Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Prosiding Seminar Nasional Hasil-hasil Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Jurnal Dinamika Hukum
Soediro Soediro
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Mengkritisi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 17, No 2 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i2.2330

Abstract

Indonesia mempunyai falsafah hidup/ideologi Pancasila, yang sekaligus menjadi grundnorm atau kaedah dasar bagi sistem hukum Indonesia. Lazimnya sistem hukum dan sistem ekonomi berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu negara. Penjabaran kelima sila dalam Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan dituangkan dalam pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia (termasuk dalam bidang ekonomi) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Rumusan nasionalisme ekonomi Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang investasi, penanaman modal berikut aturan hukumnya harus tetap menyesuaikan perkembangan globalisasi, karena perekonomian dunia tidak dapat dilepaskan dari kompetisi antar bangsa yang semakin ketat. Oleh karenanya kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global. Kata kunci: Penanaman Modal, Efektivitas, Hukum, Demokrasi Ekonomi
Hubungan Hukum dan Globalisasi: Upaya Mengantisipasi Dampak Negatifnya Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 17, No 1 (2017)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v17i1.1998

Abstract

Globalisasi yang terjadi karena berbagai faktor turut mempengaruhi perkembangan dari suatu bangsa. Meskipun membawa dampak positif bagi negara-negara di dunia, tidak terkecuali negara Indonesia, namun di lain pihak juga membawa dampak negatif di berbagai bidang, salah satunya bidang hukum. Titik singgung antara hukum dan globalisasi sebagai suatu gejala sosial yang tak bisa dihindarkan meliputi berbagai aspek dan meluas ke seluruh wilayah dunia. Pada saat globalisasi sudah diterima oleh masyarakat, maka ia pun kemudian berubah menjadi hukum yang mengikat masyarakat tersebut. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir dampak negatif yang muncul dari proses globalisasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantaranya yaitu selektif terhadap pengaruh globalisasi di segala bidang termasuk ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya Kata kunci: Hukum, Globalisasi, Antisipasi, Dampak Negatif
Perbandingan Sistem Peradilan Pidana Amerika Serikat dengan Peradilan Pidana di Indonesia Soediro Soediro
Kosmik Hukum Vol 19, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.656 KB) | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v19i1.4083

Abstract

Sebagaimana tujuan awal pidana yaitu untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana, sistem peradilan pidana dibangun untuk menanggulangi masalah kejahatan agar tidak menggangu stabilitas masyarakat. Dengan melihat sistem hukum yang berlaku di negara lain merupakan upaya positif untuk memperbandingkannya dengan sistem hukum yang berlaku di  Indonesia. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan mendasar dari sistem peradilan pidana di Amerika Serikat dengan di Indonesia yang bersumber dari perbedaan sistem hukum common law dan civil law. Sedangkan pada segi teknis, terdapat perbedaan dari model hukum acara pidana yang berlaku di Amerika Serikat dengan di Indonesia. Selain itu, dari struktur hukum yang ada juga terdapat perbedaan yang signifikan antara Amerika Serikat dengan Indonesia. Kata kunci: Sistem Peradilan Pidana, Due Process Model, Crime Process Model
THE ROLE OF THE PRESS BOARD OF HOAX REPORTS TAKEN BY ANNOUNCER BASED ON PRESS LAW Rizky Andi Dwianto; Soediro Soediro; Astika Nurul Hidayah
UMPurwokerto Law Review Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7731

Abstract

In the era of digitalization and globalization like today, news or information can be obtained not only through print media but also through cyber media. However, what is unfortunate is the emergence of new media such as cyber media, not all are able to provide accurate, reliable and responsible information, instead, some of the cyber media, practice hoax reporting. The press council has the function to establish and oversee the implementation of the journalistic code of ethics, which is to give consideration and to seek resolution of public complaints on cases related to press reporting, including hoax reporting. In recent years, hoax news has emerged. This study discusses how the press council's role in hoax reporting is carried out by journalists based on Law Number 40 of 1999 concerning the Press and what are the obstacles experienced by the press council against hoax reporting carried out by journalists based on Law Number 40 Year 1999 About the Press. The method used in this study is the normative juridical method carried out through literature studies that examine mainly secondary data. The role of the press council on hoax reporting carried out by journalists based on Law Number 40 of 1999 Concerning the Press is oversight of the implementation of the Journalistic Code of Ethics.Keywords: Press Council, Journalists, Hoax News
LAW ENFORCEMENT OF BREACH OF USE OF SEMAN PANTAN KRANJI RIVER IN BANYUMAS REGENCY Eko Nur Setiawan; Soediro soediro; Astika Nurul Hidayah
UMPurwokerto Law Review Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v1i1.7732

Abstract

The rapid increase in population has led to an increase in demand for housing. The demand for housing is not proportional to the available land. Control of borderline violations is an effort in the context of law enforcement in accordance with existing laws and regulations. This study will discuss law enforcement efforts related to violations of the utilization of river borderlines and obstacles in controlling the use of Kranji river border violations in Purwokerto Timur District, Banyumas Regency, which is regulated in the Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 / PRT / M / 2015 concerning Determination of River Border and Lake Border Lines. The research method used in this study is a normative juridical approach that is carried out through literature studies that examine secondary data in the form of legislation and other legal documents, as well as research results, results of studies, and other references. Normative juridical methods can be supplemented by interviews. Supervision and imposition of sanctions that have not been maximally become one of the causes of violations against the river border. (In addition) As well as the lack of public awareness and low public awareness of the laws and regulations relating to the determination of the river border so that it affects violations of the river border.Keywords: Law Enforcement, Borderline, River
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANAK PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG Rahtami Susanti; Soediro Soediro
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 2 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2020
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.727 KB)

Abstract

Pertanggungjawaban pidana bagi anak berupa perampasan kemerdekaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA) sering mengakibatkan dampak negatif bagi perkembangan anak sehingga tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan menghasilkan kajian ilmiah tentang pertanggungjawaban pidana di luar LPA yang dapat diterapkan untuk anak yang terlibat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Penelitian ini termasuk dalam kategori legal research dengan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, Hakim PN Purbalingga memperhatikan rekomendasi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam memutuskan pertanggungjawaban pidana untuk anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Sesuai dengan semangat perlindungan anak maka terhadap anak yang terlibat kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang, pidana yang dijatuhkan berupa tindakan mengikuti pendidikan/pelatihan kerja pada pondok pesantren di Purbalingga.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL JARAK JAUH SELAMA PANDEMI COVID 19 DI PASAR WAGE PURWOKERTO Ratna Kartika Wati; Soediro Soediro
PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP Vol 3 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL LPPM UMP 2021
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.61 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesepakatan pemerintah dan sejumlah pihak terkait untuk tetap mengizinkan pasar tradisional tetap beroperasi di masa pandemi covid 19, oleh karena itu perlu diatur bagaimana para pedagang dan pembeli di pasar tersebut dapat bertransaksi dengan aman di tengah situasi yang tidak kondusif. pandemi covid 19. Penelitian ini untuk mendapatkan temuan terkait Penerapan Kebijakan Social Distancing Selama Masa Pandemi Covid 19 di Pasar Wage Purwokerto. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah para pedagang di Pasar Wage Purwokerto. Penentuan subjek ditentukan secara purposive berdasarkan karakteristik pedagang. Metode pengumpulan data menggunakan: (1) wawancara mendalam, (2) Focus Group Discussion/FGD, dilakukan untuk mengumpulkan informasi mengenai pengaturan social distancing selama masa pandemi COVID-19 di pasar Wage Purwokerto, kelebihan dan kekurangannya, serta sebagai opini dan masukan penting yang bermanfaat. dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan aturan social distancing selama masa pandemi COVID-19 di Pasar Wage Purwokerto. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Hubermans melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Penerapan kebijakan aturan social distancing selama masa pandemi COVID19 di Pasar Wage Purwokerto telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, pemerintah sebagai pengayom masyarakat dan juga peran pengelola pasar sebagai organisasi yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan aturan dan menjaga harmonisasi hubungan antara pedagang dan pesanan pembeli masih perlu dievaluasi kembali dengan melihat pada fakta di lapangan. Selain itu, pengelola pasar ke depan diharapkan dapat menjadi fasilitator dan mediator yang dapat membawa aspirasi penjual dan pembeli di pasar Wage Purwokerto untuk disampaikan kepada pengambil kebijakan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dicarikan solusi. Lalu mengenai physical distancing, pada dasarnya penjual dan pembeli tidak menunjukkan gestur penolakan.
The Role of Public Participation in Agricultural Land Conversion to Achieve National Food Security Soediro Soediro; Mahdi Muhammad; Kem Nori Alfath
Jurnal Dinamika Hukum Vol 24 No 3 (2024)
Publisher : Faculty of Law Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2024.24.3.15563

Abstract

National Food Security in Indonesia faces threats from agricultural land conversion, especially with a projected 324.05 million population by 2045 and only 5.2 million ha of paddy fields left. Policy and community involvement are essential to curb land conversion and sustain food production. While regulations exist, their implementation remains suboptimal due to community support for land conversion to housing. This study delves into public participation's role in agricultural land conversion for food security. It employs two approaches: a statutory approach to understand regulations and a case approach to study their practical application. Data sources encompass laws, regulations, literature, and documents on Indonesian agriculture and food security. Factors driving land conversion include economic challenges like low incentives and high production costs, societal perceptions deeming farming less prestigious, a rising population, increased land values near cities, and irrigation water shortages. To combat land conversion, the strategy advocates for active stakeholder involvement, emphasizing community participation in planning, execution, monitoring, and evaluation. This approach, backed by legal analysis, aims to effectively thwart land conversion and preserve agricultural lands.
Co-Authors Astika Nurul Hidayah Astika Nurul Hidayah Eko Nur Setiawan Kem Nori Alfath Mahdi Muhammad Rahtami Susanti Ratna Kartika Wati Rizky Andi Dwianto