Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Visi Sosial Humaniora Nommensen Journal of Legal Opinion Jurnal Hukum PATIK International Journal of Social Sciences Review
Kasman Siburian
Universitas HKBP Nommensen
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS YURIDIS SPIN OFF DALAM PERUSAHAAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS threesy agustina; Budiman NPD Sinaga; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 7 No. 3 (2018): Edisi Desember 2018
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), pemisahan dikenal dalam dua bentuk, yakni pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan passive perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum spin-off justru dapat menimbulkan ketidakpastian (uncertainty) bagi unit syariah yang hendak dipisahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, syarat pemenuhan dana peserta sebesar 50 persen dari induknya dalam melakukan spin-off sulit untuk dipaksanakan, karena dikhawatirkan akan menjadi variabel pengganggu bagi penurunan kinerja perusahaan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian normative. Spin Off diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Yang mana pada Penjelasan Pasal 135 Ayat (1) Huruf (b) “disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan (pemisahan tidak murni) lazim disebut spin off.” Sehingga secara tidak langsung ketentuan tentang spin off berlandasakan pada pasal 135 ayat (1) huruf (b). Akibat hukum dilakukanya spin offf dijelaskan pada pasal 135 ayat (3)Pemisahan tidak murni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan Perseroan yang melakukan Pemisahan tersebut tetap ada.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KARTEL MINYAK GORENG DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN KPPU NOMOR 24/KPPU-1/2009) Gaby Levina; Rinsofat Naibaho; Kasman Siburian
Jurnal Hukum PATIK Vol. 6 No. 3 (2017): Edisi Desember 2017
Publisher : LPPM Universitas HKBP Nommensen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dibalik praktik bisnis itu ada berbagai macam persaingan misalnya ada persaingan yang sehat dan persaingan yang tidak sehat. Rumusan masalah yang akan diuraikan dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-1/2009 terhadap perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kartel minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) adapun sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Analisis data yang dilakukan adalah dengan cara Yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah. Berdasarkan analisa yang diperoleh maka kesimpulan bahwa dampak putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 memiliki dampak positif dan negatif bagi perusahaan-perusahaan minyak goreng di Indonesia dan juga pemerintah. Untuk penerapan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada kasus kartel minyak goreng di Indonesia masih belum dapat di laksanakan dengan baik.
Public Participation in the Establishment of Regional Regulation in Humbang Hasundutan Regency Alfedbond Naibaho; Kasman Siburian
International Journal of Social Sciences Review Vol. 3 No. 2: October, 2022
Publisher : Epistemik Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.372 KB) | DOI: 10.57266/ijssr.v3i2.97

Abstract

This study discusses the participation of the community in Humbang Hasundutan Regency in the formation of regional regulations that have been regulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations. The formation of regional regulations starts from the planning, preparation, discussion, promulgation, and dissemination stages. This research uses a conceptual framework regarding regional regulations as well as public participation in the process of forming regional regulations. This research uses a normative legal approach. The result of this study is that public participation is needed in the process of forming regional regulations because the community is the goal of the development itself so that active public participation can answer the needs of the community in the area.
Co-Authors Alfedbond Naibaho andreas Parulian Andrew Siburian Budiman N.P.D Sinaga Daniel sianipar Gaby Levina haposan siallagan Herlina Manullang Hisar Siregar jona benedit Jou Rapolin Simatupang Jusnizar Sinaga Martha Grace Hutapea Ojak Nainggolan Ondo Puro Hutahaean Rinsofat Naibaho sri intan ndruru threesy agustina Tri Dennis Boy Silitongan