Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Equilibrium: Jurnal Pendidikan JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Journal of Maritime Empowerment jurnal administrasi politik dan sosial Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Demokrasi: Jurnal Ilmu Pemerintahan Social Issues Quarterly
Ardi Putra
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : Social Issues Quarterly

 1 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG USAHA PERIKANAN DI KABUPATEN KARIMUN (STUDI TETANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN DI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERIKANAN KUNDUR, KABUPATEN KARIMUN): (Studi Tetang Perizinan Usaha Perikanan di Unit Pelaksanaan Teknis Perikanan Kundur, Kabupaten Karimun) Asrul muhayat; Ica Trifiwidyana; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 2 (2023): Social Issues Quarterly (January)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.705 KB)

Abstract

ABSTRACT Fishery is one of the marine natural resources owned by Indonesia, the utilization of fishery resources is carried out by means of fishery business. The implementation of fisheries business must pay attention to its sustainability so that it is not carried out excessively and has a good impact on the surrounding environment. Karimun Regency is an area that has abundant fishery resources. concerning fishery business has been regulated in the Karimun Regency Regional Regulation Number 10 of 2009 concerning Fishery Business. One of them is licensing. In this study, to find out about the implementation of regional regulations regarding fishery business licensing and the Government and regional fisheries business actors work together in finding solutions to the obstacles that occur in the fisheries business licensing process. By using descriptive-analytical method associated with the theory and practice of implementing positive law. In the implementation of licensing there are obstacles such as profile data, and inappropriate data matching by business actors. The conclusion in this study is that in implementing policies, obstacles and efforts to overcome government problems applying submissions for fishery business permits can be accessed online in the form of the ARAH-KAN application. Keywords: licensing; fishery business; karimun district
Peranan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang Terhadap Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran di Tanjungpinang. Redho Karunia As’at; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 2 (2023): Social Issues Quarterly (January)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (502.105 KB)

Abstract

Permasalahan yang penulis teliti adalah bagaimana penanganan, peran pengawasan, dan tanggung jawab yang dimiliki syahbandar dalam implementasi fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran. Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Peneliti menyimpulkan Syahbandar merupakan pejabat tertinggi di wilayah pelabuhan, mempunyai wewenang mengatur kegiatan pelayaran. Syahbandar memiliki tanggung jawab dalam keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, memastikan kapal yang layak untuk berlayar dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan kapal yang disebabkan oleh tidak laiklaut kapal. Syahbandar perlu meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan nautis, serta disiplin kerja. Seorang syahbandar dituntut untuk bekerja secara professional baik ketika melakukan pengawasan, penerbitan dokumen pelayaran, dan koordinasi. Keselamatan dan keamanan pelayaran sudah menjadi tugas utama dan tanggung jawab syahbandar.
Strategi Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Batam Dalam Penanganan Illegal Fishing Di Kabupaten Natuna Titus Prastyo; Nazaki Nazaki; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal fishing is a crime of unauthorized fishing that violates marine regulations and violates a country's borders. Illegal fishing cases that occur in Natuna have a negative impact on reduced catches and are very detrimental to the Natuna community in particular. This study aims to determine the strategy of the Batam Marine Resources and Fisheries Monitoring Base in handling illegal fishing in Natuna Regency. This research uses descriptive qualitative research methods, with data collection techniques using analysis, observation and documentation. The results of this research can be seen in the policy direction that policies related to illegal fishing currently prioritize administrative fines, but criminal sanctions can also occur if the violation is fatal. In addition, the strategy of each agency is to strengthen cooperation with each agency authorized to deal with illegal fishing, so that it becomes more effective in handling it. Then related to facilities, currently only rely on surveillance vessels either from the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries itself or from other surveillance vessels and the use of detection devices or radar.
FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT BERKEMBANGNYA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MAPUR MANDIRI DESA MAPUR KECAMATAN BINTAN PESISIR Nursi Utari; Novi Winarti; Ardi Putra
Social Issues Quarterly Vol 1 No 4 (2023): Social Issues Quarterly (July)
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sampai saat ini terdapat kendala dalam pengembangan BUMDes Mapur Mandiri yaitu adanya unit usaha BUMDes Mapur Mandiri yang sudah tidak berjalan lagi dan perkembangan BUMDes Mapur Mandiri masih dikategorikan perintis belum berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mapur Mandiri Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 (tujuh) orang serta menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori Sutoro Eko (2014) yaitu faktor-faktor yang menghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes. Hasil dari penelitian ini adalah pada indikator Kepemimpinan, Manajerial dan Tata Kelola (KMT) ketua BUMDes masih belum dapat menjalankan tugasnya dengan efektif, masih belum ada hasil dari apa yang dijalankannya sehingga unit-unit usaha yang ada dikelola belum maksimal. Pada indikator kerjasama BUMDes Mapur Mandiri menjalin kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang mendukung perkembangan BUMDes. Pada indikator Skala dan Jangkauan Usaha BUMDes Mapur Mandiri sudah tidak memiliki jangkauan usaha sampai keluar Desa Mapur. Pada indikator Emansipasi Lokal BUMDes Mapur Mandiri mendapatkan dukungan yang penuh dari masyarakat desa setempat, karena BUMDes Mapur Mandiri dibentuk tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Selanjutnya indikator Tradisi Berdesa sudah memudarnya tradisi berdesa didalam BUMDes Mapur Mandiri dikarenakan kurangnya solidaritas, kerjasama dan gotong royong antar masyarakat desa dalam mengembangkan BUMDes. Masyarakat tidak pernah terlibat apapun tentang BUMDes dan masyarakat Desa Mapur juga tidak ada lagi yang menggunakan usaha dari BUMDes Mapur Mandiri ,inilah yang membuat BUMDes Mapur Mandiri sulit untuk berkembang.
Co-Authors Aspariyana Aspariyana Asrul muhayat Derlina Siregar Dewi Ayu Saputri Dhani Akbar Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah Handoko, Tito Ica Trifiwidyana Isri " Julian Lufti Ivanasandi Laxy Dwi Asmara Mahadiansar Mahadiansar Nanik Rachmawati Nazaki Nazaki Novi Winarti Nursi Utari Redho Karunia As’at Riza Safriya Hastika Rizky Octa Putri Charin Ryan Anggria Pratama Titus Prastyo Titus Prastyo Vivin Titin Rahmayanti