Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Penerapan Pengaturan Beda Agama di Indonesia Suparwi Suparwi; Ade Fisti Pongoliu
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.146 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.580

Abstract

Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia, dan bukan lagi menjadi suatu hal yang tabu, tetapi bahkan menjadi trend, hal tersebut tidak bisa dikontrol oleh keadaan bahkan oleh aturan sekalipun, sebab hal ini terkait perasaan dan rasa yang dimiliki tiap manusia. Namun Indonesia sebagai suatu negara hukum tentu saja memiliki aturan yang mengakomodir hal tersebut, yang tentunya akan dilihat dari berbagai aspek, utamanya aspek agama. Oleh karena itu dalam penelitian ini, akan melihat perkawinan beda agama dilihat dari berbagai peraturan perundang undangan yang ada. Penerlitian ini memberikan tujuan agar mampu memberikan solusi dalam keilmuan terhadap bagaimana pengaruh akibat hukum dari terjadinya perkawinan beda agama yang telah diakomodir dalam peraturan perundang undangan yang ada dan diakui. Penelitian ini dilakukan secara normative, yaitu mengkaji peraturan perundang undangan terkait dan yang saling meberikan korelasi, yaitu dengan peraturan tentang Undang Undang perkawinan, tetang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya mengurai aturan aturan yang berkaitan didalamnya dianalisis sesuai dengan persoalan yang timbul dalam penelitian ini. Kata Kunci: Perkawinan, beda agama.
Penerapan Hukum Diversi pada Anak yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus di Polres Wonogiri) Edy Prakoso; Hanuring Ayu; Suparwi Suparwi
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 01 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 01 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.971 KB) | DOI: 10.59582/sh.v16i01.582

Abstract

Dampak dari penyalahgunaan narkotika adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umum nya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas. Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalau dulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kini tidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di republik ini yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Adanya andil anak dalam bentuk tindak pidana narkotika, sebagai kurir barang haram tersebut tentunya menimbulkan rasa miris dan sedih terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat anak sebagai penerus dan juga tumpuan masa depan orang tua dan keluarga bahkan bangsa ini sendiri. Keadaan tersebut membuat potensi anak menjadi menurun dan dapat berdampak pada proses pembelajaran, kualitas dan kuantitas dalam mengembangkan dirinya. Hal ini juga menjadikan tugas berat pemerintah guna melindungi masa depan bangsa Indonesia yang ada di pundak anak Indonesia, agar tidak terseret dalam perbuatan yang merugikan diri sendiri dan bangsa Indonesia. Dalam peredarannya untuk mengelabuhi para pihak berwajib, tidak jarang para pengedar narkotika memanfaatkan anak di bawah umur untuk dijadikan kurir untuk mengantarkan narkoba dari satu tempat ketempat lain. Dengan keterlibatan anak sebagai kurir dalam peredaran narkotika membuat posisi anak sudah berhadapan dengan hukum dan telah merupakan perbuatan tindak pidana. Hal tersebut tidak terlepas dari permufakatan jahat yang dibuat oleh sindikat narkotika guna mempermulus proses peredaran barang haram yang tersebut. Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Diversi, Tanggungjawab Hukum
PENINGKATAN EKONOMI DI MASA PANDEMI DI DESA PURO KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN Pramono Hadi; Amir Junaidi; Femi Sulaswaty; Ismiyanto Ismiyanto; Suparwi Suparwi; Suharno Suharno; Istiatin Istiatin; Priyono Priyono
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2 No 1: Januari 2022
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v2i1.1222

Abstract

Community service with the title Economic Improvement in the Pandemic Period in Puro Village, Karangmalang District, Sragen Regency. It has been held on Sunday, December 19, 2021. At the Puro village hall yard, starting at 10.00-11.30 WIB. The aim is to ease the economic burden of the Puro village community during the pandemic and the implementation of the tri dharma of higher education. The service method is carried out by initial surveys, implementation and evaluation of activities. The results of community service in Puro village, Karangmalang, Sragen district, have been carried out smoothly, successfully and have received support from stakeholders, both the security apparatus, namely the police, babinsa village apparatus and the Puro village community. The achievement of community service goals, namely; 1) Slightly ease the economic burden on the Puro village community in terms of basic needs, namely minimum basic necessities for the next few days; 2) It is carried out smoothly and successfully for the tri dharma activities of higher education, especially community service in 2021.
Analisis Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang Dibuat di Bawah Tangan Menurut KUHPerdata Bintang Rahmawati; Suparwi Suparwi; Firstnandiar Glica Aini Suniaprily
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i9.2459

Abstract

Before land ownership is transferred through an authentic deed legalized before a Land Deed Official (PPAT), a sales and purchase agreement (PPJB) is often used as the initial agreement. In reality, PPJBs are often made privately rather than before a PPAT or notary. This raises legal questions regarding the validity and legal protection of the parties in disputes. The purpose of this study is to determine the validity of PPJBs made privately based on Articles 1320 and 1338 of the Civil Code concerning the requirements for a valid agreement, as well as the principles of freedom of contract and the binding force of the agreement. In addition, this study also discusses the legal implications of privately made land sale and purchase agreements on the protection of the parties' rights. This study uses a normative juridical method, where the research focuses on the study of positive law as stipulated in legislation, doctrine, and court decisions relating to the validity of PPJBs for private land.