Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM
Bambang Arwanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD) Bambang Arwanto
Jatiswara Vol 33 No 2 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (201.65 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i2.172

Abstract

Jurnal ini berjudul Kewenangan PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)” berfokus pada ” Objektum Litis dan Tolok ukur pengujian Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechmatige Overheidsdaad)oleh PTUN.Berdasarkan hasil penelitian ketentuan Pasal 85 objek kewenangan PTUN adalah KTUN maupun tindakan faktual (feitelijke handelingen) yang dapat menyebabkan Onrechmatige Overheidsdaad. Pengertian “dilimpahkan” itu hanya terbatas pada pemeriksaan, pemutusan dan penyelesaian gugatan/tuntutan yang bener-benar menjadi wewenang PTUN, sedangkan mengenai gugatan/tuntutan yang bersifat murni hukum perdata diajukan ke Peradilan Umum. Pengujian Onrechmatige Overheidsdaad oleh PTUN berdasarkan pada aspek “rechmatigheids van bestuur”, diukur berdasarkan keabsahan wewenang, prosedur dan substansi yang berdasar pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan AUPB.
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 38/PID.B/LH/2019/PN MSH ) Bambang Arwanto; Umar Setyohadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i6.2397

Abstract

Melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebenarnya memenuhi kriteria potensi tuntutan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini fokus pada penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang diperlukan, seperti IUP, IPR, atau IUPK. Studi kasus yang digunakan adalah putusan Nomor 38/Pid.B/LH/2019/PN Msh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah strategi analitis sistematis yang memerlukan pengumpulan data melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap literatur terkini. Penelitian ini mencakup penelitian hukum normatif. Secara khusus, bahan penelitian hukum diperoleh dengan cara yang mematuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berdasarkan keadaan hukum yang diungkapkan, Abidin Tombokan Alias Abidin yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila memenuhi syarat-syarat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah,- pada terdakwa Abidin Tombokan Alias Abidin, dan tambahan hukuman penjara 1 bulan apabila jumlah tersebut tidak dibayar. Dalam menentukan hukuman bagi pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan agar hukuman tersebut selaras dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, asalkan terdakwa telah memenuhi semua persyaratan. kriteria pertanggungjawaban pidana.
KONSTITUSIONALITAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 Fx. Valentino David Adison P; Bambang Arwanto
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i12.5279

Abstract

This research aims to analyse the differences in qualifications for presidential candidates across various countries and to reconstruct how the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 could be determined. Consequently, it offers an objective perspective on the differing qualifications of presidential and vice-presidential candidates in various nations and provides guidelines for Indonesia. It seeks to present a legal and ethical viewpoint regarding the decision-making process of the Constitutional Court in relation to Decision Number 90/PUU-XXI/2023 and assess its connection to the ideal duties and authorities of the Constitutional Court. The issues discussed in this journal can be addressed by establishing a law that governs the age restrictions for presidential and vice-presidential candidates, which serves not only as guidance but also delineates the authority of the Constitutional Court.
Aspek Legal dan Ekonomis dari Perikatan Jual Beli dalam Penyelesaian Hutang Niswatin Khoiriyah; Bambang Arwanto
Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): September : Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/progres.v1i3.563

Abstract

This research discusses the legal and economic aspects related to Sales and Purchase Agreements in the context of debt settlement. The main focus is the legal analysis of Sales and Purchase Agreements which is based on Debt-Receivable or Money Lending and Borrowing Agreements, as well as its impact on legal certainty and protection for the parties involved. This research also investigates the provisions of Articles 1457 and 1458 of the Civil Code regarding the validity of sale and purchase transactions, as well as the process of transferring land rights through a Deed of Sale and Purchase carried out by the Land Deed Official. The study results show that PPJB is often used as debt collateral, although this practice is not legally valid because Sales and Purchase Agreements and Debt-Receivable Agreements have different concepts and principles. The use of Sales and Purchase Agreements as debt collateral is considered problematic because it violates Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of an agreement. This research emphasizes the importance of understanding the differences between sales and purchase agreements and accounts payable to ensure legal clarity and adequate protection for all parties involved in the agreement.
Implementasi Pencegahan Pelanggaran Tata Ruang Dengan Fungsi SKRK dan IMB di Kota Surabaya Linda Puspita Sari; Fx. Valentino David Adiso Pandiangan; Bambang Arwanto
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 1 No. 6: Oktober 2022
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v1i6.1021

Abstract

Memberikan SKRK (Surat Keterangan Rencana Kota) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) kepada pemilik lahan yang akan melakukan kegiatan pembuatan konstruksi bangunan, maka pemilik lahan sebagai pemohon izin sudah terikat secara hukum. Untuk mentaati semua undang-undang dan aturan-aturan yang tertulis dalam SKRK dan IMB serta surat-surat perizinan lain yang diperlukan berkaitan dengan penggunaan konstruksi gedung yang dibangun, pelanggaran terhadap SKRK, IMB, dan izin kelengkapan yang lain akan menimbulkan sanksi hukum kepada pemilik lahan/persil. Sanksi bisa berupa pembongkaran sebagian konstruksi bangunan sampai sanksi administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan hukum terhadap pelanggaran aturan yang ada SKRK dan IMB serta kelengkapan izin yang lain perlu/harus dilakukan. Penegakan hukum dilakukan untuk menjaga kepentingan masyarakat banyak, menjaga kelestarian alam, menjaga lingkungan hidup maka perlu diciptakan aturan untuk penanggulangannya atau paling tidak bisa meminimalisir permasalahan bencana banjir, kemacetan lalu lintas,dan pencemaran lingkungan hidup. Yang mana aturan-aturan itu juga harus didukung oleh masyarakatnya sendiri.
Kepastian Hukum Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Dalam Penerbitan Izin Usaha di Kota Surabaya Farrah Miftah; Nabillah Firdauzi; Bambang Arwanto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 7: Juni 2022
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penataan ruang sangat erat kaitannya dengan lingkup pemanfaatan tempat pada suatu wilayah, dengan demikian maka diharapkan dengan adanya penataan ruang yang signifikan dapat membantu pihak-pihak terkait dalam melakukan pengembangan pada wilayah tersebut. Kemudian terkait dengan perizinan, dalam melakukan pembangunan maupun pengembangan tentunya perizinan menjadi salah satu hal yang mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan objek penelitian berupa Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khususnya pada ruang lingkup perizinan usaha yang terdapat pada Kota Surabaya. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini merupakan inovasi terbaru dari bentuk perizinan sebelumnya yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penulis akan menganalisis bentuk kepastian hukum yang diterapkan pada Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Surabaya agar dapat menghasilkan kesimpulan berupa hasil dari kepastian hukum tersebut yakni berupa perlindungan maupun penegakan hukum.
Makna Sederhana dalam Peradilan Small Claim Court (Gugatan Sederhana) Tjoe Kang Long; Bambang Arwanto; Febrian Rizki
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.8874

Abstract

Penelitian ini membahas makna "sederhana" dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Gugatan sederhana bertujuan untuk menyediakan mekanisme peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan bagi perkara perdata dengan nilai tertentu dan karakteristik tertentu. Namun, masih terdapat berbagai penafsiran mengenai batasan kesederhanaan perkara, baik dari aspek substansi sengketa, jumlah pihak, maupun kompleksitas pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna "sederhana" dalam gugatan sederhana tidak hanya merujuk pada nilai objek sengketa, tetapi juga mencakup aspek hubungan hukum yang tidak kompleks, jumlah pihak yang terbatas, serta proses pembuktian yang tidak memerlukan alat bukti yang rumit. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa penerapan gugatan sederhana dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, termasuk ketidakseragaman pemahaman hakim dan pihak berperkara mengenai batasan kesederhanaan suatu perkara. Dengan memahami makna "sederhana" secara lebih komprehensif, diharapkan mekanisme gugatan sederhana dapat lebih efektif diterapkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia guna mewujudkan akses terhadap keadilan yang lebih baik.
Penerapan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Putusan Hakim Pengadilan Pajak Kepada PT. Midea Planet Indonesia Robby Tjoa; Bambang Arwanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15767

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 yang berkaitan dengan sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 antara PT. Midea Planet Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dinilai penting karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding untuk sebagian dengan menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang secara substansial melampaui nilai koreksi yang ditetapkan oleh fiskus. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian ratio decidendi Majelis Hakim dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan prinsip keadilan pajak, khususnya keadilan distributif dan prinsip kemampuan membayar, melalui penilaian pembuktian yang objektif, proporsional, dan berlandaskan hukum acara peradilan pajak. Di samping itu, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dimungkinkan secara terbatas terhadap keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan yang bersifat administratif dan berada di luar pokok sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, sehingga tidak meniadakan kepastian hukum dari putusan tersebut.
Co-Authors Farrah Miftah Febrian Rizki Fx. Valentino David Adiso Pandiangan Fx. Valentino David Adison P Linda Puspita Sari Nabillah Firdauzi Niswatin Khoiriyah Robby Tjoa Tjoe Kang Long Umar Setyohadi Vania Sulistiano