Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.096
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman Smart: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Academia Open
Hamzah, Saiful Ibnu
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Religion Arts Humanities Astronomy Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tuban Dalam Menanggulangi Kekerasan Pada Anak Ibnu Hamzah, Saiful; Putri Nurhayati, Ika
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 11 No. 1 (2022)
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian tentang peran Dinsos P3A Tuban (sebagai salah satu lembaga pemerintah yang berkepentingan langsung terhadap fenomena ini) dalam menanggulangi kekerasan terhadap anak dalam rentang waktu tahun 2017-2021 dan Analisis peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan terhadap anak rentang waktu 2017-2021 (Perspektif Hukum Positif UU. 35 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No.3 Tahun 2018). Jenis penelitian Kualitatif, berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian dekskriptif. Jenis dan sumber data primer didapat melalui staff Dinsos P3A Tuban, data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen resmi, buku, hasil penelitian. Teknik pengumpulan data metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data secara dekskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: peran Dinsos P3A Tuban dalam menanggulangi kasus kekerasan anak berupa: peran pendampingan, peran hukum, peran psikologi dan konseling, peran fasilitasi kesehatan atau medis. Terdapat 6 pasal dalam Perda Tuban No.3 tahun 2018, 17 pasal dalam UU. 35 Tahun 2014 yang terlaksana. Kasus kekerasan anak yang sering terjadi dari tahun 2017-2021 (Fisik, Psikis, Seksual, Penelantaran Anak mengalami pelonjakan pada tahun 2021). Peran yang sering diberikan Dinsos P3A Tuban: (Konseling, Hukum, Medis dan Pendampingan). Saran yang diberikan: Dinsos P3A Tuban harus lebih intensif mensosialisasikan pencegahan kekerasan anak tanpa menunggu kerjasama dengan intansi lain. Kata kunci: anak, kekerasan anak, peran, penanganan.
Transformasi Kompilasi Hukum Islam Menjadi Undang-Undang: Kajian Filosofis, Teoretis, Dan Dogmatis Ibnu Hamzah, Saiful
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 3 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menghadapi problematika fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi transformasi KHI menjadi Undang-Undang melalui tiga lapisan kajian: filosofis, teoretis, dan dogmatis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, secara filosofis, transformasi KHI dijustifikasi oleh kerangka Maqashid al-Shari'ah khususnya prinsip hifzh al-nasl dan hifzh al-mal serta metodologi Maslahah Mursalah yang memungkinkan adaptasi hukum terhadap konteks kontemporer. Kedua, secara teoretis, transformasi ini menyelesaikan defisit struktural dalam perspektif Positivisme Hukum dan memperkuat tiga komponen Teori Sistem Hukum Friedman: struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketiga, secara dogmatis, terdapat kekosongan norma materiil yang krusial terutama menyangkut harta bersama dalam poligami dan pengakuan kontribusi non-ekonomi istri yang dibuktikan oleh 23.761 putusan Mahkamah Agung terkait harta bersama dan penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata dalam perkara keluarga Islam. Penelitian menyimpulkan bahwa transformasi KHI menjadi Undang-Undang Hukum Keluarga Islam merupakan kebutuhan sistemik untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi umat Islam Indonesia. Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam; Transformasi Hukum; Maqashid al-Shari'ah; Teori Sistem Hukum; Kepastian Hukum.
Challenges in Marriage Document Verification and Their Implications for Marriage Validity: An Empirical Study of KUA Tambaksari, Surabaya Syaddad Azizi; Saiful Ibnu Hamzah; Salman Al Farisi
SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity Vol. 5 No. 2 December (2025)
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24042/smart.v5i2.31597

Abstract

The circulation of forged marriage books demonstrates the weakness of the marriage administration verification system, which has resulted in legal uncertainty and the loss of protection of the civil rights of married couples and children. This study aims to analyze the problematics of marriage document verification at the Office of Religious Affairs (Kantor Urusan Agama/KUA) of Tambaksari District, Surabaya, as well as its legal implications for the validity of marriage and the protection of citizens’ rights. This study employs qualitative research with normative juridical and empirical approaches. Data were obtained through participant observation during internship activities, semi-structured interviews with KUA employees, and documentation studies concerning marriage-administration archives. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings demonstrate that the implementation of document verification at KUA Tambaksari has not yet operated optimally due to the absence of standardized operational procedures, weak archival management, verification processes that continue to depend upon subjective visual examination, and the low level of coordination with law enforcement authorities. These conditions create uncertainty regarding the legal status of marriage and burden married couples with the obligation to pursue isbat nikah proceedings in order to obtain state recognition. This study recommends strengthening integrated digital-based verification policies, formulating SOPs for handling problematic documents, and improving interinstitutional coordination in order to ensure legal certainty and the protection of citizens’ civil rights.
Rekonstruksi Hukum Keluarga Dan Waris Islam Di Era Disrupsi Digital: Perspektif Maqāṣid Al-Sharī'ah Saiful Ibnu Hamzah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 15 No. 1 (2026): Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqsd.v15i1.33318

Abstract

Studi sosio-legal normatif ini mengkaji bagaimana disrupsi digital menantang regulasi hukum keluarga dan waris Islam di Indonesia dengan memperkenalkan fenomena-fenomena baru yang membebani kerangka hukum konvensional. Digitalisasi telah memungkinkan pelaksanaan pernikahan daring (termasuk pertukaran mahar digital), pewarisan mata uang kripto (cryptocurrency) dan aset digital lainnya (seperti akun kreator konten, pendapatan iklan digital, dan nama domain), serta penerapan Kecerdasan Buatan (AI) dan blockchain untuk verifikasi identitas dan autentikasi dokumen. Inovasi-inovasi ini telah menciptakan kekosongan hukum dan ketidakpastian dalam kodifikasi nasional hukum keluarga Islam yang disusun di era pra-digital, sekaligus memunculkan pertanyaan etis yang mendalam mengenai garis keturunan (nasab), hak kepemilikan, dan perlindungan data pribadi. Dengan mengadopsi pendekatan sosio-legal normatif yang berlandaskan pada maqāṣid al-Sharīʿah, studi ini mengevaluasi bagaimana lima tujuan utama Syariah yaitu perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-ʿaql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl) dapat memandu reformasi hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas epistemologis untuk merespons disrupsi digital. Rekonstruksi hukum berbasis maqāṣid diusulkan melalui: (1) pengakuan terhadap keabsahan akad pernikahan daring dengan syarat ketat berupa integrasi audio-visual waktu nyata (real-time) dan jaminan identitas yang terverifikasi; (2) pengkodifikasian aset digital yang memiliki nilai ekonomi (mutaqawwim) sebagai harta warisan (tarikah) yang diakui secara hukum; dan (3) perumusan mekanisme perencanaan warisan digital untuk melindungi hak para ahli waris. Implikasi kebijakan dari studi ini menganjurkan adanya amendemen (perubahan) terhadap peraturan nasional untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum (maslahah) di era digital. Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Disrupsi Digital, Maqāṣid Al-Shari'ah, Pernikahan Daring, Warisan Digital.
PERLINDUNGAN HUKUM HARTA WAKAF DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI TUJUAN HUKUM GUSTAV RADBRUCH Amjad Dziky Bachtiar; Abdul Wahab; Saiful Ibnu Hamzah
Ghaly: Journal of Islamic Economic Law Vol. 4 No. 2 (2026): Ghaly: Journal of Islamic Economic Law
Publisher : Islamic Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Islamic State University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/3we18h66

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum harta wakaf yang disengketakan oleh ahli waris, dengan berfokus secara mendalam pada satu putusan, yaitu Perkara Nomor 1363/Pdt.G/2012/PA.Tbn tentang tanah wakaf di Desa Jarorejo, Kabupaten Tuban. Studi ini menerapkan metode yuridis normatif melalui tiga bentuk pendekatan: kasus, konseptual, serta perundang-undangan. Pisau analisis yang digunakan bertumpu pada konsepsi Trias Tujuan Hukum besutan Gustav Radbruch, yang membedah keabsahan hukum melalui indikator keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan (zweckmäßigkeit), beserta kepastian hukum (rechtssicherheit). Temuan riset memperlihatkan adanya tiga kekosongan hukum (vakum normatif) dalam putusan tersebut. Hal ini mencakup belum adanya batas waktu kedaluwarsa untuk menggugat Akta Ikrar Wakaf (AIW), nihilnya sistem notifikasi formal bagi ahli waris pihak wakif, serta lemahnya kewajiban yang bersifat memaksa terkait sertifikasi lahan wakaf. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penerapan trias Radbruch secara terpadu untuk membedah satu kasus konkret yang dapat diverifikasi, sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bersifat preskriptif dan aplikatif guna memperkuat regulasi wakaf suatu pendekatan integratif yang belum dijumpai dalam literatur kajian wakaf sebelumnya.
Judicial Reasoning Constructs Online Gambling as Grounds for Divorce: Alasan Hukum Menganggap Perjudian Daring sebagai Alasan Perceraian Farhan Yafi Izzudin Azmi; Saiful Ibnu Hamzah; Gandhung Fajar Panjalu
Academia Open Vol. 12 No. 1 (2027): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.12.2027.15761

Abstract

General Background: Online gambling has developed into a social issue affecting family stability and creating new challenges for legal institutions. Specific Background: In divorce cases at the Religious Court of Surabaya, judges face challenges when addressing online gambling because existing legal provisions do not explicitly regulate it as a divorce ground. Knowledge Gap: Previous studies have mainly examined the social and causal relationship between online gambling and divorce, while the construction of judicial reasoning used by judges has received limited attention. Aims: This study aims to examine how judges construct legal reasoning when using online gambling as a basis for divorce in Decision Number 1800/Pdt.G/2026/PA.Sby. Results: Using a qualitative case study combined with socio-legal studies, data were collected through interviews with a senior judge of the Religious Court of Surabaya and analysis of court documents. The findings show that judges do not merely apply legal provisions formally but develop complex reasoning involving purposive interpretation, contextualization of digital social realities, and substantive justice considerations. Maqāṣid al-syarī’ah functions as one reasoning framework supporting judicial decisions beyond literal legal texts. Novelty: This study reveals the gap between written judgments and the actual judicial reasoning process in addressing digital-era family law issues. Implications: The research contributes to understanding judicial decision-making processes in religious courts when responding to emerging digital social phenomena. Highlights: Judges apply contextual interpretation beyond formal legal provisions in online gambling divorce cases. Judicial reasoning involves legal interpretation, digital social realities, and justice considerations. Maqāṣid al-syarī’ah is used as a reasoning framework in judicial decision construction. Keywords: Legal Reasoning, Online Gambling, Religious Courts, Substantive Justice.
Tinjauan Maqashid Syariah Atas Perkawinan Beda Agama : (Analisis Komprehensif SEMA No. 2 Tahun 2023) Saiful Ibnu Hamzah
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 1 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Muhammadiyah University of Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i1.27554

Abstract

This article provides a comprehensive analysis of Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 2 of 2023 concerning the registration of interfaith marriages in Indonesia, specifically through the lens of Maqasid Syariah. It delves into the legal, philosophical, religious, and human rights dimensions, presenting both arguments supporting and opposing the SEMA. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory, conceptual, and case approaches, drawing from primary and secondary legal materials, including relevant jurisprudence. The analysis reveals that SEMA No. 2 of 2023, while aiming for legal certainty and uniformity in interpreting the Marriage Law, faces significant challenges. Its proponents emphasize legal positivism, natural law, and Pancasila values to uphold the sacredness of marriage and public morality, often aligning with the preservation of religion and lineage as per Maqasid Syariah. Conversely, opponents argue that the SEMA infringes upon human rights, contradicts legal pluralism, and possesses weak legal standing as a circular letter. The study highlights inconsistencies in judicial interpretations, particularly regarding Constitutional Court Decision No. 71/PUU-XX/2022 and post-SEMA district court rulings, which complicate its practical implementation. The SEMA's restrictive stance may inadvertently lead to legal subterfuge and create legal uncertainties for families, especially concerning children's status and inheritance rights, which can be viewed as detrimental to the preservation of offspring and property in Maqasid Syariah. This article concludes by suggesting the need for legislative reform to harmonize marriage laws with Indonesia's pluralistic society and human rights principles, while also considering the broader objectives of Maqasid Syariah. Keywords: Interfaith Marriage, SEMA No. 2 Tahun 2023, Maqasid Syariah.
Judicial Legal Reasoning on Wife-Initiated Divorce (Cerai Gugat) and Its Social Determinants at the Surabaya Religious Court: A Parsonian AGIL Analysis 'Adie Cahya Ramadlan; Gandhung Fajar Panjalu; Saiful Ibnu Hamzah
JURNAL AT-TURAS Vol 13, No 3 (2026)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/at-turas.v13i3.16757

Abstract

This research analyzes the social factors underlying the dominance of cerai gugat (wife-initiated divorce) at the Surabaya Religious Court, and the judges' legal considerations in adjudicating such cases, using Islamic legal sociology and Talcott Parsons' structural-functional theory (the AGIL scheme). This empirical legal research employs a qualitative approach. Primary data were purposively drawn from a semi-structured interview with a judge of the Surabaya Religious Court and analysis of two illustrative cerai gugat verdicts, selected for evidentiary richness rather than statistical representativeness; secondary data were sourced from statutory regulations and court reports. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing, with validity reinforced through source triangulation. Results show economic factors as the most dominant cause of cerai gugat in the cases examined, followed by domestic violence, infidelity, and loss of affective and communicative functions between spouses. Viewed through Parsons' AGIL scheme, the family's four basic functions show signs of concurrent strain in these cases, illustrating a loss of equilibrium in the family as a social system. These social facts are transformed into legal facts through the judges' legal reasoning: applicable norms serve as the major premise, and facts proven at trial as the minor premise, yielding the juridical qualification of broken marriage as ratio decidendi for granting the petition, alongside the ex officio imposition of iddah maintenance, mut'ah, and child support. The study contributes by tracing how family-system strain is qualified into the statutory grounds courts rely upon.
Co-Authors 'Adie Cahya Ramadlan Abdul Wahab Alfaini, Adinda Risa Amjad Dziky Bachtiar Danang Edi Susanto Dedi Christiawan Farhan Yafi Izzudin Azmi Panjalu, Gandhung Fajar Putri Nurhayati, Ika Salman Al Farisi Syaddad Azizi