Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JCES (Journal of Character Education Society) Journal of Government and Politics (JGOP) Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Rizal Umami
Universitas Muhammadiyah Mataram
Education Environmental Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik. 
PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANG BONGKOT DALAM PENYUSUNAN PERDes PEMBENTUKAN BUMDes Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9326

Abstract

Abstrak: Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran anggota badan permusyawaratan desa. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh anggota badan permusyawaratan desa, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.Abstract: Rural economic development policy is an effort to create a conducive environment for the growth of productive and entrepreneurial economic activities in the village in order to improve the standard of living and welfare of rural communities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the members of the village consultative body. in Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of members of the village consultative body. With the increase in the quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by members of the village consultative body, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.
Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix Ilham Zitri; Yudhi Lestanata; Darmansyah Darmansyah; Amil Amil; Rizal Umami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i1.335

Abstract

This research was conducted in West Nusa Tenggara Province, aiming to find out the innovation of zero waste program policies. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The sources of data in this study are primary data obtained directly from the government, private sector, university, community and media. In addition, secondary data is also supported, which is data obtained from documents, publications, or literature related to Zero Waste Policy Innovations. The results of this study indicate that the zero waste program policy has generally been functioning and realized. Supporting factors in this zero waste program policy are government support for the program, adequate financial resources and the availability of human resources. While the inhibiting factor in this zero waste program policy is the lack awareness of the community in practice people tend to pay less attention to the problem of landfilling waste that occurs, especially the use of single-use materials that are very much in our environment. To overcome these obstacles, the Environment and Forestry Office of the Province of NTB took steps, namely increasing socialization and collaborating with other parties such as the private sector, media, academics and the community itself. The pentahelix model in the development of a zero waste program looks at the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the zero waste program. the importance of collaboration with the Pentahelix Model, with the involvement of academia, the private sector, the community, government and the media is very important to support the zero waste program in the future, but so far this collaboration is still not optimal, measured from the interdependence between actors, constructive unification of thoughts, decisions together, and joint responsibility, only certain parties are involved in the collaboration, so it is important that there is a special agreement or regulation to regulate these components to be able to cooperate officially in seeking collaboration with the Pentahelix Model in the zero waste program.
Co-Authors Amil Amil Darmansyah Hadi, Ayatullah Hidayatullah Hidayatullah Ilham Zitri Inka Nusamuda Pratama Rifaid Rifaid Yudhi Lestanata