Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.543
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum UMPurwokerto Law Review Collegium Studiosum Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Rahtami Susanti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 25 Documents
Search

 1   2   3 
Penyelesaian Kasus Pembakaran Lahan Tanpa Izin Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi Kasus di Kota Prabumulih Provinsi Sumatra Selatan) Angger Darmawan; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i1.11368

Abstract

AbstractEvents that occur every year in parts of Indonesia, precisely when the dry season arrives, are forest and land fires (karhutla). In general, forest fires occur due to two factors, namely natural factors and human factors. Forest fires caused by natural factors usually occur through natural processes due to friction between dry tree organs, lightning strikes, and volcanic lava eruptions, thus triggering sparks which then gusts of wind in the forest to help forest and land fires occur. Forest fires caused by human factors occur due to unintentional and intentional processes. Humans can inadvertently do actions that cause forest and land fires such as throwing cigarette butts carelessly around the forest, leaving the rest of the fire in the forest without turning it off first. Furthermore, it is human actions that intentionally burn forests with the intention of changing the function of land from forest plants to plantations for oil palm and other types of plants.Keywords: fire, land clearing, fire factor AbstrakPeristiwa yang terjadi setiap tahun di sebagian wilayah Indonesia, tepatnya ketika tiba musim kemarau adalah peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Secara umum kebakaran hutan terjadi karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusiaa. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor alam biasanya terjadi melalui proses alami karena gesekan antara bagian organ pohon yang sudah kering, sambaran petir, dann letusan lahar gunung berapi, sehingga memicu percikan api yang kemudian hembusann angin di hutan membantu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan yang disebabkan faktor manusia terjadi karena proses tidak sengaja dan disengaja. Manusiaa secara tidak sengaja dapat melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran hutann dan lahan seperti membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan, membiarkan sisa bakaran di hutan tanpa mematikannya terlebih dahulu. Selanjutnya adalalahh perbuatan manusia yang secara sengaja membakar hutan dengan maksud alih fungsi i lahan dari tanaman hutan menjadi tanaman perkebuanan kelapa sawit dan jenis tanaman lainnya. Kata kunci: kebakaran,pembukaan lahan,Faktor Kebakaran
Akibat Hukum Pemalsuan Dokumen Perkawinan Campuran di Indonesia (Studi Kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) Rizza Nafaani Hidayat; Rahtami Susanti; Ika Ariani Kartini
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i1.11633

Abstract

AbstractFalsification of letters / documents can be interpreted as an act that has the aim of completing, creating an object which is not original in nature or making an object lose its validity. Mixed Marriage is regulated in Article 57 of Law Number 16 of 2019 concerning amandments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. In order for the marriage to be registered, the conditions, such as a marriage document, must be fulfilled. If there is falsification of mixed marriage documents, the marriage can be canceled. The cancellation of mixed marriages has an impact on the legal status of the marriage and the parties involved. Cases of falsification of mixed marriage documents that have occurred in Indonesia that ever done by artist Jessica Iskandar who falsified her mixed marriage documents. The purpose of this study was to determine the legal consequences of falsifying mixed marriage documents in Indonesia (Case study of Jessica Iskandar and Ludwig Franz Willibald) and the legal protection of children who has been born. The research method used is juridical normative, namely through literature study that examines mainly secondary data in the form of statutory regulations, agreements or contracts, other legal documents, research results, assessment results, and other references. Keywords: Documents Falsification, Mixed Marriage AbstrakPemalsuan surat/dokumen dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Perkawinan Campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Agar perkawinan tersebut dapat dilakukan pencatatan maka syarat-syaratnya seperti dokumen perkawinan harus dipenuhi. Jika terdapat pemalsuan dokumen perkawinan campuran maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan campuran berdampak pada status hukum perkawinan tersebut dan pihak-pihak yang terkait. Kasus pemalsuan dokumen perkawinan campuran yang pernah terjadi di Indonesia adalah yang pernah dilakukan oleh artis Jessica Iskandar yang memalsukan dokumen perkawinan campurannya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui akibat hukum pemalsuan dokumen perkawinan campuran di Indonesia (Studi kasus Jessica Iskandar dan Ludwig Franz Willibald) dan perlindungan hukum terhadap anak yang dilahirkan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, perjanjian atau kontrak, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil pengkajian, serta referensi lainnya. Kata kunci: Pemalsuan Dokumen, Perkawinan Campuran
Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dana Haura Salsabila; Rahtami Susanti
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16398

Abstract

AbstractGender-Based Violence Online (KBGO) is a form of sexual violence that occurs due to technological advances. KBGO can occur in men or women because KBGO does not see gender. Victims of KBGO can cause psychological disorders, economic losses, and physical losses. Prior to Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence (UU TPKS), online sexual violence was regulated using Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE). This study aims to find out the philosophical basis of the Law on Sexual Violence and find out the differences in the regulation of Online Gender-Based Violence in Law Number 12 of 2022 (UU TPKS) and Law Number 11 of 2008 (UU ITE). This study uses a normative juridical method, where the data obtained uses literature studies or secondary data, namely by using books, journals, regulations and the results of previous research. The results of the study show: 1. The philosophical foundation of the TPKS Law is the second and fifth precepts of Pancasila. 2. Differences in KBGO arrangements in the perspective of the TPKS Law and the ITE Law are found in the granting of rights to victims which are regulated in the TPKS Law, while the ITE Law only regulates the sentencing of perpetrators. Therefore, the TPKS Law regulates sexual violence in more detail. It is expected that the state can provide restitution to victims of sexual violence, including direct KBGO, because restitution is already the right of victims of sexual violence.  Keywords: sexual violence, gender-based violence online, UU TPKS, UU ITE AbstrakKekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) merupakan bentuk dari sebuah kekerasan seksual yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi. KBGO bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan karena KBGO tidak melihat gender. Korban KBGO dapat menyebabkan gangguan psikologis, kerugian ekonomi, dan kerugian fisik. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Kekerasan Seksual secara online telah diatur menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui landasan filosofis dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan mengetahui perbedaan pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (UU ITE). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana data-data yang diperoleh menggunakan studi kepustakan atau data sekunder, yaitu dengan menggunakan buku-buku, jurnal, perundang-undangan dan hasil dari penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan: 1. Landasan filosofis UU TPKS adalah Sila kedua dan sila kelima Pancasila. 2. Perbedaan pengaturan KBGO dalam perspektif UU TPKS dan UU ITE terdapat dalam pemberian hak terhadap korban yang diatur dalam UU TPKS sedangkan UU ITE hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku saja. Oleh karena itu,  UU TPKS mengatur mengenai kekerasan seksual yang lebih rinci diharapkan negara dapat memberikan restituti terhadap korban kekerasn seksual termasuk KBGO secara langsung, karena restitusi sudah menjadi hak korban kekerasan seksual.  Kata kunci: kekerasan seksual, kekerasan berbasis gender online, UU TPKS, UU ITE
Tinjauan Yuridis Terhadap Anak Yang Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt) Tri Melia Rachmawati; Rahtami Susanti
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16432

Abstract

AbstractChildren are the next generation who will realize the ideals of the nation in the future. The good and bad future of the nation also depends on the good and bad condition of children today. In this regard, treating children in a good way is the obligation of the state and all elements of society, so that children can grow and develop properly. However, in the process, there are children who do bad things, such as in the case of sexual intercourse in decision Number 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt where the perpetrator is a 16-year-old boy who had sexual intercourse more than 2 times with his 13-year-old girlfriend. The parents of the 13-year-old girl reported to the police and then the case reached the court, so the judge sentenced the child perpetrator to 1 year and 3 months imprisonment and 3 months of vocational training. This research aims to find out the reasons why the judge used the principle of salus populi suprema lex esto to impose a lenient sentence on the perpetrator and to find out the juridical considerations of the judge in passing a verdict on the crime of sexual intercourse with a child. The method used in this research is normative juridical method, which is a method conducted through library research. The results of this study indicate that the defendant was sentenced to a lenient sentence by the judge because it was based on the principle of salus populi suprema lex esto with the intention of the best interests of the child so as to impose a lenient sentence on the perpetrator and the legal considerations by the judge in imposing the verdict have reflected a sense of public justice because the elements of the defendant have been fulfilled. Kata kunci : child, intercourse, salus populi suprema lex esto principle AbstrakAnak adalah generasi penerus yang akan mewujudkan cita-cita bangsa di masa datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban negara dan semua elemen masyarakat, agar anak-anak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Namun dalam prosesnya ada saja anak yang melakukan hal yang tidak baik seperti pada kasus persetubuhan dalam putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Pwt dimana pelakunya adalah anak laki-laki berusia 16 tahun yang berhubungan seksual sampai lebih dari 2 kali dengan pacarnya yang berusia 13 tahun. Orangtua dari anak perempuan berusia 13 tahun lapor ke polisi dan kemudian kasus tersebut sampai di pengadilan, sehingga hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan pada anak pelaku tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim menggunakan asas salus populi suprema lex esto sehingga menjatuhkan hukuman ringan terhadap pelaku dan mengetahui pertimbangan  yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu metode yang dilakukan melalui library research. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdakwa dijatuhi hukuman ringan oleh hakim karena berdasar atas asas salus populi suprema lex esto dengan maksud untuk kepentingan terbaik bagi anak sehingga menjatuhkan pidana ringan terhadap pelaku dan pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi. Kata kunci: anak, persetubuhan, asas salus populi suprema lex esto
Perlindungan Hukum Korban Binary Option (Studi Kasus Indra Kenz) Boby Agusty; Rahtami Susanti
UMPurwokerto Law Review Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/umplr.v4i2.16455

Abstract

AbstractBinary options are financial products in which the parties involved are placed on one of several options within a certain period of time. the legality of binary options as one of the futures trading commodities is still debated. there are two possibilities available, namely between portfolio assets will go up or down. this application can be called online gambling because the investor will profit when his guess is correct but suffer losses and his deposit is lost when he loses.  This research aims to find out how legal protection can be given to victims of Binary Option Affiliators and the method through the approach that will be used in this research is a normative juridical approach, on February 3, 8 Binomo victims sued an indra kenz to the police. These victims admitted that they currently suffered a loss of Rp. 2.4 billion. The victim's lawyer reported several articles, namely article 27 paragraph 2 regarding online gambling, article 28 paragraph 1 related to false news that harms consumers with electronic transactions and article 378 related to fraud and article 3, article 5, article 10 of the Crime of Money Laundering.Keywords: legal protection, binomo, Indra Kenz  Abstrak Binary Option yaitu produk finansial di mana para pihak yang terlibat ditempatkan pada satu dari beberapa pilihan dalam jangka waktu tertentu. legalitas Binary Option yang sebagai salah satu komoditi perdagangan berjangka masih diperdebatkan. ada dua  kemungkinan tersedia, yaitu antara aset portofolio bakal naik atau malah turun. aplikasi ini bisa disebut sebagai judi online di karenakan pihak investor yang akan untung ketika tebakannya benar namun mengalami kerugian serta depositnya hangus saat mengalami kekalahan.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum yang bisa diberikan untuk korban Affiliator Binary Option dan  Metode melalui pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, Pada Tanggal 3 Februari 8 orang korban Binomo menuntut seorang indra kenz ke pihak polisi. Para korban ini mengakui saat ini mengalami kerugian sejumlah Rp. 2,4 Milyar. Pengacara Korban Melaporkan dengan beberapa pasal yaitu pasal 27 ayat 2 tentang terkait perjudian online, pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong yang merugikan konsumen dengan transaksi elektronik dan pasal 378 berkaitan penipuan serta pasal 3, pasal 5, pasal 10 Tindak Pidana Pencucian uang. Kata Kunci: perlindungan hukum, binomo, Indra Kenz
Co-Authors Angger Darmawan BAYU SETIAWAN Boby Agusty Dana Haura Salsabila Eva Wardatul Maksufah Firdaus Pria Pradana Gagah Putra Perdana Indriati Amarini Juanita Kartini, Ika Ariani Mutia Nursanti Pipit Saraswati Rizza Nafaani Hidayat Tri Melia Rachmawati Vitrona Adhe Waditra Yulia Yulia