Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION OF BASIC HEALTH SERVICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC (Study of Implementation of Basic Health Services in West Java Province) Sarihati, Tati; Santosa, Pandji
Sosiohumaniora Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32832

Abstract

Facing the Covid 19 pandemic, Indonesia is faced with the quality of essential health services that are still not optimal in various provinces. The main problems of vital health services that have emerged in West Java Province include the number and infrastructure of public health centers, the affordability of services and types of services such as maternal and child health, immunization, nutrition, environmental health and coverage of public health nursing performance. service quality variable, the theoretical approach of Fitzsimmons & Fitzimmons (2011) is used with Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy factors. The research method used is an informative survey approach by collecting data from library analysis sources and field experiments, including questionnaires, observations, and interviews. The sampling method used is Plain Random Sampling. The selected sample (n) was 92 people. The data analysis methodology used is route analysis. The results of the study reveal the positive and significant impact of policy implementation on the effectiveness of the quality of critical health services. In addition, it was also found that communication effectiveness variables that affect the quality of essential health services in West Java Province are also found
Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Praktik Dokter di Kota Bandung Indah Puspitasari; Pandji Santosa; Wiwin Winangsih
ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) Vol. 11 No. 1 (2025): ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)-Juni 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38204/atrabis.v11i1.2307

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas pelayanan dalam proses pemberian izin praktik dokter di Kota Bandung, yang ditandai dengan keluhan keterlambatan, ketidakjelasan prosedur, dan minimnya transparansi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan, khususnya pada pelayanan izin praktik dokter oleh DPMPTSP Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner kepada 88 responden. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas pelayanan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan yang baik meningkatkan mutu pelayanan izin praktik dokter. Implikasinya, perbaikan komunikasi, penyediaan sumber daya, peningkatan responsivitas petugas, dan penyederhanaan struktur birokrasi dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan tenaga kesehatan.
Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat Hajiji, Merdi; Santosa, Pandji
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.488

Abstract

Penelitian ini menggambarkan Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. dan 3) Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat.  Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan, hasilnya diindikasikan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa mencakup subtansi kebijakan, prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Hasil analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dengan pendekatan kolaborasi melalui skema penta helix untuk mewujudkan desa mandiri di Provinsi Jawa Barat.
Reformasi PAD Berbasis Warisan Budaya: Studi Komparatif Kota Bekasi, Yogyakarta, Dan Bandung Santoso, Tina; Hidayat, Muh Ryan Rahmatul; Santosa, Pandji; Manumpil, Precillia
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5555

Abstract

ABSTRACT This study examines the reform of Local Original Revenue (PAD) through the utilization of cultural assets as a sustainable revenue source, employing a comparative policy analysis of Bekasi, Yogyakarta, and Bandung. Findings reveal that despite Bekasi’s rich cultural heritage—including the Old Regency Building, St. Peter’s Church, and the Historic Railway Line—its contribution to PAD remains negligible at 0.005%, starkly contrasting with Yogyakarta (IDR 1.8 trillion/year) and Bandung (IDR 85 billion/year). The divergence lies not in asset availability but in governance: Yogyakarta and Bandung possess specific regulations (bylaws), integrated institutional structures (YHM, TKPCB), and business-oriented monetization models, while Bekasi suffers from policy vacuum, institutional fragmentation, and conservative bureaucratic mindsets. The study recommends three strategic interventions: (1) issuance of a Mayor’s Regulation on cultural asset utilization; (2) establishment of a Cultural Asset Coordination Unit; and (3) a pilot project revitalizing the Old Regency Building as a creative hub. This research affirms that PAD transformation requires neither massive funding nor new infrastructure, but a paradigm shift from “preservation without income” to “preservation through income.” Keywords: Local Original Revenue, Cultural Assets, Comparative Study, Bureaucratic Reform     ABSTRAK Penelitian ini mengkaji reformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset budaya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, dengan pendekatan studi komparatif terhadap Kota Bekasi, Yogyakarta, dan Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif kebijakan, melalui analisis dokumen kebijakan (Perda, laporan APBD, regulasi terkait), wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan pada aset budaya prioritas di ketiga kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bekasi memiliki potensi aset budaya yang kaya—seperti Gedung Bupati Lama, Gereja Santo Petrus, dan Jalur Kereta Api Tua—kontribusinya terhadap PAD hanya 0,005%, jauh di bawah Yogyakarta (Rp1,8 triliun/tahun) dan Bandung (Rp850 miliar/tahun). Perbedaan utama bukan pada ketersediaan aset, tetapi pada tata kelola: Yogyakarta dan Bandung memiliki regulasi spesifik (Perda), struktur kelembagaan terintegrasi (Kundha Kabudayan), dan mekanisme monetisasi berbasis bisnis, sementara Bekasi mengalami policy vacuum, fragmentasi kelembagaan, dan paradigma birokrasi yang konservatif. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) Penerbitan Peraturan Walikota tentang pemanfaatan aset budaya; (2) Pembentukan Unit Koordinasi Aset Budaya; dan (3) Pilot project revitalisasi Gedung Bupati Lama sebagai sentra kreatif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi PAD tidak memerlukan investasi besar, tetapi perubahan paradigma dari “pelestarian tanpa pendapatan” menjadi “pelestarian melalui pendapatan”. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Aset Budaya, Studi Komparatif, Reformasi Birokrasi