Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

1.704

P-Index

This Author published in this journals

All Journal ARISTO JCES (Journal of Character Education Society) Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Journal of Government and Politics (JGOP) Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Abdimas Mandalika

Rifaid Rifaid

Universitas Muhammadiyah Mataram

Author-ID : 3940782

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Inovasi Kebijakan Pemerintah Kota Mataram Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Mataram Inka Nusamuda Pratama; Ilham Zitri; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 3, No 2 (2021): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v3i2.6765

Kondisi darurat akibat Covid-19 di Kota Mataram, menjadi tanggung jawab dan peran penuh Pemerintah Kota Mataram dalam menghasilkan terobosan sebagai langkah strategis dalam pengananan Covid-19 yang sedang terjadi. Hal ini penting bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram dalam mendesain kebijakan tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Dalam hal ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh dengan harapan dapat diketahui bagaimana inovasi yang dilakukan sebagai upaya penanganan Covid-19 di Kota Mataram. Hasil penelitian ini, inovasi kebijakan pemerintah Kota Mataram dalam penanganan Covid-19 dikenal dengan kebijakan Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan (PCBL). Skema Penanganan Covid-19 Berbasis Lingkungan tersebut dapat membangkitkan partisipasi masyarakat di lingkungan yang berada di Kota Mataram dalam mencengah merebaknya Covid-19 di tengah masyarakat. PCBL menggunakan tiga pendekatan yakni partisipasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan sumber pendanaan dari masyarakat (swadaya). Kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang ideal untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Mataram. Seluruh komponen yang ada masyarakat, TNI, dan Polri agar mampu berkolaborasi secara kolektif dengan baik.

Mengukur Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat Rifaid Rifaid; M. Ulfatul Akbar Jafar; M. Taufik Rachman; Johan Natirius
Jurnal Pemerintahan dan Politik Lokal Vol 4 No 1 (2022): JGLP, MEI 2022
Publisher : Universitas Pancasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47650/jglp.v4i1.439

This study aims to determine the quality of public services at the Dukcapil Service of West Lombok Regency. departing from the results of research using qualitative methods. Data collection techniques used interviews, observation and documentation. There are four things to measure the quality of public services at the Dukcapil Service in West Lombok, namely, Tangiabel, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. The results show that the quality of public services in the Dukcapil West Lombok meets quality public service standards, with the fulfillment of service facilities according to community expectations and added commitment through regulations in the form of a Decree of the Head of the Population and Civil Registry Office in 2021 related to public service standards within the Dukcapil West Lombok. which regulates service mechanisms and procedures, guarantees time, costs, service culture and the availability of facilities for people with special needs (disabled).

Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Percepatan Pelayanan Publik di Kecamatan Lembar Lombok Barat Abdurrahman Abdurrahman; Dedy Iswanto; Rijlan Rijlan; Rifaid Rifaid
Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol 4, No 1 (2022): Juni
Publisher : Universitas Muara Bungo

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan teknolgi informasi dalam pelayanan publik di Kecamatan lembar Kabupaten Lombok Barat. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukan pemanfataan teknologi informasi sebagai bentuk percepatan pelayanan publik di Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat belum efekif, hal tersebut bisa terlihat website yang dimiliki Kecamatan Lembar masih menumpang atau masih terintegrasi ke website Kabupaten Lombok Barat, sehingga masyarakat Kecamatan Lembar yang ingin mendapatkan pelayanan secara online harus masuk melalui website Lobar dengan menggunakan keword identitas (NIK). Dan jenis pelayanan online yang sudah dilaksanakan di Kecamatan Lembar masih yang berakaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti Kartu tanda kependudukan dan Kartu Kelurga.

Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Azwar Subandi
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Village Assistance Capacity is the ability to carry out community empowerment activities/actions through village assistance, organization, direction and facilitation. Village Assistance in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential for natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in implementing the Village Law is very important in helping villages carry out the mandate of the Village Law. Seeing the reality of the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity of the Village Government and even the potential for natural resources and human resources is very varied in the context of implementing this Village Law, it is necessary to pay attention to the Village regarding village institutions. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all interests and needs of the village community can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to take care of their own governance. Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances.

Realisasi Kinerja Pelayanan Publik di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Nusa Tenggara Barat Azwar Subandi; Muhammad Risman; Rifaid Rifaid
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 1 (2022): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

The concept of public services is an integral part in understanding the performance of the government in providing services to the community, so that if the performance of the services provided by the government is good and good, of course public trust in the government will be high. This study aims to analyze the realization of the performance of the Investment and Integrated Services Agency. One Stop (DPM-PTSP) NTB Province in providing public services for licensing and non-licensing for foreign investors and domestic investors. The method used is a qualitative descriptive approach, using interview instruments, documentation and observation. The results showed that the performance of public services at the Office of Investment and One Stop Service (DPM-PTSP) of Nusa Tenggara Province was good and the score was quite high based on the results of a survey of community satisfaction with services at DPM-PTSP NTB with a score of 84.71%. . Thus, it shows that the service performance provided by DPM-PTSP to its customers is quite good

PENDAMPINGAN PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KARANG BONGKOT DALAM PENYUSUNAN PERDes PEMBENTUKAN BUMDes Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Rizal Umami
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.9326

Abstrak: Kebijakan pengembangan ekonomi perdesaan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh sebab itu sangat diperlukan penguatan kapasitas dari anggota badan permusyawaratan desa. dalam UU No. 6 Tahun 2014 menghadapi kendala akibat lemahnya kualitas aparat dan kelembagaan desa. Hal ini berdampak pada semakin lemahnya peran pemerintah desa dalam fungsinya sebagai akselerator pembangunan. Perlu adanya peningkatan kapasitas aparat agar memahami bagaimana proses-proses perencanaan pembangunan harus dilakukan di tingkat desa serta bagaimana proses-proses tersebut didukung oleh kuatnya kelembagaan pemerintah desa. Selain itu, perlu ada mekanisme kontrol terhadap pemerintah desa. Hal ini bisa dilakukan dengan penguatan peran anggota badan permusyawaratan desa. Dengan meningkatnya kualitas dan kapasitas aparat dan kelembagaan pemerintah desa serta kontrol masyarakat sipil yang kuat yang diperankan oleh anggota badan permusyawaratan desa, akan ada sinergi pelaksanaan pembangunan yang baik di tingkat desa. Aparat desa tidak lagi menjadi pemain tunggal pembangunan desa. Upaya penciptaan kondisi ideal ini terus berproses di tingkat desa dan akan selalu dinamis akibat pengaruh kekuasaan supralokal yang terkadang tidak sejalan dengan perkembangan dan kehendak masyarakat lokal.Abstract: Rural economic development policy is an effort to create a conducive environment for the growth of productive and entrepreneurial economic activities in the village in order to improve the standard of living and welfare of rural communities. Therefore, it is necessary to strengthen the capacity of the members of the village consultative body. in Law no. 6 of 2014 faced obstacles due to the weak quality of village officials and institutions. This has an impact on the weakening of the role of the village government in its function as an accelerator of development. It is necessary to increase the capacity of the apparatus to understand how development planning processes must be carried out at the village level and how these processes are supported by strong village government institutions. In addition, there needs to be a control mechanism over the village government. This can be done by strengthening the role of members of the village consultative body. With the increase in the quality and capacity of village government apparatus and institutions as well as strong civil society control played by members of the village consultative body, there will be synergies in the implementation of good development at the village level. Village officials are no longer the sole players in village development. Efforts to create these ideal conditions continue to process at the village level and will always be dynamic due to the influence of supralocal power which is sometimes not in line with the development and will of the local community.

Implementation of E-Government Policy from Governor Muhammad Zainul Madji (TGB) Era to Governor Zulkieflimansyah Era in West Nusa Tenggara Province Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Yudhi Lestanata
ARISTO Vol 11, No 1 (2023): January
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v11i1.5322

This article tries to explain the implementation of e-Government policies from Governor Muhammad Zainul Madji (TGB) era to Governor Zulkieflimansyah (Bang Zul). Four dimensions are measured to determine whether the implementation of e-government in the era of Muhammad Zainal Madji is well implemented, namely, the Policy, Institutional, Planning, and Application dimensions. In contrast, the Zulkieflimansyah era is measured by the Policy Domain, Governance Domain, and Service Domain. It uses a comparative descriptive method with a qualitative approach and using literature analysis. The results of the study show that the e-government policy of the NTB Province from the Muhammad Zainul Madji Era to the Zulkieflimansyah Era shows the results of "Very Poor, "less," and "Good" with a National 5 rating in 2020 in the implementation of electronic-based government.

Utilization of NTB Care Information Technology as a Public Complaint Media for West Nusa Tenggara Rifaid Rifaid; Ayatullah Hadi; Hidayatullah Hidayatullah; Azwar Subandi
ARISTO Vol 12, No 1 (2024): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ars.v12i1.6078

This article tries to explain the use of information technology for the NTB Care application as a digital media for responding to public complaints. Three dimensions are measured to determine the effective implementation of NTB Care in resolving public complaint services: the Ease of Use dimension, the Trust dimension and the Reliability dimension. The research uses a comparative descriptive method with a qualitative approach and literature analysis by collecting data from official NTB government documents, the NTB Care data center, the NTB Care Website, the NTB care Facebook, and other literature related to NTB Care. The results showed that the use of the NTB Care application as a medium for responding to public complaints was good and received excellent public trust, but the obstacles faced were in the agency that became the goal of the problems raised by the community, the average response time for OPD in handling complaints that come in 1-120 days. There is no clarity regarding reports that have not been followed up on to be resolved. NTB Care is an application as a forum to accommodate the community's aspirations; then, the NTB Care admin will forward public complaints to the relevant agency or OPD based on the complaint problem who entered NTB Care.

Penguatan Nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Melalui Penerapan Baitul Arqam Bagi Pemuda Muhammadiyah Saddam Saddam; Iskandar Iskandar; Yudhi Lestanata; Sudarta Sudarta; Rahmad Hidayat; M. Taufik Rachman; Ilham Zitri; Iwin Ardyawin; Rifaid Rifaid; M. Ulfatul Akbar Jafar; Dedi Iswanto; Abdul Sakban; Isnaini Isnaini; Nanang Rahman; Irma Setiawan; Ilham Ilham; Inka Nusamuda Pratama; Hidayatullah Hidayatullah; Adiman Fariadin
Abdimas Mandalika Vol 1, No 1 (2021): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v1i1.8033

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.

Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.400

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan mereka. Namun, pemahaman yang benar tentang pemilu dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini merupakan hal yang sangat penting. Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam menciptakan kesadaran pemilu. pengandian ini menggali berbagai aspek yang terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, peran mereka dalam pemilihan, serta konsekuensi dari pemilihan yang kurang bertanggung jawab. pengabdian ini juga menyoroti metode sosialisasi dan pendampingan yang efektif untuk mencapai tujuan kesadaran pemilu. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pemilu termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kandidat, partai politik, dan prosedur pemilu. Selain itu, pendampingan yang melibatkan diskusi, pelatihan, dan pemberian contoh yang baik oleh pihak berwenang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat yang sadar pemilu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis. Kesadaran pemilu juga dapat membantu mengurangi praktik-praktik tidak etis atau tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menyediakan sosialisasi dan pendampingan yang efektif kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sadar pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi cermin yang lebih baik dari kehendak rakyat dan pengambilan keputusan yang demokratis.

Co-Authors Abdul Sakban Abdurrahman Abdurrahman Adiman Fariadin Ardyawin, Iwin Azwar Subandi Darmansyah Dedy Iswanto Hadi, Ayatullah Hidayatullah Hidayatullah Ilham Ilham Ilham Zitri Inka Nusamuda Pratama Irma Setiawan, Irma Iskandar Iskandar Isnaini Isnaini Johan Natirius M Taufik Rachman M. Ulfatul Akbar Jafar Muhammad Risman Rahmad Hidayat Rahman, Nanang Rijlan Rijlan Rizal Umami Saddam Saddam Sudarta Sudarta Yudhi Lestanata Zedi Muttaqin

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search