Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Verstek

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Rafli Assidiqi; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 10, No 3: 2022
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v10i3.70575

Abstract

Artikel ini menganalisis Hukum Acara Pidana terkait kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ditinjau dari perlindungan hukum korban. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal atau normative. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara dalam putusan Nomor: 82/Pid.Sus/2022/Pn Skh menggunakan dakwaan alternatif kedua, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang seharusnya digunakan adalah dakwaan subsidair dan Majelis Hakim tetap memberikan putusan pemidanaan karena hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana persetubuhan diawali dengan bujuk rayu kepada korban. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan juga memperhatikan perlindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pada Unsur yang memberatkan terhadap terdakwa.
KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE Jelita Kristi Agape; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70780

Abstract

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Adapaun hasil penelitian pada penulisan hukum ini adalah bahwa pada penerapan proses penghentian penuntutan berdasarkan prinsip Restorative Justice pada berkas perkara nomor BP/50/IV/2022/Reskrim di Kejaksaan Negeri Surakarta yang melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan tersangka atas nama Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) telah memenuhi seluruh prinsip Restorative Justice serta unsur-unsur yang berlaku dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memperhatikan kondisi harmonisasi sosial untuk mewujudkan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.Kata Kunci : Penghentian Penuntutan; Restorative Justice.This article aims to determine the appropriateness of the implementation of the termination of prosecution based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney against the applicable laws and regulations. This research is normative legal research with the types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials.As for the results of research on the writing of this law is that the application of the process of stopping prosecution is based on principleRestorative Justice in the case file number BP/50/IV/2022/Reskrim at the Surakarta District Attorney's Office which violated Article 378 of the Criminal Code on Fraud or Article 372 of the Criminal Code on Embezzlement with the suspect on behalf of Mita Rusdiana alias Mita binti Triyanto (Alm) has fulfilled all principlesRestorative Justice as well as the elements that apply in the Attorney General's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice by taking into account conditions of social harmonization to create a sense of justice and public trust in applicable law. Keywords: Termination of Prosecution; Restorative Justice.
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHAP Katherine Kovalaski; Muhammad Rustamaji
Verstek Vol 11, No 1: 2023
Publisher : Sebelas Maret University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/jv.v11i1.70923

Abstract

Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus[1]TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terlepas dari disparitas yang terjadi.Keywords: Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana KorupsiThis article analyzes judge’s consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge’s considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge’s verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materialsis literature study by reading, reviewing, and providing notes from boos, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge’s considerations in making criminal decisionsthat caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial lossesin the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus[1]TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.Keywords: Corruption; Disparity; Judge’s Considerations; Verdicts