Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Environment and Management Journal of Innovative and Creativity Palangka Law Review Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Thea Farina
Universitas Palangka Raya
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Yulius Don Pratama; Sangking; Thea Farina
Journal of Environment and Management Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Environment and Management
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dan (and) Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jem.v2i2.2948

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek yang dikaji meliputi prosedur pelayanan kesehatan, penyelesaian pengaduan/keluhan, dan hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap pasien JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan dari literature, peraturan perundang-undangan tentang JKN-KIS BPJS Kesehatan, data sekunder dari BPJS Kesehatan dan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya serta pasien peserta JKN-KIS. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya informasi mengenai tata tertib dan peraturan di rumah sakit, informasi hak dan kewajiban pasien, informasi diagnosis dan tatacara tindakan medis dari tenaga kesehatan, adanya jaminan keamanan dan keselamatan selama di rumah sakit serta adanya tempat penanganan pengaduan/keluhan pasien yang disediakan pihak rumah sakit. Hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr Doris Sylvanus adalah adanya pasien yang tidak membayar iuran, pasien peserta JKN-KIS tidak mengetahui prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, standar waktu tunggu mendapatkan pelayanan kesehatan relatif lama, dan belum tersedianya sebagian sub spesialis tenaga kesehatan di rumah sakit.
Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan Paulus Bundong; Heria Mariaty; Thea Farina
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4896

Abstract

Legislation is a system that does not want and does not justify any conflict between the elements or parts therein. Legislation becomes overlapping because it has not been integrated and synergistic legislation that is sectoral so that it can lead to disharmonization. Disharmony of legislation is a conflict / conflict between legal norms or conflicts of authority that arise due to the enactment of legislation. Disharmony legislation is a legal problem that occurs across legal norms. Where between legal norms the one with the other legal norms that occur collision cause the inconsistency of a legal regulation. Due to the legal disharmonization of law is the occurrence of differences in interpretation in its implementation, the emergence of legal uncertainty, legislation is not implemented effectively and efficiently, legal dysfunction, meaning that in this case the law can not function to provide guidelines for behavior to the community, social control, and dispute resolution. Harmonization in law is needed for alignment, adjustment of legislation, government decisions, judge decisions, legal systems and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice and equality, usefulness and clarity of law
Peningkatan Pemahaman Kekerasan Dalam Berpacaran di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya Melalui Penyuluhan Hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nuraliah Ali; Thea Farina; Mardan Umar; Ade Puspa Anggraini; Alfi Khaerah
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/psnpm.v1.91

Abstract

Peningkatan statistik kasus kekerasan pada kelompok rentan anak, tidak terlepas dari faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman yang baik akan memberikan pengaruh terhadap reaksi yang akan dimunculkan ketika menghadapi suatu bentuk kekerasan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini hadir sebagai dukungan eksternal yang bersifat edukatif untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya. Pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan 88 remaja yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di kota Palangka Raya. Hasil pengabdian menunjukan bahwa peningkatan yang paling signifikan ditunjukan pada aspek perlindungan hukum yakni 63,63% dimana remaja baru mengetahui bahwa kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat dengan sanksi pidana. Peningkatan terendah pada aspek definisi yakni 4,5% dimana pada dasarnya remaja telah mengetahui bahwa memegang bagian tubuh sensitif bukanlah hal yang wajar dalam berpacaran. Pengabdian ini disimpulkan telah berhasil karena telah memenuhi tujuan pelaksanaannya yakni meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam beracaran dan perlindungan hukumnya.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Analisis Yuridis dalam Perspektif KUHPerdata Aditya Chandra Saputra; Thea Farina; Ivans Januardy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5577

Abstract

Artikel ini mengkaji penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Meskipun doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, analisis konseptual menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat ditempatkan sebagai bentuk cacat kehendak modern yang berkaitan erat dengan asas kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah keterkaitan doktrin tersebut dengan Pasal 1320, 1321, dan 1323 sampai dengan 1328 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketiadaan norma eksplisit, standar pembuktian yang tinggi, dan ketidakkonsistenan putusan. Namun terdapat peluang rekonstruksi melalui interpretasi teleologis, analogi, dan penguatan asas hukum. Kajian ini menegaskan bahwa pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan kontrak, memberikan perlindungan bagi pihak lemah, dan mendorong pembaruan hukum perjanjian nasional. Artikel ini juga menawarkan model konseptual penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang relevan untuk litigasi maupun non litigasi.
Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif Robie Saputro; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7173

Abstract

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perpajakan: Analisis Kasus PT Wanatiara Persada Pebri Agung; Thea Farina; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan studi kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum masih cenderung menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna meningkatkan efek jera dan pemulihan kerugian negara.
Co-Authors Ade Puspa Anggraini Aditya Chandra Saputra Alfi Khaerah Claudia Yuni Pramita Heria Mariaty Ivans Januardy Mardan Umar Nuraliah Ali Paulus Bundong Pebri Agung Rizki Setyobowo Sangalang Robie Saputro Sangking Yulius Don Pratama