Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Anterior Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Global Ilmiah Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Azhar Ridhanie
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
KINERJA PEMERINTAH DAERAH PROPINSI KALIMANTAN SELATAN TERHADAP KUALITAS PEMBANGUNAN MANUSIA Ridhanie, Azhar
Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal Vol 1, No 2 (2012)
Publisher : Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi dalam penelitian ini mengenai Kinerja Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Selatan terhadap Kualitas Pembangunan Manusia. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia ? (2) Factor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa (1) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang pendidikan belum maksimal terlihat belum tuntasnya realisasi kinerja buta aksara pada tahun 2009 yang direncanakan dalam rencana strategis. (2) Kinerja pemerintahan Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan manusia di bidang kesehatan belum tercapai dengan terlihat gagalnya realisasi kinerja program yang telah direncanakan melalui rencana strategis terlihat Angka Harapan Hidup masyarakat Kalimantan Selatan masih sangat rendah dan dibawah target nasional. (3) Tidak tercapainya Kinerja Pemerintah tersebut tidak terlepas dari 3 (tiga) faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor Anggaran, faktor realisasi program dan faktor politik.   Kata Kunci: Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Manusia
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM KONTEKS MODERNISASI POLITIK Azhar Ridhanie; Dahtiar, Dahtiar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v2i11.2556

Abstract

Hubungan antara agama dan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga bentuk utama, yaitu: integratif (penggabungan agama dan negara), interseksional (pertemuan antara agama dan negara), dan sekularis (pemisahan antara agama dan negara). Di negara-negara Barat, keterkaitan antara agama dan negara dianggap telah diselesaikan melalui penerapan sekularisme atau pemisahan antara agama dan negara. Sekularisme dianggap sebagai ideologi yang secara sengaja menolak unsur-unsur supernatural dan institusi terkait, serta mendukung prinsip-prinsip non agama atau anti agama sebagai dasar moralitas individu dan struktur sosial. Pemisahan agama dan negara melibatkan proses yang dikenal sebagai sekularisasi, yang memiliki variasi definisi, termasuk definisi yang telah direvisi. Negara-negara yang menganut sekularisme telah menerapkan pemisahan ini dengan cara yang beragam. Meskipun di Perancis dan Amerika Serikat sekularisme diterapkan secara ketat, di negara-negara Eropa lainnya penerapannya tidak begitu ketat. Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam urusan agama masih terlihat dalam hal-hal tertentu, seperti hari libur agama yang diakui sebagai hari libur nasional, pendidikan agama di sekolah, pendanaan negara untuk agama, keberadaan partai agama, pajak gereja, dan sebagainya. Bahkan, beberapa negara Eropa seperti Inggris, Yunani, dan negara-negara Skandinavia (Norwegia, Denmark, Finlandia, dan Swedia) masih secara resmi mengakui lembaga gereja dalam struktur kehidupan negara.
PENGARUH KONSTITUSI TERTULIS DAN TIDAK TERTULIS TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL, POLITIK, DAN EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA Rafina, Rafina; Kurniawan, Muhammad Azis; Ridhanie, Azhar
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v6i2.5908

Abstract

Konstitusi adalah dasar hukum ketatanegaraan yang paling penting, seperti yang umum dipahami. Konstitusi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, berfungsi sebagai landasan sistem hukum suatu negara, dan memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana masing-masing jenis konstitusi memengaruhi kehidupan masyarakat. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Dalam konstitusi tertulis, hak asasi manusia dilindungi dan dijamin. Konstitusi juga menetapkan batasan dan pembagian kekuasaan antara lembaga negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah satu lembaga memiliki kekuasaan yang berlebihan. Konstitusi juga menetapkan aturan tentang cara pengambilan keputusan dalam pemerintahan, pemilihan umum, dan pengawasan kegiatan pemerintah. Konstitusi tidak tertulis, di sisi lain, seringkali terbentuk sebagai hasil dari proses evolusi dan adat istiadat yang berkembang dari suatu negara. Ini adalah jenis konstitusi yang tidak tertulis, yang terdiri dari tradisi, kebiasaan, dan praktik yang telah diterapkan sejak lama. Kata Kunci: Konstitusi, Pengaruh, Masyarakat The constitution is the most important basis of constitutional law, as is commonly understood. The constitution, both written and unwritten, functions as the foundation of a country's legal system, and has an important role in regulating people's lives. The aim of this research is to determine the extent to which each type of constitution influences people's lives. This journal uses qualitative research methods with a descriptive analytical approach. In the written constitution, human rights are protected and guaranteed. The constitution also sets limits and division of power between state institutions such as the legislature, executive and judiciary to prevent one institution from having excessive power. The constitution also establishes rules about how decisions are made in government, general elections, and supervision of government activities. Unwritten constitutions, on the other hand, are often formed as a result of evolutionary processes and the developing customs of a country. It is a type of unwritten constitution, consisting of traditions, customs, and practices that have been in place for a long time. Keywords: Constitution, Influence, Society
General Elections With Integrity sebagai Peneguhan Kedaulatan Rakyat di Indonesia Yamani, Ahmad Zaki; Dahtiar, Dahtiar; Ridhanie, Azhar
Jurnal Global Ilmiah Vol. 1 No. 6 (2024): Jurnal Global Ilmiah
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/jgi.v1i6.64

Abstract

Tujuan diselenggarakannya pemilihan umum adalah untuk mewujudkan sistem kehidupan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila sebagai philosophisce grondslag, UUD NRI Tahun 1945, dan seluruh cita-cita bangsa yang tertuang dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 demi tercapainya kesempurnaan pembangunan hukum di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas dan mengurangi praktik politik uang dalam penyelenggaraannya secara konkrit tidak hanya melanggar prinsip negara Indonesia sebagai negara demokrasi, tetapi juga sama sekali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan mengabaikan muatan etika dan moralitas yang terkandung di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Penulis akan menganalisa dan menguraikan lebih lanjut mengenai Pemilu Berintegritas sebagai Penguatan Kedaulatan Rakyat di Indonesia berdasarkan uraian di atas.
Politik Hukum Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025: Legal Politics of Recount Elections in the 2025 Local Elections. Ridhanie, Azhar; Rahmiati, Rahmiati
Anterior Jurnal Vol. 24 No. 3 (2025): Anterior Jurnal
Publisher : ​Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/anterior.v24i3.10827

Abstract

A Recount Election (PSU) is a legal mechanism designed to restore the legitimacy of the results of local elections when serious violations have occurred. This article explores the political law governing the implementation of the 2025 Local Elections Recount, highlighting its normative aspects, judicial analysis, practical implementation, and constitutional implications. Using a juridical-normative approach and empirical data analysis, this paper explains how the political law of a Recount Election is codified, executed, and experienced at the local level. The study's findings indicate that while a Recount Election is designed as a democratic instrument, its implementation is fraught with technical and political challenges, as well as issues of public participation. The authors recommend improvements to regulations, strengthening of institutions, and enhanced political education as a prescription for fortifying local democracy.
Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM) Rahmiati, Rahmiati; Ridhanie, Azhar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2106

Abstract

This research aims to identify and describe the appropriateness of the judge's legal considerations in rendering a verdict of acquittal from all charges according to the applicable legal provisions, namely Law No. 7 of 2017 and Perbawaslu findings and Perbawaslu Sentra Gakkumdu reports. This study is normative legal research, also known as doctrinal legal research, which is conducted by studying and examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Regarding primary legal materials, the author analyzes the legislation related to electoral criminal violations. Secondary legal materials used include journal articles, books, and research findings relevant to the research object. Additionally, tertiary legal materials used are legal dictionaries and language dictionaries. The analysis results show that in deciding a case, a judge must be based on the law and their conviction. The study indicates a discrepancy between the first court's decision, which convicted the defendant, and the appellate court's decision, which acquitted the defendant because the case was deemed time-barred. This decision does not align with the applicable formal law and the facts of the trial, demonstrating the inaccuracy of the panel of judges. The panel's consideration regarding the 1x24 hour time limit should follow electoral regulations, which stipulate the reporting and investigation process within a specific timeframe in accordance with Law No. 7 of 2017.
Co-Authors Dahtiar, Dahtiar Kurniawan, Muhammad Azis Rafina Rafina Rahmiati Rahmiati Yamani, Ahmad Zaki