Articles
<![CDATA[LEMBAGA PERKREDITAN DESA SEBAGAI SEKTOR INFORMAL ]]>
<![CDATA[Ni Putu Lia Fatmawati]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 9 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.104 KB)
<![CDATA[Judul dari jurnal ilmiah ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menganalisa dari ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal. Kesimpulan yang didapatkan dari penulisan ini adalah Lembaga Perkreditan Desa sebagai Sektor Informal tidak tunduk dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan karena Lembaga Perkreditan Desa memiliki dasar konstitusional yang kuat karena di atur dalam konstitusi. Kata Kunci : Lembaga Perkreditan Desa, Sektor Informal]]>
<![CDATA[Kewajiban Pengusaha Dalam Pemberian Upah Minimum Pekerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Griselda Nadya Billy]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (191.639 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i04.p08
<![CDATA[Penangguhan pembayaran upah minimum berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk tidak membayar upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Namun, dalam Pasal 90 ayat (1) menjelaskan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Artinya ketentuan tersebut melemahkan perlindungan hukum dari Pasal 90 ayat (1). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih memahami penangguhan pembayaran upah minimum tersebut dapat menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha agar dapat membayar selisih upah minimum kepada pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan penangguhan pembayaran upah minimum menghilangkan apa yang menjadi kewajiban pengusaha untuk dapat membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 72/PUU-XIII/2015. Kata Kunci : Upah, Pekerja]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN KREDIT MACET TANPA JAMINAN PADA KOPERASI ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Putu Putra Mahardika]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 06, Juli 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.628 KB)
<![CDATA[Legal protection of consumers of LPG user perspective in the review of the consumer protection law. The problem is how the legal protection of consumers of the dangers of exploding LPG LPG regulator? And Do sanctions for businesses if the explosion in LPG gas regulator? Writing method using normative methods that are descriptive. Results in the review of the Law No.. 8 of 1999 on consumer protection is a legal research regarding the enforcement or implementation of normative law in action on any specific legal events happening in the community.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR DALAM MENGATUR DAN PENGENDALIAN BANGUNAN DI SEPANJANG KAWASAN SEMPADAN PANTAI ]]>
<![CDATA[Ni Luh Gede Debby Andriani Lestari]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (144.972 KB)
<![CDATA[Pembangunan di daerah Bali telah berkembang dengan pesat di bidang pariwisata khususnya pembangunan fasilitas kepariwisataan, antara lain yang berada di sepanjang sempadan pantai dipergunakan sebagai akomodasi pariwisata, sehingga terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029. Adapun permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Denpasar dalam Penataan wilayah sempadan pantai ? dan sanksi hukum apa yang dapat diterapkan terhadap bangunan yang melanggar ketentuan sempadan pantai di Kota Denpasar?. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum berupa buku dan peraturan perundang-undangan. Tujuan penataan kawasan sempadan pantai di Kota Denpasar untuk menjadikan kawasan yang asri, ruang terbuka umum, kenyamanan dan kesegaran baik wisatawan mancanegara maupun nusantara, pedoman bagi pembangunan sepanjang pantai sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan menimbulkan rasa memiliki tanggung jawab dari segenap komponen masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan ; pengendalian; sempadan pantai]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 DALAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG DAN JASA ]]>
<![CDATA[Ani Tresna Kencana Dewi SP]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 05, November 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (322.724 KB)
<![CDATA[Pemerintah Kota Denpasar sebagai salah satu pelayanan publik perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis internet demi mewujudkan pelayanan publik kepada masyarakat. E-Government atau dalam arti lain jaringan berbasis teknologi pada pemerintahan dan digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, dalam hal ini salah satunya adalah SiRUP. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) merupakan sarana layanan publik terkait pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi RUP di setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi atau disebut K/L/D/I dan mengumumkan RUP di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian di atas, dapat diajukan dua permasalahan yakni : bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dalam pengelolaan SiRUP di Pemerintah Kota Denpasar? dan hambatan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam Implementasi SiRUP? Metode penelitian empiris digunakan dalam penelitian ini, dan didukung dengan penggunaan Pendekatan Fakta (The Fact Approach). Hasil dari penelitian ini adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib mengumumkan RUP pada masyarakat melalui aplikasi SiRUP, dimana penggunaan aplikasi dilakukan diluar jam kerja agar sistem tersebut lancar. Bagian Administrasi menginformasikan kepada user tentang solusi dari permasalahan yang terjadi pada sistem aplikasi SiRUP. Kata Kunci : Implementasi, e-Government, SiRUP, Peraturan Presiden]]>
<![CDATA[UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG TERHADAP PELANGGARAN PEMBUANGAN LIMBAH USAHA HOTEL DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[Dewa Ayu Agung Arsita Maharani]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 7 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.138 KB)
<![CDATA[Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang krusial dan popular dikalangan masyarakat yang sangat perlu untuk mendapatkan penanganan yang serius oleh semua pihak. Dalam rangka untuk melindungi lingkungan hidup agar tidak tercemar Pemerintah Kabupaten Badung menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun rumusan masalah dari penulisan jurnal ini yaitu bagaimana penegakan hukum lingkungan yang dilakukan Pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi penegakah hukum lingkungan terhadap pelanggaran pembuangan limbah usaha hotel di Kabupaten Badung. Metode penulisan yang digunakan adalah penilitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digabungkan dengan penerapan suatu aturan hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Badung sebanyak 30 kali perbulan dan sanksi administratif berupa teguran tertulis serta paksaan pemerintah terhadap pelanggaran pembuangan limbah B3 usaha hotel. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kata kunci: limbah B3, pembuangan, penegakan hukum.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN (PPPK) KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Putri Wulandari]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (190.593 KB)
<![CDATA[Peraturan pelaksana terkait dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hingga tahun 2018 ini belum Dditetapkannya peraturan pelaksana pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sangat menentukan arah kepastian hukum mengenai pegawai pemerintah. Penelitian ini, mengemukakan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum PPPK; 2) Bagaimana perlindungan hukum PPPK. Penulisan ini menggunakan metode penulisan hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundangan dan pendekatan analissi konsep hukum. Kedudukan hukum PPPK merupakan bagian dari ASN, memiliki kewajiban yang sama dengan pegawai negeri sipil, namun memperoleh hak yang berbeda dengan pegawai negeri sipil. Perlindungan hukum PPPK menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang manajemen PPPK. Kata Kunci: PPPK, Kedudukan Hukum, Perlindungan]]>
<![CDATA[PENGATURAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN TERHADAP DAMPAK PENCEMARAN PERMASALAHAN SAMPAH DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Wayan Sudharta]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>;
<![CDATA[I Ketut Suardita]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 03, Jun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencemaran lingkungan akibat sampah yang belum dikelola dengan baik menimbulkan permasalahan sampah di Kabupaten Badung, Hal ini terjadi akibat kurang adanya rasa tanggung jawab serta pemahaman masyarakat di Kabupaten Badung yang masih sangat rendah terhadap manfaat kebersihan. Oleh sebab itulah pengaturan hukum pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk menciptakan perlindungan lingkungan akibat dari permasalahan sampah.Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui Bagaimanakah penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung? Dan Upaya apa yang ditempuh dalam mengatasi dampak permasalahan sampah di Kabupaten Badung?Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep dan pendekaran fakta. Jenis dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penataan lingkungan dan dampak pencemaran dari permasalahan sampah di Kabupaten Badung diatur dalam Perda Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Meskipun sudah diatur dalam Perda, kenyataannya pengelolaan sampah masih belum berjalan efektif sampai saat ini yang ditunjukan dengan adanya dugaan pencemaran oleh sampah seperti kotornya kawasan pantai kuta dan khususnya di wilayah kuta utara masih terdapat beberapa timbunan sampah yang mengeluarkan bau tidak sedap dan merusak pemandangan. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah Kabupaten Badung untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan sampah diantaranya pogram Gotik, pembelian sampah daur ulang dari bank sampah, SMS Hotline service, dan pogram Gelatik, sementara itu sanksi administratif maupun ketentuan pidana sampai saat ini masih belum terlaksana.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IJIN USAHA RUMAH KOS DI KOTA DENPASAR ]]>
<![CDATA[Ni Made Dita Clarissa Wiraska]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 4 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.337 KB)
<![CDATA[Semakin meningkatnya pemondokan atau rumah kos di Kota Denpasar menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan yaitu terkait dengan perizinan terhadap bangunan rumah kos yang masih tidak memiliki ijin mendirikan bangunan maupun ijin usaha rumah kos. Dalam rangka menjamin terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum pemerintah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ijin Usaha Pemondokan. Adapun permasalahannya adalah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos di Kota Denpasar dan hambatan apa dihadapi pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos di Kota Denpasar. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah Yuridis Empiris, yaitu melihat kesenjangan antara norma atau aturan dan perilaku di masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Denpasar terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos yaitu dengan melakukan tindakan penertiban berupa: pembinaan, penutupan sementara dan penyegelan. Hambatan yang dihadapi pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin usaha rumah kos yaitu faktor penegak hukum, dikarenakan penegak hukum masih belum melakukan pengenaan sanksi selanjutnya, dan faktor masyarakat, karena masyarakat tidak merealisasikan pembinaan yang dilakukan Pemerintah seperti tidak mengurus ijin meskipun sudah diberi peringatan. Kata Kunci: Penegakan hukum, Ijin Usaha, Rumah Kos.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN OLEH PEMERINTAH DI KOTA DENPASAR DALAM PERSPEKTIF PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 40 TAHUN 2013 ]]>
<![CDATA[Anak Agung Istri Dheanita Putri]]>;
<![CDATA[Ibrahim R]]>
<![CDATA[ Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 8 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (361.216 KB)
<![CDATA[Peningkatan kepadatan jumlah penduduk dan perluasan pembangunan di berbagai sector tentu tidak dapat mengelak dari persoalan limbah sebagai akibat dari pembangunan itu sendiri. Perkembangan pembangunan ini selalu diiringi dengan peningkatan volume limbah baik yang berbentuk padat maupun cair dan sebagaian besar dikategorikan sebagai limbah B3.Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan dari limbah B3 maka perlunya pengawasan oleh Pemerintah sesuai Perwali Denpasar No 40 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin PPLH Di Kota Denpasar. Adapun rumusan masalah dari penulisan jurnal ini yaitu bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 oleh Pemerintah di Kota Denpasar dan Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3 di Kota Denpasar. Metode penulisan yang digunakan yaitu metode penulisan yuridis empiris dimana melihat kesenjangan antara normayang seharusnya dengan prilaku di masyarakat. Hasil penelitian yaitu pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas secara langsung dengan monitoring sebanyak 57 usaha/kegiatan penghasil limbah B3. Sedangkan kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Denpasar dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana serta faktor masyarakat. Kata kunci: Limbah B3, Pencemaran, Pengawasan.]]>
