Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

The PERAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT : PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG KONSISTEN DAN TERENCANA Ester Nathania Davita Sitanggang; Agustin Widjiastuti; Dave Tedjokusumo; Jessica
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 8 (2024): Tema Hukum Pemerintahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i8.533

Abstract

The system of government in Indonesia has continuously evolved over time, with ongoing efforts aimed at creating a government capable of ensuring the welfare of the Indonesian people. Efforts to achieve a state of welfare include implementing the concept of Good Governance. The principles of Good Governance are fundamental elements in establishing a clean and effective government, free from corruption, with transparent financial flows, and without collusion or nepotism. This research aims to evaluate the effectiveness of applying Good Governance principles and their impact on the welfare of the Indonesian people. The study employs a qualitative research method with a literature review or document analysis approach. This methodology focuses primarily on qualitative analysis of secondary sources, including academic journals, books, and government reports. The literature analysis reveals a consensus on the importance of principles such as transparency, accountability, and participation in enhancing public welfare. Therefore, cooperation between the government and the public is needed to achieve the welfare of the people through Good Governance. The government's role as an agent of change is crucial in implementing the desired reforms. Keywords: People welfare, Goverment’s role,Good governance
Analisis Juridis UU Nomor 7 Tahun 2017 Periode Pemilu Tahun 2024 Terkait Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang Melanggar Ketentuan di Sulawesi Utara Douglas Lucky Hanny Mandagi; F.X. Wartoyo; Agustin Widjiastuti
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 5 No 11 (2024): Tema Hukum Lingkungan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v5i11.880

Abstract

The installation of Campaign Props (APK) is part of the democratic process regulated in Article 298 of Law Number 7 Year 2017 on General Elections. However, the practice of installing APKs often has a negative impact on the environment, such as visual pollution and plastic waste. This research analyses the implementation of APK installation rules in the 2024 General Election in North Sulawesi with a normative legal approach. The results show that there are still many violations, such as installation in public facilities and the use of environmentally unfriendly materials. Stricter supervision, strict law enforcement, and socialisation are needed to increase awareness of sustainable APK installation rules.
Potensi Pajak dalam Ekonomo Digital dan Rekomendasi Kebijakannya Nafis Dwi Kartiko; Agustin Widjiastuti
Jurnal Indonesia Sosial Teknologi Vol. 3 No. 01 (2022): Jurnal Indonesia Sosial Teknologi
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5576.481 KB) | DOI: 10.59141/jist.v3i01.326

Abstract

Ekonomi digital digolongkan dalam sektor yang sulit dipajaki. Indonesia sendiri telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai respons atas pemajakan ekonomi digital, tetapi menurut peneliti peraturan tersebut belum cukup untuk memperluas basis pemajakan atas ekonomi digital. Dalam penelitian ini hal yang menjadi tujuan peneliti adalah mengetahui cakupan dalam ekonomi digital untuk keperluan basis pemajakan, melakukan komparasi perlakuan perpajakan atas ekonomi digital, serta memberikan alternatif kebijakan perpajakan yang dapat ditempuh dalam merespons ekonomi digital. Berdasarkan hasil penelitian, ruang lingkup ekonomi digital yang paling tepat untuk dijadikan acuan adalah model menurut OECD, Barefoot et al., dan digitalised economy menurut Bukht & Heeks. Hasil komparasi dengan negara lain menenunjukkan sebagian negara membuat aturan khusus terkait pajak ekonomi digital dengan memberlakukan Digital Service Tax (DST). Alternatif kebijakan yang dapat diterapkan Indonesia untuk ekonomi digital antara lain: memperkuat sinergi antar otoritas terkait, melakukan pendalaman terhadap entitas yang diduga melakukan transaksi mencurigakan, mengenakan pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap ekonomi digital, dan memperluas dan mempertegas aturan pajak yang sudah ada untuk aspek ekonomi digital, daripada memberlakukan jenis pajak baru.