Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.409
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Commerce Law Jurnal Hukum Mimbar Justitia Indonesian Journal of Education and Community Services Dialogia Iuridica
Yudhi Setiawan
Dosen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM Fifi Astuti; Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.909 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.
Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Nurchalizah Yasmine Savitri; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2056

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.
Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) Harum Novadianti Islami; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno; Ari Rahmad HBF
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Juli-Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkenaan dengan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat dan banyaknya penyalahgunaan, pihak perusahaan penerbit kartu kredit idealnya harus memberikan penjelasan sampai risiko yang mungkin terjadi terhadap produk kartu kredit yang ditawarkannya kepada calon konsumen. Penjelasan mengenai klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diberikan juga bermaksud agar pemegang kartu kredit merasa bertanggung jawab untuk memenuhi prestasinya seperti yang disepakati dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Asas Keseimbangan Merupakan Asas Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Yang Merupakan Asas Kelanjutan Dari Asas Persamaan Yang Menghendaki Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Para Pihak Dalam Perjanjian. Asas Keseimbangan Ini Sangat Sulit Diterapkan Dalam Lembaga Pembiayaan Termasuk Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit. Dalam Rangka Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak, Maka Upaya Pelaksanaan Asas Keseimbanga Ini Memang Tidak Dapat Ditemukan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.
Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) Budi Sutrisno; Dwi Martini; Ahmad Zuhairi; Yudhi Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.4180

Abstract

One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them.   Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women
Analisis Yuridis Perjanjian Bisnis Franchise Terhadap Mitra Usaha Es Teh Nusantara Mei Laudina Qomala Ashari; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 5 No. 2 (2025): Commerce Law
Publisher : Departement Business Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/dm4d7k10

Abstract

The purpose of the study is to analyze how the implementation of franchise business agreements and ensure whether a fair and mutually beneficial agreement has been realized. This is regarding the rights and obligations between the franchisor and franchisee. Another purpose of the study is to find out how to resolve it if there is a unilateral termination by the franchisor. This study is an Empirical Normative Legal Research. In its implementation, the franchise business t is based on a franchise agreement. In this case, the franchisor and franchisee here have met the requirements for a valid agreement, namely the agreement of the parties, the competence of the parties, a certain thing, and a lawful cause. Settlement of disputes arising from unilateral termination by the franchisor in the Es Teh Nusantara franchise business agreement has been regulated in the Es Teh Nusantara cooperation agreement contract in Article 11. It concerns Dispute Settlement which states that the parties will be carried out by deliberation or mutual consensus resolution. However, if these efforts do not produce a solution, then both parties can use the settlement through Litigation (Court) which will be decided by The Court Decision. Keywords: Franchise Agreement, Termination
Urgensi Perubahan Status Badan Hukum Bagi Perusahaan Daerah Pasca PP 54 Tahun 2017 Tentang BUMD Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; Ari Rahmad Hakim; Yudhi Setiawan
Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. 10 No. 1 (2024): Published 30 Juni 2024
Publisher : Universitas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jhmj.v10i1.4142

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji urgensi perubahan status Badan Hukum bagi Perusahaan Daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Persoalan utama adalah keterlambatan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam membahas dan mengubah bentuk hukum melalui perda. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan banyak BUMD belum menyesuaikan bentuk hukum menjadi Perumda atau Perseroda, yang harus dilakukan melalui perda. Meski Undang-Undang memberi tenggat waktu 3 tahun hingga 2017, banyak DPRD dan Kepala Daerah belum melakukan analisis dan pembahasan. Tidak adanya sanksi dan baru disahkannya Peraturan Pelaksana pada 2017 menjadi kendala. Sebagai contoh, dari 416 BUMD penyedia air minum di Indonesia, hanya 166 yang telah mengubah bentuk hukum pada 2021. Abstract This research aims to examine the urgency of changing the status of Legal Entity for Regional Companies after the enactment of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and Government Regulation Number 54 Year 2017 on BUMD. The main issue is the delay of the Regional Government and DPRD in discussing and changing the legal form through local regulations. This research uses normative legal methods with statutory and conceptual approaches. The results show that many BUMDs have not adjusted their legal form to Perumda or Perseroda, which must be done through local regulations. Although the law gives a 3-year deadline until 2017, many DPRDs and Regional Heads have not conducted analyses and discussions. The absence of sanctions and the enactment of the Implementing Regulations in 2017 are obstacles. For example, of the 416 BUMDs providing drinking water in Indonesia, only 166 had changed their legal form by 2021.
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) BAGI MASYARAKAT SEKITAR Diman Ade Mulada; Moh. Saleh; Yudhi Setiawan; I Gusti Agung Wisudawan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i2.399

Abstract

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Bagi Masyarakat Sekitar Wilayah Opeerasional” dilakukan di Desa Giri Madiya, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat, 30 Agustus 2024. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah yang dilanjutkan dengan diskusi. Adapun manfaat secara umum dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) bagi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madiya, sebab materi yang di sampaikan mengenai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bagi Masyarakat Sekitar dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masayarakat.
Deregulasi Pengelolaan Industri Air Bersih Di Daerah Dan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha Khairus Febryan Fitrahady; Ahmad Zuhairi; Ari Rahmad Hakim B.F; Yudhi Setiawan
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi deregulasi industry air bersih di Indonesia, dan menganalisis persepsi persaingan usaha tidak sehat dalam penyelenggaraan SPAM di Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya penyelenggaraan SPAM saat ini masih bersifat tunggal oleh Negara melalui BUMD Air Minum, namun dalam PP 121 Tahun 2015 membuka swakelola industry air bersih kepada badan usaha/swasta, namun tidak 100 % dilaksanakan oleh swasta dengan syarat bahwa tarif ditentukan oleh pemerintah. Namun pemerintah perlu membuat regulasi yang tegas mengenai keterbukaan kepemilikan saham bukan daerah pada BUMD Air Minum. Penyelenggaraan SPAM yang dilakukan oleh BUMD Air Minum bukan merupakan monopoli yang dilarang, hal tersebut masuk kategori monopoli yang diperbolehkan yakni monopoli oleh negara demi kepentingan umum dan hajat hidup orang banyak.
Co-Authors Ahmad Adhitya Pratama Ahmad Zuhairi Ari Hakim Budiawan Firdaus Ari Rahmad Hakim Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Ari Rahmad HBF Budi Sutrisno Budi Sutrisno Diman Ade Mulada Dwi Martini Dwi Martini Fifi Astuti Filham Aziz Purwandhi Firman Firman Fitrahady, Khairus Febryan Harum Novadianti Islami Hirsanuddin Hirsanuddin Khairus Febryan Fitrahady Mei Laudina Qomala Ashari Moh. Saleh Muhaimin Muhaimin Nurchalizah Yasmine Savitri Sudiarto, Sudiarto Wisudawan, I Gusti Agung