Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

JAMAAH AHMADIYAH (Kesesatan yang Merusakan Kerukunan Umat Seagama) Akbarizan Akbarizan
TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama Vol 1, No 2 (2009): Juli - Desember
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/trs.v1i2.456

Abstract

Some people consider Ahmadiyya" is one of a group or school of the Muslim group, brcause Ahmadiyya differ only in matters of furu' Indeed Ahmadflya has nothing to do with Islam. Ahmadiyyah has deceived the human race and sell the name of Islam. After studying and reviewing his teachings, misleading and damaging Ahmadiyya community harmony religion (the Muslims) and outside the Ahmadiyya Muslim.
Pemikiran Filosofis Pendidikan Islam (Esensialisme) Akbarizan Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 1 No. 1 (2023): JAWI - MARET
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Essentialism represents one of the branches within the realm of educational philosophy. The emergence of this perspective can be traced back to a response against the absolutist and dogmatic tendencies of medieval symbolism. Subsequently, it formulates a structured and all-encompassing understanding of humanity and the universe, tailored to the contemporary demands. The essentialist viewpoint in education asserts that a foundational approach, contrasting with a wholly flexible stance, can serve as a foundation for cultivating a steadfast and unwavering outlook, one that is less prone to fluctuations and inconsistency. Consequently, education should be grounded in enduring values that promote stability, have stood the test of time, exhibit clarity, and are deliberately chosen.The essentialist philosophy of education aims to reintroduce a return to traditional culture. Advocates of this philosophy hold the belief that ancient cultures possess numerous virtues capable of benefiting the progression of humanity. Their emphasis is on reverting to cultural practices that have existed since the inception of human civilization, with a primary focus on the cultural advancements that transpired during the Renaissance period, spanning the 11th to 14th centuries AD. The Renaissance was marked by significant efforts to rekindle the realms of science, art, and classical culture, particularly those hailing from the eras of ancient Greece and Rome. In contrast, the Islamic philosophical perspective on education and the concept of essentialism exhibits distinctions. These differences arise from varying interpretations concerning the interrelation between God, human beings, and the natural environment. The philosophical underpinnings of Islamic education find their foundation within the core concepts of Islam, encompassing the Quran and Hadith, as well as insights from distinguished Islamic scholars and thinkers.
Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam Nurcahaya Nurcahaya; Akbarizan Akbarizan
JAWI : Journal of Ahkam Wa Iqtishad Vol. 1 No. 3 (2023): JAWI - SEPTEMBER
Publisher : MUI Kota Pekanbaru

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.8397647

Abstract

Penelitian ini membahas peran dan tantangan perempuan dalam konteks politik berdasarkan perspektif hukum Islam. Abstrak ini menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana ajaran Islam mengakui partisipasi politik perempuan serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam masyarakat yang kadang-kadang konservatif dan patriarkal. Melalui tinjauan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan interpretasi ulama, penelitian ini membuktikan bahwa Islam memberikan dasar kuat bagi partisipasi politik perempuan. Namun, kendala dalam bentuk tradisi kultural, interpretasi yang konservatif, dan norma sosial patriarkal menghambat partisipasi mereka.Penelitian ini juga menyajikan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pendekatan pendidikan yang inklusif, pelibatan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dengan mengeksplorasi perspektif hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana ajaran agama dapat membuka jalan bagi partisipasi politik perempuan. Kesimpulannya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan perubahan sosial, perempuan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam. Penelitian ini merangsang pertimbangan lebih lanjut mengenai bagaimana masyarakat dan lembaga-lembaga dapat memfasilitasi partisipasi politik perempuan dalam mendukung demokrasi dan kesetaraan gender.
Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah Paisal Ahmad Dalimunthe; Akbarizan Akbarizan
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 1 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i1.2368

Abstract

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Sebagai instrumen legal, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan mencegah konflik sosial. Namun, fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi tantangan besar, dengan dampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Dari perspektif maslahah, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (?if? al-nasl) dan kehormatan (?if? al-‘ird). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan perspektif maslahah. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menganalisis data dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan maq??id asy-syar?’ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif dalam memberikan perlindungan hukum, mendukung kebijakan pembangunan sosial, dan mencegah konflik hukum di masyarakat. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan yang sejalan dengan prinsip maslahah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak keluarga. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi publik dan memperkuat kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.  
Economic Resilience and Modern Livelihoods: A Multidisciplinary Study of Islamic Family Law and Sharia Economics Siti Sahnia Mammenasa Daeng Yusuf; Akbarizan Akbarizan; Nurcahaya Nurcahaya
JURNAL ISLAM NUSANTARA Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Lembaga Ta'lif wa An-Nasyr (LTN) PBNU

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33852/jurnalnu.v9i1.620

Abstract

This study aims to analyse the concept of economic resilience of Muslim families from an Islamic perspective by emphasising the integration of sharia maqashid principles and the collaborative role of husband and wife in facing modern economic challenges, especially in the era of digital transformation. The study also aims to identify relevant family economic strategies based on spiritual values and Islamic ethics to strengthen family well-being and stability. The research method is a qualitative, descriptive approach, based on an in-depth literature review of journals, books, and regulations related to family law and sharia economics. The results of the study show that the family's economic resilience depends not only on financial income but also on the strength of faith, effective communication, transparent financial management, and commitment to the principles of mashlahah, justice (adl), and balance (tawazun). Economic collaboration between husband and wife has proven to be a strategic factor in strengthening household stability. The implications of this research are theoretical and practical: enriching the literature on family resilience in a sharia perspective and providing recommendations for policy development, sharia financial education, and family development to create a family of sakinah, mawaddah, and rahmah.
Rekonstruksi Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam: Analisis Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Putusan Pengadilan Agama di Provinsi Riau Muhammad Amirul Hasbi; Akbarizan Akbarizan; Hendri Sayuti
QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol 10 No 1 (2026)
Publisher : FASYA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/qj.v10i1.12759

Abstract

Penelitian ini menganalisis pemikiran hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy dalam konteks pembaruan dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Fokus utama kajian diarahkan pada gagasan Hasbi mengenai perlunya pembentukan fikih yang berkepribadian Indonesia, yang tidak semata-mata bertumpu pada otoritas mazhab klasik, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis terhadap karya-karya Hasbi serta literatur pendukung yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasbi Ash-Shiddieqy menawarkan paradigma ijtihad yang lebih terbuka dan dinamis, dengan menekankan pentingnya kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber utama, disertai penggunaan rasionalitas dan pertimbangan kemaslahatan. Ia mengkritik sikap taklid yang berlebihan terhadap mazhab tertentu dan mendorong lahirnya fikih yang responsif terhadap perubahan zaman. Konsep fikih Indonesia yang digagasnya bertujuan untuk menghadirkan hukum Islam yang kontekstual, adaptif, dan relevan dengan sistem sosial serta kerangka kenegaraan Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Hasbi memiliki kontribusi signifikan dalam wacana pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam upaya menjembatani teks normatif dan realitas empiris masyarakat.