Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

RELASI EKONOMI MEDIA DAN KEPENTINGAN POLITIK PEMILIK MEDIA DI INDONESIA Dian Nugraha; Sisca Naftali; Verawati, Verawati; Muhammad Naufal Hakim; Suryani Musi
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 3 (2024): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v4i3.4368

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami relasi ekonomi media dan kepentingan politik pemilik media di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relasi ekonomi media dan kepentingan politik pemilik media di Indonesia sangat erat. Pemilik media menggunakan media massa untuk mempromosikan kepentingan politik mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung.
A STUDY OF THE CHARACTERISTICS OF THE TAFSIR FI< Z{ILA Wildah Nurul Islami; Masruhan; Muhammad Naufal Hakim
Qolamuna : Jurnal Studi Islam Vol. 10 No. 01 (2024): Juli 2024
Publisher : STIS MIFTAHUL ULUM LUMAJANG PRESS (STISMU PRESS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55120/qolamuna.v10i01.1816

Abstract

Tafsir fi Dzilal al-Qur’an karya Sayyid Qutb merepresentasikan kondisi sosial dan politik di Mesir yang bergejolak. Dengan berbekal pada keilmuan yang dimilikinya, Qutb telah menghasilkan karya tafsir yang memiliki karakteristik berbeda dengan sebelumnya. Seringkali kritik dari pakar ulama tafsir ditujukan padanya atas paradigma berpikir yang dianggap ekstrim termasuk dalam penafsiran ayat Al-Qur’an. Dalam tulisan ini, penulis akan fokus menganalisis karakteristik tafsir fi Dzilal al-Qur’an dan signifikasinya terhadap nilai-nilai maqasid al-qur’an. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan library research. Untuk mendapatkan data-data hasil penelitian, maka digunakan dokumentasi sebagi metode pengumpulan data dan content analysissebagai metode analisis data. Hasil penelitian ini mencakup dua hal. Pertama, karakteristik dalam tafsir ini bisa dilihat dari paradigma tafsir Qutb sebagai basis penafsirannya, yaitu adanya transformasi pandangan terhadap Al-Qur’an; dari tujuan sastrawi ke purifikasi dan gagasan hermeneutis berbasis paradigma teokratik. Kedua, terdapat signifikansi penafsiran ayat terhadap nilai-nilai maqasid al-qur’an yaitu nilai keadilan, tanggung jawab dalam ketauhidan, kemanusiaan (kejujuran, kesabaran, kesopanan tingkah laku, jalinan kasih sayang, rendah hati atau tidak sombong, persatuan dan kesatuan), persamaan kedudukan manusia dan pendidikan akhlak. Keywords : tafsir fi Dzilal al-Qur’an, Sayyid Qutb,signifikansi,maqasid al-qur’an  
Konflik Lahan dan HAM : Telaah Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Hak Masyarakat Adat di Indonesia dari Praktik Land Grabbing dan Green Grabbing Sonia Yolanda; Muhammad Naufal Hakim; Zahvirah Ayudiah Pratiwi; Syamsu Adriyan Sahidin; Muhammad Fadhlurrahman; Muhammad Naufal Farras Gumay
Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana Vol. 1 No. 4 (2024): Desember : Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/referendum.v1i4.362

Abstract

This research is aimed at examining how to protect the rights of indigenous peoples from several practices through a review of legislation. Regulations on customary law communities have long been regulated in Indonesian law, including the constitution. However, overlapping regulations due to conflicts of interest between the government and investors hinder the protection of their rights. Governments are often involved in land and natural resource grabbing, known as land grabbing and green grabbing. This practice triggers complex conflicts that are detrimental and ignore the rights of indigenous peoples. The conflict is rooted in the government's negligence in drafting harmonized rules that should really protect customary law communities.