Garuda - Garba Rujukan Digital

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Fitria Fitria; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (139.146 KB)

Abstrak - Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi orang yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih dan tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. (Pasal 56 UU No.8 Tahun 1981). Saat ini masih terdapat kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme dalam mengajukan bantuan hukum, kendala yang dihadapi oleh organisasi bantuan hukum dan upaya yang dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian bantuan hukum dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari keuchik. Kendala yang dihadapi ialah kurangnya pendanaan, kurangnya pengawasan, kurangnya koordinasi antara pihak penyidik dan pengadilan dengan advokat, kurangnya pemerataan dalam penunjukan advokat.Upaya yang dilakukan ialah mengalokasikan dana, meningkatkan ketersediaan pemberi bantuan hukum, serta meningkatkan sumber daya manusia.Kata Kunci : Penyedia Bantuan Hukum, Masyarakat Tidak Mampu, Bantuan Hukum. Abstract - A suspect or an accused is suspected of or accused having committed an offense which liable to a death penalty or imprisonment of fifteen years or more or for those who are destitute who are liable to imprisonment of five years or more who do not have their own legal counsel, the official concerned at all stages of examination in the criminal justice process shall be obligated to assign legal counsel for them (Article 56 of Act. Number 8 Year 1981).In reality there are still problems in the provision of legal aid to poor people. The purpose of the research thesis is to explain the mechanism in asking for legal counsel and the problem that are faced by the legal aid institute and the efforts taken by the legal aid institute in the implementation of legal aid to poor people.The data in this research were obtained through field and libraries research. The results of the research thesis is showed that the mechanism of assistance the law can be done by filing a petition in writing, delivered the document regarding these matters, attach a letter to the needy from the Geuchik. The problem faced is the lack of funding, lack of supervision, the lack of coordination between the investigators and the court with advocates and appointing advocates unevenly. Efforts is to allocate funds for the implementation of legal aid for the poor, increase the availability of legal aid for the poor and improve human resources.Keywords : Providing, Poor, Legal Counsel.

PELELANGAN KAYU SITAAN HASIL TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KERJA KEJAKSAAN NEGERI JANTHO) Irsan Saputra; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 1, No 1: Agustus 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.988 KB)

Abstrak - Tahap penyimpanan dan pengamanan barang bukti kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.Namun proses penyimpanan barang bukti disimpan dibeberapa tempat karena belum adanya rumah penyimpanan barang bukti dan sitaan. Prosedur pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar selama ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti tahapan pelimpahan, pembentukan panitia lelang dan adanya izin lelang.Hambatan dan upaya dari pelaksanaan pelelangan kayu sitaan hasil tindak pidana pembalakan liar harus menunggu proses lelang yang lama sehingga membuat barang tersebut rusak atau membusuk sehingga nilai jualnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Disarankan segera dibangun atau didirikannya rumah penyimpanan barang bukti sitaan dan rampasan, mengintensifkan patroli di hutan, memberi pemahaman akibat hukum dari tindakan penebangan secara liar.Sudah seharusnya proses lelang yang dikeluarkan itu jangan terlalu lama sehingga kayu atau barangnya itu tidak membusuk dan nilai jualnya tetap tinggi seperti yang diinginkan.Kata Kunci : Penyimpanan, Kayu Sitaan, proses dan kendala. Abstract - The result showed that the stage of storage and security of evidence of confiscated timbers derived from crime acts and illegal logging had been in accordance with the applicable procedures, but, in the processof saving the envidence and confiscated goods. The procedures of the auction for comfiscated timber from illegal loggin was in comformity with the rule of law such as the stages of devolution, the establishment of auction committee and the auction permit. The obstacles and the efforts of the implementation of thr auction process in which it made the timbers demage or rot so that its sae value was not as expected. It is suggested that the authorities build or the establish homr storages of evidence of confiscated goods seized from criminals, intensify patrols in the forest, provide an understanding of the legal consequences of illegal logging actions, and the auction process should be done immediately so that the timbers or goods do not decompose. And the sale value of the goods is still high as desired.Keyword: Storage, confiscated wood, Process and Obstacle

Counseling Analysis of Criminal Actions on the Judge's Decision Number 55 / PID.B/2015/PN-BNA AND 79/PID.B/2013/PN.SKA. Rini Mihartika; Rizanizarli Rizanizarli; Suhaimi Suhaimi
Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences Vol 4, No 4 (2021): Budapest International Research and Critics Institute November
Publisher : Budapest International Research and Critics University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33258/birci.v4i4.3466

In light of the arrangements of Article 143 section (2) letter B of the Criminal System Code that the material necessities of the public prosecution should portray cautiously, obviously, and the criminal demonstration that is being accused of referencing the overall setting of the wrongdoing being perpetrated. Notwithstanding, in the choice No.55/PID.B/2015/PN-BNA and the Surakarta Locale Court Choice Number 79/PID.B/2013/PN.SKA the unmistakable components alluded to in the article have not been satisfied just as in the legitimate contemplations of the adjudicator's choice. , which doesn't plainly hold back the juridical realities uncovered at the preliminary. Since the appointed authority can't choose a case outside of the public investigator's prosecution. This composing plans to see and discover how the appointed authorities' contemplations in these 2 cases made the adjudicators just interested in 1 criminal demonstration and how the adjudicator settled on concursus. To accomplish this objective, the scientist utilizes a regulating legitimate exploration technique that leaves from lawful issues with a similar strategy. This review utilizes optional information sources comprising of essential lawful materials, auxiliary lawful materials that incorporate authority archives, books, and examination brings about the type of reports. The information was examined by subjective strategies. The outcomes showed that the appointed authority was considered unseemly in considering his choice where the sentence got by the litigant was not equivalent with what activities the respondent had submitted against the choice No.55/PID.B/2015/PN-BNA and the Surakarta Locale Court Choice Number 79/PID .B/2013/PN.SKA. It is suggested that the Public Examiner (Prosecutor) should be more cautious in setting up his arraignment as per Article 143 section (2) of the Criminal Technique Code. Similarly, the appointed authority in giving his choice. It is trusted that the appointed authority in giving the choice should contain juridical realities by considering the realities uncovered at the preliminary, so the choice given by the adjudicator doesn't contain blunders in settling on the choice, so nobody is hurt and upsets the general population by the appointed authority's choice.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI Nurhasanah Nurhasanah; Rizanizarli Rizanizarli
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Vol 7, No 2: Mei 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan menjelaskan faktor penyebab Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi dan pertanggungjawaban pidana oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi. Diketahui bahwa faktor penyebab Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan tindak pidana desersi karena kurangnya kedisiplinan, namun secara umum disebabkan oleh faktor eksternal dan internal, faktor eksternal antara lain adalah perbedaan status sosial, terlibat perselingkuhan, jenuh dengan peraturan, mempunyai banyak hutang, dan tidak tahan dengan keadaan ekonomi orang lain. Faktor internal antara lain adalah tidak sanggup melaksanakan perintah atasan, kurangnya pembinaan mental, krisis kepemimpinan, pisah keluarga. pertanggungjawaban pidana oleh Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi adalah dengan menjalani pidana pokok yaitu penjara dan pidana tambahan yaitu pemecatan dari dinas militer sesuai dengan putusan majelis hakim. Diharapkan kepada pelaku tindak pidana desersi untuk disiplin dalam dinas militer dan fokus terhadap pekerjaannya sebagai abdi negara dan Orditur dalam menuntut terdakwa desersi serta Majelis Hakim dalam memvonis pelaku tindak pidana militer dengan putusan yang maksimal dalam pidana pokok sehingga tindak pidana desersi tidak terjadi lagi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tentara Nasional Indonesia, Tindak Pidana Desersi

Juridical Analysis of the Fulfillment of the Rights of Children of Rape Perpetrators from the Perspective of National Law and Qanun Jinayat Rizqi Hidayat Mizan; Rizanizarli Rizanizarli; Sulaiman Sulaiman
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2026): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i1.836

This study analyzes the legal protection of children as perpetrators of rape within Indonesia’s national legal system and Aceh’s Qanun Jinayat, focusing on the Syar’iyah Court’s decisions that often fail to confirm the fulfillment of children’s rights to education, rehabilitation, and reintegration. Although the principle of the best interests of the child requires comprehensive protection, the absence of clear implementing regulations has created uncertainty. Using a normative juridical method with legislative and case approaches, the research draws on secondary data enriched with primary data and qualitatively analyzed. The findings show that both national law and Qanun Jinayat emphasize child protection based on the best interests principle. National law mandates special procedures such as mentoring, closed hearings, psychological assessments, and diversion, while Qanun Jinayat, through Article 50, stipulates lighter and proportionate uqubat for children. These frameworks complement each other in ensuring education, psychological recovery, and social reintegration. However, several Syar’iyah Court decisions have not explicitly included recovery rights, resulting in ineffective protection and legal uncertainty. The study recommends that the Syar’iyah Court explicitly incorporate children’s rights to education, rehabilitation, and reintegration in its verdicts. Furthermore, the Aceh Government should issue Standard Operating Procedures or Governor’s Regulations to provide a clear legal basis for implementing child uqubat in line with the Juvenile Criminal Justice System.

Legal Protection of Girls Victims of Sexual Violence Noviyanti Noviyanti; Rizanizarli Rizanizarli; Sri Walny Rahayu
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.988

Article 76D of Law Number 35 of 2014 explicitly prohibits all forms of sexual violence against children, a prohibition further reinforced through Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence; yet incidents of child sexual violence continue to be recorded annually, underscoring a persistent gap between normative prohibition and practical reality. Employing an empirical juridical methodology through structured interviews and comprehensive literature reviews, this study examines the institutional roles of the Women and Children Service Unit of the Resort Police, the Women's Empowerment, Child Protection and Family Planning Office, and the Social Service Agency in safeguarding the rights of female child victims in Bener Meriah Regency, while identifying impediments to effective legal protection and investigating victims' pathways to justice. Findings reveal that although legal protection has been pursued through both preventive and repressive measures, implementation remains constrained by regulatory obstacles, limited institutional capacity, deficient public legal awareness, entrenched victim-blaming attitudes, and shame-oriented cultural norms channeling disputes toward customary resolution mechanisms collectively resulting in the suboptimal actualization of victims' rights to restitution, state compensation, and psychological rehabilitation. Accordingly, the study recommends the formulation of integrated regulatory frameworks and standardized operating procedures, reinforcement of inter-agency coordination, and cross-sectoral synergy directed at dismantling informal settlement practices and reducing societal stigmatization of sexual violence survivors.

Implementation of the Measure of Returning Children in Conflict With the Law to Their Parents by Investigators From the Perspective of the Juvenile Criminal Justice System : A Study at the North Aceh Resort Police Department Cicit Aisyah; Rizanizarli Rizanizarli; Teuku Muttaqin Mansur
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.990

Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System mandates that the resolution of juvenile cases should prioritize a restorative justice approach through diversion in order to ensure child protection and restore social relationships. One form of diversion is the return of children in conflict with the law to their parents for guidance and supervision within the family environment. Data from the North Aceh Resort Police for the period 2024–2025 indicate that all cases involving Children in Conflict with the Law were resolved through restorative justice, with the subsequent measure being the return of the child to their parents. This study aims to analyze the conformity of returning children to their parents with the principles of restorative justice and child protection, examine the balance of legal protection between child offenders and victims, and assess the considerations employed by investigators in implementing diversion at the North Aceh Resort Police. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews with investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the North Aceh Resort Police, assistant investigators, officers of the Correctional Center (Bapas), and parents or guardians of the children involved, supported by a literature review of statutory regulations, books, scholarly journals, and previous studies. The findings reveal that the return of children to their parents through diversion reflects the principles of restorative justice and child protection by prioritizing rehabilitation, restoration, and the best interests of the child. This practice also provides balanced legal protection for both child offenders and victims through the involvement of all parties in the reconciliation process and the restoration of victims’ rights. Furthermore, investigators consider legal, social, and psychological factors, including the fulfillment of diversion requirements, the existence of a settlement agreement, and the family’s capacity to guide and supervise the child. It is recommended that the North Aceh Resort Police strengthen coordination with the Correctional Center, the Regional Technical Implementation Unit for Women and Children Protection (UPTD PPA), social workers, and the child’s family in order to enhance supervision, ensure continuous guidance, and support victim recovery following the implementation of diversion.

A Legal Analysis on the Crime of Insulting the President and/or Vice President in the Criminal Code Based on the Principle of Freedom of Expression Wildana, Afnan; Rizanizarli Rizanizarli; Muazzin Muazzin
International Journal of Law, Crime and Justice Vol. 3 No. 2 (2026): June: International Journal of Law, Crime and Justice
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijlcj.v3i2.961

Articles 218–220 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulate the offense of insulting the President and/or Vice President. These provisions constitute complaint-based offenses, meaning prosecution can only proceed upon a complaint filed by the President or Vice President as the direct victim. Nevertheless, the regulation raises various legal issues concerning criminalization policy, human rights protection, and its practical implementation in law enforcement. This study aims to analyze the regulation of insults against the President and/or Vice President from the perspective of criminal law principles and the guarantee of freedom of expression. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained from secondary legal materials, including primary and secondary sources, and analyzed qualitatively. The findings indicate that the provisions serve as a form of social control intended to protect state interests, particularly the dignity and honor of the state, as represented by the President and/or Vice President. The regulation is not designed to create discrimination against the principle of equality before the law. Its application is limited by Article 218 paragraph (2), which excludes certain expressions from criminal liability, and Article 220, which establishes the offense as complaint-based. Therefore, protecting the honor of state officials must remain balanced with safeguarding citizens’ freedom of expression.

Assistance for Clients of Correctional Assisted Children : A Study at the Class I Correctional Center in Banda Aceh Cut Dini Mandasari; Rizanizarli Rizanizarli; Efendi Efendi
International Journal of Law and Society Vol. 3 No. 2 (2026): International Journal of Law and Society
Publisher : Asosiasi Penelitian dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62951/ijls.v3i2.932

Law Number 11 of 2012 emphasizes restorative justice, diversion, and the protection and fulfillment of children’s rights within the juvenile justice system. In addition, Law Number 22 of 2022 highlights the importance of guidance and assistance aimed at supporting the social reintegration of children in conflict with the law. However, the implementation of these legal provisions at the Class I Correctional Center (Bapas) in Banda Aceh has not been fully effective due to several challenges, including the limited number of officers, inadequate initial assistance, and constraints in reporting and inter-institutional coordination. This study aims to analyze the implementation of assistance provided to juvenile correctional clients at Bapas Class I Banda Aceh and identify factors affecting its effectiveness. The research employs an empirical juridical method with descriptive qualitative analysis based on interviews, documentation, and legal literature. The findings reveal that assistance has been provided throughout all judicial stages, including pre-adjudication, adjudication, and post-adjudication processes. These activities involve community research, assistance during diversion and court proceedings, and post-verdict guidance. Nevertheless, implementation remains suboptimal due to internal factors such as limited Community Advisors and heavy workloads, as well as external factors including insufficient family support, limited community acceptance, and weak coordination between institutions. These issues affect the effectiveness of assistance and hinder children’s successful social reintegration.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search