Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

JAMAAH AHMADIYAH (Kesesatan yang Merusakan Kerukunan Umat Seagama) Akbarizan Akbarizan
TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 1, No 2 (2009): Juli - Desember
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/trs.v1i2.456

Abstract

Some people consider Ahmadiyya" is one of a group or school of the Muslim group, brcause Ahmadiyya differ only in matters of furu' Indeed Ahmadflya has nothing to do with Islam. Ahmadiyyah has deceived the human race and sell the name of Islam. After studying and reviewing his teachings, misleading and damaging Ahmadiyya community harmony religion (the Muslims) and outside the Ahmadiyya Muslim.
Pemikiran Filosofis Pendidikan Islam (Esensialisme) Akbarizan Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 1 No. 1 (2023): JAWI - MARET
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Essentialism represents one of the branches within the realm of educational philosophy. The emergence of this perspective can be traced back to a response against the absolutist and dogmatic tendencies of medieval symbolism. Subsequently, it formulates a structured and all-encompassing understanding of humanity and the universe, tailored to the contemporary demands. The essentialist viewpoint in education asserts that a foundational approach, contrasting with a wholly flexible stance, can serve as a foundation for cultivating a steadfast and unwavering outlook, one that is less prone to fluctuations and inconsistency. Consequently, education should be grounded in enduring values that promote stability, have stood the test of time, exhibit clarity, and are deliberately chosen.The essentialist philosophy of education aims to reintroduce a return to traditional culture. Advocates of this philosophy hold the belief that ancient cultures possess numerous virtues capable of benefiting the progression of humanity. Their emphasis is on reverting to cultural practices that have existed since the inception of human civilization, with a primary focus on the cultural advancements that transpired during the Renaissance period, spanning the 11th to 14th centuries AD. The Renaissance was marked by significant efforts to rekindle the realms of science, art, and classical culture, particularly those hailing from the eras of ancient Greece and Rome. In contrast, the Islamic philosophical perspective on education and the concept of essentialism exhibits distinctions. These differences arise from varying interpretations concerning the interrelation between God, human beings, and the natural environment. The philosophical underpinnings of Islamic education find their foundation within the core concepts of Islam, encompassing the Quran and Hadith, as well as insights from distinguished Islamic scholars and thinkers.
Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam Nurcahaya Nurcahaya; Akbarizan Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 1 No. 3 (2023): JAWI - SEPTEMBER
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8397647

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan tantangan perempuan dalam konteks politik berdasarkan perspektif hukum Islam. Abstrak ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam mengakui partisipasi politik perempuan serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam masyarakat yang kadang-kadang konservatif dan patriarkal. Melalui tinjauan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan interpretasi ulama, penelitian ini membuktikan bahwa Islam memberikan dasar kuat bagi partisipasi politik perempuan. Namun, kendala dalam bentuk tradisi kultural, interpretasi yang konservatif, dan norma sosial patriarkal menghambat partisipasi mereka.Penelitian ini juga menyajikan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pendekatan pendidikan yang inklusif, pelibatan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan mengeksplorasi perspektif hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat membuka jalan bagi partisipasi politik perempuan. Kesimpulannya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan perubahan sosial, perempuan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini merangsang pertimbangan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga dapat memfasilitasi partisipasi politik perempuan dalam mendukung demokrasi dan kesetaraan gender.
Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah Paisal Ahmad Dalimunthe; Akbarizan Akbarizan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2368

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen legal, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan mencegah konflik sosial. Namun, fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi tantangan besar, dengan dampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Dari perspektif maslahah, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (?if? al-nasl) dan kehormatan (?if? al-‘ird). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan perspektif maslahah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan maq??id asy-syar?’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum, mendukung kebijakan pembangunan sosial, dan mencegah konflik hukum di masyarakat. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan yang sejalan dengan prinsip maslahah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi publik dan memperkuat kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.