Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurisprudentie Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Journal Presumption of Law Proceedings Series on Social Sciences & Humanities
Rani Dewi Kurniawati
Universitas Majalengka
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
TANGGUNG JAWAB PT. GO-JEK INDONESIA TERHADAP KERUGIAN MITRA (PENGEMUDI GO-JEK) DALAM APLIKASI GO-FOODAKIBAT KONSUMEN YANG TIDAK MEMBAYAR PESANANNYA Rani Dewi Kurniawati; Yeni Nuraeni
Journal Presumption of Law Vol 5 No 2 (2023): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v5i2.6422

Abstract

Transportasi online saat ini banyak hadir di Indonesia, salah satunya adalah Go-Jek yang merupakan transportasi online berbasis aplikasi. Berbagai fitur layanan disediakan oleh GO-JEK Indonesia,diantaranya adalah Go-Food. Layanan pesan antar makanan untuk konsumen yang menginginkan berbagai jenis makanan pada suatu toko atau restoran dapat dilakukan dengan order melalui aplikasi Go- Food.Pada prakteknya terjadi berbagai macam kendala, diantaranya adalah terjadinya pemesanan oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab dengan pembayaran tunai atau COD (Cash on Delivery), yaitu berupa order fiktif dan pembatalan order ketika makanan telah dibayar oleh Mitra atau pengemudi GO-JEK kepada toko atau restoran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian , adapun 3 (tiga) permasalahan yang akan diteliti adalah hubungan hukum antara para pihak dalam fitur Go-Food, tanggung jawab GO-JEK Indone- sia, dan perlindungan hukum terhadap pengemudi Go-Jek yang mengalami kerugian dalam hal penggunaan fitur Go-Food oleh konsumen yang tidak bertanggung jawab. Dalam penggunaan aplikasi Go-Jek, para pihak tunduk dan terikat pada perjanjian elektronik kerjasama kemitraan, dimana perjanjian ini merupakan perjanjian baku serta memuat pula beberapa klausula baku yang dalam hukum dilarang sehingga berakibat perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pihak untuk mengkaji ulang klausula pada perjanjian yang dibuatnya , sehingga tidak akan ada kerugian yang dialami oleh Mitra atau Pengemudi GO-JEK dalam penggunaan fitur GO-Food oleh konsumen yang tidak bertanggungjawab.
TERORISME, RADIKALISME DAN KHILAFAH DI NEGARA DEMOKRASI PANCASILA Kurniawati, Rani Dewi; Nuraeni, Yeni; Zuraidah
Journal Presumption of Law Vol 6 No 2 (2024): Volume 6 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jpl.v6i2.10939

Abstract

Beberapa organisasi keagamaan dengan pandangan ekstrem telah melahirkan pemikiran radikal, menghalalkan tindakan teror, dan mendorong konsep khilafah, yang semuanya dapat mengancam keutuhan bangsa. Pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mencegah hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terukur dampak paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap ketatanegaraan dalam konteks negara demokrasi Pancasila. Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana penguatan ideologi Pancasila dapat menjadi penangkal terhadap paham-paham tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan membandingkan aturan normatif dalam Pancasila dan peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keberpihakan pada nilai-nilai ekstrem ini berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa dan memudarkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan radikalisme, terorisme, dan khilafah, karena inti falsafah Pancasila adalah persatuan bangsa dan kebebasan beribadah tanpa takut diintimidasi. Pada penyelesaikan masalah antar agama, Pancasila mengajarkan pendekatan yang humanis dengan mengutamakan dialog, gotong royong, dan menghilangkan persepsi mayoritas dan minoritas yang tidak tepat.
Implementasi Sengketa Objek Tanah Bersadarkan Pasal 153 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (Studi Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PN.Mjl): Implementation of Land Object Disputes Based on Article 153 in conjunction with SEMA Number 7 of 2001 Concerning On-Site Inspections (Study of Decision Number 4/Pdt.G/2021/PN.Mjl) Nuraeni, Yeni; Rani Dewi Kurniawati; Zuraidah
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol. 12 No. 1 (2025): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/jiph.v12i1.14772

Abstract

Local or on-site investigation is a function determined by law for a judge or panel of judges, which increases the judge's confidence in the clarity of the main case on earth before making a decision. local verification is usually carried out by going directly to the field to prove that the plaintiff is correct in filing his claim. the study aims to determine the implementation of local control in the case of PN decision Number 4/Pdt.G/2021/PN.Mjl, to determine and analyze efforts and obstacles in implementing local control. the research method used is normative-empirical. a library field study is research conducted directly with research subjects through books or literature and direct interviews. the conclusion of the local examination was carried out by the jury, deputy clerk, and related parties. according to the circular of the supreme court of the republic of indonesia, local examinations can be carried out on items that are portable but difficult to bring into the courtroom. Number 7 of 2001. considering this, it can be concluded that local investigations are carried out according to procedural law and based on the principle of rapid decision-making, namely the principle of simple and inexpensive testing, which aims to make decisions.
Paradigma Baru Konsep Ganti Rugi dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) serta Perbandingannya dengan Konsep Ganti Rugi dalam KUH Perdata Kurniawati, Rani Dewi; Zuraidah; Nuraeni, Yeni
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1556

Abstract

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum positif di Indonesia masih bersifat abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma atau tertib hukum semata. Sehingga dalam perkembangannya penegakan hukum pidana di masa yang akan datang harus lebih memperhatikan hak-hak dari korban kejahatan diantaranya dengan pemberian ganti rugi. Untuk menggali problematika tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini mempertanyakan tentang pengaturan ganti rugi dalam KUHP Baru serta perbandingannya dengan Ganti rugi dalam KUHPerdata. Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana di Indonesia serta perbandingannya dengan kosep ganti rugi dalam KUHPerdata adalah hal yang akan penulis gali dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Prospek pidana ganti rugi dalam politik hukum pidana Indonesia perspektif KUHP Baru telah menempatkan korban sebagai subjek hukum yang sangat penting. (2) Pada sengketa perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain.
Sinkronisasi Aturan dalam KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rangka Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Zuraidah; Kurniawati, Rani Dewi; Nuraeni, Yeni
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 23 (2025): Proceedings of Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUH
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v23i.1558

Abstract

Isu mengenai kekerasan seksual terus berkembang seiring dengan meningkatnya kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Hal ini dipicu oleh maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, UU TPKS disahkan sebagai solusi atas tingginya angka kekerasan seksual di tanah air. UU TPKS tidak hanya memfokuskan diri pada perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, tetapi juga mencakup kelompok rentan lainnya. Di sisi lain, reformasi dalam Hukum Pidana Indonesia mengarah pada pengesahan KUHP baru yang memuat prinsip-prinsip penting, seperti rekodifikasi terbuka, prinsip keseimbangan, dan prinsip-prinsip relevan lainnya dalam penyusunan KUHP Indonesia. KUHP baru juga telah mengadopsi nilai-nilai yang tercantum dalam konvensi internasional, yang menjadi dasar utama dalam perumusan UU TPKS. Keadaan ini tentu menimbulkan perdebatan mengenai apakah ketentuan hukum pidana dalam UU TPKS (yang baru saja disahkan) perlu dimasukkan dalam KUHP atau tetap berada di luar sebagai ketentuan pidana khusus. Artikel ini akan membahas kedudukan UU TPKS dalam kaitannya dengan KUHP. Permasalahan ini akan dianalisis melalui proses legislasi UU TPKS, termasuk landasan teoritis yang digunakan dalam perumusan undang-undang tersebut. Selanjutnya, penulis akan mengeksplorasi apakah UU TPKS dapat dianggap sebagai undang-undang khusus, terutama jika dibandingkan dengan isu-isu aktual yang terdapat dalam KUHP.
Legal and Ethical Implications of Unilateral Cancellation of Naming Rights: A Case Study of PT KAI and BT Batik Trusmi Cirebon Siti Sopyah; Rani Dewi Kurniawati
Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 12 No 2 (2025): Volume 12 Nomor 2 Desember 2025 (In Press)
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/jurisprudentie.v12i2.62187

Abstract

This study aims to analyze the legal and ethical implications of the unilateral cancellation of naming rights by PT Kereta Api Indonesia (Persero) against BT Batik Trusmi Cirebon, as well as to examine its implications for partnership practices between state-owned enterprises (SOEs) and the private sector in Indonesia. This study uses a legal-empirical approach, combined with a business ethics approach to assess the moral dimensions and social responsibility of corporate decisions. The results of the study show that unilateral cancellation violates the principle of pacta sunt servanda as stipulated in Article 1338 of the Civil Code and has the potential to cause a breach of contract in accordance with Article 1243 of the Civil Code because it was not done based on mutual agreement and without a valid settlement mechanism. This action also violates the principle of good faith, which requires the parties to act honestly and fairly in executing the agreement. From a business ethics perspective, this unilateral cancellation reflects the moral failure of corporations in applying the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR), which is characterized by a lack of transparency, accountability, and social responsibility in the decision-making process. This situation has caused a crisis of trust between state-owned enterprises and private partners and has damaged the moral legitimacy of state-owned enterprises as public entities.
Co-Authors Fahmi Ihwani Fadilah Nuraeni, Yeni Nurhadiansah Rian Kurniadi Siti Sopyah Titin Kustini Yeni Nuraeni, Yeni Zuraidah Zuraidah