Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WLRev Cakrawala Hukum
ninik hartariningsih
Faculty of law, Universitas Wijayakusuma

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9Tahun 2009 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa danPerangkat Desa Ninik Hartariningsih; Esti Ningrum
Wijayakusuma Law Review Vol. 3 No. 2 (2021): Wijayakusuma Law Review
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.pw6xk318

Abstract

The purpose of this study was to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 9 of 2009 andhow the results achieved with the implementation of this Regulation. While the usefulness of this research study isTeoritis.hasil expected to be contributions to the development of the science of law and various legal productsproduced by the Regional Government of Banyumas, whereas Practical Uses the results of this study are expectedto assist local governments in finding out if there is a constraint jalan field. Besides, it is also the implementation ofthe regulation can achieve prosperity for the village head and the device village.Adapun This research usednormative juridical approach, which is based approach Normative legal disciplines, as sisitem rules and the dataor examine the problems adhering to the terms of Juridical . Specifications Research, Research this Normative legaluse, the type of Clinical Legal Research, the research to find the case law In Abstrakto In Conereto. The material ofthis study is the Implementation of Regulation No. 9 of 2009. The location Research, Some Banyumas RegencyVillage and University library Wijayakusuma Purwokerto, Banyumas Regional Library. Sekender Data SourceData is sourced in legislation, official documents that exist at the district and village, literature and journals andthe internet was associated with law.
Penerapan Sistem Self Assesment Pada Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Oleh WajibPajak Dalam Menentukan Besarnya Pajak Terhutang Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 21 No. 2 (2019): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.g4qb0s89

Abstract

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang besar sekaliartinya untuk keuangan negara disamping sumber minyak bumi dan gasalam. Satu–satunya sumber yang dapat diperbaharui adalah sumber yangberasal dari pajak. Setiap subjek pajak yang memperoleh hak atas tanahmaupun bagunan, maka kepadanya dibebani Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan, hal ini adalah wajar karena dia memperolehkenikmatan atas perolehan tersebut, karena bangunan maupun tanahmemberikan manfaat ekonomi bagi yang memperoleh hak tersebut, yangmana penghitungan pajaknya mengnakan sistem self assessment, yangdipercayakan oleh pemerintah kepada wajib pajak ini hendaknyadibarengi atau didasarkan kepada kejujuran dan kepatuhan dari wajibpajak, karena wajib pajak sudah diberikan kebebasan dan keaktifan yanglebih besar untuk menghitung sendiri pajaknya.Oleh karenanya perluadanya kesadaran bagi masyarakat wajib pajak untuk aktif menghitungdan membayarkan pajak terhutangnya. 
Peranan Badan Pertanahan Nasional/ Agraria dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas Ninik Hartariningsih
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 22 No. 1 (2020): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.atj0g096

Abstract

Banyaknya sengketa dibidang pertanahan, yang salah satunyaadalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah ini dapatdikarenakan itikad tidak baik maupun itikad baik. Hal ini dikarenakanbahwa tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia, baikuntuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Oleh karenanya UndangUndang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untuk mendaftarkantanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminan haknya.Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan oleh pemiliknyayang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20 tahunsehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudian dikuasaioleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun, kemudianorang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik. Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih dari 20 tahun, maka haknya hapustanah dikuasai oleh negara
Peranan Badan Pertanahan Nasional/Agraria Dan TataRuang Dalam Penyelesaian Sertifikat Ganda DiKabupaten Banyumas Ninik Hartariningsih; Esti Ningrum; Wahyu Hariadi
Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Vol. 23 No. 2 (2021): MAJALAH ILMIAH CAKRAWALA HUKUM
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/chk.ff9fx331

Abstract

Banyaknya kasus/sengketa dibidang pertanahan, yang salahsatunya adalah karena adanya sertifikat ganda, yang mana masalah inidapat dikarenakan etikat tidak baik maupun etikat baik. Hal inidikarenakan bahwa tanah mempunyai hubungan yang erat denganmanusia, baik untuk tempat tinggal maupun untuk berusaha. Olehkarenanya Undang- Undang mewajibkan sipemilik hak atas tanah untukmendaftarkan tanahnya, agar mempunyai jaminan hukum dan jaminanhaknya. Sertifikat ganda terjadi dalam hal tanah ditelantarkan olehpemiliknya yang sudah bersertifikat, dalam jangka waktu lebih dari 20tahun sehingga tanah tersebut tumbuh semak belukat, yang kemudiandikuasai oleh orang lain dengan itikat baik selama lebih dari 20 tahun,kemudian orang tersebut meningkatkan haknya menjadi hak milik.Hal inidibenarkan oleh undang-undang karena org tersebut telah menguasaitanah tersebut selama lebih dari 20 tahun, selain itu karena tanahtersebut ditelntarkan selama lebih Dri 20 tahun, maka haknya hapus tanahdikuasai oleh Negara.
Co-Authors Esti Ningrum Esti Ningrum Wahyu Hariadi wahyu hariadi