Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

Penyelesaian Sengketa Perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam Perspektif Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) Yosef Serano Korbaffo; Heribertus Binsasi
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini di latarbelakangi oleh sengketa perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mendeskripsiakan nilai-nilai kearifan dalam penyelesaian sengketa perbatasan negara Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture).Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Subyek penelitian adalah tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oekusi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam penyelesaian sengketa perbatasan Indonesia dan Timor Leste dalam perspektif budaya kewarganegaraan (civic culture) sebagai berikut; saling menghargai dan menghormati, kebersamaan, persaudaraan, tolong menolong, persatuan dan keadilan. Kata kunci: Sengketa Perbatasan; Budaya Kewarganegaraan
Alasan Masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat Menolak Penyelesaian Sengketa Batas Indonesia-Timor Leste di Titik Un-Surveyed Segment Heribertus Binsasi
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia dan Timor Leste telah banyak melakukan kerjasama untuk menyelesaikan sengketa batas darat di titik un-surveyed segment yang menjadi batas antara kecamatan Bikomi Nilulat (Indonesia) dan sub-distrik Passabe (Timor Leste). Kerjasama dimaksud menghasilkan kesepakatan bahwa lahan di titik tersebut merupakan bagian dari teritori Timor Leste, sebagaimana yang tertuang dalam Provicional Agreement tahun 2005. Pada tahun 2013 pemerintah Indonesia menerbitkan Peta Annex B1 dengan tidak mengakomodasi lahan di titik tersebut sebagai bagian dari teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, tulisan ini berpendapat bahwa alasan masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil kesepakatan Indonesia dan Timor Leste di titik un-surveyed segment dan tetap mengklaim kepemilikan lahan di titik tersebut erat kaitannya dengan kearifan lokal, khususnya hasil kesepakatan adat masyarakat suku Atoni Meto. Logika ini berbeda dengan pemahaman Westphalia yang memandang perbatasan negara hanya dari segi fisik-teritorialitas semata.
Non-State Actors' Efforts to Resolve Indonesia-Timor Leste Border Disputes at the Un-Surveyed Segment Point: A Constructivism Perspective Elpius Kalembang; Yosef Serano Korbaffo
Global Strategis Vol. 16 No. 1 (2022): Global Strategis
Publisher : Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Unair

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.16.1.2022.51-74

Abstract

Hasil diplomasi antara Indonesia dan Timor Leste yang menyatakan bahwa lahan di titik un-surveyed segment merupakan wilayah milik Timor Leste, sebagaimana tertuang dalam Provisional Agreement tahun 2005, pada kenyataannya tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Kecamatan Bikomi Nilulat. Hal ini kemudian berdampak pada adanya dualisme klaim masyarakat lintas negara. Masyarakat subdistrik Passabe di Timor Leste mengklaim lahan tersebut berdasarkan Provicional Agreement tahun 2005, sedangkan masyarakatKecamatan Bikomi Nilulat di Indonesia mengklaim lahan yang sama berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dan Kerajaan Ambenu sebagai bagian dari anggota suku Atoni Meto. Dengan menggunakan perspektif konstruktivisme, penulis berpendapat bahwa perbatasan di titik unsurveyed segment telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan adat masyarakat Kerajaan Bikomi dengan Kerajaan Ambenu. Oleh karena itu, masyarakat kecamatan Bikomi Nilulat menghendaki adanya peninjauan kembali terhadap hasil Provisional Agreement tahun 2005 tersebut. The results of diplomacy between Indonesia and Timor Leste which stated that the land at the point of the un-surveyed segment was Timor Leste’s territory, as stated in the 2005 Provisional Agreement, had in fact never been socialized to the people of Bikomi Nilulat Subdistrict. This then has an impact on the dualism of cross-country community claims. The people of the Passabe sub-district in Timor Leste claimed the land based on the 2005 Provincial Agreement, while the people of the Bikomi Nilulat sub-district in Indonesia claimed the same land based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom as members ofthe Atoni Meto tribe. Using a constructivist perspective, the author argues that the border at the point of the un-surveyed segment has been determined based on the customary agreements of the people of the Bikomi Kingdom and the Ambenu Kingdom. Therefore, the people of the Bikomi Nilulat sub-district want a review of the results of the 2005 Provisional Agreement.
Indonesian-Timor Leste Western Demarcation Line Dispute Settlement on Unresolved Segment of Neoliberalism Perspective: Endeavors and Challenges Korbaffo, Yosef Serano; Kalembang, Elpius; Nurak, Ronaldus
Global Strategis Vol. 18 No. 1 (2024): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.18.1.2024.183-202

Abstract

This article discusses the resolution of the land border dispute between Indonesia and Timor Leste at Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, two points that are classified as unresolved segments. Border negotiations between the two countries have been going on since 2000 and only two remain, namely Bidjaele Sunan-Oben and Noelbesi-Citrana, due to the different perceptions of the two countries at these points. In 2019, a final agreement regarding the two points was reached and outlined in the Agreed Principles on The Final Settlement 2019. This research uses a qualitative method with a case study approach. Using the theory of neoliberalism, this article finds that the cooperation between Indonesia and Timor Leste through the mediation of international regimes has proven effective in resolving land border disputes at the two points in question. However, the Covid-19 epidemic and Timor Leste's absence from demarcation activities continue to obstruct the two countries' technical settlement. Keywords: Neoliberalism, International Regime, Land Boundary Disputes, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste Artikel ini mendiskusikan penyelesaian sengketa batas darat Indonesia dan Timor Leste di Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana, dua titik yang tergolong unresolved segment. Perundingan batas kedua negara Leste telah dimulai sejak tahun 2000 hingga saat ini. Proses tersebut menyisahkan 2 titik tersisa yakni Bidjaele Sunan-Oben dan Noelbesi-Citrana akibat adanya perbedaan persepsi kedua negara pada titik dimaksud. Pada tahun 2019, kesepakatan final terkait kedua titik tersebut berhasil dicapai dan dituangkan dalam Agreed Principles on The Final Settlement 2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori neoliberalisme, artikel ini menemukan bahwa kerjasama Indonesia dan Timor Leste melalui perantaraan rezim internasional terbukti ampuh dalam menyelesaikan sengketa batas darat pada kedua titik dimaksud. Namun Pandemi Covid-19 dan ketidakhadiran Timor Leste dalam kegiatan demarkasi masih menjadi penghambat penyelesaian teknis kedua negara. Kata-kata kunci: Neoliberalisme, Rezim Internasional, Sengketa Batas Darat, Unresolved Segment, Indonesia-Timor Leste
DIMENSI NON-MATERIAL DALAM PEMAHAMAN MASYARAKAT ATONI METO TENTANG FOOD SECURITY: (Studi Kasus Ritus Bertani di Desa Sainoni) Korbaffo, Yosef Serano; Sengkoen, Mariano
TRANSBORDERS: International Relations Journal Vol. 7 No. 1 (2023): TransBorders: International Relations Journal
Publisher : Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/transborders.v7i1.10976

Abstract

Sumber daya, upaya, ancaman, dan intervensi untuk menjamin food security telah dihidupi oleh manusia pada waktu dan tempat tertentu sebagai mekanisme survival. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman masyarakat Atoni Meto di Desa Sainoni tentang ancaman terhadap Food Security dan bagaiaman respon preventif terhadap ancaman tersebut melalui ritus-ritus pertanian, serta bagaimana pemahaman yang demikian didiskusikan dengan konsep umum tentang security dalam paradigma konstruktivisme. Penelitian yang dilakukan pada Mei-September 2023 ini menggunakan data kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Masyarakat Suku Atoni Meto di Desa Sainoni meyakini bahwa kondisi food security bertalian erat dengan intervensi kekuatan supranatural yang menguasai bumi (Usi Pah). Melalui ritus-ritus pertanian, masyarakat Suku Atoni Meto di Desa Sainoni menyampaikan persembahan dan permohonan kepada Usi Pah melalui arwah para leluhur agar aktivitas pertanian yang dilakukan mendapat restu dan berhasil.
Cross-Border Data Flows and State Sovereignty: Balancing Globalization and National Security in the Digital Age Karina, Ica; Korbaffo, Yosef Serano; Nurak, Ronaldus; Bria, Fridus; Taekab, Yosef Kristoforus; Sudirman, Irsyad
Jurnal Smart Hukum (JSH) Vol. 4 No. 1 (2025): June-September
Publisher : Inovasi Pratama Internasional. Ltd

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55299/jsh.v4i1.1467

Abstract

The rise of cross-border data flows has transformed global connectivity and economic integration, but it also challenges traditional notions of state sovereignty and national security. This article employs a qualitative research approach to analyze the legal, political, and technological dimensions of cross-border data governance. Focusing on the tension between global digital integration and the imperative to safeguard national interests, the study explores regulatory trends, state responses, and the evolving landscape of digital sovereignty. The findings highlight the need for balanced approaches that protect national security without stifling innovation and international cooperation.
Stimulasi Wujudkan Desa Mandiri di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka Kehik, Bernardus Seran; Mbiri, Adeodata Laniria Charla Barros; Siba, M Agela Merici; Bria, Fridus; Kalembang, Elpius; Festianto, Dian; Korbaffo, Yosef Serano; Taekab, Yosef Kristoforus; Atok, Fransiskus
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 10 (2025): Agustus
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/zb0k0888

Abstract

Kegiatan ini berfokus pada aksi stimulasi Stimulasi Wujudkan Desa Mandiri Di Desa Umalor Kecamatan Malaka Barat Kabupaten Malaka. Urgensi dari kegiatan ini adalah bagi akademisi (Dosen dan mahasiswa) yang terlibat dalam kegiatan ini sebagai media penyalur dan pengembangan ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi dan bagi pemerintah desa Umalor dan masyarakat desa kegiatan ini sebagai stimulasi dalam mewujudkan desa Mandiri yang sedang diupayakan bersama. Kegiatan ini menggunakan dua metode yaitu perencanaan dan pelaksanaan dan dilaksanakan selam dua bulan. Dalam proses perencanaan dilakukannya penyusunan project yang berfokus pada 3 dimensi yaitu dimensi sosial, ekonomi dan ekologi dikarenakan sebagai tolak ukur dari desa mandiri. Projec yang telah dirancang berjalan dengan baik dan mencapai tujuan bersama dari kegiatan ini.
ONTOLOGI BUDAYA PATRIARKI TERHADAP KONSTRUKSI SOSIAL BERBASIS GENDER DI DESA NAOB, KECAMATAN NOEMUTI TIMUR, KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2023 Beti, Oktovianus; Kolne, Yakobus; Korbaffo, Yosef Serano
SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah Vol. 1 No. 1 (2024): SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah, Januari 2024
Publisher : Lembaga Pendidikan dan Penelitian Manggala Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62335/g7rtyk35

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Ontologi Budaya Patriarki Terhadap Konstruksi Sosial Berbasis Gender di Desa Naob, yang mana budaya patriarki merupakan salah satu dampak diskriminasi antar dua variabel yaitu laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk bagaimana mengetahui realitas ontolgi budaya patriarki terhadap konstruksi sosial yang berdampak pada kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Eksistensi budaya patriarki terdapat praktek penghambat berupa diskriminasi perkembangan pertumbuhan gender seperti  diskriminasi fisik,mental dan idealnya perempuan, dengan demikian yang perlu diwujudkan di Desa Naob adalah kesetaraan gender untuk mencapai kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan. Upaya dan usaha dalam memperoleh informasi yang dikakukan kepada Tokoh Adat, Kepala Desa, BPD, Perangkat Desa dan Masyarakat Lainya. Untuk mendalami sebab akibat ontologi budaya patriarki terhadap kontruksi sosial di desa Naob, maka peneliti menggunakan teknik penggumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian di temukan bahwa latar belakang terjadi diskriminasi laki-laki pada perempuan karena laki-laki merupakan penguasa dalam suatu tatanan baik dalam lingkup rumah tangga maupun lingkup kelompok sehingga diskriminasi fisik, mental dan logika sering terjadi terhadap perempuan. Berdasarkan langkah-langkah, pemerintah selalu siap siaga dalam mengatasi dan meminimalisir terjadinya korban diskriminasi melalui penyuluhan-penyeluhan pemerintah melalui dinas kesehatan. Penyuluhan dan sosialisasi tentang kesetaraan gender masih diperlukan kepada masyarakat pada umunya dan perempuan pada khususnya agar terwujudnya suatu kesetaraan bagi masyarakat desa Naob