Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH KEPULAUAN (Studi di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau) Prastya, Imam Yudhi; Dwi Putri, Nur Aslamaturrahmah
Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol 5 No 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI DAERAH KEPULAUAN (Studi diKota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau) 1Imam Yudhi Prastya,(yudhiimam@umrah.ac.id)2Nur.A.Dwi Putri(nuraslamdp@umrah.ac.id)   (Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISIP UMRAH) Abstract: Water is a basic need of human life as an individual as well as a society. Riau Islands Province is an administrative area that is divided into several islands one of them is the Tanjungpinang city which is the provincial capital and also the city that has the most narrow land area compared to other regions. With these geographical conditions where the population continues to grow, it is necessary to manage the water resources well. This study uses a qualitative approach, this research wants to explain, describe and analyze the problem systematively with conceptual approach. In obtaining data with interviews with informants with cross-sectoral so obtained an objective picture of the object of study studied. The results of the research indicate that the management of water resources in Tanjungpinang is not optimal yet. This can be seen from the destruction of protected forests due to the existence of oil palm plantations, forest encroachment which is then converted into plantations and settlements. The consequence is the decrease of water debit in the reservoir, where the reservoir is the only source of raw water as a source of water supply for the citizen. In addition, the unity of forest management has been the cause of the high level of forest destruction. On the other hand, the high level of water loss has also caused it to be distributed to the people of Tanjungpinang, where currently only 39% can enjoy clean water services from the PDAM (Municipal Waterworks).

Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia dwi putri, nur aslamaturrahmah
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.297 KB)

Bureaucracy is an the important element to created a Good Governance. A Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be facedsome Challenge that come from in the country and from abroad. However, the condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public problem.

Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 dwi putri, nur aslamaturrahmah; Dwinata, Alona
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.067 KB)

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.

E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Dwi putri, Nur aslamaturrahmah; Darmawan, Eki
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.

PEMANFAATAN DANA DESA DAN KONTRIBUSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DAERAH KEPULAUAN (STUDI DI KABUPATEN BINTAN) Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Bismar Arianto; Askarmin Askarmin
Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 9 No 2 (2019): JIWBP
Publisher : Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Filosofi dasar dari dana desa adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 Provinsi Kepuluan Riau sudah mendapatkan dana desa sebesar Rp. 706.512.687.000. desa-desa di Kabupaten Bintan hingga tahun 2018 sudah mengelola dana desa sebesar Rp.66.584.751.000. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa untuk tahun 2016 sebesar 69,86% di bidang pembangunan, 26,36% di bidang pemberdayaan, sedangkan untuk tahun 2017 pemanfaatan dana desa sebesar 52,75% di bidang pembangunan, 46,03% dibidang pemberdayaan. Secara signifikan kontribusi yang dirasakan masyarakat dari dana desa yang signifikan pada penambahan sarana fisik dasar di desa seperti jalan desa, drainase, pembanguna PAUD, Posyandu dan lain-lain.Kontribusi dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat belum signifikan dirasakan, sebagian besar dana desa pada bidang ini dialokasikan untuk kegiatan pendirian dan penyertaan modal di BUMDes. Pada tahun tahun 2016 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.910 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan. Pada tahun tahun tahun 2017 dari dana desa di Kabupaten Bintan berpotensi menyerap 1.702 orang tenaga kerja, dengan jangka waktu kerja selama dua bulan.

SOSIALISASI KAMPANYE POLITIK MELALUI MEDIA DI KOTA TANJUNGPINANG Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Yudhanto Satyagraha Adiputra
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2018): Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Indonesia has experienced a fairly rapid development in terms of democracy. Changes in the way in democracy affect the implementation of democracy itself. Conventional democracy that is usually used slowly changes but not as a whole becomes digital democracy. The dimensions of a digital democracy are the dimensions of the campaign which is one of the sequences that must be passed by the candidate pair during the democratic party, namely the election. Political campaigns that used to spend huge amounts of money because they were carried out conventionally turned to political campaigns with quite cheap costs, namely by using social media. But in its implementation the interactions that occurred during the campaign on social media took place very intensely but many were charged with violations, namely hoaxes, hate speech and containing elements of sara. This is due to the lack of public knowledge of the mechanisms and rules for campaigning on social media. So it is very necessary to hold community service activities in the form of socialization in order to increase public knowledge so as not to be ensnared by law in the current political years. With the hope that the community will be wiser in interacting on social media and conducive conditions in a regional head election or presidential election can be achieved. Keywords :socialization, politic campaign, social media

Dinamika Reformasi Birokrasi Indonesia nur aslamaturrahmah dwi putri
Kemudi Vol 1 No 1 (2016): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (773.297 KB)

Bureaucracy is an the important element to created a Good Governance. A Good or bad country is depend on the bureaucracy. To create a good governance is not an easy thing, in the future the bureaucracy will be facedsome Challenge that come from in the country and from abroad. However, the condition of Indonesian bureaucracy previously is still far from expectations, like the services still bad, and the corruption still grow up. Therefore, we needed an effort to changes the condition that we call bureaucratic reform, but until now the bureaucratic reform running slowly, the dynamics of Bureaucracy reform keep walking from one step to the step and of course will be appeared some problem inside. Because to change indonesia bureaucracy which is still used the patrimonial bureaucracy is not the easy thing, bureaucrcy reform must be running with involves all aspects which influence the bureaucracy reform such as economic,political and sosial culture and the stakeholders must be related bureaucracy reform to completed all the public problem.

Analisis Partisipasi Politik Masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota Dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 nur aslamaturrahmah dwi putri; Alona Dwinata
Kemudi Vol 1 No 2 (2017): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (723.067 KB)

Partisipasi politik adalah merupakan salah satu wujud dari sebuah proses demokrasi. Hal ini dapat kita lihat di dalam pelaksanaan pemilihan umum seperti pemilihan umum kepala daerah. Sukses tidaknya pelaksanaan dari sebuah demokrasi dapat diukur dari tinggi rendahnya partisipasi politik dari masyarakat. Namun belakangan ini partisipasi dari masyarakat cenderung turun dapat dilihat dari angka golput yang tinggi seperti yang terjadi pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tanjungpinang di Tahun 2012. Tepatnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota yang angka golputnya tertinggi se Kota Tanjungpinang yaitu mencapai 51,4%. Ternyata hal yang terjadi pada pemilu walikota tahun 2012 lalu juga terjadi pada pemilu gubernur kepulauan riau tahun 2015 lalu yaitu 38,3%. Perubahan sistem pemilihan yang tadinya dilaksanakan serentak dan sekarang serentak ternyata tidak mempengaruhi tingganya angka golput. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas factor-faktor apa yang mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat khususnya masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota.

E-Readiness Provinsi Kepulauan Riau dalam Penerapan E-Government (Studi Terhadap Kepri Smart Province) Nur aslamaturrahmah Dwi putri; Eki Darmawan
Kemudi Vol 3 No 1 (2018): KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (541.932 KB)

Smart Province merupakan bagian dari usaha mencapai Indonesia Cerdas (Smart Indonesia) yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 (Mencerdaskan kehidupan Bangsa) Smart Province dapat dicapai jika seluruh komponen yang ada di dalamnya, mulai dari level Provinsi, Kota / Kabupaten sampai ke area terkecil Desa mampu berkolaborasi dan bergerak bersama. Semua pihak Mengetahui peran dan fungsi bagaimana membangun kebersamaan dan menciptakan dan berbagi manfaat untuk masing-masing pihak yang berkolaborasi. Melihat fenomena ini perlu dilakukan pengukuran kesiapan dan upaya dari semua stakeholder sudah sejauh mana usaha dalam mencapai keberhasilan dari E-Government tersebut. Pengukuran e-readiness merupakan salah satu hal penting yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan smart government. Kepri Smart Province yang merupakan pengejawantahan dari wujud pelaksanaan e-government di provinsi kepulauan riau masih belum siap (ready) baik dari factor teknologi, institusional maupun factor manusia.

DESA TANGGUH COVID-19: MELAKUKAN PROTEKSI SOSIAL DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DESA PENGUJAN KABUPATEN BINTAN Novi Winarti; Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri; Ryan Anggria Pratama; Ardi Putra; Dewi Ayu Saputri
Dharma Pengabdian Perguruan Tinggi (DEPATI) Vol 2 No 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Teknik, Universitas Bangka Belitung

The existence of Corona Virus Diseases (Covid-19) has paralyzed various sectors of life, including the economic life of the community. Pengujan Village is one of the affected areas. During the covid-19 pandemic, the strength that comes from the community itself in the form of social capital is indispensable, but so far social capital in the form of community participation has been neglected. Social capital in the form of community participation is strengthened in order to realize social protection. Therefore, community service activities are carried out to the Pengujan Village community in carrying out social protection based on community participation. Community service activities are carried out through several stages, namely interviews and socialization. After the community service activities are carried out, the Pengujan Village community has the ability to improve the understanding and perspective of the Pengujan village community in exploring and utilizing existing social capital. The social capital explored is solidarity, network building and community participation. In the end, with good social capital, social protection slowly begins to take shape. Well-formed social protection then makes the Pengujan village a formidable village in the face of covid-19

Title

Found 10 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 10 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 10 Documents
Search