Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains JISOS: Jurnal ilmu sosial
Eko Budi Sariyono
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES BLITAR) Eko Budi Sariyono; Dian Cahayani; Arum Widiastuti
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 12: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

All forms of violence in general and acts of violence against women and children are a form of violation of human rights and constitute a crime against human dignity and discrimination. The state is responsible for the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights guaranteed by laws and regulations. This research discusses the factors causing criminal acts of violence against women and children as well as the handling of criminal acts of violence against women and children by the women and child protection unit of the Blitar Police Criminal Investigation Unit. The type of research used in this writing is empirical juridical research to determine the conditions that occur in the field. The research approach uses a qualitative approach with the legal materials used being primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the factors causing criminal acts of violence against women and children in the Blitar Regency area are legal awareness, patriarchal culture, economic factors and poverty, allegations of infidelity and early marriage factors. From this research it can be explained that the handling efforts were carried out using a non-penal and penal approach and the obstacles experienced were in the form of internal and external obstacles from the police
Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium: Decriminalization and Recriminalization in the New Criminal Code: An Analysis of the Ultimum Remedium Principle Eko Budi Sariyono; Makkah HM; Iwan Rasiwan; Johannes Triestanto; Nopiana Mozin
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 1: Januari 2026 -In Progress
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i1.10126

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena dekriminalisasi dan rekriminalisasi yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia serta keterkaitannya dengan prinsip ultimum remedium. KUHP Baru yang mulai berlaku pada awal 2026 membawa sejumlah perubahan signifikan dalam hukum pidana nasional, termasuk penghapusan beberapa delik lama yang dianggap tidak relevan dengan nilai sosial modern dan pengaturan pidana baru untuk mengantisipasi tantangan hukum kontemporer. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana KUHP Baru menegaskan bahwa pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) yang diterapkan setelah mekanisme non-penal, seperti sanksi administratif, penyelesaian restoratif, atau mediasi, dinilai tidak memadai untuk menangani suatu perbuatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan studi pustaka terhadap KUHP Baru, literatur hukum nasional, serta artikel ilmiah yang membahas prinsip ultimum remedium dan reformasi KUHP. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan komparatif untuk menelaah keseimbangan antara dekriminalisasi perbuatan yang tidak membahayakan masyarakat dan rek­ri­mi­na­li­sa­si delik baru yang dianggap penting bagi kepentingan publik, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Baru berupaya menjaga keseimbangan antara pembatasan over-kriminalisasi dan pemenuhan kebutuhan hukum yang dinamis, sekaligus menegaskan bahwa pidana harus digunakan secara proporsional dan selektif. Dinamika antara penghapusan delik kuno dan pengaturan delik baru ini memberikan implikasi signifikan terhadap penerapan prinsip ultimum remedium, menuntut aparat penegak hukum untuk lebih cermat dalam memilih langkah pidana sebagai upaya terakhir.
Co-Authors Arum Widiastuti Dian Cahayani Iwan Rasiwan Johannes Triestanto Makkah HM Nopiana Mozin