Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM MENGATASI KONFLIK DI DESA MERTAK TOMBOK DAN DESA BUNUT BAOQ KECAMATAN PRAYA KABUPATEN LOMBOK TENGAH ROSSI MAUNOFA WIDAYAT; L. SOPAN TIRTA KUSUMA; DARMANSYAH .
GANEC SWARA Vol 12, No 1 (2018): Maret 2018
Publisher : Universitas Mahasaraswati Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.504 KB) | DOI: 10.35327/gara.v12i1.9

Abstract

         This research reveals the phenomenon of village autonomy, which currently with the Law No. 6/2014 has made the village as the center of attention of all parties. Within the scope of village leadership, the leadership style of the village head can be used as a benchmark against the direction of village objectives. As is the case in Central Lombok District, from 2011-2013 the increasing conflict every year occurs in political conflicts, conflicts of economic resources, custom conflicts, fights between villages, and persecution.       This research is a descriptive research which aims to find out the model of leadership style used by the Village Head Mertak Tombok and Bunut Baoq Village and the role and influence of the leadership style model used to prevent complication and conducive of Mertak Tombok Village and Bunut Baoq Village. Data is collected through field research, using informant purposively sampling. The data that have been collected are analyzed qualitatively, ie data from the interviews obtained, then analyzed descriptive by using narrations or words          The results shows that 1). Head of Mertak Tombok Village has a transformational leadership style, while for Bunut Village Baoq has Paternalisitic leadership style, 2). The leadership style that each village leader possesses and the awiq-awiq of the village participate in and influence in preventing the conflict and the conduciveness of the village. For Mertak Village Tombok has awig-awig ban of visiting time past 22.00 WITA, while Bunut Baoq Village has awiq-awiq ban to present Kecimol (Typical Arts of Sasak tribe) in the Village
Alokasi Anggaran Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata (Odtw) Alami Di Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah Baiq Vatriani Sasa Wisesa; Ayatullah Hadi; Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengalokasian anggaran pada pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata  (ODTW) alami di Desa Aik Berik Lombok tengah. Penelitian menggunakan metode deskrptik kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis data menggunkan teknik Miles dan heberman, yaitu mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Pengalokasian anggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi dalam sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna Pengembagan Pariwisata, pengendalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada public. Hasil penelitian menunjukan dalam pengalokasian anggaran untuk Pengebangan Obyek Daya Tarik Wisata Alami di Desa Aik Berik Lombok tengah belum menjangkau semua aspek. Anggaran yang dialokasikan hanya sebatas anggaran Sarana Prasarana pembutaan jalan penghubung antara jalan desa dan kecamatan, namun penaglaokasian anggara belum mencakup anggaran lain, seperti anggaran pengembagan pariwisatan, anggara promosi wisata, anggaran perawatan dan anggaran-anggaran untuk pemeliharan tempat wisata. Dalam pengalokasian anggaran OTDW Desa Aik berik memiliki mekanisme yang ketat dan prosesnya panjang sehingga tahapan anggaran itu bisa terealisasi. Seperti memetakan potensi wisata, adanya otoriasi pengalokasian anggaran yang harus memiliki dasar hukum, keterlibatan aktor kebijakan, adanya perencanaan pengalokasian anggaran, merumuskan agenda kegiatan, setelah itu dibentuk pengawasan pengalokasian anggaran yang memiliki kewenangan untuk mengawas setiap tahapan proses pembangunan proyek sarana prasana Obyek Daya Tarik Wista (ODTW) alami Desa Aik berik dan terakhir dilakukan evaluasi untuk mengetahui seluruh proses pembanguna tersebut terealisasi dengan baik atau ada penyimpangan.
Peran Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Dalam Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok Lalu Muhamad Saleh; Darmansyah Darmansyah; Azwar Subandi
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3960

Abstract

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan asas otonomi daerah memberikan kewenangan, tugas dan fungsi kepada Dinas Pariwasata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah untuk malakukan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengorganisasian di bidang pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah pasca gempa lombok, dan apa saja faktor penghambat Kegiatan Promosi Pariwisata Pasca Gempa Lombok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data observasi, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah dalam Kegiatan Promosi Pariwisata sudah dilaksanakan berdasarkan fungsi dan kewenangan yang dimiliki yang berlandaskan otonomi daerah. Setelah terjadinya gempa sebesar 7.0 Skala likter di pulau lombok banyak wisatawan yang keluar dan pergi dari pulau lombok karena akibat gempa yang terjadi. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah mulai berbenah dengan melakukan pengecekan kepada seluruh tempat wisata yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, baik itu wisata alam maupun wisata buatan agar diketahui apakah ada yang rusak baik itu objek wisatanya maupun sarana dan prasarana penunjang atraksi wisata.
Konflik Kepentingan Pasca Recall Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Rahmat Rahmat; Ayatullah Hadi; Darmansyah Darmansyah
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 2, No 1 (2020): Juli
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v2i1.2205

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran tentang konflik inetrnal yang terjadi di tubuh Partai Hanura Lombok Utara pasca terjadinya Recall oleh satu anggota Anggota DPRD Lombok Utara dari Partai hanura. Metode penelitian yag digunakan dalam penelitian ini menggunakan penedkatan kualitatif, dengan tehnik pengumpulan data berupa wawancara, dokumntasi dan tinajuan pustaka. Analisis data dengan menggunaka tehnik Miles dan hHuberman,yaitu, mulai pengumpulan data dilapangan, reduksi data, penyajian data sampai pada penarikan kesimpulan. Recall dipahami secara umum sebagai penarikan kembali anggota DPR untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota yang lain sebelum berakhir masa jabatan anggota DPR yang ditarik tersebut. Hasil penelitian menunjukan dalam kasus Recall yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap Arif Usman, salah satua anggota atau kader partai Hanura yang duduk sebagai anggota DPRD Kab. Lombok Utara priode 2014-2019. Karena  dipicu oleh berbagai gejolak internal partai, adanya perbedaan pandangan antara anggota yang bersangkutan dengan pengurus partai. Proses recall terhadap saudara Arif Usman mengakibatkan lambannya berbagai proses kebijakan di internal partai. kebijakan pasca Recall Arif Usman menyebabkan konflik internal secara kelembagaan di tubuh Partai Hanura Lombok Utara. Adapun dasar serta landasan mekanisme recall yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabupaten Lombok Utara adalah berdasarkan aturan perundangan-undangan serta berdasarkan ketentuan dalam AD/ART Partai Hanura sendiri. Terdapat dua hal penting yang menjad iimplikasi dari adanya recall terhadap anggota yang dilakukan oleh partai Hanura Kabupaten Lombok Utara, pertama terjadinya konflik internal kelembagaan partai yang berkepanjangan terkait dengan penetuan penggati dari pihak yang direcall, kedua, adalah terganggunya jalannya kebijakan di internal DPRD Kabupaten Lombok Utara. Oleh karena itu langkah yang dilakukan oleh DPC Partai Hanura Kabuapten Lombok Utara adalah memperbanyak upaya musyarawah untuk konsolidasikan kelembagaan partai serta memperkuat hubungan dengan aktor luar seperti partai-partai lain rekan dalam satu fraksi di DPRD Kabupaten Lombok Utara.
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Teknis Beternak Kambing di Desa Gunungsari Kabupaten Lombok Barat M. Yamin; Khairuddin Khairuddin; Putu Artayasa; Khairunnisyah Sahidu; Darmansyah Darmansyah
Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA Vol 4 No 3 (2021)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.924 KB) | DOI: 10.29303/jpmpi.v4i3.990

Abstract

Pelatihan masyarakat menjadi tumpuan harapan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, sistim pendidikan kita masih miss match terhadap tuntutan dunia kerja secara nasional maupun regional. Kegiatan ini merupakan upaya memberikan keterampilan mengenai teknis bertenak kambing. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja khusunya di Desa Gunungsari Kombok Barat. Kegiatan ini melibatkan lima orang dosen 4 orang dari FKIP Unram dan satu orang dari Unismu Mataram serta 17 orang masyarakat dari desa lokasi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode Andragogi yaitu menekankan partisipasi aktif dari masyarakat peserta melalui kerja kelompok, demontrasi lapangan, dan diskusi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pemberian teori 15% dan praktek 85 %. Hasilnya menambah pengalaman, pengetahuan, pemahaman, dan kemauan peserta Pelatihan dalam beternak kambing. Banyak masyarakat dari desa lokasi maupun desa sekitar, bahkan kecamatan lain yang belum mendapat kesempatan meminta kepada Tim Pelaksana agar diikutkan pada Pelatihan keterampilan teknis berikutnya. Selain itu, pelatihan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat khususnya orang tua dan wali santri/siswa yang berekonomi lemah yang tinggal di sekitar Pondok untuk memperoleh sumber penghasilan baru.
Pendampingan Penguatan Kapasitas Perangkat Desa Seteluk Tengah Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Azwar Subandi
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 2 (2022): Agustus
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (376.325 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v2i2.10802

Abstract

Village Assistance Capacity is the ability to carry out community empowerment activities/actions through village assistance, organization, direction and facilitation. Village Assistance in the implementation of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential for natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in implementing the Village Law is very important in helping villages carry out the mandate of the Village Law. Seeing the reality of the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity of the Village Government and even the potential for natural resources and human resources is very varied in the context of implementing this Village Law, it is necessary to pay attention to the Village regarding village institutions. With the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, it is hoped that all interests and needs of the village community can be better accommodated. Providing greater opportunities for villages to take care of their own governance. Law Number 6 of 2014 and its implementing regulations have mandated the village government to be more independent in managing the government and various natural resources owned, including the management of village finances.
Pengaruh Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Inka Nusamuda Pratama; Darmansyah Darmansyah; Ayatullah Hadi; Yudhi Lestanata; Hidayatullah Hidayatullah
Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik) Vol. 2 No. 1 (2022): Juli
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1115.328 KB) | DOI: 10.47134/rapik.v2i1.18

Abstract

The location of this research is in the Kuta MandalikaSpecial Economic Zone, Central Lombok Regency. The purpose of this study is to analyze the impact of Covid-19on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. This research was conducted during the Covid-19pandemicin the period from December to January 2021. The existence of Covid-19actually has an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises, so it is the author's interest to research this problem. The population of this research is Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone. This study uses quantitative methods, where the number of respondents in this study were 100 who were taken by the slovhin formula. To analyze the data, this research uses simple linear regression analysis to see whether there is an impact of Covid-19on the economy of Micro, Small, and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency. The results showed that Covid-19had an impact on the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, where the magnitude of the effect was 7.84%. From the results of calculations and previous discussions based on the results of a simple linear regression test, it can be concluded that the Covid-19variable has an impact on the variables of Micro, Small and Medium Enterprises. Where every increase of one Covid-19unit will hamper the economy of Micro, Small and Medium Enterprises in the Kuta Mandalika Special Economic Zone, Central Lombok Regency.
Pendidikan Politik Dalam Rangka Penguatan Partisipasi Politik Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di Desa Jurumapin Inka nusamuda Pratama; Darmansyah Darmansyah
TRANSFORMASI : JURNAL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT Vol 2, No 3 (2022): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.14 KB) | DOI: 10.31764/transformasi.v2i3.12269

Abstract

Artikel ini merupakan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan politik masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik di desa jurumapin ini bertujuan agar masyarakatnya mampu secara sadar untuk berperan aktif dalam melaksanakan aktivitas pada dunia perpolitikan secara ideal serta meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemilu. Metode yang digunakan dalam kegaiatan ini adalah dengan melakukan diskusi interaktif secara langsung dengan masyarakat dan juga memberikan edukasi dengan memaparkan undang-undang tentang pemilihan umum. Secara umum hasil dari sosialisasi yang dilakukan yakni masyarakat sebagai peserta sangat antusias dan bersemangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pendidikan politik, masyarakat juga dapat menguasai materi tentang sejarah pemilu yang disampaikan secara praktis oleh pemateri. Harapannya materi yang disosialisasikan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan serta kepanitiaan pada pemilu serentak di tahun 2024 mendatang.This article is the result of community service activities in the form of community political education. The implementation of political education in the village of Jurumapin aims to make the community consciously able to play an active role in carrying out activities in the world of politics ideally and increase the number of community participation in election activities. The method used in this activity is to conduct direct interactive discussions with the community and also provide education by explaining the law on general elections. In general, the results of the socialization carried out are that the community as participants are very enthusiastic and enthusiastic in participating in political education socialization activities, the public can also master the material about the history of elections which is presented practically by the presenters. It is hoped that the material that is socialized can increase public interest in participating in elections and committees in the simultaneous elections in 2024.
Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix Ilham Zitri; Yudhi Lestanata; Darmansyah Darmansyah; Amil Amil; Rizal Umami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i1.335

Abstract

This research was conducted in West Nusa Tenggara Province, aiming to find out the innovation of zero waste program policies. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The sources of data in this study are primary data obtained directly from the government, private sector, university, community and media. In addition, secondary data is also supported, which is data obtained from documents, publications, or literature related to Zero Waste Policy Innovations. The results of this study indicate that the zero waste program policy has generally been functioning and realized. Supporting factors in this zero waste program policy are government support for the program, adequate financial resources and the availability of human resources. While the inhibiting factor in this zero waste program policy is the lack awareness of the community in practice people tend to pay less attention to the problem of landfilling waste that occurs, especially the use of single-use materials that are very much in our environment. To overcome these obstacles, the Environment and Forestry Office of the Province of NTB took steps, namely increasing socialization and collaborating with other parties such as the private sector, media, academics and the community itself. The pentahelix model in the development of a zero waste program looks at the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the zero waste program. the importance of collaboration with the Pentahelix Model, with the involvement of academia, the private sector, the community, government and the media is very important to support the zero waste program in the future, but so far this collaboration is still not optimal, measured from the interdependence between actors, constructive unification of thoughts, decisions together, and joint responsibility, only certain parties are involved in the collaboration, so it is important that there is a special agreement or regulation to regulate these components to be able to cooperate officially in seeking collaboration with the Pentahelix Model in the zero waste program.
Sosialisasi Dan Pendampingan Kepada Masyarakat Guna Menciptakan Masyarakat Yang Sadar Pemilu Ilham Zitri; Rifaid Rifaid; Darmansyah Darmansyah
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa Vol. 1 No. 8 (2023): Oktober
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmba.v1i8.400

Abstract

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu aspek penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan perwakilan mereka. Namun, pemahaman yang benar tentang pemilu dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses ini merupakan hal yang sangat penting. Tujuan utama pengabdian ini adalah untuk sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam menciptakan kesadaran pemilu. pengandian ini menggali berbagai aspek yang terkait dengan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu, peran mereka dalam pemilihan, serta konsekuensi dari pemilihan yang kurang bertanggung jawab. pengabdian ini juga menyoroti metode sosialisasi dan pendampingan yang efektif untuk mencapai tujuan kesadaran pemilu. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi yang efektif kepada masyarakat tentang pemilu termasuk penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang kandidat, partai politik, dan prosedur pemilu. Selain itu, pendampingan yang melibatkan diskusi, pelatihan, dan pemberian contoh yang baik oleh pihak berwenang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Masyarakat yang sadar pemilu memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis. Kesadaran pemilu juga dapat membantu mengurangi praktik-praktik tidak etis atau tindakan yang dapat merusak integritas pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam menyediakan sosialisasi dan pendampingan yang efektif kepada masyarakat agar menciptakan masyarakat yang sadar pemilu. Dengan demikian, pemilu dapat menjadi cermin yang lebih baik dari kehendak rakyat dan pengambilan keputusan yang demokratis.