Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Jurnal Al Tasyri'iyyah
Andi Tenripadang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ESENSI BUDAYA BUGIS TERHADAP PRODUK PERATURAN DAERAH DI PAREPARE Fikri Fikri; Damirah Damirah; Andi Tenripadang
KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Keagamaan Vol 9 No 2 (2016): Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan
Publisher : LPPM IAIN Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35905/kur.v9i2.180

Abstract

Culture is often the reason to create peace, order, order of coolness in society. Culture that will be meaningful and valuable, culture can serve as a source o behavioral determinants and aspiration of society, namely in political and law. Culture only as accessories when placed or be interpreted as a heritage without involving cultural awareness in legal elements for the manufacture of local regulation. Bugis was one tribe that owns and instill cultural values are very high in every movement, behaviour, actions and words. Accordingly the importance of culture became a major ingredient in the making of local regulations, including the town Parepare. Goverment should promote culture as one consideration local rulemaking.
STRATEGI PENANGANAN PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH: (Studi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng) Rhismayanti; Andi Tenripadang; Ilham Laman
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 5 No 2 (2024): SIYASATUNA
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to find out how the reality of unemployment in Soppeng Regency is and to know the role of the Soppeng Regional Government in dealing with Unemployment in Soppeng Regency. The research method used in this study is field research through an empirical juridical research method and a syar'i method. The effects of this have a look at suggest that, the reality of unemployment that occurs in Soppeng Regency causes the unemployment rate to continue to increase due to uncertain macroeconomic conditions in the region, especially Soppeng so that companies cannot develop their business in Soppeng so that the labor recruitment process is not optimal. The role of the Department of Manpower in dealing with unemployment in Soppeng Regency is to increase the distribution of workforce placement by establishing work connectivity networks, expanding job opportunities, and training & labor productivity in an effort to reduce unemployment. The role of the Department of Manpower and Transmigration in the Siyasa Syar'iyyah, in this case the Siyasa Syar'iyyah is appropriate and does not conflict with the rules contained in the Siyasa Syar'iyyah. That the manpower service is equivalent to a state leader in the context of an Islamic State. Both have the same task, namely to realize the benefit of the people.
Efektivitas Kebijakan Desentralisasi terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah Indra Asari; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 2 ISSUE 2, DECEMBER 2022
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.33829

Abstract

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektifitas Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar Adapun sub-sub masalah terdiri sebagai berikut. Pertama Bagaimana Konsep Kebijakan Desentralisasi Terhadap Penyelenggara Pemerintah Daerah di. Kab. Polewali Mandar. Kedua Sejauh mana Dampak kebijakan desentralisasi terhadap penyelenggara pemerintah daerah dalam mencapai Kemandiriannya. Ketiga Bagaimana implikasi Kebijakan Desentralisasi terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kab. Polewali Mandar dalam Perspektif Siyasah syar’iyyah. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif lapangan (Field research) dengan pendekatan yuridis, dan siyasah syar’iyyah. Adapun sumber data penelitian ini yaitu data primer berupa wawancara dan sekunder melalui riset pustaka. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Studi dokumen. Adapun tehnik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: pemerintah daerah di Kab. Polewali Mandar dalam menjalakan desentralisasi sudah dinilai efektif dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016. Tentang Susunan Perangkat Daerah di Kab. Polewali Mandar sejalan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014. Perda ini bertujuan untuk mengatur kedudukan, susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Perangkat daerah, walaupun ada beberapa faktor dalam hal menjalankan pemerintahan otonom, tetapi semua dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dengan merujuk kepada kitabullah yakni al-Qura’an dan Sunnah Rasul yang menjelaskan serta menerapkan pemerintahan yang efektif. Berdasarkan hal ini ada beberapa persamaan antara Hukum Tata Negara dan Siyasah syar’iyyah. Maka dari itu tidak bertentangan dalam lingkungan pemerintahan Kab. Polewali Mandar. Implikasi dari penelitian ini, yakni : Diharapkan kebijakan desentralisasi mencapai tingkat keberhasilan daerah dalam menjalankan Desentralisasi didaerah kabupaten dan Pemerintah dituntut serta diwajibkan memiliki perangkat daerah yang mepunyaik kemampuan hard skill dan soft skill agar dapat mencapai sasaran dalam pengambilan kebijakan Kata Kunci: Desentralisasi; Pemerintah Daerah; Kebijakan
Pengawasan Bawaslu terhadap Pencatutan Sepihak Sebagai Pengurus oleh Partai Politik Andi Ilham Dacing; Halimah B; Andi Tenripadang
Jurnal Al Tasyri'iyyah VOLUME 3 ISSUE 2, DECEMBER 2023
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jat.vi.44114

Abstract

ABSTRAK Pencatutan nama masyarakat menjadi anggota partai politik merupakan perbuatan manipulatif dan berimplikasi kepada hak-hak masyarakat yang dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi masyarakat pencari kerja. Penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif (field research). Pendekatan penelitiannya yaitu syar’i, yuridis, dan normatif. Sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Gowa dalam mengawasi pencatutan pengurus oleh partai politik, yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat, membuat form penerimaan laporan pencatutan nama dengan melampirkan buktinya berupa screenshot link dari pengecekan bahwa namanya terdaftar di partai tertentu, setelah itu Bawaslu meneruskan laporan ke KPU untuk ditindak lanjuti. Faktor-faktor yang mempengaruhi Bawaslu Kabupaten Gowa dalam melakukan pengawasan terhadap pencatutan sebagai pengurus oleh partai politik, yaitu faktor pertimbangan hukum, sosial, dan budaya. Sedangkan dalam perspektif Siyasah Syari’iyyah, terkait Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pencatutan nama oleh partai politik merupakan cerminan dari menjalankan amanat yang diberikan oleh negara dengan mengedepankan asas pemerintahan dalam Islam, yakni asas amanat, keadilan, ketaatan, dan musyawarah berdasarkan referensi Al-Qur’an dan Hadits. Kata Kunci: Badan Pengawas Pemilu; Pencatutan Sepihak; Partai Politik
Co-Authors Andi Ilham Dacing Damirah Damirah Halimah B Ilham Laman Indra Asari Purwoko, Agus Rhismayanti