Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.421
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Journal of Governance VOX EDUKASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Jurnal Komunikasi Profesional Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) Action Research Literate (ARL) Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) Scientia Regendi Jurnal SOSPOL Journal of Law, Poliitic and Humanities Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Mamangan Social Science Journal MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Sahombu Global Education Journal Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Pandji Santosa
Universitas Langlangbuana
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
THE EFFECT OF POLICY IMPLEMENTATION OF BASIC HEALTH SERVICES DURING THE COVID 19 PANDEMIC (Study of Implementation of Basic Health Services in West Java Province) Sarihati, Tati; Santosa, Pandji
Sosiohumaniora Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v23i3.32832

Abstract

Facing the Covid 19 pandemic, Indonesia is faced with the quality of essential health services that are still not optimal in various provinces. The main problems of vital health services that have emerged in West Java Province include the number and infrastructure of public health centers, the affordability of services and types of services such as maternal and child health, immunization, nutrition, environmental health and coverage of public health nursing performance. service quality variable, the theoretical approach of Fitzsimmons & Fitzimmons (2011) is used with Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy factors. The research method used is an informative survey approach by collecting data from library analysis sources and field experiments, including questionnaires, observations, and interviews. The sampling method used is Plain Random Sampling. The selected sample (n) was 92 people. The data analysis methodology used is route analysis. The results of the study reveal the positive and significant impact of policy implementation on the effectiveness of the quality of critical health services. In addition, it was also found that communication effectiveness variables that affect the quality of essential health services in West Java Province are also found
Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Kualitas Pelayanan Izin Praktik Dokter di Kota Bandung Indah Puspitasari; Pandji Santosa; Wiwin Winangsih
ATRABIS Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal) Vol. 11 No. 1 (2025): ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)-Juni 2025
Publisher : Program Studi Administrasi Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38204/atrabis.v11i1.2307

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kualitas pelayanan dalam proses pemberian izin praktik dokter di Kota Bandung, yang ditandai dengan keluhan keterlambatan, ketidakjelasan prosedur, dan minimnya transparansi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan terhadap kualitas pelayanan, khususnya pada pelayanan izin praktik dokter oleh DPMPTSP Kota Bandung. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik survei melalui kuesioner kepada 88 responden. Analisis dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan secara parsial maupun simultan terhadap kualitas pelayanan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan yang baik meningkatkan mutu pelayanan izin praktik dokter. Implikasinya, perbaikan komunikasi, penyediaan sumber daya, peningkatan responsivitas petugas, dan penyederhanaan struktur birokrasi dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan tenaga kesehatan.
Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat Hajiji, Merdi; Santosa, Pandji
Action Research Literate Vol. 8 No. 8 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i8.488

Abstract

Penelitian ini menggambarkan Strategi Kolaborasi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat, Masalah penelitian: 1) Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Desa. dan 3) Strategi Kolaborasi Kebijakan Pemberdayaan Desa di Provinsi Jawa Barat.  Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah Kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa Barat telah diimplementasikan, hasilnya diindikasikan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri. Implementasi kebijakan pemberdayaan desa di Provinsi Jawa barat dipengaruhi oleh faktor produktivitas, linearitas, dan efisiensi, Sedangkan faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa mencakup subtansi kebijakan, prilaku tugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya. Sementara upaya untuk mengatasi kendala yang mempengaruhi implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu dengan kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM serta kolabrasi penta helix. Terdapat tiga faktor dominan yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan pemberdayaan desa yaitu waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Hasil analisis Strategi SOAR terkait dengan implementasi kebijakan pemberdayaan desa menghasilkan strategi koleborasi penta helix. Hasil temuan penelitian ini adalah model implementasi kebijakan dengan pendekatan kolaborasi melalui skema penta helix untuk mewujudkan desa mandiri di Provinsi Jawa Barat.
Reformasi PAD Berbasis Warisan Budaya: Studi Komparatif Kota Bekasi, Yogyakarta, Dan Bandung Santoso, Tina; Hidayat, Muh Ryan Rahmatul; Santosa, Pandji; Manumpil, Precillia
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5555

Abstract

ABSTRACT This study examines the reform of Local Original Revenue (PAD) through the utilization of cultural assets as a sustainable revenue source, employing a comparative policy analysis of Bekasi, Yogyakarta, and Bandung. Findings reveal that despite Bekasi’s rich cultural heritage—including the Old Regency Building, St. Peter’s Church, and the Historic Railway Line—its contribution to PAD remains negligible at 0.005%, starkly contrasting with Yogyakarta (IDR 1.8 trillion/year) and Bandung (IDR 85 billion/year). The divergence lies not in asset availability but in governance: Yogyakarta and Bandung possess specific regulations (bylaws), integrated institutional structures (YHM, TKPCB), and business-oriented monetization models, while Bekasi suffers from policy vacuum, institutional fragmentation, and conservative bureaucratic mindsets. The study recommends three strategic interventions: (1) issuance of a Mayor’s Regulation on cultural asset utilization; (2) establishment of a Cultural Asset Coordination Unit; and (3) a pilot project revitalizing the Old Regency Building as a creative hub. This research affirms that PAD transformation requires neither massive funding nor new infrastructure, but a paradigm shift from “preservation without income” to “preservation through income.” Keywords: Local Original Revenue, Cultural Assets, Comparative Study, Bureaucratic Reform     ABSTRAK Penelitian ini mengkaji reformasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan aset budaya sebagai sumber pendapatan berkelanjutan, dengan pendekatan studi komparatif terhadap Kota Bekasi, Yogyakarta, dan Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif kebijakan, melalui analisis dokumen kebijakan (Perda, laporan APBD, regulasi terkait), wawancara semi-terstruktur dengan pemangku kepentingan, serta observasi lapangan pada aset budaya prioritas di ketiga kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Bekasi memiliki potensi aset budaya yang kaya—seperti Gedung Bupati Lama, Gereja Santo Petrus, dan Jalur Kereta Api Tua—kontribusinya terhadap PAD hanya 0,005%, jauh di bawah Yogyakarta (Rp1,8 triliun/tahun) dan Bandung (Rp850 miliar/tahun). Perbedaan utama bukan pada ketersediaan aset, tetapi pada tata kelola: Yogyakarta dan Bandung memiliki regulasi spesifik (Perda), struktur kelembagaan terintegrasi (Kundha Kabudayan), dan mekanisme monetisasi berbasis bisnis, sementara Bekasi mengalami policy vacuum, fragmentasi kelembagaan, dan paradigma birokrasi yang konservatif. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: (1) Penerbitan Peraturan Walikota tentang pemanfaatan aset budaya; (2) Pembentukan Unit Koordinasi Aset Budaya; dan (3) Pilot project revitalisasi Gedung Bupati Lama sebagai sentra kreatif. Temuan ini menegaskan bahwa transformasi PAD tidak memerlukan investasi besar, tetapi perubahan paradigma dari “pelestarian tanpa pendapatan” menjadi “pelestarian melalui pendapatan”. Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Aset Budaya, Studi Komparatif, Reformasi Birokrasi
Kolaborasi Governance dalam Penyusunan Regulasi Desa Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ngamprah Andhani, Dewi; Rachmawati, Emi; Saputra, Ginanjar Wira; Yusri, Amri; Mulyasana, Dedi; Santosa, Pandji; Sarihati, Tati
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70825/jptb.v7i2.2372

Abstract

This community service program aimed to build a collaborative multi-stakeholder governance system for Indonesian Migrant Workers (PMI) protection through drafting Village Regulations (Raperdes) in Ngamprah Subdistrict. The main problems addressed were regulatory vacuum, low legal drafting capacity of village officials, absence of PMI data systems, minimal integration of PMI issues in village planning and budgeting, and weak cross-sectoral collaboration. Methods employed included legal drafting training, collaborative workshops, Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders, development of manual and digital data templates, and advocacy for PMI issue integration in RKPDes and APBDes. Outputs included: draft PMI Protection Raperdes, training modules, PMI database system, assessment reports, and migrant village collaboration forums. The educational, collaborative, and local regulation-based approach proved effective in enhancing village capacity to protect PMI inclusively and sustainably.
STRATEGI BIROKRASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN CIANJUR Artiawan, Teddy; Santosa, Pandji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.677

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi birokrasi dalam meningkatkan kualitas layanan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Cianjur, dengan menekankan pada efektivitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi masyarakat. Layanan PJU merupakan bagian dari pelayanan dasar yang berdampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun, implementasi program “Cianjur Caang” masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus PJU, serta belum optimalnya sistem pelaporan dan pemeliharaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman serta analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja birokrasi masih berorientasi pada output fisik, belum pada outcome sosial. Ketimpangan distribusi PJU antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, menjadi isu utama. Penelitian ini menawarkan model strategi integratif berbasis tiga pilar: penguatan kelembagaan melalui pembentukan UPTD, inovasi teknologi seperti Smart PJU berbasis IoT dan dashboard GIS, serta pendekatan partisipatif melalui komunitas peduli PJU. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi ketiga pilar tersebut dalam satu kerangka kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Temuan ini memperkaya literatur tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi dan masyarakat, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan PJU yang responsif, akuntabel, dan inklusif.
Control Of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan Yusuf Nugraha, Rafli; Sarihati, Tati; Santosa, Pandji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.681

Abstract

The control of alcohol distribution and consumption in Medan City is part of the local government's efforts to maintain social order and public health. This study aims to evaluate the effectiveness of policy implementation based on Hasibuan’s (2016) theory, which includes four stages: setting performance standards, measuring actual performance, comparing results with standards, and taking corrective actions. In addition, Nugroho’s (2018) policy control theory is used to examine aspects of monitoring, evaluation, and law enforcement. The findings indicate that control efforts have been carried out through enforcement operations, public education, and minor criminal court proceedings (tipiring). However, challenges such as illegal distribution via COD systems, limited resources, and low public awareness remain significant obstacles. Policy evaluation has not yet fully adapted to technological developments and new distribution patterns. Therefore, regulatory revisions, strengthened intersectoral coordination, and improved institutional capacity are needed to ensure more effective and sustainable alcohol control.
Implementasi Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Di Kabupaten Bekasi Santosa, Pandji; Firmansyah, Mohamad Irsan
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.707

Abstract

Pembangunan kepemudaan merupakan bagian integral dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menuju Indonesia Emas 2045. Secara legal-formal, kebijakan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural, seperti tumpang tindih antar program kementerian dan belum optimalnya peran Kemenpora sebagai aktor utama. Di tingkat daerah, Kabupaten Bekasi memiliki kewenangan luas dalam pembangunan kepemudaan melalui asas desentralisasi, namun masih dihadapkan pada rendahnya partisipasi pemuda, minimnya pemahaman terhadap program pemerintah, serta meningkatnya keterlibatan pemuda dalam tindakan kriminal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn sebagai kerangka analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi dan fasilitas pendukung, pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif dan merata. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektor, pemanfaatan media komunikasi, serta pendekatan yang lebih adaptif dan inklusif untuk menjangkau seluruh lapisan pemuda. Dengan strategi yang tepat, pembangunan kepemudaan di Kabupaten Bekasi dapat menjadi fondasi penting bagi regenerasi yang berkualitas dan berdaya saing.
Implementation of the OSS-RBA and Its Implications for Public Administration Education Nurlela, Siti; Santosa, Pandji
Global Education Journal Vol. 3 No. 3 (2025): Global Education Journal (GEJ)
Publisher : Civiliza Publishing, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/gej.v3i3.1283

Abstract

Clinic licensing is an essential instrument to ensure legality and service quality in healthcare delivery. The Government of Sumedang Regency has implemented clinic licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system; however, several challenges remain in its implementation. This study aims to analyze the implementation of OSS-RBA-based clinic licensing policy in Sumedang Regency and to identify its supporting and inhibiting factors. This research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, and analyzed using George C. Edward III’s policy implementation model, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings indicate that the policy implementation has generally complied with existing regulations but has not yet reached optimal performance. Strengthening policy communication, improving resource capacity, simplifying procedures, and enhancing inter-agency coordination are necessary to improve the effectiveness of clinic licensing services.
Smart Village Concept And Improvement Of Public Services In Indonesia Devianty, Tia; Hastika, Nunung; Santosa, Pandji
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 6 No. 2 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i2.2801

Abstract

The Smart Village concept in Indonesia seeks to integrate information and communication technology (ICT) into rural development to enhance public service efficiency, community empowerment, and overall quality of life. This study adopts a qualitative descriptive approach through document analysis to explore the implementation of Smart Village initiatives as a strategy to reduce disparities between urban and rural areas. Key challenges identified include infrastructure gaps, limited digital literacy, budget constraints, resistance to change, and data security concerns. Successful case studies such as Banyuwangi’s Smart Kampung, public-private partnerships in Pangandaran, and the adoption of telemedicine and e-learning platforms illustrate significant improvements in administrative efficiency, transparency, healthcare access, education, and local economic empowerment. The findings emphasize the importance of multi-stakeholder collaboration involving government, private sector, academia, and communities to overcome these barriers. Furthermore, the study outlines the phased process of digital transformation in public services: digitization, digitalization, integration, and intelligent governance, exemplified by initiatives such as e-KTP, the Village Information System (SID), and the One Data Indonesia portal. Policy frameworks including the National Electronic-Based Government System Architecture (SPBE) and the Digital Village Movement are identified as critical enablers. Ultimately, equitable infrastructure, comprehensive digital literacy, secure data governance, and sustainable funding models are essential to scale Smart Village initiatives nationwide, fostering inclusive and sustainable rural development.
Co-Authors Abdorrakhman Gintings Adiwisastra, Jossy Ali, Mohd Nor Shahizan Andaning, Ajeng Kusuma Andhani, Dewi Artiawan, Teddy Bustomi, Thomas Cecep Suarha Dedi Mulyasana Devianty, Tia Diantika, Fajar Euis Eka Pramiarsih Fahlevi, Ervin Faisal Akbar Sjafaat Firmansyah, Mohamad Irsan Ginanjar Wira Saputra Gintings, Abdorrakhman H.R. Iip Hidajat Hastika, Nunung Hidayat, Muh Ryan Rahmatul Indah Puspitasari Indah, Diani Komara, M Indra Lubis, Bella Meutia Manumpil, Precillia Merdi Hajiji, Merdi Novianty Elizabeth Novianty Elizabeth Ayuna Pooteh, Rohani Poppy Dewi Puspitawaty Rachmawati, Emi Rahma Triadi Rihfenti Ernayani Rohayati, Yeti Rustandi Rustandi Santoso, Tina siti nurlela Supandi, Muhammad Luthfie Tahir, Zurinah Tati Sarihati Wiwin Winangsih Yusri, Amri Yusuf Nugraha, Rafli