Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

Kebijakan Hukum Pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari Terhadap Pinjaman Anggota Yang Macet Selama PPKM Fifi Astuti; Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno
Commerce Law Vol. 2 No. 1 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (229.909 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i1.1372

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM dan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh pengurus KSP Mitra Lestari terdahap pinjaman anggota yang macet selama PPKM. Penelitian dilaksanakan dengan metode penelitian hukum normatif empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undagan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Kebijakan hukum yang dilakukan Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melalui pendekatan kekeluargaan sehingga tidak ada kebijakan hukum lain yang dilakukan selain pendekatan kekeluargaan. Serta upaya dilakukan oleh pengurus Koperasi KSP Mitra Lestari terhadap pinjaman anggota yang macet selama PPKM yaitu melakukan kunjungan langsung dan kunjungan tidak langsung.
Analisis Hukum Terhadap Penyelewengan Dana Nasabah (FRAUD) Berdasarkan Prinsip Kepercayaan Nurchalizah Yasmine Savitri; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 2 No. 2 (2022): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/commercelaw.v2i2.2056

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara perbuatan penyelewengan dana nasabah (fraud) dengan prinsip kepercayaan dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas tindakan fraud. Sedangkan manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa prinsip kepercayaan itu sangat penting bagi keberlangsungan suatu lembaga perbankan, yang mana jika tidak ada kepercayaan dari masyarakat, bank tidak dapat melaksanakan kegiatan usahanya untuk itu bank harus senantiasa menjaga kepercayaan nasabah dengan menjaga kesehatan banknya serta memberikan perlindungan baik secara preventif maupun represif kepada nasabah agar mereka merasa aman dan nyaman bertransaksi di bank yang bersangkutan.
Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) Harum Novadianti Islami; Yudhi Setiawan
Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.
Penyuluhan Hukum tentang Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit di Desa Sigerongan Yudhi Setiawan; Budi Sutrisno; Ari Rahmad HBF
Indonesian Journal of Education and Community Services Vol. 2 No. 2 (2022): Edisi Juli-Desember 2022
Publisher : Indonesian Publication Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berkenaan dengan semakin meningkatnya ketertarikan masyarakat dan banyaknya penyalahgunaan, pihak perusahaan penerbit kartu kredit idealnya harus memberikan penjelasan sampai risiko yang mungkin terjadi terhadap produk kartu kredit yang ditawarkannya kepada calon konsumen. Penjelasan mengenai klausula-klausula dalam perjanjian penerbitan kartu kredit yang diberikan juga bermaksud agar pemegang kartu kredit merasa bertanggung jawab untuk memenuhi prestasinya seperti yang disepakati dalam perjanjian penerbitan kartu kredit. Asas Keseimbangan Merupakan Asas Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Yang Merupakan Asas Kelanjutan Dari Asas Persamaan Yang Menghendaki Keseimbangan Hak Dan Kewajiban Antara Para Pihak Dalam Perjanjian. Asas Keseimbangan Ini Sangat Sulit Diterapkan Dalam Lembaga Pembiayaan Termasuk Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit. Dalam Rangka Menyeimbangkan Kedudukan Para Pihak, Maka Upaya Pelaksanaan Asas Keseimbanga Ini Memang Tidak Dapat Ditemukan Dalam Perjanjian Penerbitan Kartu Kredit.
Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) Budi Sutrisno; Dwi Martini; Ahmad Zuhairi; Yudhi Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.4180

Abstract

One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them.   Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women