Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.241
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab PESHUM
Bambang Arwanto
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : PESHUM

 1 
Penerapan Prinsip Keadilan Pajak Dalam Putusan Hakim Pengadilan Pajak Kepada PT. Midea Planet Indonesia Robby Tjoa; Bambang Arwanto
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15767

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012307.15/2021/PP/M/XA Tahun 2024 yang berkaitan dengan sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2017 antara PT. Midea Planet Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak. Putusan tersebut dinilai penting karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan banding untuk sebagian dengan menetapkan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang secara substansial melampaui nilai koreksi yang ditetapkan oleh fiskus. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian ratio decidendi Majelis Hakim dengan prinsip keadilan pajak. Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim telah mencerminkan prinsip keadilan pajak, khususnya keadilan distributif dan prinsip kemampuan membayar, melalui penilaian pembuktian yang objektif, proporsional, dan berlandaskan hukum acara peradilan pajak. Di samping itu, pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dimungkinkan secara terbatas terhadap keputusan tata usaha negara di bidang perpajakan yang bersifat administratif dan berada di luar pokok sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Pajak, sehingga tidak meniadakan kepastian hukum dari putusan tersebut.
Co-Authors Farrah Miftah Febrian Rizki Fx. Valentino David Adiso Pandiangan Fx. Valentino David Adison P Linda Puspita Sari Nabillah Firdauzi Niswatin Khoiriyah Robby Tjoa Tjoe Kang Long Umar Setyohadi Vania Sulistiano