Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Malahayati VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Devotion: Journal Corner of Community Service
Muhamad Rusjana
FH HAN unila
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Sosialisasi Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Di Desa Putra Lempuyang Rusjana, Muhamad
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 2 No. 1 (2023): August
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/devotion.v2i1.212

Abstract

Permasalahan tanah merupakan isu hukum yang tak kunjung selesai hingga hari ini. Hal mendasar mengenai hubungan manusia dengan tanah yang tak akan pernah bisa dipisahkan. Pada sosialisasi ini penulis menyampaikan pentingnya administrasi pertanahan melalui pendaftaran tanah untuk pertama kali sehingga hadirnya sertifikat hak atas tanah merupakan suatu bukti kepemilikan yang memberikan jaminan kepastian hukum pada pemilik sertifikat hak atas tanah. Metode dalam kegiatan pengabdian ini, dengan mengidentifikasi permasalahan tentang tanah yang berada di Desa Putra Lempuyang. Selanjutnya penulis menyampaikan materi sosialisasi melalui pendekatan peraturan perundang-undangan terkait (statute approach). Adapun hasil dari kegiatan sosialisasi ini ternyata hampir sebagian besar tanah di desa tersebut belum memiliki alas hak sertifikat, sehingga perlunya materi mengenai pentingnya sertifikat atas tanah sebagai jaminan kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 UUPA. Selain itu peran pemerintah desa juga sangat penting sebagai suatu pemerintahan terkecil guna meneliti dalam penerbitan alas hak tanah yaitu sporadik.
Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan bagi Usia Lanjut di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar Anum, Adelina; Pradana, M. Harviend Gilang; Miranda, Zesty; Asmaria, Asmaria; Rusjana, Muhamad
Devotion: Journal Corner of Community Service Vol. 2 No. 4 (2024): May
Publisher : CV. Tripe Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54012/devotion.v2i4.325

Abstract

Permasalahan terkait dengan pelayanan kesejahteraan bagi Usia Lanjut di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar diantaranya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia, partisipasi keluarga dan masyarakat yang minim, kurangnya kesadaran dan tantangan psikologi dan sosial. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Panti Werdha Natar dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan persiapan, pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan pada 26 Juni 2024. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 13 orang yang merupakan petugas di di UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Tresna Werdha Natar. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan juga menjadi ajang berbagi pengalaman yang akan dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan secara berkelanjutan melalui diskusi santai dan juga komunikasi secara berkala dengan para peserta kegiatan dikemudian hari agar dapat memastikan bahwa pelayanan bagi lanjut usia terus meningkat.
Reconstruction of Structured, Systematic and Massive Election Administration Violations In The Framework of The Judicial System Kurnia, Kamal Fahmi; Rusjana, Muhamad; Hendryan, Dery
Jurnal Hukum Malahayati Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the implementation of the General Election in Indonesia, there are several legal instruments that regulate the types of violations of the Election law. This type of violation becomes an interesting discussion to discuss because if the candidate participating in the election is proven, the sanction is disqualification. Bawaslu has the authority to handle election administration violations by structured, systematic, massive. In the handling process, the Bawaslu Commissioner acts as a panel of judges. The process of recruiting Bawaslu Commissioners is not oriented as a panel of judges in conducting trials, but as a supervisory institution in the administration of elections. So that there is a shift in the function of Bawaslu not only as a supervisory institution but into a judicial institution. Constitutionally, Bawaslu is not an institution of Judicial Power. So, in the Judicial System paradigm, this has the potential to reduce the quality in deciding alleged violations of the structured, systematic, massive election administration. The problem in this research is how is the concept of election administration violation by structured, systematic, massive in Indonesia? And how is the concept of handling election administration violations in a structured, systematic, massive manner in accordance with the framework of the judicial system in Indonesia?This research method uses a normative juridical approach, with secondary data as the main data type. The data collection method was carried out by means of a library study of relevant primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, data analysis was carried out using descriptive analysis method.The conclusion of this study states that the concept of election administration violations by structured, systematic, massive in Indonesia is one type of special election administration violation with the handling authority owned by Bawaslu. The concept of handling election administrative violations by structured, systematic, massive which is in line with the framework of the judicial system in Indonesia, namely through a special election judiciary that administers justice with an ad hoc panel of judges for handling structured, systematic, massive violations of election administration in Indonesia.Keywords: Reconstruction, Election Administration, Judicial System
Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Perspektif Pemikiran Hukum Progresif Hakim, Dani Amran; Rusjana, Muhamad
VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v6i1.2084

Abstract

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan tidak didasarkan atas kekuasaan semata. Munculnya wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang salah satu pasal penting dan diwacanakan untuk diubah adalah terkait dengan perpanjangan masa jabatan Presiden menuai penolakan di berbagai elemen masyarakat. Terjadinya banyak penolakan dengan wacana tersebut memperlihatkan tidak adanya partisipasi publik dalam memutuskan wacana tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan paradigmatik yaitu penegakan hukum progresif. Pemikiran hukum progresif sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penegakan hukum yang utamanya menyentuh langsung dimasyarakat. Meskipun demikian dalam tataran ketatanegaraan tentunya pemikiran hukum progresif juga memiliki peran. Hal ini berkaitan dengan politik hukum yang baik dan pembangunan hukum yang tepat bagi Indonesia kedepannya. Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan menyisipkan perpanjangan masa jabatan Presiden ini tidak sejalan dengan pemikiran progresif yang menginginkan hukum dibuat dan dijalankan berdasarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta bersifat responsif mengedepankan partisipasi publik. Selain itu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden dilihat dari pandangan hukum progresif tersebut bertolak belakang dengan prinsip hukum progresif yang memandang bahwa hukum dibuat dan dilaksanakan untuk manusia bukan sebaliknya. Sumber utama dari pembentukan atau perubahan hukum yang dilakukan ialah dari manusia atau masyarakatnya
Penerapan Prinsip Good Governance Pejabat Daerah Dalam Proses Perizinan Pratama, Satrya Surya; Januri, Januri; Rusjana, Muhamad; Yusnandi, Yudi; Kartadinata, Andriansyah
VIVA THEMIS Vol 8, No 2 (2025): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v8i2.4369

Abstract

Good Governance is a concept that has evolved in line with demands for bureaucratic reform in Indonesia. This article aims to examine in more depth the authority of regional officials regarding licensing and how licensing can be managed as a concrete manifestation of the implementation of Good Governance principles. This research uses a normative juridical approach, namely by reviewing/analyzing secondary data in the form of legal materials, particularly primary and secondary legal materials. In the context of implementing Good Governance, licensing management is not merely an administrative task but also an instrument for creating a government that is transparent, accountable, participatory, and responsive to public needs. However, challenges in licensing management remain a major obstacle. Complicated bureaucracy, corrupt practices, a lack of transparency, and minimal public participation often hamper the effectiveness of the licensing process
Co-Authors Anum, Adelina Asmaria, Asmaria Dani Amran Hakim Hendryan, Dery Januri, Januri Kamal Fahmi Kurnia Kartadinata, Andriansyah Miranda, Zesty Pradana, M. Harviend Gilang Satrya Surya Pratama Yudi Yusnandi