Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justitia IQTISHADIA Khadimul Ummah Journal of Social Dedication Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Al-Syakhsiyyah : Journal of Law and Family Studies Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam JHCLS
Martha Eri Safira
STAIN ponorogo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA TERHADAP PARATE EKSEKUSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI KREDITUR (Studi Kasus Pada BMT dan BPR Syariah Di Ponorogo) Safira, Martha Eri
Justitia Vol 11, No 1 (2014)
Publisher : Justitia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Berdasarkan  Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (disingkat UUJF), seharusnya selain ada perjanjian kredit sebagai perjanjian induknya juga harus ada perjanjian pengikatan jaminan fidusia untuk memudahkan BMT dan BPR Syariah dalam pengurusan sertifikat jaminan fidusia. Keistimewaan dari adanya sertifikat jaminan fidusia adalah pihak BMT dan BPR Syariah memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi dan lelang barang jaminan fidusia sendiri tanpa harus melalui proses peradilan di pengadilan. Namun, karena tidak pernah diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia, dalam proses kredit di BMT dan BPR Syariah yang sering menjadi permasalahan adalah kesulitan-kesulitan yang sering dihadapi oleh pihak BMT yaitu bila pihak debitur wanprestasi atau ingkar janji dalam memenuhi kewajibannya, kesulitan mengeksekusi dan untuk melelang barang jaminan fidusia tersebut. Dan apabila terjadi eksekusi dan lelang, berdasarkan UUJF, pelaksanaan eksekusi dan lelang yang dilaksanakan oleh BMT dan BPR Syariah di Kabuaten Ponorogo selama ini sebenarnya melanggar hukum atau bisa dianggap illegal, walaupun pihak BMT dan BPR Syariah memiliki dept collector sebagai petugas yang mengeksekusi benda jaminan.Kata kunci: BMT, BPR Syariah, perjanjian mudharabah, perjanjian pembiayaan, jaminan fidusia, UUJF.
ANALISIS PENDEKATAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS DAN TEORI MORALITAS IMMANUEL KHAN TERHADAP CALEG MANTAN NARAPIDANA YANG LOLOS SEBAGAI ANGGOTA LEGESLATIF DALAM PEMILU 2019 Safira, Martha Eri; Safala, Udin
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (360.047 KB) | DOI: 10.24269/ls.v3i1.1803

Abstract

Tindak pidana korupsi memiliki dampak yang membahayakan bagi  kehidupan bangsa. Bahkan masalah pengentasan korupsi ini belum bisa teratasi hingga sekarang, apalagi di tahun politik ini banyak mantan napi korupsi yang maju dalam kontes politik. Hal ini menyebabkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Apakah dengan diloloskannya mantan napi ini memberikan keadilan bagi demokrasi di Indonesia dan juga apakah dengan diloloskannya mantan napi korupsi sebagai caleg bisa memberikan kemajuan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia atau malah sebaliknya. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk menelaah pro kontranya mantan narapidana untuk menjadi caleg. Jenis penelitian ini, merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan peraturan perundang-undangan, dengan analisis data secara deduktif. Hasil analisis ditinjau dari teori keadilan John Rawls, telah sesuai dengan HAM dan UU Pemilu, jadi UU Pemilu memberi ruang bagi caleg mantan narapidana korupsi untuk dapat dipilih. Sedangkan ditinjau dari teori moralitas Immanuel Khan, hal ini menyebabkan masyarakat dilema karena di satu sisi para eks koruptor terpenuhi hak pilihnya namun apakah nantinya mereka jika terpilih dapat mengemban tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat yang menjunjung kredibilitas, kejujuran, dan memberikan dampak yang positif dalam memajukan bangsa ini.
MASYARAKAT MILENIAL MELEK HUKUM AKSELERASI PRODUK HALAL BERJAYA DI PENTAS DUNIA Safira, Martha Eri; Roihanah, Rifah; Hasanah, Uswatul; Mufidah, Lailatul
Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies Vol 1, No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mendapatkan produk-produk yang aman, higinis dan sesuai dengan syariat juga merupakan hak asasi manusia. Segala produk yang sudah terjamin kehalalannya sudah jelas produk tersebut aman dan sehat.Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disingkat UUJPH), maka sudah barang tentu produksi barang-barang harus memiliki label halal, baik makanan, minuman, obat-obatan, vaksin, suplemen makanan, dan kosmetik. Bila dilihat dari pengertian pelaku usaha dalam UUJPH Pasal 1 point 10 dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. Dari pengertian tersebut jelas bahwa semua pelaku usaha yang menghasilkan suatu barang atau produk wajib mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sedangkan yang dimaksud produk yang harus mendaftarakan produknya untuk memperoleh sertifikasi halal berdasarkan ketentuan Pasal 1 point 1 UUJPH adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetic, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pengertian masyarakat mencakup orang perorangan atau konsumen sebagai pemanfaat akhir dari suatu produk secara keseluruhan, tidak ada spesifikasi khusus untuk umat Islam. Kemudian ditegaskan pula dalam Pasal 4 UUJPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Maka dari sini timbul pertanyaan sudahkah masyarakat milenial saat ini paham dan mengerti tentang produk halal, manfaatnya dan keamanannya, bagaimana upaya pemerintah dalam memperkenalkan arti penting produk halal bagi masyarakat milenial saat ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahamkan kepada masyarakat akan arti penting mengkonsumsi produk yang halal.
Strategi Belajar Daring yang Efisien dan Menyenangkan Bagi Siswa Sekolah Dasar Desa Kertosari Khasanah, Neneng Uswatun; Safira, Martha Eri; Hasanah, Atika Nur
Khadimul Ummah Vol. 4 No. 2 (2021): Mei (2021)
Publisher : Universitas Darussalam Gontor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/ku.v4i2.9258

Abstract

Sudah hampir 2 tahun Pandemi COVID-19 masih terus meresahkan semua Negara di dunia begitu pun dengan Negara Indonesia. Dengan adanya virus COVID-19 ini tentu salah satunya berdampak kepada dunia pendidikan, di mana Pemerintah melarang dengan adanya kegiatan belajar secara langsung diganti dengan metode pembelajaran secara daring. Dalam hal ini menjadikan kendala bagi para siswa dalam pemahaman materi yang disampaikan oleh guru ataupun dalam mengerjakan tugas karena kurangnya pemahaman materi tersebut. Sehingga, berhubungan dengan adanya Kuliah Pengabdian Masyarakat – Daring Dari Rumah (KPM-DDR ini salah satu program kerja yang akan saya lakukan adalah melakukan pendampingan bimbingan belajar. Tujuannya adalah membantu para siswa dalam kegiatan belajar daring di rumah serta meningkatkan semangat belajar siswa selama pandemi COVID-19. Dalam tahapan bimbingan belajar ini terdapat 5 tahapan yaitu: memberikan motivasi, pemberian dan pemahaman materi, pelatihan kreativitas, games tanya jawab, serta pemberian reward.
Reconstructing the Character of Mudharabah Syariah in the Formation of Limited Liability Companies In Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia Martoyo, Martoyo; Safira, Martha Eri; Sa’adah, Sri Lumatus; bin Haji Matali, Azme; Khasanah, Uswatul
IQTISHADIA Vol 17, No 1 (2024): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v17i1.25375

Abstract

The background of this research is that the forms of business entities in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia still don’t accommodate a company system based on the provisions of Islamic law, but still rely on agreements underlying the parties in business activities that revolve around a particular product. The integration of Sharia principles in the contract to establish a business entity shows superior values that can be used as guidelines for company management based on Sharia principles in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia. This research aims to find the characteristics of Syirkah Mudharabah contracts which can be used as a form of developing cooperation in agreements to establish limited liability companies. This paper uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the characteristics of the Syirkah Mudharabah contract in establishing a limited liability company include 4 (four) things, namely the legal subject or position of the parties in establishing the limited liability company, business capital managed, distribution of profits and losses from collaboration results, and responsibility limited capital owners. This research contributes new findings related to the contracts used in establishing limited liability companies to make them more effective and in line with current Sharia business conditions.
The Effectiveness of Accelerating Halal Product Certification: Regulations and Companions Rofi'ah, Khusniati; Safira, Martha Eri; Rosele , Muhammad Ikhlas
Journal of Human Rights, Culture and Legal System Vol. 4 No. 2 (2024): Journal of Human Rights, Culture and Legal System
Publisher : Lembaga Contrarius Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53955/jhcls.v4i2.203

Abstract

A variety of regulations have regulated halal certification policies. However, the implementation of accelerated halal certification regulations in Indonesia has not been effective because there still needs to be improvement in substance, structure, and legal culture. This research aims to analyze the effectiveness of accelerating halal certification between Indonesia and Malaysia. This socio-legal research uses a comparative approach with Malaysia. The data used are primary and secondary interviews, surveys, case studies, and literature studies.  The research results show that, first, that the effectiveness of halal product regulations in Indonesia has yet to be maximized in terms of substance, structure, and legal culture. Second, the regulatory and companion factors required for halal certification are strategies to accelerate halal certification in Indonesia. The government must promptly enhance regulations regarding halal products, supervise law enforcement, and conduct outreach and education initiatives for the public in response to the numerous challenges encountered in expediting halal product certification. This research will impact accelerating certification, which can increase economic growth and serve as a legal basis for formulating the adoption of Indonesian government regulations.
Reconstructing the Character of Mudharabah Syariah in the Formation of Limited Liability Companies In Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia Martoyo, Martoyo; Safira, Martha Eri; Sa’adah, Sri Lumatus; bin Haji Matali, Azme; Khasanah, Uswatul
IQTISHADIA Vol 17, No 1 (2024): IQTISHADIA
Publisher : Ekonomi Syariah IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/iqtishadia.v17i1.25375

Abstract

The background of this research is that the forms of business entities in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia still don’t accommodate a company system based on the provisions of Islamic law, but still rely on agreements underlying the parties in business activities that revolve around a particular product. The integration of Sharia principles in the contract to establish a business entity shows superior values that can be used as guidelines for company management based on Sharia principles in Indonesia, Brunei Darussalam, and Malaysia. This research aims to find the characteristics of Syirkah Mudharabah contracts which can be used as a form of developing cooperation in agreements to establish limited liability companies. This paper uses normative research methods with a statutory and conceptual approach. The results of this research show that the characteristics of the Syirkah Mudharabah contract in establishing a limited liability company include 4 (four) things, namely the legal subject or position of the parties in establishing the limited liability company, business capital managed, distribution of profits and losses from collaboration results, and responsibility limited capital owners. This research contributes new findings related to the contracts used in establishing limited liability companies to make them more effective and in line with current Sharia business conditions.
Co-Authors bin Haji Matali, Azme Hasanah, Atika Nur Khasanah, Uswatul Martoyo Martoyo, Martoyo MUFIDAH, LAILATUL Neneng Uswatun Khasanah Rofi'ah, Khusniati Roihanah, Rifah Rosele , Muhammad Ikhlas Sa’adah, Sri Lumatus Udin Safala Uswatul Hasanah, Uswatul