Garuda - Garba Rujukan Digital

MENGENAL PROSES HUKUM DI PERADILAN KONSTITUSI Simandjuntak, Reynold; Runtunuwu, Mutiara Juli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peradilan Konstitusi di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan supremasi konstitusi tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan penjaga prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pemutusan sengketa hasil pemilu, dan kewenangan lainnya, MK telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat maupun mengganggu tatanan negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur, MK mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan ketatanegaraan yang kompleks. Selain itu, MK juga berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap aturan hukum tertinggi negara, sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta harmonisasi antara hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, MK hadir sebagai lembaga yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara, partai politik, lembaga negara, maupun badan hukum, mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, menjaga stabilitas negara hukum, dan memperkuat pilar demokrasi. Melalui kinerjanya, MK memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai penegak supremasi konstitusi tidak hanya mencerminkan pentingnya keadilan hukum, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Tindak Pidana Pemalsuan Data Identitas dalam Dunia Kedokteran Nofia Mosal, Reza; Runtunuwu, Yoan B; Simandjuntak, Reynold
Jurnal sosial dan sains Vol. 5 No. 3 (2025): Jurnal Sosial dan Sains
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/jurnalsosains.v5i3.32067

Penelitian ini bertujuan untuk membahas salah satu kasus tindak pidana yaitu pemalsuan data identitas dalam dunia kedokteran. Pemalsuan data identitas profesi dokter yang dilakukan oleh dokter gadungan merupakan tindakan yang dapat merugikan banyak pihak khususnya dalam bidang kesehatan. Tindak pidana pemalsuan data identitas profesi dokter adalah masalah serius yang bisa membahayakan keselamatan pasien serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan. Penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum normatif. Melalui analisis bahan pustaka dan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier setiap elemen tersebut akan ditempatkan secara sistematis. Penegakan hukum pidana dianggap sebagai upaya hukum terakhir atau ultimum remedium yang bertujuan untuk menghukum pelaku dengan hukuman penjara atau denda. Dalam praktik kedokteran, undang-undang juga mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran, termasuk pengaturan tempat praktik, peralatan, dan personil yang diperlukan. Mengingat semakin meningkatnya kasus tentang tindak pidana pemalsuan dan penipuan apalagi dalam lingkup kesehatan seperti Dokter dan Tenaga Medis maka kedepannya agar lebih diperketat lagi mengenai proses penerimaan Dokter maupun tenaga medis lainnya demi mencegah hal yang serupa terjadi.

Peran Hakim dalam Menjamin Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Proses Peradilan Simandjuntak , Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Artikel ini membahas peran hakim sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Hakim memiliki tugas utama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keputusan hakim harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan fakta-fakta yang relevan dalam setiap kasus yang dihadapi.Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemandirian hakim sangat penting untuk menghindari pengaruh eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan. Selain itu, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai hukum yang tidak tertulis dan menafsirkan undang-undang secara fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai keadilan yang substansial, hakim perlu beradaptasi dengan dinamika sosial dan memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

MENGENAL PROSES HUKUM DI PERADILAN KONSTITUSI Simandjuntak, Reynold; Runtunuwu, Mutiara Juli
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Peradilan Konstitusi di Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran yang sangat krusial dalam memastikan supremasi konstitusi tetap ditegakkan dan dijunjung tinggi sebagai hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga yang lahir dari semangat reformasi, MK tidak hanya berfungsi sebagai penjaga konstitusi (the guardian of constitution) tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara dan penjaga prinsip demokrasi. Melalui kewenangannya, seperti pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara, pemutusan sengketa hasil pemilu, dan kewenangan lainnya, MK telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang berfungsi menjaga keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan rakyat maupun mengganggu tatanan negara. Dengan adanya mekanisme hukum yang transparan, akuntabel, dan terukur, MK mampu membangun kepercayaan publik terhadap proses peradilan dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai persoalan ketatanegaraan yang kompleks. Selain itu, MK juga berperan dalam menafsirkan norma-norma konstitusi secara resmi untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas terhadap aturan hukum tertinggi negara, sekaligus menyelesaikan berbagai sengketa hukum yang berpotensi menimbulkan instabilitas politik dan ketatanegaraan. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat telah memberikan dampak signifikan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, serta harmonisasi antara hukum dan praktik penyelenggaraan negara. Dalam konteks perlindungan hak-hak konstitusional, MK hadir sebagai lembaga yang menjamin hak-hak dasar warga negara tidak dilanggar oleh kebijakan yang bertentangan dengan UUD 1945. Mekanisme pengujian undang-undang yang diajukan oleh warga negara, partai politik, lembaga negara, maupun badan hukum, mencerminkan keterbukaan dan partisipasi publik dalam menjaga prinsip negara hukum yang demokratis.Secara keseluruhan, Mahkamah Konstitusi memiliki peran vital dalam menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga negara, menjaga stabilitas negara hukum, dan memperkuat pilar demokrasi. Melalui kinerjanya, MK memastikan bahwa segala produk hukum, kebijakan pemerintah, dan tindakan institusi negara tetap selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai penegak supremasi konstitusi tidak hanya mencerminkan pentingnya keadilan hukum, tetapi juga menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Keadilan Prosedural dan Kepastian Hukum dalam Perkara Perdata (Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 555 PK/Pdt/2023) Reynold Simandjuntak; Claudio Junior Willem Rambing
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 4 (2025): Desember : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i4.7481

Judicial review (PK) in the Indonesian legal system often presents a tug-of-war between the principles of procedural justice and legal certainty, particularly following the expansion of the scope of judicial review through various regulations and court procedures. This article specifically examines Supreme Court (MA) Decision Number 555 PK/Pdt/2023 as a case study to assess the extent to which the Supreme Court is able to balance these two principles in civil court practice. Using a juridical-normative approach and analyzing empirical data, this article finds that while judicial review functions as a corrector of judicial errors to achieve substantive justice, its application must still be strictly limited by clear formal and material standards to maintain stability and legal certainty in the judicial system. This study recommends strengthening guidelines for evaluating new evidence and reforming judicial review mechanisms that are more adaptive to modern legal developments, so that justice and legal certainty can coexist in Indonesian judicial practice.

Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung dalam Kepailitan Perusahaan Asuransi Eva Paulina Rozalia Rumampuk; Lumaing, Engeli Yuliana; Simandjuntak, Reynold
JURNAL PARADIGMA : Journal of Sociology Research and Education Vol. 6 No. 1 (2025): (JUNI 2025) JURNAL PARADIGMA: Journal of Sociology Research and Education
Publisher : Labor Program Studi Pendidikan Sosiologi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jpjsre.v6i1.11257

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam UU Kepailitan dan KUHPerdata, kedudukan daripada tertanggung dalam kepailitan perusahaan asuransi diperlakukan sama seperti kreditor konkuren, yaitu hak-haknya baru bisa dibayarkan setelah hak-hak dari kreditor separatis diselesaikan terlebih dahulu. Tetapi dalam UU Perasuransian memberikan perlindungan kepada tertanggung dengan kedudukan yang lebih tinggi, yaitu sebagai kreditor preferen (diutamakan) dibandingkan kreditor lainnya. Dengan menerapkan asas hukum lex specialis derogat lex generalis sudah tepat dilakukan, mengingat kedua produk hukum tersebut berada pada tingkat atau kedudukan yang sama (undang-undang), di mana yang satu mengatur hal yang bersifat khusus (kepailitan asuransi), dan yang lainnya mengatur hal yang bersifat umum (kepailitan pada umumnya).

KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN DALAM PENGAMANAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) Pongulu, Fera Kadma; Palempung , Leidy Wendy; Simandjuntak , Reynold
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2025): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana legalitas penggunaan aparat keamanan oleh pengusaha dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan aparat keamanan yang menyebabkan korban meninggal dunia dilokasi tambang emas ilegal menurut hukum positif di indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterlibatan aparat keamanan dalam pengamanan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak memiliki dasar hukum dan merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang merusak prinsip negara hukum serta kepercayaan masyarakat. Kasus penembakan di Ratatotok yang menewaskan warga sipil menunjukkan pelanggaran serius yang menimbulkan pertanggungjawaban pidana, administratif, dan etik, serta mencerminkan lemahnya mekanisme pengawasan internal kepolisian.

Analisis Yuridis dan Praktis Pemberhentian Presiden dalam Perspektif Hukum Tata Negara Simandjuntak, Reynold; Sarumaha, Pia Bertha
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10845

The dismissal of the President in the Indonesian constitutional system is a complex and crucial issue, especially after the amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This process involves legal and political aspects that can affect government stability. This research aims to analyze the mechanism for dismissing the President as regulated in the 1945 Constitution and the challenges faced in its implementation. The research method used is normative legal research, which examines the provisions in the 1945 Constitution and other statutory regulations. The research results show that the inconsistency between the political decisions of the People's Representative Council (DPR) and the legal decisions of the Constitutional Court (MK) is caused by normative phrases in the Constitution that provide freedom in interpretation. Therefore, better coordination is needed between the DPR, MPR, and MK to ensure a transparent and accountable process. Hopefully, this research can positively contribute to strengthening the constitutional system and law enforcement in Indonesia.

Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa: Pendekatan Alternatif yang Mengedepankan Keadilan Kolaboratif Simandjuntak, Reynold; Singkay, Rafael
Jurnal Social Science Vol. 12 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53682/jss.v12i2.10858

This study aims to explore and analyze various Alternative Dispute Resolution (ADR) methods that can be used to resolve disputes in Indonesia, as well as to understand the effectiveness and challenges faced in their implementation. The research methods used include literature studies and normative legal research. The study's results indicate that methods such as mediation and arbitration offer more flexible and efficient solutions compared to formal justice, with mediation being more suitable for disputes involving ongoing relationships, while arbitration provides a binding and final decision. In addition, E-Dispute Resolution shows great potential in increasing the accessibility and efficiency of dispute resolution, although challenges related to data security and regulations still need to be addressed. This study recommends increasing education and training on ADRs and developing regulations that support the implementation of this method in Indonesia.

Tentang Kedudukan Hak Angket dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Alfania Zefanya Tumewu; Yoan B. Runtunuwu; Reynold Simandjuntak
Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): Juni : Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/khatulistiwa.v5i2.5866

Within the structure of the Indonesian constitution, the House of Representatives (DPR) holds the Right of Inquiry as one of its key oversight mechanisms. This authority enables the DPR to examine government policies deemed detrimental to the public or inconsistent with prevailing regulations. In practice, the Right of Inquiry serves as a tool to uphold transparency, accountability, and the balance of power between the legislative and executive branches. However, its effectiveness is often hindered by various challenges, including politicization, political dominance within the parliament, and the limited implementation of investigation outcomes. To enhance its function, it is essential to reinforce legal frameworks, improve the integrity of DPR members, and foster synergy among governmental institutions. With proper management, the Right of Inquiry can significantly contribute to strengthening the democratic system and promoting a government that is more responsive to public needs.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search