Welson Rompas
Unknown Affiliation

Published : 42 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KENAKALAN REMAJA DI KELURAHAN BATUPUTIH BAWAH KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG AMALA, MARSITA MELANIA SARCI; ROMPAS, WELSON; TAMPI, GUSTAAF BUDDY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 103 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Inti permasalahan dalam penelitian ini yaitu kurangnya Pengawasan Pemerintah terhadap Kenakalan Remaja. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pemerintah Kelurahan Batuputih Bawah di Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitarif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenakalan remaja di Kelurahan Batuputih Bawah sangat meresahkan masyarakat, pengawasan dari pemerintah secara langsung dan tidak langsung yang dilakukan, dilihat masih belum efektif dalam meminimalisir tingkat kenakalan remaja. Karena sampai saat ini kenakalan remaja di Kelurahan Batuputih Bawah masih sangat besar, kenakalan remaja yang sering terjadi adalah meminum minuman keras bagi anak-anak remaja, perkelahian antar kelompok-kelompok. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa pengawasan dari pemerintah kelurahan Batuputih Bawah terhadap kenakalan remaja tidak dilaksanakan secara efektif pemerintah hanya memberikan teguran kepada pelaku kenakalan remaja disaat kasus kenakalan remaja tersebut berlangsung seperti melakukan perkumpulan minum minuman keras tidak ada tindak lanjut membubarkan karena alasan tidak membuat keributan. Tidak ada petugas keamanan untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap kenakalan remaja. Disarankan pemerintah dapat memberikan pembinaan dan program sosialisasi tentang bahaya minum minuman keras terhadap anak-anak remaja, masyarakat mampu membuka wawasan tentang bahaya minuman keras terhadap ana-anak remaja. Kata kunci : pengawasan, pemerintah, kenakalan remaja
PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT DI KELURAHAN MALALAYANG II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO RAHMAYANTI, RIZKIA; ROMPAS, WELSON; PLANGITEN, NOVVA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 92 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRACTEmpowerment is a series of activity processes to strengthen and or optimize the empowerment of peoplewho have problems. The purpose of this study is how to empower small and medium businesses in theeconomic development of the community in Malalayang II Village, Malalayang District, Manado City.This research uses qualitative research. Data sources used are primary data and secondary data. Datacollection techniques used were interviews, observation and documentation. And analysis techniques usedaccording to data analysis techniques used according to Bogdan and Biklen 1982. The results of the studyshow that empowerment can increase the economic level of SMEs in the Malalayang II Village.Empowerment programs truly directed will be given directly to SMEs who need and who deserve to beempowered in order to develop their businesses into bigger and better businesses.Kata Kunci : Empowerment, UKM, Economic Development, Community
PENERAPAN RESPONSIBILITAS KERJA DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR PERTANAHAN HALMAHERA BARAT MEDJA, AGNESIA AGUSTIN; ROMPAS, WELSON; KOLONDAM, HELLY
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 6, No 97 (2020)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Work responsibility is a measure to see government administrators carry out the authoritythey give and carry out in accordance with existing procedures and provisions, public bureaucracy is saidto be responsible if they carry out their duties as well as possible and are not just reasons, whethersomeone is supervising or not, by mobilizing all abilities it has effectively and efficiently. This study aimsto explain the application of work responsibility in improving the performance of public service personnel.To achieve these objectives researchers used qualitative methods using data collection techniques throughinterview, observation, and documentation. The result of research in the land office west Halmahera showthat all staff employes can be responsible for carrying out their positions, they can carry out the authoritygiven to them by their superiors, there are performance evaluation standards, the servives provided to thecommunity are good enough, agencies take service actions fair according to the work code of ethics, andthere is a commitment from the leadership by providing quality public service and having fast, easy, andclear procedures so that people are satisfied in completing their affairs. So that all staff can provide betterservice,it is hoped that the office building will be repaired and make improvements in strengthening theinternet network.Keywords: Work Responsibility, Performance, Public Service.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DANAU LINDU DI KECAMATAN LINDU KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH PASAU, AGNES IMELDA; ROMPAS, WELSON; TAMPONGANGOY, DEYSI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 106 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban seorang warga negara untuk memberikankontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok. Pengembangan adalah suatu strategi untuk memajukan,memperbaiki, dan meningkatkan sesuatu menjadi lebih baik dan lebih layak. Objek wisata adalah segalasesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang tertarik untuk datangberkunjung ke tempat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalampengembangan objek wisata Danau Lindu di Kecamatan Lindu, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaituobservasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa partisipasimasyarakat di Kecamatan Lindu dalam pengembangan objek wisata Danau Lindu masih kurang atau belummaksimal dikarenakan kurangnya pendanaan dari Dinas Pariwisasta Kabupaten Sigi.Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengembangan, Objek Wisata
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (Studi Di Desa Baturapa Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow) SUSANTO, INRIA CHRISTY; ROMPAS, WELSON; PLANGITEN, NOVVA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 107 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

To be able to make a peaceful, educated and prosperous village as the vision of the villagegovernment, the development of infrastructure which is an infrastructure based on a productive agriculturaleconomy is a priority. Various infrastructure developments have been carried out by maximizing existingfunds both from village fund programs and through community self-help. The purpose of this study is to findout how the effectiveness of the implementation of rural infrastructure development, especially in BaturapaVillage, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency is. The research method used in this study is aqualitative method. Informants in research are people who can provide information about the situation andcondition of the research setting. The focus of the research is seen from the indicators according to Makmur,namely the accuracy of the use of the budget, the accuracy of the use of human resources and the accuracyof the use of time. Data collection techniques through interviews, observation and use of documents. Theresults of the study show the effectiveness of implementing rural infrastructure development, especially inBaturapa Village, Lolak District, Bolaang Mongondow Regency until now it can be seen that efforts to buildinfrastructure based on a productive agricultural economy that have been set as village planning documentshave not been achieved and in the use of timing non-conforming causes a change in the disbursementschedule.Keywords : Effectiveness, Development, Rural Infrastructure
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR PEMERINTAH KOTA MANADO (Studi Kasus di Kecamatan Singkil) RAHAYU, INDAH PUTRI; ROMPAS, WELSON; DENGO, SALMIN
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 105 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this research is to find out how the flood management policies implemented by the ManadoCity Government in Singkil District. This research uses descriptive qualitative research using the Theory ofPolicy Implementation by Van Meter Van Horn. The data collection techniques used were observation,interview, and documentation. The data analysis technique used was data reduction, data presentation,conclusion and verification. The results of the study found that the flood management policies of theManado City Government in Singkil District had not been implemented thoroughly. This was found throughthe results of observations and interviews, namely that there are still some flood-prone areas in SingkilDistrict that have not been touched for the construction of embankments and river normalization as a formof flood control in Singkil District. It is hoped that there will be more attention from the Government in theconstruction of embankments and river normalization in Singkil District and awareness from thecommunity not to littering which is at risk of clogging drainage channels and causing flooding in ManadoCity.Keywords: Policy Implementation, Countermeasures, Flood
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI DESA KAYUUWI 1 KECAMATAN KAWANGKOAN BARAT KABUPATEN MINAHASA WATUNG, JESIKA; ROMPAS, WELSON; TAMPONGANGOY, DEYSI
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 107 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Limitation of infrastructure, such as providing access to economic centers, access to plantations and theavailability of clean water, became the obstacle of the rural developing. This research uses a qualitativeapproach. Data obtained from interviews, observations, and documentation. The data obtained were thenanalyzed use data reduction techniques, data models, and verification. The focus of this study refer to fiveindicators of the effectiveness of implementing the rural infrastructure development program, namely theright policy, the right implementation, the right target, the right environment, and the right process. Righton policy, government policies regarding existing problems such as construction of production roads,provide the clean water and productive businesses can be resolved. Appropriate implementation, theimplementation of rural infrastructure development was carried out in stages or gradually. Right ontarget, the target of rural infrastructure development is to realize increased access for the poor and in thisachievement the government has designated Kayuuwi 1 as the target group by involving the community.Environmentally appropriate, assessment by institutions involved in implementation and involve thecommunity as a group that related institutions and the community alike positively assess the PPIPprogram implemented in Kayuuwi 1. Appropriate process, the process starts from planning,implementation, and supervision, to decision making. The existing process is working and PPIP inKayuuwi 1, West Kawangkoan is proceeding according to the existing process.Keyword : programs effectiveness, infrastructure, rural development
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS GEMEH KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TIMBAWA, REKI; ROMPAS, WELSON; PLANGITEN, NOVVA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 7, No 112 (2021)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelayanan Kesehatan merupakan jaminan kesehatan nasional, adapun proses pelayanan kesehatan dan kualitas kesehatan berkaitan dengan ketersediaan sarana kesehatan yang terdiri dari pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, balai pengobatan), pelayanan rujukan (rumah sakit), ketersediaan tenaga kesehatan, peralatan dan obat-obatan. Layanan kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus memahami status kesehatan dan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat yang dilayaninya dan mendidik masyarakat tentang layanan kesehatan dasar dan melibatkan masyarakat dalam menentukan bagaimana cara efektif menyelenggarakan layanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gemeh Kecamatan Gemeh Kab. Kep. Talaud. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor sistem layanan, mutu layanan kesehatan, penyedia layanan kesehatan dan penunjang layanan kesehatan. Kata kunci : Pelayanan Kesehatan, Puskesmas.
PENGAWASAN PEMERINTAH DALAM PENERAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) DI SULAWESI UTARA TARUMINGKENG, FRANCO; ROMPAS, WELSON; RURU, JOORIE
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol 8, No 114 (2022)
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan pemerintah dalam penerapan upah minimum sangat penting untuk menjamin hakpekerja yang paling mendasar. Sesuai yang dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, Pasal 88 Ayat (1) disebutkan bahwa tiap pekerja atau buruh berhakmemperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Penerapanupah minimum provinsi (UMP) di Sulawesi Utara, terlihat masih ada indikasi masalah dalam hal inipemberian upah dibawah standar minimum oleh perusahaan kepada pekerja. Penelian ini dilakukanuntuk mengetahui pengawasan pemerintah dalam penerapan UMP di Suawesi Utara. Penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperolehdari wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajiandata dan penarikan kesimpulan. Temuan dalam penelitian ini berdasarkan indikator menetapkanstandar, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan adalah Pemerintah dalam halini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara dalam melakukan pengawasan UMP diSulawesi Utara belum menunjukan hasil yang sepenuhnya maksimal dikarenakan kurangnya personilpengaawas, kurangnya sarana transportasi dan kurangnya pemahaman perusahaan ataupun pekerja,sehingga perlu dilakukan perbaikan untuk mencapai hasil pengawasan yang lebih maksimal.Kata kunci: Pengawasan, Pemerintah, Upah Minimum Provinsi (UMP)
IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI GENERASI MUDA BRAVELLY RUNTUWAROW; WELSON ROMPAS; ALDEN LALOMA
JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK Vol. 8 No. 1 (2022): JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK
Publisher : Sam Ratulangi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Wawasan Kebangsaan bagi Generasi Muda.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian yangdigunakan menurut teori dari Ripley dan Franklin tentang; tingkat kepatuhan pada ketentuan yangberlaku, lancarnya pelaksanaan rutinitas dan tiadanya persoalan, terwujudnya kinerja dan dampakyang dikehendaki. Infoman penelitian adalah aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan politik DaerahProvinsi Sulawesi Utara, anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Sulawesi Utara danmewakili Generasi Muda. Proses pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara dandokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program pembinaan wawasankebangsaan bagi generasi muda yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan PolitikDaerah Provinsi Sulawesi Utara mendukung kebijakan serta mematuhi seluruh ketentuan yangberlaku, Implementasi program pembinaan wawasan kebangsaan sejauh ini berjalan dengan baiknamun terdapat masalah anggaran dalam penyelenggaran program karena anggaran untukpelaksanaan program wawasan kebangsaan dialihkan untuk penanganan covid-19 sehingga beberapaprogram belum berjalan dengan maksimal. Dampak negatif dari kurangnya pembinaan wawasankebangsaan yaitu terdapat tindak kriminalitas, maraknya persoalan yang mengatas namakankeagaman yang sebagian besar bersumber dari generasi muda serta banyak anak muda tidak pahamideologi Negara, tokoh-tokoh sejarah nasional, serta kegemaran menggunakan produk asingdibandingkan produk-produk dalam negeri.Kata Kunci : Implementasi, Pembinaan, Wawasan Kebangsaan, Generasi Muda.