Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Mitrawarga
Yunita Maya Putri
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Balancing The Principles of Non-Refoulment and National Security in The Protection of Refugee Rights: A Legal and Policy Analysis of Refugee Handling in Australia Putri, Ria Wierma; Yunita Maya Putri; Ernawati, Ninin; Muhammad Havez; Febriyani Sabatira
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v12i2.1391

Abstract

This study examines the delicate balance between the principle of non-refoulement and national security in protecting refugee rights, focusing on Australia’s approach to handling refugees. Non-refoulement, a fundamental principle of international refugee law, prohibits the forced return of individuals to countries where they may face persecution. However, ensuring national security while upholding refugee rights poses challenges, particularly in the face of global migration crises and security concerns. Through a case study of Australia’s refugee policies and practices, this research explores the complexities of navigating between these principles, considering legal frameworks, policy implications, humanitarian considerations, and the impact on refugee lives. The findings contribute to understanding the intricate dynamics of balancing humanitarian obligations with national security imperatives in refugee protection efforts. The findings of this research suggest that no balancing act can be justified by international law. Turn-back measures cannot be used to balance Australia’s international obligations to protect refugees. This will lead to violations of the human rights of asylum seekers who will be returned. The act of turning back is hazardous and has the potential to bring threats and persecution to asylum seekers who are returned to their country of arrival, country of origin, or third countries.
Sosialisasi Aspek Hukum Pendirian Organisasi bagi Pelaku Seni di Komunitas Seni di Bandar Lampung Agit Yogi Subandi; Siti Azizah; Sona Asnawi; Melly Aida; Yunita Maya Putri; Abdul Muthalib Tahar
Jurnal Mitrawarga Vol. 2 No. 2 (2023): JURNAL MITRAWARGA
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jmw.v2i2.38

Abstract

Seni berkembang seiring dengan meningkatnya kreativitas manusia, memasuki era industri, era teknologi informasi atau era global, semua organisasi, termasuk organisasi seni pertunjukan, perlu berfungsi secara efektif. Organisasi seni harus mengoptimalkan sumber daya manusia dengan mendorong pertumbuhan pengetahuan dan keterampilan, serta menyusun rencana secara terpadu. Kegiatan sosialisasi ini merupakan kegiatan edukasi bagi Pelaku Seni khususnya di Bandar Lampung mengenai Pembentukan Organisasi Pelaku Seni agar dapat mengetahui lebih jauh tentang berbagai organisasi seperti yayasan dan ormas, cara mendirikannya, serta sebagai dasar hukum apa yang terkandung dalam organisasi-organisasi tersebut. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman para pelaku seni pertunjukan di Bandar Lampung mengenai pentingnya memahami dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendirian organisasi, serta fungsi dan manfaatnya bagi keberlangsungan organisasi. Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini adalah observasi dan pre-test dengan tujuan untuk mengetahui perlu atau tidaknya kegiatan sosialisasi. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran sejauh mana aspek hukum pendirian organisasi bagi para pelaku seni dapat ditingkatkan dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam berorganisasi dan khususnya mengenai apa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Abdul Muthalib Tahar Agit Yogi Subandi Febriyani Sabatira Melly Aida Muhammad Havez Ninin Ernawati Ria Wierma Putri, Ria Wierma Siti Azizah Sona Asnawi