Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Law, Development and Justice Review Jurnal Analisis Hukum Borneo Student Research (BSR) Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora
Aldi Pebrian
Program Studi Magister Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Religion Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Perlindungan Hukum Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Jalanan Selama Masa Pandemi Di Kota Samarinda Aldi Pebrian; Ikhwanul Muslim
Borneo Student Research (BSR) Vol 3 No 1 (2021): Borneo Student Research
Publisher : Borneo Student Research (BSR)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan studi: Untuk menganalisis pemenuhan perlindungan hukum bagi anak jalanan berkenaan dengan hak atas kesehatan selama masa pandemi oleh Dinas Sosial Kota Samarinda. Metodologi: Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menempatkan norma hukum dari rencana kerja Dinas Sosial Kota Samarinda tahun 2020 sebagai objek kajiannya. Penelitian hukum normatif ini dapat dikategorikan sebagai penelitian doktrinal, yaitu penelitian atas hukum yang dikonsepkan atau dikembangkan berdasarkan suatu doktrin. Metode ini digunakan guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, pertentangan norma atau ketidakjelasan suatu norma. Hasil: : Pemenuhan hak dasar atas kesehatan di masa pandemi tidak dapat ditemukan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Samarinda tahun 2020 sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi anak jalanan yang terdapat di Kota Samarinda. Manfaat: Sebagai sumber pengetahuan dan rujukan untuk pemenuhan hak dasar kesehatan bagi anak jalanan di Kota Samarinda di masa pandemi.
Urgensi Pembentukan Aturan Khusus Ruang Udara Rendah untuk Mobil Terbang: Studi Komprehensif terhadap Sistem Hukum Penerbangan Indonesia Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmtullah Ayu
Law, Development and Justice Review Vol 8, No 2 (2025): Law, Development & Justice Review
Publisher : Faculty of Law, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/ldjr.8.2025.126-145

Abstract

Di beberapa negara, teknologi transportasi udara perkotaan, khususnya mobil terbang (electric vertical take-off and landing/eVTOL), telah menjadi lebih komersil. Namun, tidak ada undang-undang khusus di Indonesia yang mengatur operasi mobil terbang di ruang udara rendah dan darat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat betapa pentingnya membuat aturan khusus untuk mobil terbang, serta masalah hukum dan teknis yang terkait dengan memasukkannya ke dalam sistem transportasi Indonesia. Metode normatif, yaitu analisis konseptual, digunakan dalam penelitian ini. Data ini berasal dari sumber primer (UU Penerbangan No. 1/2009 dan UU Lalu Lintas No. 22/2009) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan laporan kebijakan). Analisis dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan meninjau peraturan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan saat ini tidak memenuhi ciri-ciri unik mobil terbang, seperti kemampuan untuk beroperasi baik di udara maupun di darat. Harmonisasi hukum, sertifikasi, infrastruktur (vertiport), manajemen lalu lintas udara, dan keamanan siber adalah masalah utama. Selain itu, untuk menjamin efisiensi dan keselamatan, klasifikasi ruang udara rendah kelas E dan G memerlukan penyesuaian. Untuk menangani masalah teknis, operasional, dan hukum, diperlukan aturan khusus. Ini harus mencakup adaptasi standar internasional (ICAO), membangun lembaga sertifikasi nasional, membangun infrastruktur pendukung, dan memberikan pelatihan sumber daya manusia untuk pengendalian lalu lintas udara (ATC). Studi ini menekankan betapa pentingnya kerangka hukum yang komprehensif di Indonesia untuk mendukung inovasi mobil terbang.
Peran Pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam berdasarkan Kearifan Lokal Pebrian, Aldi; Yulianingrum, Aullia Vivi
Jurnal Analisis Hukum Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38043/jah.v6i2.5014

Abstract

Peran Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam berlandaskan kearifan lokal selalu menjadi pembahasan yang begitu hangat, di nilai bahwa masyarakat adat merupakan entitas yang diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia, serta mereka sudah hidup lama di wilayah yang memanfaatkan alam sebagai sumber mata pencarian. Pemerintah sebagai pihak yang menjamin keberlangsungan masyarakat adat, sering kali dalam hal pengelolaan sumber daya alam pemerintah di awal perencanaan Sudah tidak melibatkan masyarakat adat. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat adat selalu mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal. Sehingga masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis peran pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang berdasarkan nilai-nilai kearifan loka. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif sehingga pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach and Conceptual Approach, pendekatan yang digunakan mengkaji norma-norma hukum dan konsep-konsep hukum. Hasilnya bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 3 dan Deklarasi Johannesburg di tahun 2022 yang mana mewajibkan setiap negara untuk mengatur mengenai hak berdaulat negara atas sumber daya alam dan tanggungjawab pemerintah.
Mewujudkan Kota Smart City Melalui Peraturan Hukum Untuk Pejalan Kaki Dalam Perencanaan Transportasi Berkelanjutan Aldi Pebrian; Aullia Vivi Yulianingrum; Surahman, Surahman; Hasmiati, Rahmatullah Ayu
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 2 (2025): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v15i2.12684

Abstract

Sebuah studi dari Universitas Stanford menunjukkan bahwa Indonesia menempati peringkat terakhir sebagai negara dengan rata-rata jumlah langkah harian terendah dalam survei selama 68 hari. Menurut Ernawati Hendrakusumah, hal ini disebabkan oleh infrastruktur yang belum memadai. Padahal, berjalan kaki dapat meningkatkan interaksi sosial serta menciptakan kesan kota yang ramah dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji teori, konsep, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian normatif bertujuan mengidentifikasi definisi, konsep, dan prinsip hukum.Walkability mempertimbangkan beberapa parameter, seperti kualitas fasilitas, konektivitas jalur, kondisi jalan, pola penggunaan lahan, dukungan masyarakat, kenyamanan, dan rasa aman. Berdasarkan indeks walkability global, komponen pendukungnya meliputi keselamatan, kenyamanan pejalan kaki, serta keberadaan regulasi hukum. Dalam Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ, disebutkan ancaman pidana bagi pihak yang mengganggu fungsi sarana jalan, dengan hukuman penjara maksimal satu tahun atau denda hingga dua puluh juta rupiah.Pejalan kaki dapat dikategorikan menjadi pejalan penuh, pengguna kendaraan pribadi, dan pengguna transportasi umum. Indikator walkability mencakup infrastruktur, aksesibilitas, daya tarik, kenyamanan, pemerataan, dan keselamatan. Pemerintah daerah menghadapi berbagai tantangan dalam membangun infrastruktur pejalan kaki berbasis kota pintar, seperti keterbatasan anggaran, minimnya fasilitas, rendahnya kesadaran publik, serta lemahnya perencanaan. Terdapat kekosongan hukum mengenai hak pejalan kaki dalam konteks kota pintar, sehingga dibutuhkan produk hukum dan sistem teknologi informasi terpadu untuk menjamin perlindungan hak pejalan kaki di era modern
Corporate Social Responbility CSR Partisipatif untuk UMKM dan Lingkungan Berkelanjutan Desa Sungai Meriam Surahman, Surahman; Yulianingrum, Aulia Vivi; Hasmiati, Rahmatullah Ayu; Anatasyah, Clerine Clarisa; Pebrian, Aldi
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 7 No. 1 (2026): Edisi Januari - April
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v7i1.8385

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat Desa Sungai Meriam, Kecamatan Anggana, mengenai peran Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai instrumen hukum dan sosial dalam pemberdayaan ekonomi kreatif serta pelestarian lingkungan berkelanjutan. Permasalahan utama yang dihadapi mitra adalah rendahnya literasi CSR, keterbatasan kapasitas pelaku UMKM kreatif, serta minimnya sinergi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah desa. Metode pengabdian dilaksanakan melalui pendekatan edukatif-partisipatif berupa penyuluhan hukum CSR, diskusi interaktif, studi kasus Green CSR, dan simulasi perancangan aksi CSR berbasis desa. Kegiatan dilaksanakan pada November 2025 dengan melibatkan 27 peserta yang terdiri atas pelaku UMKM, petani, karang taruna, dan ibu rumah tangga. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap dasar hukum CSR, prinsip triple bottom line (profit, people, planet), serta pentingnya kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan CSR yang berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat selama kegiatan mencerminkan tumbuhnya kesadaran bahwa CSR bukan sekadar bantuan filantropi, melainkan instrumen strategis untuk pembangunan desa berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat praktik CSR yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi kreatif serta perlindungan lingkungan desa.
PROBLEMS THROUGH A GREEN ECONOMIC SYSTEM APPROACH Pebrian, Aldi; Vivi Yulianingrum, Aullia; Ayu Hasmiati, Rahmatullah; Elviandri, Elviandri
Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 23 No. 2 (2024): Pena Justisia
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31941/pj.v23i3.5457

Abstract

Economic development will develop quickly if a green economic system is adopted. a green economic system that is oriented towards the relationship between ecosystem nature and the presence of human resource elements by prioritizing knowledge and technology. Changes in the economy from previously only about profit and welfare to a green economy that has environmental principles. Samarinda, as a supporting city for IKN, is one of the cities in East Kalimantan Province which is the center of attention for rice competitions. It cannot be denied that many immigrants who come do not bring the skills to become PMKS in Samarinda City. Referring to the principles of a green economy, namely prioritize quality, follow nature, waste can be recycled etc. The problem formulation of this research is regarding the legal arrangements for handling and handling empowerment people with social welfare problems in the form of policing in green spaces and what form of policy the Samarinda City Government takes in empowering people with social welfare problems through a green economy approach that prioritizes a livable city structure. The aim of this research is to find out legal regulations from an administrative and criminal perspective even civil law due to the relationship between the Samarinda City Government and the Community Incumbent Social Welfare Issues. Apart from that, to analyze the policy formulation of the Samarinda City government which prioritizes structuring room cities to reduce the risk of environmental damage. The conclusion of this research is that in terms of the legal structure it is adequate, where the Samarinda City Social Service is to assist in terms of empowerment while the Satpol-PP is tasked with carrying out handling. Substance the law is still there Not yet adequate, one of which is that the old regional regulations are still used and there are no guardians. Meanwhile, legal culture is also becoming Wrong Where is education for the community so that not giving money to PMKS and the lack of deterrent not giving money to PMKS and the lack of deterrent effect on those who have received training.
Peran Pemerintah Daerah Kota Samarinda dalam penindakan Premanisme ditinjau dari Good Governance Aldi Pebrian; Sadam Kholik; Robindana; Erlyando Saputra; Muhammad Nurcholis Alhadi
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2025): Februari
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v2i3.3821

Abstract

Latar belakang: premanisme ialah perilaku yang dapat meresahkan Masyarakat karena dapat menganggu ketertiban umum. Sebagian besar preman-preman ini tidak memiliki kerjaan maupun sebuah keterampilan sehingga mereka melakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum positif. Samarinda sebagai kota penyangga IKN menjadi fokus penting sehingga Kota Samarinda sendiri harus bisa mewujudkan kota yang berkonsep smart city. Yang dapat memberikan rasa kondusif dan aman terhadap ketertiban umum maupun ketentraman pada Masyarakat. Karena tidak bisa dipungkiri di Kota Samarinda sendiri masih banyak premanisme yang berkerja sebagai jukir liar, pengamen, dan sebagainya. Rumusan Masalah: bagaiaman peran pemerintah daerah kota samarinda dalam penindakan terhadap premanisme dan Bagaimana diterapkan Good Governance oleh Pemerintah Daerah Kota Samarinda untuk meminimalisir keberadaan premanisme di Kota Samarinda. Metode penelitian: pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normative, dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konsep, dan pendekatan teori. Sumber data yang dipakai yaitu studi kepustakaan dan pendapat ahli hukum. Hasil Pembahasan: Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk dapat menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang. Dengan begitu terbentuklah Satpol-PP untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Satpol-pp sendiri Undang-Undang No. 23 tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dijelaskan dalam PP No. 6 tahun 2010, bahwa Satpol-PP mempunyai tugas untuk dapat membantu Kepala Daerah dalam hal penegakan Perda dan penyelenggaraan ketenraman dan ketertiban Masyarakat. Selain itu juga sesuai dengan TAP MPR RI Nomor: VII/MPR-RI/2002 polri juga mempunyai bidang yang sama dengan satpol-pp yaitu menjaga ketertiban umum dan keamanan. Good governance mempunyai pendekatan yang secara holistik dan berkelanjutan mencakup pada aspek kbijakan inklusif hingga pada penegakan hukum. Ada tiga peran lembaga pemerintah yaitu regulasi, dinamisasi, dan proteksi. Dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan 5 rumusan yaitu fair play, asas kecermatan, asas kemurnian dalam tujuan, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
Legal Responsibility for Maladministration in the Issuance of Mining Business Permits Aullia Vivi Yulianingrum; Insan Tajali Nur; Suryaningsi Suryaningsi; Aldi Pebrian
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.20581747

Abstract

This study analyzes the forms of maladministration in the issuance of Mining Business Permits (IUP) and examines the legal responsibilities that may be imposed on officials or government institutions involved in such practices. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively to identify the applicable legal norms and accountability mechanisms. The findings indicate that maladministration in mining licensing may occur in several forms, including abuse of authority, procedural deviations, prolonged delays, neglect of legal obligations, and conflicts of interest. These practices may create legal uncertainty, social harm, environmental damage, and potential state losses. In legal terms, such maladministration may give rise to administrative, civil, and criminal liability depending on the nature of the violation and the consequences caused. Administrative responsibility may result in sanctions, cancellation of decisions, or revocation of permits; civil responsibility may involve compensation for harmed parties; and criminal responsibility may apply when the act fulfills the elements of corruption or abuse of authority. The study also shows that oversight institutions, particularly the Ombudsman and administrative courts, play a vital role in preventing and addressing maladministration in the mining permit process. Strengthening these accountability mechanisms is essential to ensure good governance, legal certainty, and public interest protection in the management of mineral and coal resources.
Co-Authors Anatasyah, Clerine Clarisa Elviandri, Elviandri Erlyando Saputra Hasmiati, Rahmtullah Ayu Ikhwanul Muslim Insan Tajali Nur Muhammad Nurcholis Alhadi Rahmatullah Ayu Hasmiati Robindana Sadam Kholik Surahman Surahman Suryaningsi Suryaningsi Yulianingrum, Aullia Vivi