Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Pembaharuan Hukum Administrative Law & Governance Journal
Solechan Solechan
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGHINDARI PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Bangkit Yusuf Rahadyan Putra*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.691 KB)

Abstract

Jumlah anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan skala industri maupun perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengalami penurunan secara otomatis dari tahun ke tahun, bahkan menunjukkan kondisi yang makin memprihatinkan. Sebuah kondisi yang ironis di mana pemerintah tengah mencanangkan gerakan wajib belajar sembilan tahun masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah.. Hal ini terlihat dengan tidak berfungsinya secara optimal atau bahkan mandeknya program-program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam upaya menghindari pekerja Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum efektif dalam menerapkan larangan Pekerja Anak. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serta tindakan tegas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo agar anak yang dipekerjakan sebagai buruh bisa dilindungi haknya
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA KONTRAK Rissa Wahyu Sushmitasari*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.1 KB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta Pasal 90 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Melihat dari peraturan mengenai pengupahan yang sudah diatur jelas dalam perundang – undangan, maka perlu dipahami dan dipatuhi oleh pihak – pihak yang terkait khususnya pihak dalam sebuah hubungan kerja sehingga dalam penyusunan perjanjian kerja bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikemudian hari tidak ada pihak dalam perjanjian kerja yang merasa dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan dalam PKWT restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana sistem pengupahan pekerja kontrak pada Restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang serta bagaimana perlindungan hukum pekerja kontrak Restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
TINJAUAN TERHADAP PENJATUHAN SANKSI YANG DIBERIKAN PENGUSAHA TERHADAP PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI SEBELUM BERAKHIRNYA MASA KONTRAK (STUDI PT. BANK MANDIRI (PERSERO), TBK PUSAT PALANGKA RAYA) Venia Miranda Dewi Hascaryo; Solechan Solechan; Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (800.114 KB)

Abstract

Penjatuhan sanksi sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Penjatuhan sanksi yang diberikan perusahaan terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak tidak semuanya sama. Penjatuhan sanksi yang diberikan dapat dilihat apabila pekerja tersebut melakukan kesalahan, pelanggaran, dan bahkan sampai merugikan perusahaan akan dikenakan atau diberikan sanksi dan denda sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan di Bank Mandiri dan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam hal pemberian kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak pada Bank Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi kepada pekerja yang mengundurkan diri diwajibkan untuk mengganti ganti rugi sesuai dengan denda yang sudah ditentukan pada masing-masing bagian pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mendapatkan haknya terkait dengan pekerja yang mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa kontrak yaitu dengan cara pengusaha hanya menginginkan pertanggung jawaban dari pekerja sesuai dengan perjanjian kerja yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh pekerja.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BURUH PERUSAHAAN Shofia Fatmawati Saifullah*, Eko Soponyono, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.091 KB)

Abstract

Anak merupakan titipan dari Tuhan untuk dibesarkan, dirawat, dan didik oleh orang tuanya, oleh karena itu anak tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perlakuan secara sewenang-wenang bisa dilakukakan melalui eksploitasi anak, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, maupun perdagangan pada anak. Kebijakan hukum pidana di dalam upaya perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dengan cara melindungi hak-hak buruh anak serta memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap buruh anak pada saat ini. serta kebijakan hukum pidana terhadap buruh anak di masa mendatang agar kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu yang pertama mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan  dalam hukum positif saat ini dan kedua tentang kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaanMetode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana melindungi anak yang dipekerjakan pada perusahaan dan memberikan sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dan melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang di pekerjakan di perushaan pada masa yang akan datang agar sesuai dengan pekermbangan zaman. 
Co-Authors Agus Wijaya Chintiya Oktaviani Silitonga Dinda Sarastifayani Edgar Wilardi Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Kadek Cahya Susila Wibawa Muhammad Najiib Al Fithri Nabitatus Sa’adah Patria Ardi Samodra Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan Suhartoyo Suhartoyo Tri Rahayu Utami Venia Miranda Dewi Hascaryo Vincensya Pingkan Meylinda Palar