Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

HAK WARIS TANAH BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ISLAM Ainul Masruroh; Arum Widiastuti
Jurnal Hukum dan Kenotariatan Vol 6, No 3 (2022)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.501 KB) | DOI: 10.33474/hukeno.v6i3.16472

Abstract

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang beda kewarganegaraan. Perkawinan campuran dapat berakibat hukum pada adanya hubungan hukum antara suami dan istri, hubungan hukum antara orang tua dan anak, dan akibat adanya harta perkawinan. anak yang lahir dari perkawinan campuran akan memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun. Permasalah yuridis dapat timbul pada hak waris tanah bagi anak dari perkawinan campuran yang orang tuanya meninggal sebelum anak tersebut berusia 18 tahun. Sistem hukum waris yang di anut di Indonesia adalah sistem kewarisan bilateral, bahwa seseorang dapat menerima harta warisan dari ayah atau ibunya. Di sisi lain UU Pokok Agraria melarang WNA atau mereka yang berkewarganegaraan ganda mempunyai hak atas tanah. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan akan dianalisis menggunakan teknik analisis isi, dan diinterpretasikan dengan metode otentik, sistematis, dan komperatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata dan Hukum Islam perbedaan kewarganegaran tidak menyebabkan terhalangnya anak untuk mendapatkan hak warisnya, hak waris anak atas tanah peninggalan orang tuanya tetap dapat diberikan, namun untuk dapat memiliki hak tersebut anak harus menunggu sampai anak berusia 18 tahun dan menjadi WNI, namun apabila anak tidak memilih menjadi WNI dia harus melepaskan hak atas tanah tersebut dengan menjual atau mengalihkannya.Kata-Kunci: Perkawinan campuran, kewarganegaraan ganda, hak atas tanah, harta warisan. Mixed marriage is a marriage between two people of different nationalities. Mixed marriages can have legal repercussions for the existence of a legal relationship between husband and wife, a legal relationship between parents and children, and the consequences of marital property. children born from mixed marriages will acquire dual citizenship limited to the age of 18. Juridical problems can arise in the right of inheritance of land for a child from a mixed marriage whose parents died before the child was 18 years old. The inheritance law system adopted in Indonesia is a bilateral inheritance system, that a person can receive inheritance from his father or mother. On the other hand, the Basic Agrarian Law prohibits foreigners or those with dual nationality from having land rights. This research is normative juridical research, with a statutory and conceptual approach. The legal materials used will be analyzed using content analysis techniques, and interpreted by authentic, systematic, and comparative methods. The results showed that according to the Civil Code and Islamic Law, differences in citizenship do not cause the child to be hindered from obtaining his inheritance rights, the child's inheritance rights to the land left by his parents can still be given, but to be able to have this right the child must wait until the child is 18 years old and becomes an Indonesian citizen, but if the child does not choose to become an Indonesian citizen he must give up the right to the land by selling or transferring it.Keywords: Mixed marriage, dual citizenship, land rights, estate
KAJIAN DESKRIPSI SUMBER KEUANGAN DAERAH PASKA OTONOMI DAERAH Antin Okfitasari; Arum Widiastuti
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol 8, No 2 (2024): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v8i2.14015

Abstract

Regional autonomy has brought changes in regional government governance, including regional financial management. The aim of this research is to find out the sources of regional income after regional autonomy and to find out the problems that arise regarding regional sources of income from the perspective of the laws that regulate them. This research uses a descriptive qualitative approach with a literature review. This research data was collected from articles and statutory regulations that are relevant to the legal basis of regional finance before and after regional autonomy, sources of regional income and problems that arise related to regional income through Google, Google Scholar and ScienceDirect. Miles and Huberman's interactive model of data analysis is used as data analysis in this research. The research results show that there are changes in the categories and details of regional income from Law no. 17 of 2023, Law no. 32 of 2004 and Law no. 23 of 2014. There have been no changes in the Law. Regional balance certainly has the impact of inconsistencies in the categorization of central government transfer funds to regional governments. Keywords: Regional finance, regional autonomy, regional income, PAD, transfer funds
A Comparative Study Of The Indonesian Supreme Court's Decision and International Agreements on E-Commerce Subadriyah, Subadriyah; Arum Widiastuti
Jurnal Jurisprudence Vol. 15 No. 1 (2025): Vol. 15, No. 1, June 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v15i1.9990

Abstract

ABSTRACT Purpose of the Study: This research aims to analyze the relevance of Indonesia’s domestic regulations in governing e-commerce transactions, especially in the context of interstate taxation as well as evaluate how far these regulations are in line with international legal principles such as those regulated by United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts (UNECIC) and World Trade Organization (WTO). Methodology: This research utilized the normative juridical method with a legal comparison approach and a case approach on the Decision of the Supreme Court No. 1305/B/PK/PJK/2015. The data were qualitatively analyzed to identify regulatory gaps and suggest legal recommendations. Results: Research found that even though domestic regulations have regulated the e-commerce taxation aspect, there are still weaknesses in answering global challenges, such as server jurisdiction, the mechanism of resolving interstate disputes, as well as the protection of digital consumers. Supreme Court decisions have become a crucial foundation but have not fully referred to international standards. Applications of this Study: The results of this research can be used by policymakers, academicians, and legal practitioners as a basis for formulating more adaptive e-commerce regulations that are harmonious with international standards which support Indonesia’s digital economic ecosystem. Novelty/Originality of this Study: This research offers a constructive approach in bridging the gap between national regulations and international policies, as well as offering a scientific contribution through the integration of global principles into the domestic legal framework of e-commerce in Indonesia. Keywords: e-commerce, court decisions, international agreements, Indonesia.   ABSTRAK Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengatur transaksi perdagangan elektronik, khususnya dalam konteks perpajakan antarnegara, serta mengevaluasi sejauh mana peraturan perundang-undangan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional seperti yang diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional (UNECIC) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum dan pendekatan kasus atas Putusan Mahkamah Agung No. 1305/B/PK/PJK/2015. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi celah hukum dan memberikan rekomendasi hukum. Hasil: Penelitian menemukan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur aspek perpajakan perdagangan elektronik, masih terdapat kelemahan dalam menjawab tantangan global, seperti yurisdiksi server, mekanisme penyelesaian sengketa antarnegara, serta perlindungan konsumen digital. Putusan Mahkamah Agung telah menjadi landasan krusial, namun belum sepenuhnya mengacu pada standar internasional. Aplikasi Studi Ini: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum sebagai dasar untuk merumuskan regulasi e-commerce yang lebih adaptif dan selaras dengan standar internasional yang mendukung ekosistem ekonomi digital Indonesia. Kebaruan/Orisinalitas Studi Ini: Penelitian ini menawarkan pendekatan konstruktif dalam menjembatani kesenjangan antara regulasi nasional dan kebijakan internasional, serta memberikan kontribusi ilmiah melalui integrasi prinsip-prinsip global ke dalam kerangka hukum domestik e-commerce di Indonesia. Kata Kunci: e-commerce, putusan pengadilan, perjanjian internasional, Indonesia
SOSIALISASI PUTUSAN MK TENTANG UU CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020) Dian Cahayani; Arum Widiastuti; Mursito, Mursito; Adityo Putro Prakoso
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif, terutama terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 dan diikuti oleh warga binaan LPP. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami perkembangan hukum nasional serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembinaan hukum bagi warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
PEMBERDAYAAN PEMUDA KARIMUN JAWA MELALUI PENYULUHAN HUKUM : PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK Dian Cahayani; Arum Widiastuti; Mursito, Mursito
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 11: April 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pemuda di Karimun Jawa, dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Penyuluhan ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi hukum yang dikaitkan dengan pemahaman atas asas itikad baik dalam hukum kontrak. Asas ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan pada saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara substantif dapat menjadi benteng awal dalam mencegah masuknya ideologi radikal. Kegiatan ini diikuti oleh warga lokal Karimun Jawa dan dilaksanakan secara partisipatif melalui metode dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, terutama dalam memahami pentingnya nilai-nilai hukum perdata dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi akademik dalam menerjemahkan asas-asas hukum kontrak ke dalam praktik sosial yang aplikatif dan preventif terhadap potensi konflik sosial.
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES BLITAR) Eko Budi Sariyono; Dian Cahayani; Arum Widiastuti
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 12: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

All forms of violence in general and acts of violence against women and children are a form of violation of human rights and constitute a crime against human dignity and discrimination. The state is responsible for the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights guaranteed by laws and regulations. This research discusses the factors causing criminal acts of violence against women and children as well as the handling of criminal acts of violence against women and children by the women and child protection unit of the Blitar Police Criminal Investigation Unit. The type of research used in this writing is empirical juridical research to determine the conditions that occur in the field. The research approach uses a qualitative approach with the legal materials used being primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the factors causing criminal acts of violence against women and children in the Blitar Regency area are legal awareness, patriarchal culture, economic factors and poverty, allegations of infidelity and early marriage factors. From this research it can be explained that the handling efforts were carried out using a non-penal and penal approach and the obstacles experienced were in the form of internal and external obstacles from the police