Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Journal of Innovative and Creativity

Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Analisis Yuridis dalam Perspektif KUHPerdata Aditya Chandra Saputra; Thea Farina; Ivans Januardy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5577

Abstract

Artikel ini mengkaji penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Meskipun doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, analisis konseptual menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat ditempatkan sebagai bentuk cacat kehendak modern yang berkaitan erat dengan asas kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah keterkaitan doktrin tersebut dengan Pasal 1320, 1321, dan 1323 sampai dengan 1328 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketiadaan norma eksplisit, standar pembuktian yang tinggi, dan ketidakkonsistenan putusan. Namun terdapat peluang rekonstruksi melalui interpretasi teleologis, analogi, dan penguatan asas hukum. Kajian ini menegaskan bahwa pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan kontrak, memberikan perlindungan bagi pihak lemah, dan mendorong pembaruan hukum perjanjian nasional. Artikel ini juga menawarkan model konseptual penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang relevan untuk litigasi maupun non litigasi.
Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif Robie Saputro; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7173

Abstract

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perpajakan: Analisis Kasus PT Wanatiara Persada Pebri Agung; Thea Farina; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan studi kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum masih cenderung menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna meningkatkan efek jera dan pemulihan kerugian negara.