Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Vyavahara Duta Udayana Journal of Social Sciences and Humanities (UJoSSH)
Made Nurmawati
Faculty Of Law, Udayana University
Religion Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 29 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 29 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XIV/2016 TERHADAP BARANG KEBUTUHAN POKOK SEBAGAI OBJEK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI Ni Made Ratih Wijayanti; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.315 KB)

Abstract

Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan PPnBM mengatur mengenai sebelas barang kebutuhan pokok sebagaimana dijabarkan pada bagian Penjelasan pasal yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, dengan demikian maka di luar kelompok kebutuhan tersebut dikenakan PPN. Atas berlakunya ketentuan ini menimbulkan unsur diskriminasi yang menyebabkan munculnya komoditas impor ilegal yang tidak dikenakan PPN atas barang kebutuhan pokok yang seharusnya dikenakan pajak di luar yang telah diatur undang-undang. Pedagang komoditas impor legal merasa tidak mendapat kepastian hukum yang baik karena adanya persaingan yang tidak sehat. Beberapa pihak pada akhirnya mengatasi hal tersebut dengan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dan permohonan dikabulkan sebagian dengan ditetapkannya Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016. Atas dasar hal tersebut maka timbul pertanyaan apakah terdapat pertentangan antara penjelasan pasal tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan bagaimana kedudukan barang kebutuhan pokok sebagai objek pajak setelah adanya putusan MK. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap tiap-tiap permasalahan dengan melakukan analisis menggunakan metode hukum normatif dan penelitian hukum doktrinal, yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli yang berkaitan dengan sub permasalahan. Atas penelitian yang dilakukan ditemukan pertentangan antara Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b dengan Pasal 28C ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD NRI tahun 1945, serta asas kesejahteraan. Berdasarkan Putusan MK No. 39/PUU-XIV/2016 kedudukan barang kebutuhan pokok bukan sebagai objek pajak pertambahan nilai secara keseluruhan dan tidak lagi dibatasi dengan suatu kelompok saja. Kata Kunci : PPN, Barang Kebutuhan Pokok, Pemungutan Pajak
PENGATURAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG SUAMI ATAU ISTRINYA MENCALONKAN DIRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2018 DAN 2019 Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.705 KB)

Abstract

Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan pemerintahan harus berpegang teguh pada asas netralitas yang artinya Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk menduduki jabatan Negara maupun memberikan dukungan kepada Peserta Pemilu. Namun permasalahan muncul ketika suami atau istri dari PNS tersebut yang mencalonkan diri dalam Jabatan Negara apakah PNS tersebut tetap tidak diperbolehkan untuk memberikan dukungan terhadap suami atau istrinya. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk memahami pengaturan tentang Pegawai Negeri Sipil yang suami atau istrinya mencalonkan diri dalam Pilkada 2018, Pileg 2019 dan Pilpres 2019 dan mengetahui sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Dengan adanya surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/36/M.SM.00.00/2018 maka PNS dapat mendampingi suami atau istrinya dalam penyelenggaraan pemilu dengan mengambil cuti diluar tanggungan negara, dan bagi pelanggarnya akan dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang dan hukum disiplin berat. Kata Kunci: Pegawai Negeri Sipil, Sanksi Hukuman Disiplin
TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL MENGENAI TANGGUNG JAWAB OPERATOR PESAWAT UDARA TERHADAP KERUSAKAN DI ATAS PERMUKAAN BUMI AKIBAT KECELAKAAN PESAWAT UDARA Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 05, No. 01, Januari 2017
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejumlah kasus mengenai kerusakan di permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara ternyata menimbulkan masalah hukum. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum internasional mengenai  pertanggungjawaban operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara serta untuk menganalisis penerapan pengaturan internasional mengenai isu ini dalam kasus nyata. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisis instrumen hukum internasional yang relevan dan pendekatan kasus. Tulisan ini menyimpulkan bahwa kerusakan yang terjadi di atas permukaan bumi yang diakibatkan oleh kecelakaan pesawat udara menjadi tanggung jawab operator sebagaimana diatur di dalam Convention on Damages Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface. Selain itu, tulisan ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan internasional mengenai tanggung jawab operator terhadap kerusakan di atas permukaan bumi akibat kecelakaan pesawat udara diterapkan dalam kasus D’anna v. United States dan kasus kecelakaan pesawat 191 American Airlines di Bandar udara Chicago.
PENERBITAN IZIN USAHA TOKO MODERN SEBAGAI POTENSI PENDUKUNG KEPARIWISATAAN DI BALI I.N. Suantra; M. Nurmawati
Buletin Udayana Mengabdi Vol 18 No 2 (2019): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.838 KB) | DOI: 10.24843/BUM.2019.v18.i02.p17

Abstract

Di Bali, toko modern melebihi kuota dan banyak yang tidak berizin. Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk menganalisis penerbitan izin dan keberadaan toko modern ilegal. Penelitian atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier menggunakan statutory approach, conceptual approach, dan philosophical approach. Bahan hukum disertai hasil wawancara dengan pejabat di Bagian Hukum dan hak asasi manusia, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata di Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, dan Kota Denpasar; diinventarisasi, diidentifikasi, diintepretasi, kemudian disajikan secara deskriptif analitis. Pengaturan toko modern dilakukan dengan peraturan daerah, peraturan bupati atau walikota, dan keputusan walikota. Tetapi ada daerah yang belum mengatur toko modern. Toko modern yang tidak berizin lebih banyak daripada yang sudah memiliki izin. Toko modern yang tidak berizin diperkenankan menjalankan usaha karena izin dalam proses, tidak mematikan usaha, dan tidak menambah pengangguran. Namun dibina, dan yang membandel diberikan peringatan tertulis, bahkan ada yang ditutup. Toko modern sangat mendukung kepariwisataan karena mudah diketemukan, mudah memperoleh barang yang dibutuhkan dengan kualitas lebih terjamin, berbelanja dengan nyaman, aman, dan adanya kepastian harga. Pengaturan toko modern lebih tepat dengan peraturan daerah. Kata kunci : Izin usaha, kepariwisataan, penerbitan, tidak berizin, toko modern.
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran atas Ketentuan Perizinan Toko Swalayan di Wilayah Provinsi Bali I Nengah Suantra; Made Nurmawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 8 No 2 (2019)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.754 KB) | DOI: 10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p04

Abstract

The Self-service shop developing into the countryside, however there are those who do not have licenses and violated licensing regulation. Therefore, violations of law were identified and analyzed by supermarkets, and law enforcement by SATPOL PP against these violations. Research uses normative legal research methods; the approach is the legislative approach, concepts, and philosophy. Data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials and the results of interviews with informants. The arrangement of the Self-service shop’s licenses is performed with Local Regulation, Regent Regulation, Regulation of Mayor, and/or the Mayor's Decision, the Mayor's Instructions and Regent's Circular Letter. Klungkung District does not have a regulation for supermarket yet. The legality of the Self-service shop is in the form of IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, and DUPP. Tabanan and Klungkung District use SIUP and TDP. The law infringement of the Self-service shop is: violation of working time, distance of location, not having an IUTS, not applying a new license application in moving the location, and selling liquor. The law enforcement conducted by providing verbal warning, written warning, founding, applying for the licenses, and/or business suspension. The legality of the Self-service shop must use IUTS, and Klungkung District immediately formed regulation for the Self-service shop are. The un-licensed Self-service shop are monitored and evaluated continuously and identified the licenses that have been issued. Law enforcement for unlicensed and illegal Self-service shops that are permitted to be done explicitly and consistently so as not to cause injustice in society. Toko swalayan menjamur hingga ke pedesaan, namun ada yang tidak berizin, dan melanggar ketentuan perizinan. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pelanggaran hukum oleh toko swalayan, dan penegakan hukum oleh SATPOL PP terhadap pelanggaran tersebut. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif; pendekatannya yaitu pendekatan perundang-undangan, konsep, dan filsafat. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta hasil wawancara dengan informan. Pengaturan izin toko swalayan dilakukan dengan Perda, Perbup, Perwali, dan/atau Keputusan Walikota, Instruksi Walikota dan Surat Edaran Bupati. Kabupaten Klungkung belum memiliki Perda toko swalayan. Legalitas toko swalayan berbentuk IUTS/IUTM, IUPP, DUTS, dan DUPP. Kabupaten Tabanan dan Klungkung menggunakan SIUP dan TDP. Pelanggaran hukum toko swalayan yaitu: pelanggaran jam kerja, jarak lokasi, tidak memiliki IUTS, tidak mengajukan permohonan izin baru dalam memindahkan lokasi, dan menjual minuman beralkohol. Penegakan hukum dilakukan dengan memberikan peringatan lisan, tertulis, pembinaan, mengajukan izin, dan/atau pembekuan usaha. Legalitas toko swalayan supaya menggunakan IUTS, dan Kabupaten Klungkung segera membentuk Perda toko swalayan. Toko swalayan yang tidak berizin supaya dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan serta diidentifikasi izin yang sudah terbit. Penegakan hukum terhadap toko swlayan yang tidak berizin dan yang melanggar izin supaya dilakukan secara tegas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat.
The Arrangement of Dual Citizenship of the Indonesian Diaspora: A Legal and Human Rights Perspective Made Nurmawati; I Nengah Suantra
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 9 No 3 (2020)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p03

Abstract

Globalization has implications for the Indonesian diaspora in various parts of the world. Indonesian diaspora groups are aggressively fighting for their citizenship status in order to have dual citizenship. Law No. 12 of 2006 concerning Citizenship of the Republic of Indonesia has not regulated dual citizenship status for the Indonesian diaspora. The purpose of the study is to identify and analyze the dual citizenship position of the Indonesian diaspora in the Indonesian Citizenship Law. The research method used is normative legal research. The study suggested that citizenship status is very important because it relates to issues of rights and obligations. The bipartite status provides the protection and identity of the two countries. However, it is not the time to grant unlimited dual citizenship status because first, it needs an in-depth study of the implications of social, economic, cultural, political, security, and legal aspects as well as changes to the relevant related laws and regulations.
The Stateless Person In Indonesia: Consequences and Legal Protection Made Nurmawati
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) Vol 11 No 1 (2022)
Publisher : University of Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JMHU.2022.v11.i01.p06

Abstract

This study aimed to examine what the legal consequences are for those who are stateless persons and how the government's legal protection for people with status as stateless persons in Indonesia. The method used to achieve this goal is through normative legal research. Legal materials will be collected by means of an inventory, classification, identification, interpretation and descriptive analysis. The results indicated that there are various causes of statelessness, such as: disintegration of the nation, political factors, the application of different citizenship principles between countries, bureaucratic obstacles, racial, religious discrimination and etcetera. The state of statelessness will result in the lack of rights and obligations and protection of them from any country. Indonesia has attempted to provide legal protection for those with statelessness through concrete efforts by collaborating with UNHCR, entering into agreements between countries, discretion and regulations in existing legislation. However, the existing regulations still need to be revised the obscurity of several norms relating to protection of stateless persons.
Drafting the Substance Materials of The Regional Regulation of Badung Regency on Public Service Ni Luh Gede Astariyani; Made Nurmawati
Udayana Journal of Social Sciences and Humanities Vol 1 No 1 (2017): UJoSSH, Feburary 2017
Publisher : Research and Community Services Institutes of Udayana University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (189.99 KB) | DOI: 10.24843/UJoSSH.2017.v01.i01.p08

Abstract

The Government of Badung Regency provides public services, both in the forms of services and goods, to its community as part of its duty in performing governance. In the implementation, such public services are regulated in regulation which is derived from the existence of policy in the delegation of authority. The regional regulation as such is containing what so called the substance materials. The substance materials of Regency/City Regional Regulation mean that such regulation contains typical substance materials that are not contained in other Laws and Regulation both in the local and central level. The formulations of legal norms in the Regional Regulation are conducted by using the single and pairs formulations. The targets that will be realized, the scope of regulation and drafting direction of Regional of Badung Regency on Public Services, among others: scope of public services, integrated service system, guidelines for the standrad services preparation, the proportion of community groups and categories in a tiered services and community participation in performing the service.
PERLINDUNGAN HAM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Winda Nur Maghfiroh; Made Nurmawati
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 3 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum khususnya dalam konteks hak asasi manusia terhadap tenaga kerja asing dalam perspektif hukum positif Indonesia. Pada studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menguraikan norma serta menggambarkan peraturan tertulis yang ada dalam hal perlindungan dalam konteks hak asasi manusia Berdasarkan hasil dari studi ini adalah adanya urgensi negara Indonesia dalam penggunaan tenaga kerja asing sebagai perwujudan pembangunan nasional melalui investasi serta ilmu pengetahuan sehingga pemerintah perlu memberikan perlindungan. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisa perlindungan hak asasi manusia bagi tenaga kerja asing berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia.
Co-Authors Desak Putu Eka Srinadi Dewa Gede Yuda Sedewa Suryadi I Dewa Gede Agung Nova Junaedi Saputra I Dewa Made Krishna Wiwekananda I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi I Nengah Suantra I Putu Gede Parwata I Putu Krisna Adhi Kadek Ary Putri Sanjiwani Kadek Dinda Agustina Luh ayu Maheswari Prabaningsih Megawati Purnama Sari Wijaya Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti Ni Kadek Ayu Indah Purnama Dewi Ni Kadek Diah Sri Pratiwi Ni Ketut Ayu Suwandewi Ni Luh Gede Astariyani Ni Luh Putu Devi Wirasasmita Ni Made Ratih Wijayanti Shah Rangga Wiraprastya Suka Asih K TUS, Desyanti Verdinandus Kiki Afandi Wahyu Tantra Setiadi Winda Nur Maghfiroh