Garuda - Garba Rujukan Digital

POLA PEMBERDAYAAN GERAKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI LOMBOK BARAT Arif Arif; Mas’ad Mas’ad; Amil Amil
GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Vol 9, No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/geography.v9i2.5157

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: a) Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pola pemberdayaan masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat di bidang usaha ekonomi lebih khusus UMKM di Kecematan Labuapi Kabupaten Lombok Barat b) Untuk menganalisis Program apa saja yang telah dilaksanakan di bidang usaha ekonomi khususnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada sub bidang bantuan pembangunan dan ekonomi masyarakat oleh Pemerintah Lombok Barat c) Untuk mendeskripsikan dampak program pemberdayaan bidang usaha ekonomi terhadap kemandirian usaha ekonomi masyarakat miskin di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat d) Untuk menganalisis Pola Manajemen UMKM di Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Ada dua informan dalam penelitian ini yaitu; 1) Informan kunci dalam penelitian ini yaitu pejabat dinas terkait (dinas UMKM dan Koperasi Kabupaten Lombok Rat) dan Ketua Kelompok GEMAWIRA sedangkan, 2) Informan terpilih merupakan pengusaha UMKM di Kecamatan Labu Api Kabupaten Lombok Barat. Hasil Penelitian; 1. Mekanisme Pelaksanaan Pola Pemberdayaan Masyarakat melalui program pemberdayaan masyrakat di bidang UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Baratkhusunya di Kecamatan Labuapi telah dilaksanakan namun masih belum maksimal, 2. Program yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat khususnya pada Bidang Usaha Ekonomi meliputi bantuan perorangan dan bantuan lembaga. Setiap pelaksanaan program selalu diawali dengan tahap persiapan sebagai langkah awal pengenalan program kepada masyarakat, 3. Dampak dari program pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Barat telah dapat meningkatkan kemandirian ekonomi terutama pada produktivitas dan pendapatan masyarakat yang mendapatkan bantuan, tetapi ada juga dampak buruk yang timbul dalam menjalankan usaha mereka, 4. UMKM sebagai salah satu bentuk perekonomian rakyat yang memiliki peran besar dalam perekonomian negara, memerlukan model manajemen usaha. Abstract: This study aims to: a) To find out the mechanism for implementing the pattern of community empowerment through community empowerment programs in the field of economic business, more specifically MSMEs in Labuapi District, West Lombok Regency b) To analyze what programs have been implemented in the field of economic business, especially Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the sub-sector of development assistance and community economics by the West Lombok Government c) To describe the impact of the economic business empowerment program on the economic independence of the poor in Labuapi District, West Lombok Regency d) To analyze the MSME Management Pattern in Labuapi District, West Lombok Regency. This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency.This study uses a qualitative approach. The research was conducted in Labu Api District, West Lombok Regency. There are two informants in this study, namely; 1) The key informants in this study were officials from the relevant offices (the UMKM and Cooperatives of Lombok Rat Regency) and the Chair of the GEMAWIRA Group, while, 2) The selected informants were UMKM entrepreneurs in Labu Api Subdistrict, West Lombok Regency. Research result; 1. The mechanism for implementing the Community Empowerment Pattern through community empowerment programs in the MSME sector by the Cooperatives and MSMEs Office of West Lombok Regency, especially in Labuapi District, has been implemented but is still not optimal, 2. Programs that have been implemented by the West Lombok Regency Cooperatives and SMEs Service, especially in the Business Sector Economics includes individual assistance and institutional assistance.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA KAWASAN PARIWISATA PADA BADAN PROMOSI DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA Muhammad Ali; Amil Amil; Zulhadi Zulhadi
Jurnal Ulul Albab Vol 22, No 1 (2018): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Sektor pariwsata beberapa dekade terakhir mampu menyumbang pendapatan yang besar terhadap pemasukan kas negara. Dengan berlakunya desentralisasi secara merata di setiap daerah-daerah di Indonesia sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam tata kelola sektor pariwisata. Lombok Utara merupakan salah satu daerah yang saat ini mengalami perubahan dari sektor pariwisata yang sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan tehnik pengumpulan data mengunakan, wawancara, observasi, studi literatur dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa: Implementasi kebijakan Kollaboratif Governance dalam tata kelola kawasan pariwisata pada Badan promosi pariwisata daerah mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan dan kemajuan sektor pariwisata di daerah, kondisi ini dilihat dari jumlah kunjungan dan tamu yang datang dan menginap di hotel yang berkelas hingga hotel kelas melati di Lombok Utara dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2008 sebesar 64.374 dan pada tahun 2014 sebesar 503.341 kunjungan. Pemberian otonomi kepada Badan Promisi Pariwisata Daerah untuk melakukan promosi pariwisata di daerah sudah sesuai dengan harapan yaitu mampu mengembangkan dan memajukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu kewenangan tersebut diatur di dalam ketentuan undang-undang No. Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Seperti Badan Promosi Daerah mempunyai tugas untuk meningkatkan citra kepariwisataan di Kabupaten Lombok Utara, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa serta melakukan pengalangan dana selain dari APBD. Kedudukan dari Badan Promosi Pariwisata Daerah adalah sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan kebijakan strategis promosi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah serta melakukan koordinasi disektor pariwisata.Kata Kunci: Kebijakan; Collaboratif Governace; Sosial ekonomi

Implementasi Undang-Undang No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Studi Kasus Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Melakukan Perambahan Hutan Di Desa Lunyuk Ode Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa Besar) Amil Amil; Taufik Rachman
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 6, No 2 (2018): September 2018
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

One of the causes of forest destruction is forest encroachment. The problem of forest encroachment has become a national problem. Several factors have caused the community to do forest encroachment, namely weak law enforcement, income factors, education factors, the existence of sponsors and the limitations of forest supervision officers. Increasing the number of residents resulted in an increase in the need for land to share interests. This increasing need threatens the existence of forests. The increasing need for land has resulted in increased forest clearance. Problems related to forest encroachment in Lunyuk Ode Village, Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar Regency have caused researchers to be interested in conducting research with the title "Implementation of Law No. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction (Case Study of Factors Affecting Communities to Encroach Forest in Lunyuk Ode Village, Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar Regency) ". The purpose of this research is to find out the factors that influence the community to do forest encroachment and what impacts are felt by the people of Lunyuk Subdistrict, Sumbawa Besar District from forest encroachment activities. The research method used is a qualitative method, because it examines reality, phenomena or symptoms that are holistic / intact. Data collection techniques are carried out by means of participatory observation and in-depth interviews and documentation techniques in the form of photographs. The informants in this study were selected using the snowball sampling technique. Data analysis is done qualitatively with three stages, namely data reduction, data display and conclusion. The conclusions that can be drawn from the results of this study are the factors that influence the community to do forest encroachment are; first, economic factors which include the high income of the community after carrying out forest encroachment activities due to the high selling price of timber and demand for timber and lack of employment. Second, a low education factor. Third, weak forest guarding factors. Fourth, a mild penalty factor so that people are not afraid to do forest encroachment.

Peran Pemerintah Desa Poto Tano Terhadap Pengembangan Objek Wisata Pulau Kenawa Dalam Membangun Ekonomi Masyarakat Amil Amil; Lalu Hendra Maniza; Rio Wahyudi
JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Vol 7, No 2 (2019): September 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah desa poto tano terhadap pengembangan Objek wisata pulau kenawa dalam membangun ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriftif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, angket, dokumentasi, dan library research. Hasil penelitian peran pemerintah Desa Poto Tano terhadap pengembangan objek wisata pulau kenawa dalam membangun ekonomi masyarakat. Bekerjasama dengan dinas kebudayaan dan pariwisata sumbawa barat dan instansi lain dalam mengadakan event acara Wild West Sumbawa Cruise untuk mempromosikan pulau kenawa. Meningkatnya taraf ekonomi masyarakat Desa Poto Tano menjadi lebih baik dan mampu menciptakan lapangan kerja baru. Faktor penghambat menurut pemerintah karena belum adanya ijin dari kementerian lingkugan hidup dan kehutanan melalui dinas lingkungan hidup dan kehutanan kabupaten sumbawa barat. Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang pariwisata bagi wisatawan. Faktor pendukungnya adanya kesadaran dari masyarakat desa poto tano untuk mengelola dan menjaga pulau kenawa sebagai aset yang menguntungkan di wilayah mereka. Abstract This study aims to determine the role of the village of Poto Tano government towards the development of Kenawa Island attractions in developing the community's economy. In this study the method used is qualitative descriptive. There are two sources of data in this study, namely using primary data and secular. The data collection technique used is using the method of interview, observation, questionnaire, documentation, and researc library. The results of the research are the role of the village of Poto Tano on the development of Kenawa Island tourism objects in developing the community's economy. Collaborate with the Sumbawa West Culture and Tourism Office and agencies to hold the Wild West Sumbawa Cruise event to promote the island of Kenawa. Increasing the economic level of the people of Poto Tano village has become better and able to create new jobs. The inhibiting factor according to the government is because there is no permit from the environment and forestry ministry through the environmental and forestry services of Sumbawa Barat District. The incomplete facilities and infrastructure supporting tourism for tourists. The supporting factor is the awareness of the people of Poto Tano village to manage and maintain the island of Kenawa as a profitable asset in their area.

Analisis Peran Dinas Pariwisata Dalam Kegiatan Promosi Pariwisata Di Kabupaten Lombok Tengah Hamdan Hamdan; Yudhi Lestanata; Amil Amil
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 1, No 2 (2019): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v1i2.3959

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa di desa meraran kecamatan seteluk kabupaten sumbawa barat), yang selama ini belum di ketahui, menyangkut Kemudahan syarat, Kelengkapan Sarana dan Prasaran, Informasi Akurat, peran pemimpin, Keramahan dan Kesopanan, Permasalahan, Kenyamanan, Faktor Penyebab. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan narasumber terdiri dari pegawai pegawai kantor desa bagian penaksir dan masyarakat yang ada di Desa Meraran sebagai pengguna pelayanan di perum pegadaian. Pengumpulan data dilakukan dengan teknis observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian menarik kesimpulan. Keabsahan data yang digunakan adalah teknis triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala desa dalam meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat desa di desa meraran kecamatan seteluk kabupaten sumbawa barat menyatakan kualitas pelayanan sudah cukup memuaskan pada berapa aspek. Beberapa aspek yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang di berikan pegawai kantor desa kepada masyarakat, yaitu aspek Kemudahan syarat (sangat di permudah dan tidak berbelit-belit), aspek Kelengkapan Sarana dan Prasaran Kelengkapan Sarana dan Prasarana sudah cukup baik segi sarana (sepiker pemanggilan, toilet, ruang tunggu dan kursi tunggu yang yang banyak), Informasi Akurat , Keramahan dan Kesopanan (secara keseluruhan keramahan dan kesopanan pegawai kantor Desa sudah ramah dan sopan), Permasalahan (dalam pengumplan data), Kenyamanan (secara keseluruhan kenyamanan dalam pelayanan sudah cukup baik), Faktor Penyebab (Faktor kemampuan dan keterampilan setiap aparat pada bidangnya masing-masing merupakan salah satu penentu efektif atau tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada pegawai pada bidangnya.

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PADA USAHA RENGGINANG DI DESA BARU TAHAN KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA) Intan Gemala; Amil Amil; RAMAYANTO RAMAYANTO
JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB) Vol 3, No 1 (2022): Maret
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

ABSTRAKDalam upaya meningkatkan taraf perekonomian yang ada di indonesia salah satunya dengan memberdayakan masyarakat indonesia melalui program UMKM. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan berperan dalam proses peningkatan pendapatan masyarakat, bahkan pada masa krisis UMKM dikenal mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mendorong sektor UMKM untuk terus tumbuh sehingga bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja. UMKM diharapkan semakin berperan dalam menekan angka pengangguran.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Populasi penelitian ini adalah UMKM Rengginang di Desa Baru Tahan Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Sampel penelitian ini diambil dengan teknik purposive sampling. Terdiri dari ketua dan karyawan UMKM dan Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumbawa. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analasis analisis interaksi yang terdiri atas pengumpulan data, Reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulanHasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan UMKM mampu memberdayakan potensi sumber daya alam dan Sumber daya manusia, serta berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyaraka Desa Baru Tahan. Selain itu terdapat kendala dari pihak Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan yang dimana pihak dinas tidak bisa memenuhi keinginan pihak pelaku UMKM tentang fasilitas dan pemberian modal hal ini dikarenakan pihak Dinas berusaha memberdayakan UMKM yang ada dikabupaten Sumbawa secara merata. Kendala juga dihadapi oleh pelaku UMKM dimana mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak terlalu tinggi, sehingga berpengaruh terhadap daya tangkap akan program-program pembinaan dan pelatihan serta pemgembangan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini juga menyebabkan tujuan pemberdayaan yang ditargetkan oleh pemerintah tidak tercapai secara optimal.

PENGUATAN SISTEM ADMINISTRASI SKALA PRIORITAS PEMERINTAHAN DESA Salmin Salmin; Palahuddin Palahuddin; Rahmad Hidayat; Amil Amil; Mardiah Mardiah
JCES (Journal of Character Education Society) Vol 5, No 3 (2022): Juli
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jces.v5i3.10042

Abstrak: Sistem administrasi pemerintahan Desa Telagawaru yang belum efektif, dalam pelaksanaan pemerintahan desa masih terdapat perangkat desa maupun lembaga kemasyaraatan desa yang belum memahami tugas dan fungsinya; dan kurang aktifnya BPD, lembaga kemasyarakatan termasuk pemuda serta pengelolaan BumDes. Tujuan kegiatan ini untuk: 1) menguatkan sistem administrasi skala prioritas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat; 2) mendorong sistem administrasi pemerintah desa dan faktor-faktor apa saja yang menghambat sistem administrasi pemerintah desa dalam program pembangunan. Adapun yang menjadi tahapan dalam persiapan pelaksanaan kegiatan workshop/sosialisi Penguatan Sistem Administrasi Pemerintahan Desa meliputi, (1) Koordinasi dengan Pemerintah Desa Telagawaru, (2) Koordinasi dengan tokoh masyartakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, (3) Persiapan sarana spanduk dan materi workshop/sosialisasi, (4) Workshop/sosialisasi tentang administrasi desa yang diatur dalam UU Desa di desa Telagawaru dengan perangkat desa berjumlah 11 peserta. Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian ini adalah; 1) penguatan kelembagaan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kelembagaan di tingkat desa; 2) rekomendasi atas pemecahan masalah melalui penguatan sistem administrasi pemerintahan desa yang merujuk pada unsur kebutuhan pemerintah dan masyarakat desa Telagawaru.Abstract: The administrative system of the Telagawaru Village government has not been effective, in the implementation of village government there are still village officials and village community institutions that do not understand their duties and functions; and the lack of activity of BPD, community institutions including youth and the management of BumDes. The purpose of this activity is to: 1) strengthen the priority scale administration system implemented by the village government in improving services to the community; 2) encourage the village government administration system and what factors hinder the village government administration system in the development program. The administrative system of the Telagawaru Village government has not been effective, in the implementation of village government there are still village officials and village community institutions that do not understand their duties and functions; and the lack of activity of BPD, community institutions including youth and the management of BumDes. The purpose of this activity is to: 1) strengthen the priority scale administration system implemented by the village government in improving services to the community; 2) encourage the village government administration system and what factors hinder the village government administration system in the development program.

Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix Ilham Zitri; Yudhi Lestanata; Darmansyah Darmansyah; Amil Amil; Rizal Umami
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 21 No 1 (2022)
Publisher : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35967/njip.v21i1.335

This research was conducted in West Nusa Tenggara Province, aiming to find out the innovation of zero waste program policies. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The sources of data in this study are primary data obtained directly from the government, private sector, university, community and media. In addition, secondary data is also supported, which is data obtained from documents, publications, or literature related to Zero Waste Policy Innovations. The results of this study indicate that the zero waste program policy has generally been functioning and realized. Supporting factors in this zero waste program policy are government support for the program, adequate financial resources and the availability of human resources. While the inhibiting factor in this zero waste program policy is the lack awareness of the community in practice people tend to pay less attention to the problem of landfilling waste that occurs, especially the use of single-use materials that are very much in our environment. To overcome these obstacles, the Environment and Forestry Office of the Province of NTB took steps, namely increasing socialization and collaborating with other parties such as the private sector, media, academics and the community itself. The pentahelix model in the development of a zero waste program looks at the parameters of the involvement of various actors to work together in optimizing the zero waste program. the importance of collaboration with the Pentahelix Model, with the involvement of academia, the private sector, the community, government and the media is very important to support the zero waste program in the future, but so far this collaboration is still not optimal, measured from the interdependence between actors, constructive unification of thoughts, decisions together, and joint responsibility, only certain parties are involved in the collaboration, so it is important that there is a special agreement or regulation to regulate these components to be able to cooperate officially in seeking collaboration with the Pentahelix Model in the zero waste program.

Tourism Development in Improving Community Welfare in West Lombok Regency Amil Amil; Nurul Hidayati Indra Ningsih; Asbur Hidayat
International Journal of Halal System and Sustainability Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33096/injhss.v1i2.208

The West Lombok is a tourist destination area in the West Nusa Tenggara Province, which has a strategic role as a tourist destination. This study aims to gain an overview of the effects of tourism growth in the West Lombok Regency, West Nusa Tenggara, on improving community welfare. Techniques for the processing data are interviews, observation and documentation. The results showed that after the 2018 earthquake, tourism growth in West Lombok was getting better with the availability of different types of support facilities at tourist attractions. The growth of tourism has had an impact on shifting the livelihoods of people from the agricultural sector to the service sector, such as transport services and tour guides. In addition, the growth of the trade sector and the home industry, such as stores, stalls, beverage stalls, hawkers, street vendors, and different kinds of art shops, but the revenue they earn is still very far from the expectations they want because they lose competitiveness with entrepreneurs with capital that causes traders to raise the price of goods to increase revenue, high prices have an effect on visitors who prefer shopping outside tourist attractions because of lower prices, they prefer luxury shops if they shop at tourist attractions so that people's wellbeing does not increase.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search