Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.909
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Lex Generalis Journal of Environment and Management Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Eduvest - Journal of Universal Studies Journal of Innovative and Creativity Palangka Law Review Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Thea Farina
Universitas Palangka Raya
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan hukum terhadap pasien BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya Yulius Don Pratama; Sangking; Thea Farina
Journal of Environment and Management Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Environment and Management
Publisher : Program Pascasarjana Universitas Palangka Raya dan (and) Ikatan Ahli Teknik Penyehatan dan Teknik Lingkungan Indonesia (IATPI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37304/jem.v2i2.2948

Abstract

Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Aspek yang dikaji meliputi prosedur pelayanan kesehatan, penyelesaian pengaduan/keluhan, dan hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap pasien JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr Doris Sylvanus Palangka Raya. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan dari literature, peraturan perundang-undangan tentang JKN-KIS BPJS Kesehatan, data sekunder dari BPJS Kesehatan dan RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya serta pasien peserta JKN-KIS. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr. Doris Sylvanus dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya informasi mengenai tata tertib dan peraturan di rumah sakit, informasi hak dan kewajiban pasien, informasi diagnosis dan tatacara tindakan medis dari tenaga kesehatan, adanya jaminan keamanan dan keselamatan selama di rumah sakit serta adanya tempat penanganan pengaduan/keluhan pasien yang disediakan pihak rumah sakit. Hambatan pelaksanaan perlindungan terhadap pasien peserta JKN-KIS BPJS Kesehatan di RSUD dr Doris Sylvanus adalah adanya pasien yang tidak membayar iuran, pasien peserta JKN-KIS tidak mengetahui prosedur pelayanan BPJS Kesehatan, standar waktu tunggu mendapatkan pelayanan kesehatan relatif lama, dan belum tersedianya sebagian sub spesialis tenaga kesehatan di rumah sakit.
Disharmonisasi Pengaturan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat Pada Kawasan Hutan Paulus Bundong; Heria Mariaty; Thea Farina
Palangka Law Review Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2, ISSUE 2, SEPTEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i2.4896

Abstract

Legislation is a system that does not want and does not justify any conflict between the elements or parts therein. Legislation becomes overlapping because it has not been integrated and synergistic legislation that is sectoral so that it can lead to disharmonization. Disharmony of legislation is a conflict / conflict between legal norms or conflicts of authority that arise due to the enactment of legislation. Disharmony legislation is a legal problem that occurs across legal norms. Where between legal norms the one with the other legal norms that occur collision cause the inconsistency of a legal regulation. Due to the legal disharmonization of law is the occurrence of differences in interpretation in its implementation, the emergence of legal uncertainty, legislation is not implemented effectively and efficiently, legal dysfunction, meaning that in this case the law can not function to provide guidelines for behavior to the community, social control, and dispute resolution. Harmonization in law is needed for alignment, adjustment of legislation, government decisions, judge decisions, legal systems and legal principles with the aim of increasing legal unity, legal certainty, justice and equality, usefulness and clarity of law
Peningkatan Pemahaman Kekerasan Dalam Berpacaran di Kalangan Remaja Kota Palangka Raya Melalui Penyuluhan Hukum UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Nuraliah Ali; Thea Farina; Mardan Umar; Ade Puspa Anggraini; Alfi Khaerah
Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Vol. 1 (2023): Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat
Publisher : CV. Dharma Samakta Edukhatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61142/psnpm.v1.91

Abstract

Peningkatan statistik kasus kekerasan pada kelompok rentan anak, tidak terlepas dari faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman. Pemahaman yang baik akan memberikan pengaruh terhadap reaksi yang akan dimunculkan ketika menghadapi suatu bentuk kekerasan. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini hadir sebagai dukungan eksternal yang bersifat edukatif untuk membantu meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam berpacaran dan perlindungan hukumnya. Pengabdian ini dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dengan melibatkan 88 remaja yang berasal dari sekolah negeri dan swasta di kota Palangka Raya. Hasil pengabdian menunjukan bahwa peningkatan yang paling signifikan ditunjukan pada aspek perlindungan hukum yakni 63,63% dimana remaja baru mengetahui bahwa kekerasan dalam berpacaran dapat dijerat dengan sanksi pidana. Peningkatan terendah pada aspek definisi yakni 4,5% dimana pada dasarnya remaja telah mengetahui bahwa memegang bagian tubuh sensitif bukanlah hal yang wajar dalam berpacaran. Pengabdian ini disimpulkan telah berhasil karena telah memenuhi tujuan pelaksanaannya yakni meningkatkan pemahaman remaja terkait kekerasan dalam beracaran dan perlindungan hukumnya.
Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai Dasar Pembatalan Perjanjian: Analisis Yuridis dalam Perspektif KUHPerdata Aditya Chandra Saputra; Thea Farina; Ivans Januardy
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v5i3.5577

Abstract

Artikel ini mengkaji penyalahgunaan keadaan atau misbruik van omstandigheden sebagai dasar pembatalan perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Meskipun doktrin ini tidak diatur secara eksplisit dalam KUHPerdata, analisis konseptual menunjukkan bahwa penyalahgunaan keadaan dapat ditempatkan sebagai bentuk cacat kehendak modern yang berkaitan erat dengan asas kepatutan, keadilan, dan itikad baik. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah keterkaitan doktrin tersebut dengan Pasal 1320, 1321, dan 1323 sampai dengan 1328 KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penyalahgunaan keadaan dalam praktik peradilan Indonesia masih menghadapi kendala berupa ketiadaan norma eksplisit, standar pembuktian yang tinggi, dan ketidakkonsistenan putusan. Namun terdapat peluang rekonstruksi melalui interpretasi teleologis, analogi, dan penguatan asas hukum. Kajian ini menegaskan bahwa pengakuan doktrin penyalahgunaan keadaan merupakan kebutuhan mendesak untuk menjaga keseimbangan kontrak, memberikan perlindungan bagi pihak lemah, dan mendorong pembaruan hukum perjanjian nasional. Artikel ini juga menawarkan model konseptual penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai dasar pembatalan perjanjian yang relevan untuk litigasi maupun non litigasi.
Kedisiplinan Dan Etika Anggota Polri Dalam Konteks Pidana Umum: Analisis Hukum Normatif Robie Saputro; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i1.7173

Abstract

Disiplin dan etika anggota Kepolisian Nasional Indonesia (POLRI) merupakan pilar fundamental dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan hukum normatif mengenai disiplin dan etika anggota POLRI yang terlibat dalam tindak pidana umum, dan mengkaji implementasinya melalui studi kasus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum dan kasus. Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota POLRI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada sistem pertanggungjawaban ganda, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui pengadilan umum dan pertanggungjawaban disiplin melalui Komisi Etika Profesi POLRI (KKEP). Analisis kasus Brigadir J menunjukkan kompleksitas penegakan hukum ketika anggota kepolisian melakukan pembunuhan berencana. Kesimpulan menekankan bahwa penegakan disiplin dan etika POLRI membutuhkan sinergi antara hukum pidana umum dan hukum disiplin internal untuk mencapai pertanggungjawaban dan kepercayaan publik.
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Perpajakan: Analisis Kasus PT Wanatiara Persada Pebri Agung; Thea Farina; Rizki Setyobowo Sangalang
Journal of Innovative and Creativity Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi perpajakan dengan studi kasus PT Wanatiara Persada yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi pada Januari 2025. Permasalahan penelitian difokuskan pada penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dan hambatan implementasinya dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum pidana Indonesia telah menyediakan dasar normatif yang memadai melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, aparat penegak hukum masih cenderung menjerat individu pengurus tanpa menetapkan korporasi sebagai tersangka. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan reorientasi kebijakan pemidanaan korporasi melalui penguatan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pertanggungjawaban yang lebih efektif guna meningkatkan efek jera dan pemulihan kerugian negara.
Pertanggungjawaban Perdata Bagi Penerima Waralaba dengan Itikad Tidak Baik Habibah Habibah; Thea Farina; Elin Sudiarti; Mulida Hayati
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2026): Maret
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v6i1.881

Abstract

Artikel ini bertujuan mengkaji pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 988 K/Pdt.Sus-HKI/2024 serta menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek dalam hubungan waralaba. Sengketa bermula dari tindakan penerima waralaba yang mendaftarkan merek dengan persamaan pada pokoknya terhadap merek milik pemberi waralaba sehingga menimbulkan dugaan itikad tidak baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus melalui analisis Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, KUH Perdata, serta putusan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya berpegang pada asas first to file, tetapi juga mempertimbangkan itikad baik dan keadilan substantif. Perlindungan hukum diberikan secara represif dan restoratif melalui pembatalan pendaftaran merek dan pencoretan dari Daftar Umum Merek, sehingga menegaskan pentingnya kejujuran dalam sistem pendaftaran merek di Indonesia.
Application of the Preparation of Closed-End Company Shareholders' Meeting Minutes Through Electronic Means by a Notary Gusti Ramadhan; Thea Farina; Ariani Yestati; Mulida Hayati
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 5 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i5.53130

Abstract

Digital transformation in the Society 5.0 era encourages the use of information technology in various aspects of life, including in notarial practice and the holding of General Meetings of Shareholders (GMS). Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies through Article 77 has provided the legal basis for holding GMS through electronic media. However, detailed technical regulations are currently only available for Public Companies, thus creating a normative vacuum in the implementation of electronic GMS in Private Limited Companies, particularly regarding the preparation of deed releases by notaries. This study aims to analyze the implementation of the preparation of deed releases for Public Limited Companies GMS through electronic media by notaries and identify the normative, technical, and sociological obstacles that influence its implementation. This study uses an empirical juridical approach with participatory observation methods and semi-structured interviews with notaries in Palangka Raya City. The results show that the absence of technical regulations causes notaries to apply the principle of excessive caution, which has an impact on the stagnation of innovation in notarial practices. The main obstacles include the lack of implementing regulations, limited technological infrastructure, and low trust and understanding of business actors regarding the electronic GMS mechanism. This research emphasizes the need for regulatory updates that explicitly regulate the implementation of electronic GMS for closed PTs and standards for the preparation of deed releases by notaries to ensure legal certainty and the adaptation of notarial practices to developments in information technology.
Restoration Model For State Financial Losses Due To Corruption Crimes Through Forfeiture Civil Law Kiki Kristanto; Thea Farina; Ronaldi Sulang
International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies Vol. 1 (2022): International Proceeding On Religion, Culture, Law, Education, And Hindu Studies
Publisher : IAHN-TP Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33363/internasional-seminar.v1i.253

Abstract

Given the increasing quantity and quality of corruption cases in Indonesia, one way to combat corruption is to use civil forfeiture tools to facilitate the seizure and expropriation of the assets of corrupt criminals through private channels. So far, Indonesia has tended to prioritize criminal remedies, focusing more on punishing the perpetrators of corrupt acts than recovering the state's financial losses. In fact, the criminal path is not “powerful” enough to reduce or reduce the number/of cases of corruption.
Analisis Komparatif Kedudukan Saldo E-Wallet sebagai Objek Warisan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia Vindira Edka Juniar; Mulida Hayati; Nuraliah Ali; Thea Farina
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 2 (2026): Tema Hukum Islam
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i2.3039

Abstract

The balance of e-wallets as digital assets raises legal problems when the owner dies and has not been explicitly regulated in the inheritance system. This normative research analyzes the position of e-wallet balances as inherited assets according to Islamic law and Indonesian civil law through a regulatory and conceptual approach. The results of the study show that e-wallet balances are recognized as an object of inheritance based on Article 171 letter (d) of the KHI, Fatwa DSN-MUI Number 116/DSN-MUI/IX/2017, as well as Articles 499 and 511 paragraph (3) of the Civil Code, with the mechanism of division of faraid in Islamic law and ab intestato in civil law, so special arrangements are needed to ensure legal certainty and protection of heirs' rights.
Co-Authors Ade Puspa Anggraini Aditya Chandra Saputra Alda Paramita Azhara Alfi Khaerah Ariani Yestati Claudia Yuni Pramita Elin Sudiarti Gusti Ramadhan Habibah Habibah Heria Mariaty Ivans Januardy Joanita Jalianery Joshua Walker Siregar Kiki Kristanto Mardan Umar Mulida Hayati Nuraliah Ali Paulus Bundong Pebri Agung Rizki Setyobowo Sangalang Robie Saputro Ronaldi Sulang Sangking Vindira Edka Juniar Yulius Don Pratama