Nur Aini Setiawati
Department Of History, Faculty Of Cultural Sciences, Universitas Gadjah Mada

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Paramita: Historical Studies Journal

Land Regulations in the Yogyakarta Sultanate Rijksblad In the Second Decade of the 20 Century Setiawati, Nur Aini
Paramita: Historical Studies Journal Vol 31, No 1 (2021): Maritime and Socio-Economic History of Indonesia
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v31i1.27500

Abstract

Abstract: Land regulations are made to organize life together in the community hoping that there are regulations that can provide legal certainty and resolve agrarian conflicts. However, in feudal times, the theory of royal property (vorstendomein) and royal property rights (vorsteneigendoormsrecht) said that all royal lands belonged to the king. Since the signing of the Giyanti treaty in 1755, the Sultan has made rules to regulate life in the communities enshrined in Rijksblad. Therefore, it is necessary to study land regulations during feudal times as part of the history of legal changes and developments in Yogyakarta society. Using the historical research method and the law approach through the Rijksblad, this research shows that even though the land regulations in the feudal era said that the king was the absolute owner of the land, the Sultan had made the rules.Abstrak: Pengaturan pertanahan dibuat untuk menata kehidupan bersama dalam masyarakat dengan harapan ada regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan konflik agraria. Namun, pada zaman feodal teori kepemilikan kerajaan (vorstendomein) dan hak milik kerajaan (vorsteneigendoormsrecht) mengatakan bahwa semua tanah kerajaan adalah milik raja. Sejak penandatanganan perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Sultan telah membuat aturan untuk mengatur kehidupan masyarakat yang diabadikan di Rijksblad. Oleh karena itu, perlu dikaji regulasi pertanahan pada masa feodal sebagai bagian dari sejarah perubahan dan perkembangan hukum di masyarakat Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah dan pendekatan hukum melalui Rijksblad, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan pertanahan pada zaman feodal menyatakan bahwa raja adalah pemilik mutlak atas tanah, namun yang dibuat oleh Sultan adalah peraturannya. 
Cornelis van Proosdij and Loekmono Hadi: History of Leaders of Kudus Hospital Supratno, Edy; Setiawati, Nur Aini
Paramita: Historical Studies Journal Vol 33, No 1 (2023): Social and Religious Aspect in History
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v33i1.36538

Abstract

This article discusses two doctors who were directors at Kudus Hospital, Cornelis van Proosdij, and Loekmono Hadi. Both are government doctors, but both come from different colleges. Van Proosdij is a doctor who graduated from a European university. In contrast, Loekmono graduated from the School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) in the Dutch East Indies, which is considered a different degree. Both also have other characteristics; Van Proosdij is attached to his colonialism, while Loekmono is classified as a nationalist. By using the historical method, this research uses a lot of archival sources and newspaper news published at that time. Specifically related to Loekmono, his research is also equipped with interviews with his children, so the data is more extensive, and the review is longer. The results of this study indicate that these two figures, although their characteristics are different, are still loved by the community. Another similarity is that both of them are victims of the political situation.Keywords: Hospital, Kudus Regency, Proosdij, Loekmono Hadi, Colonialists, Nationalists. Artikel ini membahas tentang dua orang dokter yang menjabat sebagai direktur di RS Kudus, Cornelis van Proosdij dan Loekmono Hadi. Keduanya adalah dokter pemerintah, tetapi keduanya berasal dari perguruan tinggi yang berbeda. Van Proosdij adalah seorang dokter lulusan universitas Eropa. Sebaliknya, Loekmono lulus dari School tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) di Hindia Belanda, yang dianggap berbeda gelar. Keduanya juga memiliki karakteristik lain; Van Proosdij lekat dengan kolonialismenya, sedangkan Loekmono tergolong nasionalis. Dengan menggunakan metode sejarah, penelitian ini banyak menggunakan sumber arsip dan berita surat kabar yang terbit pada masa itu. Khusus terkait Loekmono, penelitiannya juga dilengkapi dengan wawancara dengan anak-anaknya, sehingga datanya lebih luas, dan penelaahannya lebih panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua tokoh ini walaupun memiliki sifat yang berbeda, tetap digandrungi oleh masyarakat. Kesamaan lainnya adalah keduanya sama-sama menjadi korban situasi politik.Kata Kunci: Rumah Sakit Kabupaten Kudus, Proosdij, Loekmono Hadi, Penjajah, Nasionalis.
Fighting Flu in Asia: Comparative Study of Response Policies in Yogyakarta, Indonesia and Daegu, South Korea Setiawati, Nur Aini; Wasino, Wasino; Pratama, Safrial Fachry; Horton, William Bradley; Sina, Fortuna Devi Putri
Paramita: Historical Studies Journal Vol 34, No 1 (2024): The Election and Political History
Publisher : History Department, Semarang State University and Historian Society of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/paramita.v34i1.43832

Abstract

The history of influenza outbreaks extends back to the colonial era. Notably, the 1918 pandemic, often referred to as the Spanish flu, is estimated to have claimed the lives of approximately 100 million people worldwide. In historical development, influenza outbreaks reappeared from 1957 to 2022 in Yogyakarta, Indonesia, Daegu, South Korea, and even the world. This study uses historical research methods to examine policies for handling influenza so people can take preventive measures to prevent it. The Korean and Indonesian sources used include the collections of Gouvernement Besluit, Staatsblad, Bijblad, Rijksblad, and contemporary newspapers and the Korean Archives will be accessed through the Korean government’s official website, namely, Guksaphyeonchanwiwonhwe (National Institute of Korea) as well as the Royal Notes archive: Collection of Joseon Wangjo Sillok, accompanied by primary sources through FGDs and interviews. This paper proves there has been a delay in the response from the Indonesian government to deal with influenza, in contrast to the South Korean government, which is quicker and more responsive in suppressing the bad implications of influenza.Sejarah wabah influenza dimulai pada era kolonial. Khususnya, pandemi tahun 1918, yang sering disebut sebagai flu Spanyol, diperkirakan telah merenggut nyawa sekitar 100 juta orang di seluruh dunia. Dalam perkembanganya, wabah influenza muncul kembali pada tahun 1957 hingga 2022 di Yogyakarta, Indonesia, Daegu, Korea Selatan, bahkan dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah untuk mengkaji kebijakan penanganan influenza sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan preventif untuk mencegahnya. Sumber Korea dan Indonesia yang digunakan antara lain koleksi Gouvernement Besluit, Staatsblad, Bijblad, Rijksblad, dan surat kabar kontemporer serta Arsip Korea akan diakses melalui situs resmi pemerintah Korea yaitu Guksaphyeonchanwiwonhwe (National Institute of Korea) serta Royal Arsip: Kumpulan Catatan Joseon Wangjo Sillok disertai narasumber primer melalui FGD dan wawancara. Tulisan ini membuktikan adanya keterlambatan respon pemerintah Indonesia dalam menangani influenza, berbeda dengan pemerintah Korea Selatan yang lebih cepat dan tanggap dalam menekan dampak buruk influenza.