Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Pembaharuan Hukum Administrative Law & Governance Journal
Solechan Solechan
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Energy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 34 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 34 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI MEDIASI DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG Andry Sugiantari*, Solechan., Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.206 KB)

Abstract

Hubungan yang harmonis di antara pekerja dan pengusaha sangat perlu ditumbuhkan serta dijaga. Namun jika keadaan harmonis tersebut tidak dapat diciptakan dan berujung pada timbulnya konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak maka hal ini dapat menimbulkan kekacauan di perusahaan. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi di Disnakertrans Kota Semarang serta bagaimanakah kendala yang dihadapi oleh mediator dalam pelaksanaan penyelesaian hubungan industrial melalui mediasi dan upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM PEMBANGUNAN JEMBATAN SIGANDUL OLEH DIVISI KONSTRUKSI VII PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK DI DESA TLAHAB, KECAMATAN KLEDUNG, KABUPATEN TEMANGGUNG, JAWA TENGAH Nur Asri Maulida*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (274.101 KB)

Abstract

Pemerintah mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang ketenagakerjaan. Banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi dalam dunia pembangunan di Indonesia mendorong Pemerintah untuk merancang suatu upaya atau program guna mencegah lebih banyak terjadinya kecelakaan kerja. Program tersebut adalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan suatu upaya atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi para pekerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pembahasan dalam pelaksanaan program K3 di PT Adhi Karya meliputi pengimplementasian program K3 di lapangan, hambatan yang dialami, dan upaya yang dilakukan PT Adhi Karya untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) berdasarkan keadaan nyata di wilayah pembangunan. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara umum dan rinci mengenai pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Divisi Konstruksi VII PT Adhi Karya (Persero) Tbk Semarang dalam pembangunan jembatan Sigandul. Penelitian ini juga didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.       Program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan menjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dengan pekerja/buruh. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan program tersebut ditimbulkan oleh 3 (tiga) faktor yaitu, faktor manusia, faktor material, dan faktor alam/lingkungan. Tetapi hambatan yang sering muncul dan dirasakan sangat menghambat jalannya proyek adalah faktor manusia. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan mengenai arti pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja oleh pekerja/buruh itu sendiri.Pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dapat berhasil dan berjalan efektif apabila semua pihak baik pihak PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan para pekerja/buruh khususnya pekerja/buruh lapangan bisa bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dan tidak ada diskriminasi. Dengan adanya komunikasi yang baik antar semua pihak dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan mensukseskan program keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ROKOK TERHADAP PEMENUHAN PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PT. DJARUM KUDUS Rahma Mediastuti*, Henny Juliani, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (438.051 KB)

Abstract

Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggungjawab Negara untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu kebijakan perlindungan pekerja merupakan suatu kebijakan yang memang didasarkan pada kebutuhan nyata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realita. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian dengan penumpulan data primer serta data sekunder. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu proses analisa data yang diperoleh dari lapangan dan dianalisa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasa rperaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mempengaruhi perkembangan kinerja pekerja/buruh di PT. DJARUM Kudus. Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja rokok, PT. DJARUM Kudus mengalami kendala yaitu kurangnya komunikasi dan informasi dengan BPJS terkait pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja rokok dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu PT. DJARUM Kudus diharapkan memperhatikan nasib dan hak-hak tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah asset utama perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.
TINJAUAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA OUTSOURCING DI PERUSAHAAN PERBANKAN (STUDI DI BANK BNI KCU UNDIP SEMARANG) Dinda Sarastifayani; Sonhaji Sonhaji; Solechan Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.243 KB)

Abstract

Penelitian dengan judul ”tinjauan terhadap kesejahteraan pekerja outsourcing di perusahaan perbankan” ini bertujuan untuk mengetahui kesejahteraan yang diberikan kepada pekerja outsourcing yang dipekerjakan di Bank BNI KCU Undip Semarang dan hambatan yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh PT. Persona Prima Utama selaku perusahaan penyedia jasa dalam memberikan kesejahteraan terhadap pekerja. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kedua perusahaan yaitu Bank BNI KCU Undip Semarang dengan PT. Persona Prima Utama tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun demikian, baik dari Bank BNI KCU Undip Semarang maupun PT. Persona Prima Utama telah memberikan kesejahteraan kepada pekerja outsourcing dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya. Namun, hambatan masih ditemukan dalam pemberian kesejahteraan pekerja outsourcing berkaitan dengan upah serta fasilitas kesejahteraan.
PELAKSANAAN PERATURAN PERUSAHAAN DI CV MEKAR JAYA SENTOSA PEKALONGAN Putri Silvia Puspitasari*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (493.057 KB)

Abstract

Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan risiko dana tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. CV Mekar Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang memanfaatkan pekerja/ buruh, sehingga dalam pelaksanaan hubungan kerja masih mengalami hambatan dan kendala. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan – hambatan dan upaya – upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan tersebut, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Perusahaan di CV Mekar Jaya Sentosa Pekalongan”. Metode pendekatan dalam penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, dengan melihat penerapan peraturan perundang – undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan spesifikasi penilitian memakai penelitian kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kasus atau studi kasus sehingga berpengaruh terhadap metode pengumpulan data yang akan digunakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan di CV Mekar Jaya Sentosa Pekalongan, telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan masih ditemui adanya kekurangan, demikian juga dengan pekerja/ buruh ada yang berpendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Perusahaan dengan benar. 
Pelaksanaan Jamsostek Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Pekerja / Buruh Di PT. Deta Sukses Makmur Ferra Ika Wardani, Sonhaji *), Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (432.787 KB)

Abstract

Employers are required to engage its workforce in Jamsostek program must register with the company and labor / workers as participants of the employees' social security administrators with the form provided. For those who did not register, and after being given a warning obligation still not doing it will be sanctioned revocation in accordance with Article 47 point a PP No. 14 year 1973 regarding Social Security Program Operator.PT. Deta Sukses Makmur  is a company engaged in outsourcing labor brokers. PT. Deta Sukses Makmur is including one company that must comply with regulations - regulations on jamsostek. Therefore, PT. Deta Sukses Makmur shall involve outsourcing workers in the Social Security program in particular Health Care Insurance.The research method used in this study is empirical legal research specifications and descriptive analytical sample method in the form of non-random sampling method. While the data analysis methods used are qualitative analysis.Based on the research turned out to PT. Deta Sukses Makmur has implemented programs in particular Social Security Health Insurance. Although in practice the obstacles or constraints but the obstacles or constraints can be solved properly by PT. Deta Sukses Makmur.
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK DALAM UPAYA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHAPUSAN PEKERJA ANAK Ghanang Sri Putranto, Amiek Soemarmi, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (264.813 KB)

Abstract

ABSTRAKPemerintah sudah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa anak tidak boleh bekerja, namun di dalam kenyataannya anak bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup, dalam kaitan ini pemerintah berupaya untuk menghapuskan pekerja anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pekerja anak yang ada di Kabupaten Demak, alasan pembuatan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak dan hambatan yang ada di Kabupaten Demak dalam upaya pembentukan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak.Penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyaknya potensi pekerja anak di sektor informal Kabupaten Demak, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Demak berupaya membuat rancangan peraturan daerah tentang penghapusan pekerja anak untuk mengurangi dan menghapuskan pekerja anak di Kabupaten Demak.Adanya Peraturan Daerah tentang penghapusan pekerja anak diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat sebagai upaya mengurangi pekerja anak di Kabupaten Demak.Kata Kunci : Wewenang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Penghapusan Pekerja Anak.ABSTRACTThe government has issued Law Number 13 Year 2003 that children can not work, but in fact his work in order to meet the necessities of life, the government has been trying to do this to eliminate child labor. The purpose of this study is to determine the potential of existing child labor in Demak Regency, excuse making regulation on child labor and the elimination of barriers that exist in Demak Regency in efforts to establish regulation on the elimination of child labor.This study shows that there are still many potential child labor in the informal sector Demak, Demak regency administration that seeks to draft regulations on the abolition of child labor to reduce and eliminate child labor in Demak.The Regional Regulation on the elimination of child labor hoped to see poverty and improve the quality of education in the community in an effort to reduce child labor in Demak Regency.Keywords: Local Government Authority, Regional Regulation, Elimination of Child Labor. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA INFORMAL KHUSUS PEMBANTU RUMAH TANGGA DI KOTA SEMARANG Patria Ardi Samodra; Solechan Solechan; Suhartoyo Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (132.426 KB)

Abstract

Pekerja informal pembantu rumah tangga sebagai pekerjaan atau profesi tentu butuh perlindungan hukum seperti pekerja yang lain. Tulisan ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pembantu rumah tangga di kota Semarang dan apa hambatan dalam pelaksanaannya serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pekerja/buruh informal pembantu rumah tangga belum mendapatkan perlindungan yang maksimal, baik dari segi pengupahan, waktu kerja, waktu istirahat serta kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pembantu rumah tangga adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kurang maksimaldikarenakan dari sisi pengawasan, kewenangan pengawasan untuk pekerja informal khususnya pembantu rumah tangga ada pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi bukan Dinas Tenaga Kerja Kota, kurangnya pengetahuan dari pembantu rumah tangga terhadap hak-hak yang seharusnya diperolehnya berkaitan dengan perlindungan hukum karena pendidikannya rendah dan kurangnya kesadaran dari pemberi kerja untuk memberikan hak-hak dan perlindungan yang diperoleh pembantu rumah tangga.
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA TENAGA PEMASARAN DALAM KEGIATAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Albert NichoF.T.*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.838 KB)

Abstract

Dewasa ini, muncul suatu sistem pemasaran bernama Multi Level Marketing. Sistem pemasaran ini menawarkan suatu peluang usaha dengan pendapatan yang besar kepada setiap orang yang mau bergabung menjadi tenaga pemasarannya. Namun, dalam prakteknya seorang tenaga pemasaran tidak diberikan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hak kepada pekerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah menyebutkan hak-hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan upah dan penghargaan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerja yang diminatinya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran MLM yang terjadi adalah melakukan kecurangan dalam memenuhi hak dari tenaga pemasaran/marketing di perusahaannya. Namun dalamperjanjian kerja yang digunakan dalam perekrutan dari perusahaan satu dengan lainnya tidak selalu sama dan diperlukan suatu peraturan lebih detail mengenai dengan sistem pemasaran MLM ini dengan tegas untuk mengurangi pelanggaran.
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA BUKU DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGADAAN BUKU PEMERINTAH DI KANTOR BADAN ARSIP DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI JAWA TENGAH Corina Aulia Wijayanti*, Agung Basuki Prasetyo, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (490.736 KB)

Abstract

Pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi keuangan negara yang dibiayai APBN/APBD dan dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa Pemerintah. Untuk itu dibutuhkan persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaannya. Dengan adanya proses pengadaan barang/jasa yang sehat maka diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi Pemerintah dan Masyarakat.Sering kali dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku Pemerintah timbul kendala yang dialami oleh kedua belah pihak. Kendala tersebut dapat disebabkan karena kelalaian secara sengaja ataupun karena adanya keadaan memaksa. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan tanggung jawab Penyedia Barang dalam penyelesaiannya agar permasalahan tersebut bisa diatasi. Tanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan buku Pemerintah harus memperhatikan profesionalitas dari kedua belah pihak supaya tidak berdampak munculnya kerugian keuangan negara.Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris, yuridis dalam pengertian ini ditinjau dari sudut hukum perjanjian dan peraturan-peraturan yang tertulis sebagai data-data sekunder dan empiris yaitu penelitian dengan jalan melakuan penelitian atau terjun langsung, wawancara kepada masyarakat atau lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam perjanjian antara CV. Duta Nusindo dan Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan perjanjian pengadaan buku telah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Co-Authors Agus Wijaya Chintiya Oktaviani Silitonga Dinda Sarastifayani Edgar Wilardi Fitri Ayu Lestari*, Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*, Kadek Cahya Susila Wibawa Muhammad Najiib Al Fithri Nabitatus Sa’adah Patria Ardi Samodra Sonhaji *), Ferra Ika Wardani Solechan Suhartoyo Suhartoyo Tri Rahayu Utami Venia Miranda Dewi Hascaryo Vincensya Pingkan Meylinda Palar