Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK UNTUK MENJADI PENGUSAHA SUKSES Sulistyowati, Endah; Kusmaeni, Emi; Setyawardani, Lydia
Jurnal Kreativitas dan Inovasi (Jurnal Kreanova) Vol 1 No 3 (2021): September
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.927 KB) | DOI: 10.24034/kreanova.v1i3.5111

Abstract

Tujuan pendampingan ini memberikan pemahaman, semangat dan memanfaatkan peluang untuk berwirausaha. Faktor pendorong peningkatan perekonomian Indonesia adalah kewirausahaan melalui usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan masyarakat dalam menyalurkan ide dan kreasi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Hal tersebut dikarenakan Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah memiliki lokasi yang dekat dengan lingkungan Pondok Pesantren Assalafi. Memanfaatkan peluang usaha untuk memenuhi kebutuhan pendidikan para santriawan santriwati mulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan memberikan solusi dalam bisnis yang dijalankan timbul permasalahan seperti kesulitan pembukuan usaha, cara menyusun laporan keuangan dianggap rumit dan kurang memperhatikan bisnis yang dijalankan dengan etika maka perlu metode yang digunakan untuk memberikan pelatihan adalah pengetahuan tentang etika bisnis, bimbingan pencatatan transaksi keuangan usaha dagang yang tertib teratur sampai penyusunan laporan keuangan sesuai penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).  
Analisis Tertib Administrasi Sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Pada Desa Candi Sidoarjo Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan
Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/jpmm.v6i1.213

Abstract

Pemerintahan Daerah merupakan wujud dari pelaksanaan otonomi daerah dimana secara konstitusional ini merupakan aktualisasi dari isi pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kemungkinan untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan secara tidak terpusat. Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokrasi saat ini. Seiring dengan bergulirnya demokrasi, di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pun sedikit banyak mengalami perubahan. Salah satunya adalah dibentuknya lembaga perwakilan desa dalam bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa tak lain adalah meliputi tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri. Sebagai parlemennya desa, Badan Permusyawaratan Desa menjadi sangat penting dan strategis, dimana menjadi wadah dalam menyampaikan aspirasi serta keinginan masyarakat, sekaligus juga menjadi badan pengawas terhadap semua bentuk kebijakan dari pemerintah desa. Salah satu bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa adalah pengawasan terhadap tertib administrasi dari anggotanya. Tertib administrasi ini merupakan salah satu unsur penilaian kinerja Badan Permusyawaratan Desa.
Perhitungan Persediaan Menggunakan Metode Fifo Dan Average Pada CV. Berkah Pohon Kurma Gresik Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Erry Himawan; Ratna Nuraheni
Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani Vol 6 No 1 (2026): Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)
Publisher : Sekolah Tinggi Ekonomi Bisnis Syariah Bina Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51805/jpmm.v6i1.231

Abstract

Penilaian persediaan adalah metode akuntansi yang digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui nilai persediaan yang tidak terjual pada saat mereka menyusun laporan keuangan. Persediaan merupakan aset bagi suatu perusahaan, dan untuk mencatatnya di neraca harus memiliki nilai finansial. Nilai ini dapat membantu menentukan rasio perputaran inventaris, yang selanjutnya akan membantu merencanakan keputusan pembelian. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, terdapat dua metode yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam menilai persediaan barang dan pemakaian persediaan untuk menghitung harga pokok penjualannya yaitu mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama yaitu metode FIFO (First In First Out) dan metode Rata-rata (Average). Masing-masing metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat memanfaatkan Undang-Undang Perpajakan tersebut untuk meminimalisasi jumlah pajak terutang. Cara efisiensi jumlah pajak terutang perusahaan dapat dilakukan dengan pemilihan metode yang tepat dari beberapa metode yang diijinkan Undang-Undang Perpajakan. Perusahaan melihat dampak pemilihan metode tersebut pada laba perusahaan, yang nantinya akan berpengaruh terhadap beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.
Tantangan Pemungutan PPN atas Transaksi E-Commerce dalam Sistem Perpajakan Digital Indonesia Terkini Iffah Qonitah; Ratna Nugraheni; Lydia Setyawardani; Agung Kristiawan; Emi Kusmaeni
Jurnal Manajemen dan Teknologi Vol. 3 No. 2 (2026): November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63447/jmt.v3i2.2112

Abstract

E-commerce transactions expand the digital consumption of goods and services, but they also complicate the collection of Value Added Tax (VAT). This study analyzes the challenges of VAT collection on e-commerce transactions through a normative juridical review of the VAT Law as amended by Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, Government Regulation No. 44 of 2022, Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022, and Director General of Taxes Regulation No. PER-12/PJ/2020, together with relevant scholarly literature. The analysis reveals three groups of problems. First, regulatory problems arise in determining the collecting party and in the treatment of the utilization of intangible taxable goods and/or taxable services from outside the customs area. Second, administrative problems appear in the limited identification, matching, and integration of cross-platform transaction data. Third, technical and compliance problems concern transactions outside formal platforms, the understanding of business actors, and data governance. Minister of Finance Regulation No. 60/PMK.03/2022 has provided a mechanism for appointing VAT collectors for trade through electronic systems (PMSE), yet its effectiveness still depends on certainty of guidelines, lawful data interoperability, and easily accessible compliance services. This study recommends strengthening responsive regulation, risk-based administrative integration, and the role of platforms as compliance facilitators while protecting personal data.