Garuda - Garba Rujukan Digital

Kebijakan Penguatan Kewajiban Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 2 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

This study aims to find out the policy of transfer of knowledge of foreign workers in Indonesia. In addition, to know the policy of transfer of knowledge on the labor legislation law has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the framework of the protection of Indonesian labor force. Research method in this research is legal research (legal research), that is by using library research data (library research), using statutory approach approach (statutory approach). The results showed that the transfer of knowledge has been regulated in the legislation in Indonesia. But the arrangement is still very general and sectoral. Keywords: Transfer of Knowledge, Manpower, Policy

Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Solechan Solechan; Tri Rahayu Utami; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 3, No 1 (2020): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Human Capital Index (HCI) menempatkan Indonesia berada pada peringkat ke-87 atau urutan ke-6 di Asia Tenggara sehingga berpengaruh terhadap kualitas Pekerja Migran Indonesia. HCI Indoneisa yang rendah tentu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pula daya saing dan kualitas Pekerja Migran Indonesia yang akan menunjang daya tawar Pekerja Migran Indonesia di tingkat global. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui urgensi diperlukannya Peningkatan Posisi Daya Tawar Sebagai Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Oleh Pemerintah. Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Daya Tawar, Kualitas. Abstract Based on Article 1 Number 3 of Law Number 18 Year 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, Indonesian Migrant Workers are any Indonesian citizens who will, are or have done work by receiving wages outside the territory of the Republic of Indonesia. The Human Capital Index (HCI) ranks Indonesia at 87th or 6th in Southeast Asia so that it affects the quality of Indonesian Migrant Workers. The low Indonesian HCI certainly needs to be improved to improve the competitiveness and quality of Indonesian Migrant Workers who will support the bargaining power of Indonesian Migrant Workers at the global level. This research was conducted to determine the urgency of the need to increase the bargaining power position as an effort to improve the guarantee of protection of Indonesian migrant workers by the government. Keyword: Indonesian Migrant Workers, Bargaining Power, Quality.

Perlindungan Homeworker Yang Berkerja Secara Putting Out System Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 1, No 4 (2018): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

AbstractThis study aims to describe the homeworker protection that works on the putting out system. The results of the study indicate that homeworker protection working in a putting out system has not been fully implemented. This can be seen in the bell: there are rules that specifically protect homeworkers working in the putting out system.Keywords: Homeworkers, Putting Out System, Legal ProtectionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguraikan perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system. Hasil penelitian menujukan bahwa perlindungan homeworker yang berkerja secara putting out system belum sepenuhnya dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat bel;um adanya aturan yang secara khusus melindungi pekerja rumahan yang bekerjas secara putting out system. Kata Kunci: Homeworkers, Putting Out System, Perlindungan Hukum

Harmonisasi Kewenangan Lembaga Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Solechan Solechan; Edgar Wilardi
Administrative Law and Governance Journal Vol 2, No 1 (2019): Administrative Law & Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Abstract This study aims to assess the harmonization of the authority of the organization of integrated licensing services. The research method used is a legal research method that focuses on the implementation of licensing principles. The results showed that licensing and non-licensing services in the One-Stop Integrated Service System (PTSP), including the Regional Government, had separate authority in regional units, including licensing and non-licensing various fields. Regulations concerning PTSP implementation, such as HR, Finance and Supervision, in addition to the institutional form is still in the level where SKPD is intersected with KP2T in the area has been in the form of Dinas or Agency. Therefore, PTSP implementation in the future will run optimally in serving the community. Keywords: Authority, One-Stop Integrated Services, Public Services. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengethui harmonisasi kewenangan lembaga penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang meniti beratkan pada pelaksanaan prinsip prinsip perizinan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah yang telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di berbagai bidang. Pengaturan mengenai PTSP di daerah tidak mengatur secara detail beberapa aspek penting pelaksanaan PTSP itu sendiri seperti SDM, Keuangan dan Pengawasan, selain itu bentuk kelembagaannya masih setingkat kantor dimana notabene SKPD teknis yang bersinggungan dengan KP2T di daerah telah berbentuk Dinas atau Badan yang mengakibatkan kesenjangan eselon pimpinan. Oleh karenanya diperlukan perubahan terhadap pengaturan pelaksanaan PTSP di daerah kedepannya agar dapat berjalan dengan optimal dalam melayani masyarakat. Kata Kunci : Kewenangan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelayanan Publik.

Urgensi Perlindungan Upah Bagi Tenaga Kesehatan Pada Klinik Pratama Majelis Tafsir Al-Qur’an Surakarta Muhammad Najiib Al Fithri; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 2 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i2.153-164

Abstract: The purpose of this study is to raise the urgency of wage protection for health workers and to see how the fulfillment of their rights based on work agreements for health workers at the Pratama MTA Clinic Surakarta. The approach method used in this study is the normative juridical method, this approach method focuses on the normative approach or juridical rules such as laws and regulations and also their implementing regulations. In this approach, secondary data is more often used in the form of regulations relating to employment, work agreements, and wages and will use a little primary data obtained by means of interviews and surveys that will be used to review and analyze research results. The results of this research in legal writing describe the fulfillment of the rights of health workers at the MTA Surakarta Pratama Clinic based on their work agreement. Then it was also explained about the urgency of wage protection for health workers at the Pratama MTA Clinic Surakarta.Keywords: labor rights; Wage Protection; Health workers. Abstrak: Tujuan penelitian ini mengangkat tentang urgensi perlindungan pengupahan bagi tenaga kesehatan serta melihat bagaimana pemenuhan hak-haknya berdasarkan pada perjanjian kerja bagi tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, metode pendekatan ini memfokuskan pada pendekatan norma atau aturan yuridis seperti halnya peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya. Pada pendekatan ini lebih sering digunakan data sekunder yang berupa peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, perjanjian kerja, dan juga pengupahan serta akan menggunakann sedikit data primer yang diperoleh dengan cara wawancara dan survey yang akan digunakan untuk meninjau dan menganalisis hasil penelitian. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta berdasarkan ada perjanjian kerjanya. Kemudian dijelasakan juga tentang urgensi perlindungan pengupahan bagi tenaga kesehatan di Klinik Pratama MTA Surakarta. Kata Kunci : Hak tenaga kerja; Perlindungan Pengupahan; Tenaga Kesehatan.

Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan Chintiya Oktaviani Silitonga; Solechan Solechan; Muhamad Azhar
Administrative Law and Governance Journal Vol 5, No 1 (2022): Administrative Law and Governance Journal
Publisher : Administrative Law Department, Faculty of Law, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/alj.v5i1.39-55

Abstract: Job loss insurance (JKP) is an additional post-employment social security program the issuance of the Job Creation Act is given specifically to workers who have termination of employment. This program is not fully running, because there is a minimum requirement for the contribution period and participant activity before to apply for benefits. This research aims to find out and understand the prospect of providing JKP in protecting workers who have termination of employment and the readliness of the organizer in implementing JKP. The research method used in writing this law is empirical juridical descriptive. The results of this study indicate the prospect of providing JKP has not been able to fully protect workers have been terminated. The existence of checking the participation of the social security program as a membership requirement will cause many workers not having the opportunity to take part in the program. Cash benefit is of low value and will not be enough for capital trying to be independent. Almost one year after the implementing regulations were issued, the organizers are not fully ready to implement a loss guarantee program work yet, it can be seen from the low level of understanding of workers about JKP, technical guideline that are not available yet, as well as systems and guidance human resources act as service implementers are still in the process. Keywords: Job Loss Insurance; Workers; Termination of Employment; Protection Abstrak: Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) merupakan program jaminan sosial tambahan pasca terbitnya UU Cipta Kerja yang diberikan secara khusus kepada pekerja yang mengalami PHK. Program ini belum sepenuhnya berjalan karena adanya ketentuan minimal masa iur dan keaktifan peserta sebelum dapat mengajukan manfaat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan memahami prospek pemberian JKP dalam melindungi pekerja yang mengalami PHK dan kesiapan badan penyelenggara dalam menyelenggarakan program JKP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, prospek pemberian JKP belum sepenuhnya dapat melindungi pekerja yang mengalami PHK. Pengecekan kepesertaan program jaminan sosial sebagai persyaratan kepesertaan akan mengakibatkan banyak pekerja tidak berkesempatan atas program, manfaat uang tunai bernilai rendah dan tidak akan cukup untuk modal berusaha mandiri. Hampir satu tahun pasca peraturan pelaksanaan terbit, badan penyelenggara belum sepenuhnya siap menyelenggarakan program JKP, terlihat dari rendahnya tingkat pemahaman pekerja terhadap JKP, petunjuk teknis belum tersedia, serta sistem dan bimbingan SDM masih dalam proses. Kata Kunci: Jaminan Kehilangan Pekerjaan; Pemutusan Hubungan Kerja; Perlindungan

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN SETELAH PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Agus Wijaya; Solechan Solechan; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.038 KB)

Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 merupakan payung hukum bagi pengusaha dan pekerja serta peraturan fundamental dalam mengatur ketenagakerjaan di Indonesia. Pengaturan pemutusan hubungan kerja baik yang diatur dalam Undang-Undang Kenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 merupakan istrumen yuridis Negara untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normative dan menggunakan dengan pendekatan Perundangan-Undangan (statute approach). Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini pada akhirnya menggambarkan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia, kemudian dijelaskan bagaimana pengaturan pemutusan hubungan kerja yang di atur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah terbit Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan pemutusan Hubungan Kerja sebagai landasan pengaturan pemutusan hubungan kerja di Indonesia menjadi perlindungan yuridis baik bagi pengusaha maupun pekerja, yang pada akhirnya menjelaskan mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja, sebab dan larangan pemutusan hubangan kerja, serta hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMENUHAN HAK-HAK PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SEMARANG Agustin Erna Rochmawati*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (324.785 KB)

Persoalan mengenai penyandang disabilitas saat ini sangat membutuhkan peranan dari pemerintah terutama dalam hal pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam dunia kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan serta bentuk perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum karena masih banyak dari tenaga kerja penyandang disabilitas yang belum mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut. Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan bentuk perlindungan hukum hak-hak pekerja penyandang disabilitas adalah sama dengan orang yang non disabilitas. Dalam perjanjian kerja bersama PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk tercantum hak-hak pekerja yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hak-hak tersebut juga berlaku bagi pekerja penyandang disabilitas.

IMPLIKASI YURIDIS KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI TENAGA KERJA DI INDONESIA Nina Juwitasari*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (562.584 KB)

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003, mengetahui bagaimana kebijakan penggunaan tenaga kerja asing di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pengawasan tenaga kerja asing serta meneliti apa implikasi dari keberadaan tenaga kerja asing, sehubungan dengan kebutuhan akan tenaga ahli yang professional serta kebutuhan akan teknologi - teknologi yang dapat mendukung suatu proses kerja.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-empiris yang bersifat deskriptif-analitis, dimana penulis berusaha menjelaskan secara sistematis mengenai kenyataan – kenyataan tentang objek dan masalahnya beserta prosedur – prosedur pelaksanaannya, yang didukung oleh data – data yang diperoleh dari DISNAKERTRANSDUK, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan kata demi kata secara sistematis sehingga dapat menemukan jawaban permasalahan.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemerintah terhadap penerimaan tenaga kerja asing menurut Undang – Undang No. 13 Tahun 2003 diatur dalam BAB VIII Pasal 42 sampai dengan 49. Kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menggunakan tenaga kerja asing adalah tenaga kerja asing yang datang harus membawa manfaat bagi perlindungan tenaga kerja lokal, dan perluasan usaha yang akan berdampak positif pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja dan terjadinya alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal. Pengawasan tenaga kerja asing tak cukup menjadi tanggungjawab DISNAKERTRANSDUK saja tetapi butuh koordinasi dengan instansi – instansi terkait. Implikasi yang timbul dari adanya tenaga kerja asing adalah adanya alih pengetahuan dan alih teknologi dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal, meskipun belum maksimal.

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PEKERJA WANITA BERDASARKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) DI PT. APAC INTI CORPORA Soraedha Liestia Harini*, Suradi, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.854 KB)

PT. Apac Inti Corpora merupakan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pemintalan dan penenunan dengan jumlah pekerja 6.757 terdiri dari laki – laki sejumlah 2.659 dan wanita sejumlah 4.098. Pengusaha dan pekerja membuat Perjanjian Kerja Bersama agar tercipta hubungan yang harmonis antara pengusaha dengan pekerja. Di dalam Perjanjian Kerja Bersama telah diatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ada beberapa pekerja wanita yang tidak menggunakan alat pelindung diri pada saat bekerja.Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora. (2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pekerja wanita di PT Apac Inti Corpora.Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pengumpulan data dilaukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan penelitian di PT. Apac Inti Corpora.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan PT. Apac Inti Corpora telah mengatur masalah keselamatan dan kesehatan kerja pekerja wanita dalam Perjanjian Kerja Bersama dengan berpedoman pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaan perlindungan terdapat beberapa hambatan namun PT. Apac Inti telah diupayakan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Title

Found 34 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 34 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 34 Documents
Search