Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Cakrawala Ilmiah JISOS: Jurnal ilmu sosial Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora
Dian Cahayani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS Dian Cahayani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 10: Agustus 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan menjalankan kewenangan lain sesuai undang-undang. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam hal pembuatan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat dan menyimpan akta otentik, mengesahkan tanda tangan, menetapkan kepastian tanggal surat, dan memberikan penyuluhan hukum. Untuk diangkat sebagai notaris, seseorang harus memenuhi persyaratan seperti warga negara Indonesia, berusia minimal 27 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak terlibat dalam jabatan atau tindak pidana yang dilarang. Selain itu, notaris wajib bertindak jujur, menjaga kerahasiaan, dan mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan larangan untuk merangkap jabatan atau terlibat dalam tindak pidana berat
IMPLIKASI HUKUM DIGITALISASI AKTA NOTARIS TERHADAP VALIDITAS HUKUM DI INDONESIA Dian Cahayani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 5: Januari 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, digitalisasi dalam bidang hukum menjadi hal yang sangat relevan, termasuk dalam hal pembuatan akta notaris. Akta notaris digital menawarkan berbagai keuntungan, seperti efisiensi, aksesibilitas, dan pengurangan risiko pemalsuan. Namun, implementasi digitalisasi ini tidak tanpa tantangan. Dalam konteks hukum Indonesia, penerapan akta notaris digital menghadapi isu terkait validitas hukum, regulasi yang belum sepenuhnya mengakomodasi kemajuan teknologi, serta perlindungan data pribadi yang harus dijaga secara ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana digitalisasi akta notaris dapat dilaksanakan secara sah dan aman, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis regulasi yang relevan, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, digitalisasi akta notaris di Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan memperkuat keabsahan dokumen hukum, selama didukung dengan regulasi yang jelas dan perlindungan data yang memadai.
SOSIALISASI PUTUSAN MK TENTANG UU CIPTA KERJA (UU NO 11 TAHUN 2020) Dian Cahayani; Arum Widiastuti; Mursito, Mursito; Adityo Putro Prakoso
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 2 No. 8: Januari 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II A Semarang mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sosialisasi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman hukum yang komprehensif, terutama terkait implikasi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan UU Cipta Kerja bersyarat inkonstitusional. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan hukum melalui pemaparan materi dan sesi diskusi interaktif. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2023 dan diikuti oleh warga binaan LPP. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta dalam memahami perkembangan hukum nasional serta meningkatkan kesadaran hukum mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pembinaan hukum bagi warga binaan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial.
PEMBERDAYAAN PEMUDA KARIMUN JAWA MELALUI PENYULUHAN HUKUM : PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK DALAM HUKUM KONTRAK Dian Cahayani; Arum Widiastuti; Mursito, Mursito
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 3 No. 11: April 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, khususnya para pemuda di Karimun Jawa, dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme. Penyuluhan ini dilaksanakan melalui pendekatan sosialisasi hukum yang dikaitkan dengan pemahaman atas asas itikad baik dalam hukum kontrak. Asas ini memiliki relevansi yang kuat dalam membangun hubungan sosial yang berlandaskan pada saling percaya, kejujuran, dan tanggung jawab, yang secara substantif dapat menjadi benteng awal dalam mencegah masuknya ideologi radikal. Kegiatan ini diikuti oleh warga lokal Karimun Jawa dan dilaksanakan secara partisipatif melalui metode dialog interaktif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di kalangan peserta, terutama dalam memahami pentingnya nilai-nilai hukum perdata dalam membangun interaksi sosial yang sehat dan harmonis. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi akademik dalam menerjemahkan asas-asas hukum kontrak ke dalam praktik sosial yang aplikatif dan preventif terhadap potensi konflik sosial.
PENCEGAHAN RADIKALISME MELALUI PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT : REFLEKSI ASAS KEPATUTAN DALAM PERIKATAN KEPERDATAAN Dian Cahayani; Arum, Arum; Mursito, Mursito; Adit, Adit
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4: September 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Radikalisme masih menjadi ancaman laten bagi ketahanan sosial masyarakat Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Salah satu strategi preventif yang dapat ditempuh adalah melalui pendekatan edukatif berbasis kesadaran hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai hukum, khususnya asas kepatutan dalam perikatan keperdataan, sebagai refleksi dari pentingnya membangun relasi sosial yang sehat, wajar, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum interaktif yang melibatkan warga desa sebagai peserta aktif, dengan pendekatan dialogis yang kontekstual dan aplikatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjalankan prinsip-prinsip hukum tidak hanya dalam konteks kontrak, tetapi juga dalam kehidupan sosial sehari-hari. Dengan menanamkan nilai kepatutan sebagai asas hukum yang hidup, masyarakat menjadi lebih mampu menangkal paham-paham intoleran dan menjaga kohesi sosial berdasarkan asas saling menghormati dan keadilan.
URGENSI ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM KONTRAK DAN PRAKTIK NOTARIS KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS Dian Cahayani
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 4 No. 11: Juli 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum kontrak yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat, menentukan isi, dan melaksanakan suatu perjanjian. Dalam praktiknya, asas ini tidak bersifat absolut karena tetap dibatasi oleh ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki peran penting dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak dalam kontrak. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji urgensi asas kebebasan berkontrak dari dua sudut pandang, yaitu teori hukum kontrak dan praktik kenotariatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak hanya memiliki nilai fundamental dalam membangun hubungan perdata yang sehat, tetapi juga menjadi landasan etis dan yuridis bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Melalui keterlibatan notaris, asas ini dapat diterapkan secara proporsional sehingga kontrak yang dibuat tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi para pihak. Dengan demikian, urgensi asas kebebasan berkontrak terletak pada perannya sebagai instrumen keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam praktik hukum perjanjian di Indonesia.
KESEPAKATAN DALAM PERJANJIAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF TERHADAP PENCEGAHAN WANPRESTASI Dian Cahayani
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 10: Nopember 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Secara aspek formal yang bersifat yuridis, ketentuan yang jelas menyatakan bahwa setiap perjanjian memerlukan adanya persetujuan dari semua pihak terlibat. Namun, pelaksanaan norma-norma tersebut tidak selalu selesai dengan mudah sebagaimana yang diungkapkan dalam teksnya. Melalui pendekatan analisis hukum, penelitian yang berfokus pada Kata Sepakat Dalam Perjanjian dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi mengangkat dua permasalahan yang menarik. Pertama, relevansi dari kata sepakat dalam konteks perjanjian sebagai strategi untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Kedua, format yang ideal untuk memastikan pemenuhan kata sepakat dalam perjanjian. Hasil penelitian ini menegaskan dua temuan kunci. Pertama, kata sepakat memainkan peran krusial dalam menjamin pelaksanaan dan pemenuhan komitmen yang diungkapkan oleh setiap pihak dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu, pada umumnya, kata sepakat memiliki relevansi yang signifikan dalam mencegah kemungkinan terjadinya wanprestasi. Kedua, secara ideal, setiap perjanjian harus memastikan bahwa semua pihak secara sepenuhnya memahami isi perjanjian, baik secara formal maupun substansial
PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PADA UNIT PPA SATRESKRIM POLRES BLITAR) Eko Budi Sariyono; Dian Cahayani; Arum Widiastuti
JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 12: Januari 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

All forms of violence in general and acts of violence against women and children are a form of violation of human rights and constitute a crime against human dignity and discrimination. The state is responsible for the protection, promotion, enforcement and fulfillment of human rights guaranteed by laws and regulations. This research discusses the factors causing criminal acts of violence against women and children as well as the handling of criminal acts of violence against women and children by the women and child protection unit of the Blitar Police Criminal Investigation Unit. The type of research used in this writing is empirical juridical research to determine the conditions that occur in the field. The research approach uses a qualitative approach with the legal materials used being primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research show that the factors causing criminal acts of violence against women and children in the Blitar Regency area are legal awareness, patriarchal culture, economic factors and poverty, allegations of infidelity and early marriage factors. From this research it can be explained that the handling efforts were carried out using a non-penal and penal approach and the obstacles experienced were in the form of internal and external obstacles from the police
Co-Authors Adit, Adit Adityo Putro Prakoso Arum Widiastuti Arum, Arum Eko Budi Sariyono Mursito, Mursito