Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM
Ibrahim R
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK TERLANTAR TERKAIT PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KOTA DENPASAR Made Triyoga Indra Permana; Ibrahim R; Kadek Sama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 06, Oktober 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Terkait Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun, dimana tujuan tulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum penyelenggaran dan upaya penyelenggaran wajib belajar di Kota Denpasar. Pendidikan merupakan asset bangsa yang merupakan tugas pemerintah untuk memberikan kepada siapapun termasuk anak terlantar yang tidak mampu, Jenis penelitian yang digunakan karya ilmiah ini adalah penelitian Hukum empiris. Di dalam hal ini Perlindungan anak terlantar di Kota Denpasar memperoleh/mendapatkan pendidikan program wajib belajar dan upaya pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan kepada Anak Terlantar yang ada di Kota Denpasar. Anak Terlantar dilingdungi oleh Pemerintah Kota Denpasar dan bekerjasama dengan LAB (Lentera Anak Bali).
PERAN SERTA MASYARAKAT TERKAIT TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI PROVINSI BALI Dea Rangga Kuncoro; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 5 (2019)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.871 KB)

Abstract

Penyerapan aspirasi rakyat adalah salah satu tugas pokok dan fungsi DPRD yang rutin dilaksanakan. Namun ternyata, tidak hanya DPRD saja yang dapat terjun langsung mencari aspirasi, tetapi masyarakat juga dapat mengaspirasikan keluhannya tanpa menunggu anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya masing-masing. Jurnal ini membahas apa saja bentuk pengaduan aspirasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, serta bagaimana masing-masing mekanismenya. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu terdapat 5 (lima) bentuk pengaduan aspirasi, antara lain; secara lisan, secara tulisan, melalui demonstrasi, secara daring (online), dan ketika DPRD melakukan kunjungan kerja. Mekanismenya pun beragam, ada yang dengan langsung datang ke Kantor DPRD, ada yang dengan bersurat terlebih dahulu, ada yang dengan mengajukan izin ke Kepolisian, dan ada pula yang mengaspirasikan langsung melalui situs yang disediakan oleh DPRD. Kata Kunci : Pengaduan Aspirasi, DPRD, Masyarakat
PENGATURAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PEMASANGAN REKLAME DI KOTA DENPASAR Ni Luh Putu Hemawati; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (242.393 KB)

Abstract

Perkembangan dunia usaha semakin berkembang dan salah satu yang mendukung pemasaran adalah reklame. Dalam pemasangan reklame dikota denpasar banyak pihak yang kurang mentaati peraturan. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaturan, mekanisme dan sanksi administratif terhadap pelangaran pemasangan reklame. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, mempelajari permasalahan dan mengkaji dengan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggar pemasangan reklame sudah diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar. Dalam peraturan walikota ini sanksi yang diterapkan kurang tegas yang hanya memberikan tanda silang pada materi reklame dan sanksi publikasi bagi penyelenggara reklame terbatas. Agar pemberian sanksi lebih tegas maka perlu diatur dalam peraturan daerah kota denpasar mengenai sanksi bagi pelanggar pemasangan reklame. Kata Kunci: Sanksi Administratif, Pemasangan Reklame, Pelanggaran, Kota Denpasar
PENATAAN DAN PELESTARIAN KAWASAN LINDUNG DI KECAMATAN PETANG KABUPATEN BADUNG A.A Ngr. Manik Suastika Jelantik; Ibrahim R
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (339.113 KB)

Abstract

Penataan dan pelestarian kawasan lindu di Kabupaten Badung. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan yaitu terdapat pelanggaran penebangan pohon dan pendirian bangunan sehingga pelestarian kawasan lindu belum dapat diwujudkan. Faktor yang menjadi kendala dalam pelestarian kawasan lindung. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum empiris dengan menggunakan data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder dengan teknik studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penataan dan pelestarian kawasan lindung dikabupaten badung belum dapat diwujudkan secara maksimal berdasarkan peraturan daerah tentang RTWR kabupaten badung. Kendala dalam pelestarian tersebut yaitu peran serta masyarakat yang kurang dalam melestarikan kawasan lindung. Kata Kunci : Penataan, Pelestarian Kawasan Lindung
Jurisdiksi Dunia Maya (Cyberspace) Dalam Sistem Hukum Nasional Abad XXI Ibrahim R
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 10 No. 24: September 2003
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol10.iss24.art10

Abstract

The development of global information technology, to have an effect on using of internet for e-commerce, e-business, e-banking activities, also give of cyber liberty both of commercial cyber liberty and of civil cyber liberty, where, the man can be acesy, free, and quick to do transaction without they have to meet by face to face, to transfer and to acsess of information, etc. But it must be considered the cyber liberty by internet can be wiss used for doing cyber threat, cyber terorism and cyber talking, also for somebody do crime whichdestroyed of moral easily, as gambling prostitution, and pomografy. The jurisdiction of dispute settlement still debatable, because of the dispute settlement construction again the problems appeare must be efforted the way out continuously while we want for the regulation about it.
SOSIALISASI PENGENALAN KEWENANGAN LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI DI SEKOLAH DASAR N.A. Aryani; Ibrahim R; I.G.A.M.R. Jayantiari; A.A.S. Indrawati; N.M.D.R. Rani; N.P.Y.K. Dewi
Buletin Udayana Mengabdi Vol 23 No 1 (2024): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/BUM.2024.v23.i01.p10

Abstract

The purpose of this service is to socialize the importance of introducing the constitution at an early age, in this case focusing on state institutions both before and after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. One of the new state institutions that emerged after the amendment was the Constitutional Court. The Constitutional Court has the main function of being the guardian of the constitution, which is interpreted as an actor of judicial power who has the dignity to ensure that the constitution, as the highest law, can be enforced properly. From the description above, there are 2 (two) problems, namely: (1) what is the position of the Constitutional Court in the constitutional structure in Indonesia, and (2) how is introduced at an early age, especially the authority of the Constitutional Court institution at Elementary School Number 3 Padangkerta, Karangasem.The target is for the students to understand the constitution from an early age, which of course is adjusted to the level of education, and have the ability to distinguish each authority or obligation of the Constitutional Court. The methods used in this service are lectures, discussions, and questions and answers, as well as providing direct examples related to the decisions. The result of this service is that students get a comprehensive picture of the authority of the Constitutional Court. Keywords: Authority, constitutional court, institution, socialization.
Co-Authors A.A Ngr. Manik Suastika Jelantik A.A. Made Dina Puspitasari A.A. Sagung Wira Chantieka A.A.S. Indrawati Anak Agung Istri Dheanita Putri Anak Agung Sagung Istri Brahmanda Febriyanti Ani Tresna Kencana Dewi SP Dea Rangga Kuncoro Dewa Ayu Agung Arsita Maharani DWI SURYANTO Griselda Nadya Billy I Gede Handryan Giri I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika I Ketut Suardita I Ketut Suardita I Made Walesa Putra I Wayan Dika Ambara Putra I Wayan Sudharta I.G.A.M.R. Jayantiari Izabella Wulandari Kadek Sama Made Triyoga Indra Permana N.A. Aryani N.M.D.R. Rani N.P.Y.K. Dewi Ni Luh Gede Debby Andriani Lestari Ni Luh Putu Hemawati Ni Made Dita Clarissa Wiraska Ni Putu Desy Pradnya Wati Ni Putu Lia Fatmawati Ni Putu Sinthya Anjani Putu Bagus Dananjaya Putu Gandiyasa Wijartama