan JUSTITIA JURNAL HUKUM TANJUNGPURA LAW JOURNAL Kosmik Hukum Padjadjaran Journal of International Law Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Komunitas Yustisia Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan International Journal of Business, Economics, and Social Development Indonesian Journal of International Law Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Gloria Justitia
Natalia Yeti Puspita
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan

 1 
PACIFIC SOLUTION POLICY: MENGGUGAT TANGGUNG JAWAB AUSTRALIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI Natalia Yeti Puspita; Annisa Irina Nur Halima
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 5 No 01 (2020): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v5i01.1648

Abstract

As one of the countries which is ratifying the 1951 Refugeee Convention and the 1967 Protocol, Australia has an obligation to protect refugees and guarantee their rights as stated in the provisions. With the issuance of the Pacific Solution Policy by the Australian Government to restrict refugees who come to Australia, Australia has reneged on international treaties on the protection of refugees that have been ratified. Based on the results of normative juridical research which is used in this paper, it can be seen that the state sovereignty principle which is used as the legal basis for implementing the policy cannot necessarily erase the obligations that have been imposed on it, especially with the development of the current understanding of the state sovereignty principle that links human rights protection. In addition, the attachment to international agreements that have been agreed based on the principle of Pacta Sunt Servanda becomes the basis for strengthening legitimacy that the Australian Government can be held responsibility in connection with the implementation of the Pacific Solution Policy in the handling of refugees in Australia.
- KEWENANGAN HUKUM BPBD DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI JAKARTA: - Puspita, Natalia Yeti; Sembiring, Fachrudin
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol. 9 No. 2 (2024): JURNAL PARADIGMA HUKUM PEMBANGUNAN - AGUSTUS 2024
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v9i2.5841

Abstract

Banjir merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Jakarta dan menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Dalam artikel ini akan dibahas persoalan mengenai bagaimanakah kewenangan hukum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder yang bersumber pada penelusuran kepustakaan sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa BPBD sebagai lembaga pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam mengkoordinasikan upaya penanggulangan bencana, mulai dari tahap pencegahan, penanganan darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Adapun peraturan yang menjadi dasar hukum kewenangan BPBD adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, serta peraturan daerah yang relevan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran hukum dan kelembagaan dalam penanggulangan bencana di kota metropolitan seperti Jakarta.
Co-Authors A. Aris Swantoro Aloysius Deno Hervino Angga Reynady Hermawan Putra Annisa Irina Nur Halima Bernadetta Tjandra Wulandari, Bernadetta Tjandra Boydston, Natasha Gusti Wahyu Puspitasari Dewi Liesnoor Setyowati Elizabeth Nadeak Elvina Elvina Fachrudin Sembiring Jane Madeline Joseph Maximillian Eduard Pauner Karina Stefanie Kurnia Utami Marhaeni Ria Siombo Natasya Fahira Putra, Angga Reynady Hermawan Revin Andhika Rr. Adeline Melani Samuel MP Hutabarat Tisa Windayani Valerie Selvie Sinaga