Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengaruh Startifikasi Dalam Kenyataan Hukum Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 3 Nomor 1 Juni 2021
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v3i1 Juni.23374

AbstractSo far, there have been many rather surprising events related to law enforcement (sanctions) imposed on classes of society who occupy positions with people who do not occupy positions at all, in fact there is an opinion circulating in the community that "the law is blunt up but sharp down". This argument is representative of the community's argument against the ineffective legal assessment of the community against the current law. In its embodiment, the law can increase or decrease. A complaint made to the police is a legal event when compared to a police station where there are no complaints made by the public at all. Quantitatively, there will be more legal proceedings if the frequency of lawsuits in a district court becomes high or there is an increase. An official who is temporarily carrying out his duties is not subject to a temporary examination until his term of office ends. The problem of law enforcement that is oriented to social status is what often becomes a problem like this which in the application of law often causes the cause of not achieving legal goals, namely justice, especially justice in a substantive manner. Keywords: Stratification, Reality, LawAbstrakSelama ini terjadi banyak peristiwa yang agak mengherankan terkait penegakan hukum (sanksi) yang dikenakan kepada kelas masyarakat yang menduduki jabatan dengan masyarakat yang tidak sama sekali menduduki jabatan, malahan muncul opini yang beredar dalam masyarakat bahwa “hukum itu tumpul keatas namun tajam ke bawah”. Argument tersebut merupakan perwakilan dari argument masyarakat terhadap penilaian hukum yang kurang efektif dari masyarakat terhadap hukum yang ada sekarang ini. Dalam perwujudannya hukum itu dapat bertambah dan juga dapat berkurang. Suatu pengaduan yang dilakukan kepada polisi merupakan peristiwa hukum apabila dibandingkan dengan suatu kantor polisi yang sama sekali tidak ada pengaduan yang dilakukan masyarakat sama sekali. Secara kuantitatif terjadi lebih banyak proses hukum apabila frekuensi gugatan pada suatu pengadilan negeri menjadi tinggi atau ada peningkatan. Seorang pejabat yang sementara menjalankan tugasnya tidak dilakukan pemeriksaan sementara sampai masa jabatannya itu berakhir. Masalah penegakan hukum yang berorientasi kepada status social inilah yang kerap menjadi permasalahan yang seperti inilah yang dalam penerapan hokum kerap menimbulkan penyebab dari tidak tercapainyaa tujuan hokum yakni keadilan khususnya keadilan secara subtantif.Kata Kunci : Stratifikasi, Kenyataan, Hukum

Kedudukan Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Terhadap Pencegahan Perkara Cerai Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 1 Nomor 4 Juli 2020
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v2i3.20029

AbstrakTujuan Penelitian ini yakni 1) untuk mengetahui bagaimana kedudukan mediasi di pengadilan dalam meminimalisir perkara perceraian yang masuk ke pengadilan agama. 2) untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama dalam menerapkan mediasi untuk menekan kasus perceraian. Penulis menggunakan metode pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar’i (hukum Islam) . Hasil penelitian penunjukkan bahwa dalam pelaksaan mediasi sebagai salah satu ADR (Alternatif Dispute Resolution) yang dilakukan di pengadilan untuk mengurangi angka perceraian yang akan terjadi dinilai belum berhasil. Ketidakberhasilan proses mediasi di pengadilan agama disebabkan antara lain karena masih kurangnya dukungan dari advokad. Adapun terhadap perkara perceraian yang berhasil menemui jalan keluar atau win-win solution maka Penggugat atau Pemohon wajib mencabut gugatannya atau permohonannya. Akan tetapi apabila kesepakatan damai hanya tercapai sebagian selain mengenai perceraian (kumulasi dengan perkara lain), maka hasil kesepakatan tersebut dapat dimintakan untuk dicantumkan dalam putusan atau dicabut (mis. baik dalam konvensi dan/atau dalam rekonvensi). Adapun kendala yang dihadapi oleh pengadilan agama yakni karena adanya kendala struktur, kultur dan budaya.Kata Kunci: Cerai, Mediasi, Pencegahan. AbstractThe objectives of this study are 1) to determine the position of mediation in court in minimizing divorce cases that enter the religious court. 2) to find out the obstacles faced by religious courts in implementing mediation to suppress divorce cases. The author uses a multidisciplinary approach, namely the juridical approach and the syar'i (Islamic law) approach. The results show that mediation as an ADR (Alternative Dispute Resolution) conducted in court to reduce the divorce rate that will occur is considered unsuccessful. The failure of the mediation process in the religious courts is partly due to the lack of support from advocates. As for divorce cases that have met a win-win solution, the Plaintiff or Petitioner is obliged to withdraw their lawsuit or petition. However, if the peace agreement is only partially reached apart from divorce (cumulated with other cases), then the results of the agreement can be requested to be included in the decision or revoked (eg either in a convention and / or in a reconciliation). The obstacles faced by the religious courts are structural, cultural and cultural constraints.Keywords: Divorce, Mediation, Prevention.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PEMBUATAN RUMAH SECARA BORONGAN Alfira Zaenal; Basyirah Mustarin
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29688

Abstrak Islam merupakan agama yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Semua sisi dari kehidupan ini telah mendapatkan pengaturannya menurut hukum Allah, sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Penelitian ini membahas tentang akad pembuatan rumah secara borongan di Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. Perjanjian lisan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam melakukan pemborongan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana peneliti terjun langsung untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pendekatan syariat dan empiris. Selanjutnya metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yang dilakukan adalah pengelolaan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad dalam pembuatan rumah secara borongan adalah akad Ijarah al-‘Amal. Kemudian perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian lisan. Islam menganjurkan apabila dalam perjanjian tidak secara tunai untuk waktu yang tidak ditentukan sebaiknya dilakukan secara tertulis agar tidak terjadi perselisihan antara kesdua belah pihak. Sebaiknya dalam melakukan perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis agar tidak terjadi wanprestasi. Dalam melakukan pekerjaan sebaiknya lebih teliti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam kerjasama borongan. Kata Kunci: Akad, Hukum Islam, Sistem Borongan. Abstract Islam is a religion that is a mercy to the universe. All aspects of this life have been arranged according to Allah's law, so it is appropriate to say that Islam is comprehensive and universal. Akad is an agreement in an agreement between two or more parties to perform and/or not to perform certain legal actions. This study discusses the contract for building a house on a wholesale basis in Bonto Baji Village, Kajang District, Bulukumba Regency. Oral agreements have become a habit of the community in doing chartering. The type of research used is field research using qualitative research methods, where researchers go directly to collect data using sharia and empirical approaches. Furthermore, the data collection methods used were observation, interviews and documentation. The data management techniques used are data management, data analysis, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the contract in the manufacture of houses on a wholesale basis is the Ijarah al-'Amal contract. Then the agreement made is an oral agreement. Islam recommends that if the agreement is not in cash for an unspecified time, it should be done in writing so that there is no dispute between the two parties. It is better if the contracting agreement is made in writing so that there is no default. In carrying out the work, you should be more careful to avoid things that are not desirable in wholesale cooperation. Keywords: Contract, Islamic law, Wholesale System.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Desa Melalui BUM Desa Indirfiati Zandi; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.25015

Abstrak Penelitian ini membahas Sistem pengelolaan dana BUM Des Bua Tanae Desa Era Baru Kecematan tellulimpoe, Melakukan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha dengan melakukan bantuan dana simpan pinjam, Melakukan kegiatan pelayana umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui usaha perdagangan umum. Aspek Hukum Islam yang terjadi dalam pengelolaan dana desa melalui BUM Desa dilihat dari sistem pelaksanaanya sudah jelas tidak sesusia dengan dalil karena melalukan transaksi yang mengandung bunga atau tambahan didalamnya sedangkan dalam Hukum Islam itu sudah termasuk unsur riba dimana Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam. Kata Kunci: Badan Usaha, Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan Dana. Abstract This research discusses the BUM Des Bua Tanae fund management system in the New Era Village, Tellulimpoe District, conducting community economic business activities through business management by providing savings and loans assistance, Conducting public service activities through the provision of goods or services and meeting community needs through general trading businesses. Aspects of Islamic law that occur in the management of village funds through BUM Desa seen from the implementation system are clearly not in accordance with the argument because they carry out transactions that contain interest or extras in it while in Islamic law it includes elements of usury where the law is not allowed in Islam. Keywords: Business Entities, Fund Management, Islamic Law, Village Funds.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID 19 Angga; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.27293

Abstrak Penelitian membahas tentang Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dimana peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan observasi dan mewawancarai Kepala Desa dan masyarakat penerima bantuan BLT dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana dilakukan pendekatan syariat dan pedekatan empiris. Adapun sumber data peneitian ini yaitu dari Kepala Desa dan masyarakat yang menerima bantuan BLT di Desa Mirring Kecamatan Binuang, selanjutnya pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian teknik pengelolaan data dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya pengelolaan data,analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bagi pemerintah, program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu bentuk kebijakan dalam rangka membantu meringankan beban hidup masyarakat miskin di tengah kesulitan ekonominya. Bantuan ini diberikan kepada rumah tangga berdasarkan kondisi kemiskinan, Bantuan Langsung Tunai memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi mereka, Namun masyarakat maupun pemerintah desa sepakat mengatakan bahwa sebenarnya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kurang sejalan dengan semangat budaya dan bahkan agama. Berarti tidak sesuai dengan hukum islam. Imlikasi dari penelitian ini adalah: Sebaiknya menetapkan nominal anggaran BLT yang akan di salurkan ke masyarakat dan peneapan infrastruktur penyaluran. Kata Kunci: Bantuan Tunai, Hukum Islam, Pandemi. Abstrak This thesis discusses the Direct Cash Assistance Program in Mirring Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. This research is a field research (field research), where the researcher goes directly to the field by observing and interviewing the Village Head and the community receiving BLT assistance using qualitative research methods where a sharia approach is carried out and an empirical approach. The data sources for this research are from the Village Head and the community who received BLT assistance in Mirring Village, Binuang District, then data collection carried out was observation, interviews and documentation, then data management techniques were carried out through several stages including data management, data analysis and withdrawal. conclusion. The results of this study indicate that for the government, the Direct Cash Assistance program is a form of policy in order to help ease the burden of living for the poor in the midst of their economic difficulties. This assistance is given to households based on conditions of poverty, Direct Cash Assistance does not directly have an impact on increasing the purchasing power of the poor, but the program brings benefits to them. in line with the spirit of culture and even religion. This means that it is not in accordance with Islamic law. The implications of this research are: It is better to determine the nominal BLT budget that will be distributed to the community and determine the distribution infrastructure. Keywords: Cash Aid, Islamic Law, Pandemic.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JAMINAN PEMBIAYAAN HAK AMIL DALAM OPERASIONAL PENGELOLAAN ZAKAT DI LAZISMU KOTA MAKASSAR Munawwarah; Basyirah Mustarin; Ade Darmawan Basri
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28937

Abstrak Penelitian ini dilatar belakangi tentang pembiayaan menggunakan hak Amil untuk membiayai kegiatan operasional dan sebagai sumber Amil dalam melaksanakan tugasnya di Lazismu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilaksanakan di Lazismu Kota Makassar, dengan pendekatan yuridis dan normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan gaji tiap amil dilihat dari potensi kinerja Amil, dan masing-masing sudah mempunyai standar khusus dari setiap pekerjaannya. Belum ada ketentuan atau referensi dari pusat terkait dengan gaji Amil, karena itu masih menerapkan kebijakan internal dalam menetapkan upah Amil, dengan tetap mengacu kepada ketentuan syariat sebesar 12,5%. Dari segi pemberian gaji masih dibawah standar UMR, karena kemampuan dana Amil belum besar, peruntukan gaji amil dinilai sudah transparansi dengan melihat produktifitas dalam bekerja yang disesuaikan perolehan yang didapatkan dalam setiap tahunnya. Kata Kunci: Hak Amil, Hukum Islam, Jaminan Pembiayaan, Pengelolaan Zakat. Abstract This research was motivated by financing using Amil's rights to finance operational activities and as a source of Amil in carrying out its duties in Lazismu Makassar City. The type of research used is field research using qualitative descriptive methods carried out in Lazismu Makassar City, with a juridical and normative approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques are through observation, interviews and documentation. Then the data analysis techniques used are data collection, data processing, data presentation, then drawing conclusions. The results showed that the determination of each ammil salary was seen from the potential performance of Amil, and each already had a special standard of each job. There is no provision or reference from the center related to Amil's salary, because it still applies internal policies in setting Amil wages, while still referring to sharia provisions of 12.5%. In terms of salary provisions are still below the UMR standard, because the ability of Amil funds is not large, the allocation of amil salary is considered to have been transparent by looking at productivity in work that is adjusted for the acquisition obtained in each year. Keywords: Amil Rights, Financing Guarantee, Islamic Law, Zakat Management.

PROBLEMATIKA PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL FASTABIQUL KHAERAT MAKASSAR Jabal Rahmat S; Musyfikah Ilyas; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v4i2.27306

Abstrack Shows that from the data that the researcher got from BMT Fastabiqul Khaerat Makassar about the procedure for applying for financing after being compared with the existing theory. The financing application procedure applied by BMT Fastabiqul Khaerat can be said to be quite good, because it has been systematically arranged starting from file submission, survey process, assessment of 5C principles (Character, capacity, capital, collateral and condition). The problems that occur at BMT Fastabiqul khaerat are influenced by two factors, the first. Internal factors are factors that come from within the BMT itself. The second factor is External Factors, namely factors originating from outside the BMT, namely unfavorable economic conditions resulting in a decrease in people's purchasing power, failure of customer business, character of customers who are not trustworthy or dishonest in returning their obligations to BMT. While the strategy in Overcoming the Problems of Financing Musyarakah Contracts at BMT Fastabiqul Khaerat Makassar is rescheduling, Reconditioning, Settlement through guarantees BMT Fastabiqul Khaerat Makassar will temporarily confiscate the members' collateral because members are considered to have been negligent in returning the financing. Keywords: Baitul Maal Wat Tamwil, Financing, Musharaka contract.

a TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK. KANTOR CABANG MAKASSAR 1: indonesia Hairunnisa; Musyfika Ilyas; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.30826

Abstrak Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar, Bagaimana pelaksanan Akad Murabahah Bil Wakalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1 menurut Hukum Islam. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 menggunakan 2 akad dalam pelaksanaanya yaitu murabahah dan wakalah. Akad wakalah yang digabungkan dalam akad Murabahah adalah sebagai akad pelengkap untuk mempermudah pelaksanaan akad murabahah dengan nasabah. Adapun pelaksanaan akad Murabahah Bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. Kantor Cabang Makassar 1 sudah sesuai dengan syariat Islam karena berdasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 119 Tahun 2018 tentang penggabungan Murabahah Bil Wakalah. Kata Kunci: Hukum Islam, Murabahah, Wakalah dan Murabahah bil Wakalah

MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA MAKASSAR Zaqia Rezky Intan Saputri; Muhammad Anis; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.45328

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni jenis penelitian yang dapat memberikan data yang lebih akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Upaya pengelolaan zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yakni bahwa dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kita harus melakukan kegiatan-kegiatan yang transparan agar masyarakat tau bahwa BAZNAS Kota Makassar menyelenggaran program pendistribusian dan pendayagunaan.¸ 2) Faktor penghambat dan pendorong dalam pengelolaan zakat di masa Pandemi Covid-19 pada Badan Amil Zakat Nasional yaitu kurangnya aktivitas atau kegiatan sosialisasi untuk masyarakat. Kata Kunci: Pandemi Covid-19, Pengelolaan Zakat, BAZNAS Abstract This study uses field research (field research) which is descriptive qualitative in nature, namely the type of research that can provide more accurate and specific data on the object of research. Collecting data through observation, interviews, documentation and literature study. The results of this study indicate that 1) Efforts to manage zakat in improving the standard of living of the community, namely that in an effort to improve the standard of living of the community we must carry out transparent activities so that the public knows that BAZNAS Makassar City is implementing a distribution and utilization program. ¸ 2) Inhibiting factors and the driving force in zakat management during the Covid-19 Pandemic at the National Amil Zakat Agency was the lack of activity or outreach activities for the community. Keywords: Covid-19 Pandemic, Zakat Management, BAZNAS

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN GADAI EMAS DI KB BUKOPIN SYARIAH CABANG MAKASSAR YUSUF, MUTMAINNAH; Andi Intan Cahyani; Basyirah Mustarin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 4 Juli 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.47056

Abstrak Perjanjian gadai di bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti tidak mengandung unsur riba dan gharar, serta harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut hukum Islam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan penelitian yang dogunakan adalam pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari KB Bukopin Syariah dan wawancara serta data sekunder dari riset kepustakaan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawwancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktek iB SiaGa Emas Gadai, akad yang digunakan dalam produk iB SiaGa Emas Gadai sesuai dengan fatwa MUI DSN, namun adapun ulama yang berpendapat bahwa tidak sesuai dengan prinsip Islam dengan dasar yang kuat pada masing-masing para pakar. Berdasarkan hasil analisis, peneliti menyimpulkan bahwa produk gadai emas KB Bukopin Syariah tidak menggunakan akad rahn melainkan akad qardh. Akad qardh yang digunakan KB Bukopin Syariah menyerupai akad rahn secara teoritis. Kata Kunci: Hukum Islam, Bank Syariah, Rahn Abstract Pawn agreements in Islamic bank must follow sharia principles such as not containing elementsof usury and gharar, and must fulfill the legal requirements of an agreement according to Islamic Law. This type of research is descriptive qualilatitve with the research approach used is an empirical approach. The data souces of this research are primary data obtained from KB Bukopin Syariah and interviews and secondary data from literature research. Furthermore, data collection methods are carried out using observation, interviews and documentation to be further analyzed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The result of this study indicate that in the practice of Gold Pawn iB SiaGa, the contract used in the Gold Pawn iB SiaGa is in accordance with the DSN MUI Fatwa, but there are scholars who argue that it is not in accordance with sharia principles with a strong basis from each expert. Based on the results of the analysis, the researcher concluded that the KB Bukopin Syariah gold pawn product does not use a rahn contract but a qardh contract. The qardh contract used by KB Bukopin Syariah resembles the rahn contract theoretically. However, the feasibility of using a qardh contract by KB Bukopin Syariah can be said to be in accordance with sharia principles. Keywords: Islamic Law, Islamic Bank, Rahn

Title

Found 12 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 12 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 12 Documents
Search