Hellen Last Fitriani
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pendampingan Manajemen Pengelolaan Bank Sampah Berspektif Gender Hellen Last Fitriani; Fatmawati; Fatimah Depi Susanti Harahap; Elvi Yenti; Alfiah; Musa Thahir
J-Dinamika : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2020): Juni
Publisher : Politeknik Negeri Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25047/j-dinamika.v5i1.1293

Abstract

Artikel ini dilatarbelakangi oleh persoalan sampah, hampir menjadi permasalahan yang klasik di setiap kota di Indonesia, tak terkecuali di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu, pengabdi UIN Suska Riau bekerjsama dengan Majelias Taklim Salimah Pekanbaru memberikan alternatif strategi dalam pengelolaan sampah dengan edukasi warga melalui pembentukan bank sampah yang diintegrasikan dengan prinsip 4R, dapat membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan dengan sampah, serta untuk mendapatkan manfaat secara sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pemilahan sampah yang ditabung ke bank sampah. Program penyuluhan bank sampah ini fokus untuk ibu ibu rumah tangga karena ibu masyarakat kelurahan limbungan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Propinsi Riau. Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan memberikan materi pengajaran kepada masyarakat agar mereka termotivasi untuk mampu memilah sampah rumah tangga dan bersama sama membentuk bank sampah sebagai sarana menyalurkan sampah. Adapun penyuluhan dengan materi tentang pentingnya mengelola sampah dengan bank sampah dan cara kerja bank sampah. Berdasarkan kajian tentang manajemen pengelolaan bank sampah di kecamatan Rumbai Pesisir dapat disimpulkan bahwa: 1) dalam upaya pelestarian lingkungan sungai, pihak berwenang, pemerintah daerah dan institusi/ organisasi sosial harus memberikan program yang kontinu, agar masyarakat lokal memiliki kesadaran tentang pentingnya memiliki kebiasaan yang baik dalam pengelolaan sampah secara efektif dan bijaksana; dan 2) dalam upaya pemberdayaan masyarakat, bank sampah menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan peluang produktif bagi masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga. ehadiran bank sampah telah mendorong adanya capacity building bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah telah menstimulasi kreativitas dan inovasi kerajinan daur ulang sampah.
TELAAH MAQASID SYARIAH TERHADAP LEGALITAS PERJANJIAN PRANIKAH: PROTEKSI PREVENTIF DALAM HUKUM MODERN Firmansyah Firmansyah; Akbarizan Akbarizan; Akmal Abdul Munir; Hellen Last Fitriani; Irda Misraini
Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Publisher : Yayasan Pendidikan Islam Almatani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/jkih.v4i1.1390

Abstract

Perjanjian pranikah merupakan salah satu instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dalam perkawinan, terutama dalam menghadapi kemungkinan permasalahan yang muncul di masa depan. Dalam perspektif hukum modern, perjanjian ini dianggap sebagai bentuk proteksi preventif terhadap hak-hak pasangan suami istri, khususnya dalam konteks harta bersama dan hak-hak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas perjanjian pranikah dalam perspektif maqasid syariah, dengan fokus pada proteksi preventif yang diberikan terhadap individu dan keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur hukum Islam dan hukum positif yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat dianggap sah dan legal dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi prinsip-prinsip maqasid syariah, seperti melindungi hak-hak individu, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Selain itu, perjanjian pranikah juga dapat menjadi sarana preventif yang efektif dalam mencegah sengketa di kemudian hari, sehingga memberikan kepastian hukum dan melindungi keharmonisan keluarga.
Child Support Payments Post-Divorce: A Comparison of Indonesia and Malaysia With a Technological Approach M. Alpi Syahrin; Muhammad Luthfi Hamzah; Asiah Aqila; Hellen Last Fitriani
Kosmik Hukum Vol. 25 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v25i2.26197

Abstract

This study examines the mechanisms for child support payments post-divorce in Indonesia and Malaysia, with a technological approach proposed as a solution to enhance the effectiveness of fulfilling children's rights. The background of this research is the high divorce rates in both countries, which have implications for violations of children's rights to support. The objective of the study is to analyze the mechanisms for child support payments post-divorce in Indonesia and Malaysia, as well as to propose technology-based solutions to address challenges in the enforcement of court rulings related to child support. The research method employed is normative legal research, which involves examining various regulations and legal practices in both countries. The findings indicate that in Indonesia, although there are regulations governing child support obligations, their implementation still faces obstacles such as difficulties in executing court decisions. Meanwhile, in Malaysia, the Family Support Division (Bahagian Sokongan Keluarga, BSK) has played an active role in ensuring the fulfillment of child support through various monitoring and law enforcement mechanisms. This study recommends the use of technology, such as electronic payment systems and automatic salary deductions, to improve compliance with child support payments. Additional recommendations include the need for specific regulations governing child support payment mechanisms with a technological approach, as well as increasing legal awareness among the public regarding the responsibility of child support post-divorce.