Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Keselarasan Penggunaan Lahan dengan Pola Ruang dan Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Bengkulu Selatan: Conformity of Land Use with Spatial Pattern and Direction of Green Open Space Development in South Bengkulu Regency Santun R.P. Sitorus; Engge Mustamei; Setyardi Pratika Mulya
Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan Vol 21 No 1 (2019): Jurnal Ilmu Tanah dan Lingkungan
Publisher : Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (467.277 KB) | DOI: 10.29244/jitl.21.1.21-29

Abstract

Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah yang terus berkembang, terbukti dengan sedang dilakukannya pengajuan Manna sebagai ibukota Kabupaten menjadi sebuah kota. Pemanfaatan lahan harus selalu dievaluasi dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah (RTRW). Sesuai UU Penataan Ruang No 26 Tahun 2007, salah satunya harus memenuhi kebutuhan minimal ruang terbuka hijau (RTH) (30%) yang terdiri dari RTH publik (20%) dan RTH privat (10%). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2018, mengevaluasi keselarasan penggunaan lahan dengan rencana pola ruang RTRW, mengetahui jenis dan luas penyebaran RTH di Kota Manna tahun 2018, dan menyusun arahan rencana pengembangan RTH. Metode yang digunakan adalah analisis sistem informasi geografi, matriks logis keselarasan dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada 3 penggunaan lahan eksisting terluas adalah hutan seluas 55,861.0 ha (47.91%), perkebunan 43,186.7 ha (37.04), dan sawah 7,257.8 ha (6.23%). Luas penggunaan lahan yang selaras dengan pola ruang RTRW adalah sebesar 84,823.7 ha (73%), transisi sebesar 27,115.0 ha (23%), dan tidak selaras sebesar 4.648.0 ha (4%). Penggunaan lahan yang selaras disarankan untuk dilanjutkan dan yang tidak selaras disarankan pengembangan lebih lanjut untuk dihentikan. Luas RTH publik eksisting Kota Manna masih kurang 23.2 ha berdasarkan luas wilayah, tetapi sudah melebihi kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk 2,515.3 ha. Pengembangan ruang hijau publik dapat dilakukan pada lahan prioritas pertama dengan luas 38,6 ha karena cukup untuk kebutuhan RTH publik, arahan untuk pengendalian penggunaan ruang dilakukan dengan empat instrumen, yaitu peraturan zonasi harus segera dibuat untuk menetapkan zona alokasi ruang, perizinan harus lebih diperketat sesuai dengan arah alokasi ruang, melaksanakan kontrol pemberian insentif dan disinsentif dengan membuat pedoman operasional dalam implementasinya, dan menerapkan sanksi kepada setiap pelanggar untuk menyebabkan efek jera.
Desain Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau) I Gusti Putu Wigena; Hermanto Siregar; nFN Sudradjat; Santun R.P. Sitorus
Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v27n1.2009.81-108

Abstract

EnglishManagement of nucleus smallholder oil palm after the conversion is not meeting the recommendation standard which leads to the production decrease. For this reason, this research was conducted at PTP Nusantara V Sei Pagar nucleus smallholder oil palm, Kampar District, Riau Province from January 2007 to March 2008. The objectives of this research are to design sustainable management model of nucleus smallholder oil palm meet the biophysical (planet), economical (profit) and social (people) aspects. The research extensively used primary and secondary data of biophysical, economical and social aspects. Sources of the biophysical secondary data were PTPN V and related local government institutions. The biophysical primary data was collected through observation method, while economical and social data were collected through interview technique with farmers, farmer’s groups and Village Cooperative Unit staffs using structured questionnaires. There were 100 respondents, selected randomly using stratified random sampling method. The data was analyzed using Power Sim program. The results showed that the design of sustainable nucleus smallholder oil palm management model for 2010-2035 satisfies biophysical, economical and social aspects.  The indicators namely fresh fruit bunch yield at about 25.83 ton/ha/year, the increasing of soil degradation and the decreasing of environmental capacity at lower levels of about 0.03-0.8% and 0.002-0.1%, respectively. The average farmer’s income at Rp. 22,859,950/ha/year, and community income surrounding the oil palm plantation at the average of Rp. 16,845,025/year, a value that higher than the regional minimum wage of Riau Province. Human resources quality increased indicated by the  education level equivalent with the income of oil palm labor at about Rp. 55 million annually.IndonesianPengelolaan kebun kelapa sawit plasma pascakonversi tidak sesuai standar yang dianjurkan sehingga berdampak terhadap penurunan produksi. Untuk itu, telah dilakukan penelitian di kebun kelapa sawit plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dari bulan Januari 2007 sampai Maret 2008. Tujuan penelitian adalah untuk merancang model pengelolaan kebun kelapa sawit plasma berkelanjutan yang memenuhi aspek biofisik (planet), ekonomi (profit), dan sosial (people). Penelitian menggunakan data primer dan sekunder yang menyangkut aspek biofisik, ekonomi, dan sosial. Data sekunder bersumber dari PTPN V dan instansi terkait pemerintah Daerah Provinsi Riau. Data primer biofisik dikumpulkan dangan observasi lapang, data ekonomi dan sosial dikumpulkan melalui wawancara langsung ke petani, kelompok tani dan staf KUD dengan kuesioner terstruktur. Jumlah responden sebanyak 100 orang yang diambil secara acak bertingkat (stratified random). Data terkumpul dianalisis dengan program Power Sim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengelolaan berkelanjutan yang dirancang untuk periode 2010-2035 mampu memenuhi aspek biofisik, ekonomi, dan sosial dengan indikator produksi tandan buah segar (TBS) rata-rata 25,83 ton/ha/tahun, peningkatan degradasi lahan dan penurunan daya dukung lingkungan sangat rendah, masing-masing sebasar 0,03-0,08 persen dan 0,002-0,01 persen. Pendapatan petani rata-rata sebesar Rp 22.859.950/ha/tahun dan pendapatan masyarakat sekitar kebun rata-rata Rp 16.845.025/tahun yang melebihi tingkat Upah Minimum Regional Provinsi Riau. Kualitas sumberdaya manusia meningkat yang tercermin dari tingkat pendidikan yang disetarakan dengan pendapatan yang diperoleh sebagai tenaga kerja di perkebunan kelapa sawit sampai Rp 55.000.000/tahun.
Analisis Kelayakan Ekonomi, Keberlanjutan Usahatani dan Faktor-Faktor Penentu Adopsi Benih Jagung Transgenik di Indonesia Edwin S. Saragih; Santun R.P. Sitorus; nFN Harianto; Sugiono Moeljopawiro
Jurnal Agro Ekonomi Vol 27, No 1 (2009): Jurnal Agro Ekonomi
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/jae.v27n1.2009.23-44

Abstract

EnglishAn ex ante valuation was carried out to determine economic feasibility and sustainability of transgenic Bt and RR corn seeds adoption at farm level. Farm surveys were conducted in East Java and Lampung provinces to collect data from the existing corn farms. Data were analyzed using methods of input-output analysis, contingent valuation method (CVM) and multi-attribute value theory (MAVT). Simulated input-output analysis (with vs without) was conducted using previously available trial data and reference from a neighbor country. For analyzing factors enabling effective adoption of transgenic corn, some experts were requested to weigh potential alternatives based on various criteria, sub-criteria and indicators employing analytical hierarchy process (AHP) technique. Feasibility valuation showed that transgenic corn provides higher farm revenue than that of conventional hybrid corn, i.e., Rp. 10.7 – 14.4 million and Rp. 10.2 – 12.4 million per hectare, respectively. Majority of farmers were willing to pay higher price for transgenic corn seeds but not exceeding 10% of hybrid corn seeds price. Sustainability index calculated at farm level showed slightly higher aggregate index of transgenic corn seeds adoption compared to that of existing hybrid corn. Institutional framework and capacity, regulation and public perception were seen as the most critical factors in ensuring successful adoption of transgenic seeds in Indonesia.      IndonesianValuasi ex ante dilakukan untuk menentukan kelayakan ekonomi dan keberlanjutan adopsi jagung transgenik BT dan RR pada tingkat usahatani. Survai usahatani dilaksanakan di dua provinsi, Jawa Timur dan Lampung, untuk mengumpulkan data usahatani jagung. Data diolah dengan beberapa metode, yakni analisis input-output, contingent valuation method (CVM) dan multi-attribute value theory (MAVT). Analisis input-output yang disimulasikan (dengan vs tanpa) dilakukan dengan menggunakan data percobaan sebelumnya dan merujuk pada data dari negara tetangga. Untuk analisis faktor-faktor penentu adopsi tanaman transgenik yang efektif dilakukan wawancara dengan beberapa pakar untuk menimbang alternatif-alternatif potensial berdasarkan berbagai kriteria, subkriteria dan indikator dengan menggunakan teknik analytical hierarchy process (AHP). Hasil valuasi kelayakan menunjukkan bahwa jagung transgenik memberikan penerimaan usahatani lebih tinggi dibandingkan dengan jagung hibrida konvensional, yakni masing-masing Rp 10,7 – 14,4 juta dan Rp 10,2 – 12,4 juta per hektar. Sebagian besar petani bersedia membayar lebih mahal untuk benih jagung transgenik, namun tidak melebihi 10% dari harga benih jagung hibrida saat penelitian ini. Indeks keberlanjutan yang dihitung pada tingkat usahatani menunjukkan indeks agregat yang sedikit lebih tinggi dengan adopsi benih jagung transgenik dibandingkan dengan jagung hibrida. Kerangka dan kapasitas kelembagaan, regulasi, dan persepsi publik dinilai sebagai faktor-faktor paling kritikal bagi keberhasilan adopsi benih tanaman transgenik di Indonesia.
PENCAPAIAN STANDAR INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM PENGELOLAAN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KALIMANTAN TIMUR / Achievement of Indonesian Sustainable Palm Oil Standards of Palm Oil Plantation Management in East Borneo Indonesia Rusli Anwar; Santun RP Sitorus; Anas Miftah Fauzi; nFN Widiatmaka; nFN Machfud
Jurnal Penelitian Tanaman Industri Vol 22, No 1 (2016): Maret, 2016
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/littri.v22n1.2016.11-18

Abstract

Strong opinions have been expressed toward oil palm plantation industry in Indonesia, and these opinions portray that oil palm plantation development in Indonesia has caused the destruction of the environment. One of the efforts currently undertaken by the Indonesian government to ensure the sustainability of the palm oil industry is establishing sustainability standard called the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) which is mandatory. ISPO is "guidance" for sustainable oil palm development as well as a commitment based on the laws and regulations aplication of some licenses in Indonesia. The purpose of this study was to determine the capability of oil palm plantation companies in the regional to meet the standards of the Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) and to identify the problems faced in achieving these standards. This research was conducted in East Kalimantan province on the period June 2012-May 2013. Evaluation of the capability of the companies to achieve the ISPO standards was performed by the audit method, assessment results of all parameters that had been established in accordance with the Principles, Criteria and Indicators in the provision of ISPO which were assessed in a percent unit. The research results showed that the capability of the plantation companies in East Kalimantan in meeting the ISPO standards reached 79,14%, and this capability can be improved up to 100% by increasing efforts to comply with the principles, criteria and indicators that are still not in accordance with the provisions of ISPO are as follows: 1). Licence system and plantation management, 2). Aplication guidance cultivation technics and processing palm fruit, 3). Management and monitoring invironment, 4). Resposibility to workers, and 5). Social resposibility and community. The determantion factor performance on ISPO standard is the commitment of plantation company as a business stakeholder that supported by capable human resources to create the sustainable plantation development and also the goverment action in charge as the regulator in supervising the policy that has been set. Socialization and training about principles and criteria ISPO standard to plantation company needs soon and more intensively done by the government association with ISPO commission to accelerate the application of the ISPO. Socialization and training also are required in order to overcome the constraints in attainment of principles and criteria of the Indonesian Sustainable Palm Oil standard, because of the mentioned efforts are the part of success factors to apply the ISPO.Keyword: ISPO, Management, Palm Oil, Plantations, Sustainable.
Kebijakan Pengembangan Pertanian Kota Berkelanjutan: Studi Kasus di DKI Jakarta Sostenis Sampeliling; Santun R.P. Sitorus; Siti Nurisyah; Bambang Pramudya
Analisis Kebijakan Pertanian Vol 10, No 3 (2012): Analisis Kebijakan Pertanian
Publisher : Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21082/akp.v10n3.2012.257-267

Abstract

Revitalisasi sektor pertanian pada dasarnya adalah menempatkan kembali arti pentingnya pertanian secara proporsional dan kontekstual, baik di perdesaan maupun perkotaan. Melihat kondisi pertanian di daerah perkotaan, khususnya DKI Jakarta, dan hubungannya dengan berbagai masalah lingkungan, perlu dirancang dan dirumuskan kebijakan yang komprehensif untuk pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberlanjutan dan kebijakan pengembangan pertanian perkotaan. Metode analisis yang digunakan adalah MDS (multi-dimensional scaling) dan teknik Rap-Ur-Agri (Rapid Appraisal for Urban Agriculture). Analisis faktor kunci menggunakan leverage factor yang diikuti dengan penentuan indeks keberkelanjutan dan skenario kebijakan pengembangan pertanian dengan menggunakan metode analisis prospektif. Hasil analisis menunjukkan bahwa status keberlanjutan pengembangan pertanian perkotaan pada kondisi existing menunjukkan nilai indeks 48,70 persen atau kurang berkelanjutan. Faktor kunci keberlanjutan pertanian perkotaan mencakup empat aspek dan kebutuhan stakeholder mencakup empat aspek pengembangan sistem pertanian perkotaan. Kebijakan pengembangan pertanian perkotaan berkelanjutan di wilayah DKI Jakarta perlu dilakukan dengan pendekatan integratif dengan mempertimbangkan enam faktor kunci penentu keberlanjutan: (1) Luas pekarangan, (2) Pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan, (3) Penyuluhan dan kelembagaan pertanian, (4) Perluasan lahan/ruang usaha tani, (5) Kerjasama antar stakeholder, dan (6) Pemberian insentif pertanian. Opsi kebijakan adalah perluasan lahan/ruang usaha tani, pengembangan komoditas dan teknologi ramah lingkungan dan pengembangan kelembagaan pertanian.
Perhitungan Nilai Ekonomi Total dalam Rangka Pemanfaatan Ruang Wilayah pulau Kalimantan Ruchyat Deni Djakapermana; Santun R.P. Sitorus; Marimin Marimin; Ernan Rustiadi
Journal of Regional and City Planning Vol. 16 No. 3 (2005)
Publisher : The Institute for Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Total  economic  value  is  considered  as  a  useful  tool  for  analyzing objectively the change of economic level in    certain area as a consequence of  changing  on  the  different  policies  of  regional  development  based  on regional  spatial  plan.  Results  calculation  on  the  application  of  total economic  value  approach  in  Kalimantan  region,  shows  that  the  total economic  values  calculated  based  on  conservation  scenario   (Scenario  A) and  do  nothing  scenario  (Scenario  B) are about 2.065,22 trillion Rupiah, and  1.695,83 trillion  Rupiah,  respectively.  The  Benefit  Cost  Ratio (BCR) for scenario A (9,91) is higher than BCR for scenario B (3,44). This calculation gave an  indication  that  comply  with the previous  premise  that regional  development  in  Kalimantan  region  should  be  based  on  regional spatial  plan  for  Kalimantan  region.  Therefore,  it  is  recommended  that development  control  to  make sure  that  developments  comply  with  the regional spati al plan should be applied wisely and consistently.Keywords: Kalimantan spatial plan, total economic values, benefit-cost ratio
Kajian Pengembangan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berbasis Komoditas Unggulan di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan Suryani Suryani; Santun R. P. Sitorus; Untung Sudadi
Jurnal Wilayah dan Lingkungan Vol 8, No 2 (2020): August 2020
Publisher : Department of Urban and Regional Planning, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jwl.8.2.147-160

Abstract

Agriculture sector performs prominent role in the economy of Pinrang Regency. As the national food-estate area of South Sulawesi Province, RGDP agriculture sector of the regency increased from 4.72 to 7.94 trillion IDR in 2013-2017. This study aims to analyze food-crop agriculture land development based on primary commodities in Pinrang Regency, South Sulawesi. This study was conducted in twelve sub-districts in the regency’s area from September 2018 to June 2019. Application of geospatial technology was expected to present new approach with more accurate and easily updated land development planning in the area. The research data consisted of primary field survey data and secondary data of spatial pattern map of RTRW 2012-2032 from Bappeda and food-crop harvested area and production from BPS Pinrang Regency, characteristics and existing land use map from BBPPSDLP, and forest and water conservation area map from KLHK. Primary commodities was detemined based on Location Quotient and Shift Share Analysis. Potential land arrangement was referred to FAO Land Suitability Evaluation. Land development plan was formulated using selection and screening procedure based on Boolean logic. Five primary commodities was determined with 5,871 Ha potential land suitable for their development out of 7,324 Ha available land that consisted of land uses planned for paddy (3,529 Ha), cassava (1,398 Ha), corn (657 Ha), soybean (187 Ha), and sweet potato (100 Ha). The land development plan for these commodities was categorized into the first (147 Ha) and second (5,724 Ha) priority.  
HUBUNGAN SPASIAL TRANSAKSI TANAH DENGAN PERKEMBANGAN WILAYAH DI KABUPATEN CIREBON, JAWA BARAT Amin Marzuki; Santun Risma Pandapotan Sitorus; Soekmana Soma
TATALOKA Vol 21, No 4 (2019): Volume 21 No 4, November 2019
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.21.4.589-602

Abstract

The big potential of Cirebon Regency with good transportation access and demography bonus is able to promote its regional development. Not all of the potential has been optimized to invite investment in Cirebon Regency. One of the causes is some of the lands haven't been registered, so that obstructs investment that requires land. We explore the spatial relationship between the regional development level and land transaction pattern. We calculate the entropy diversification index to see the level of regional development. We also interpolate the land transaction to see the spatial pattern. The natural neighbor interpolation method was used to show spatial patterns of land transactions. Then, we overlay the map of the entropy index and land transaction pattern map to see the relationship spatially. Land transactions in Cirebon Regency gathered in a very developed and developing region. Districts of Palimanan, Depok, Plumbon, Weru, and Plered that are categorized very developed have more quantity of transactions and land transaction value than the undeveloped area. Pasaleman district has Kecamatan Depok, has the smallest entropy index, and categorized as undeveloped has a lower number and value of land transactions. We found a similar spatial pattern between the regional level of development and land transaction interpolation.
Evaluasi Status Keberlanjutan Penggunaan Lahan di Das Ciliwung Bagian Hulu Erwin Hermawan; Santun R.P Sitorus; Marimin Marimin; Suria Darma Tarigan
TATALOKA Vol 22, No 4 (2020): Volume 22 No. 4, November 2020
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.22.4.515-527

Abstract

The Upper Ciliwung watershed is classified into 15 watersheds that must be restored. This study aims to evaluate the existing conditions of the sustainability status of land use based on environmental, economic and social aspects in the Upper Ciliwung Watershed Region. The Multidimensional Scaling technique through the development of the Rap-Watershed application was used to evaluate the Status of Sustainability of land use in the upstream Ciliwung watershed. The results of the study show that in general the identification of sustainable land use in each sub-watershed in the Upper Ciliwung watershed is categorized as moderately sustainable. The condition of the sub-watersheds in the Ciliwung Hulu watershed which is quite good in conditions that are sufficiently environmentally, economically and socially sustainable are the Upper Ciliwung watershed and the Cisarua watershed. The Cibalok sub-watershed and the Ciesek sub-watershed need to be considered specifically for the status of sustainability in the environmental and economic dimensions.
Analisis Transportasi Siswa Menuju Sekolah dan Arahan Pengembangannya di Kota Bogor Egi Syahril Mulia Purnama; Santun R.P. Sitorus; Janthy T Hidayat
TATALOKA Vol 22, No 3 (2020): Volume 22 No. 3, August 2020
Publisher : Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/tataloka.22.3.342-353

Abstract

School is one system activities that generates movement and will attract movement from settlements as student residence. The objectives of this research are, to analyze the attraction of school students, to analyze the factors that influence the selection of public transport modes towards schools, analyzing the selection of student public transport modes and to formulate the direction for effective plan for developing school transportation in Bogor City. The methods used are flow mapping method, binary logistic regression method, proximity analysis, and descriptive analysis. The results show that the attraction of elementary students is sufficiently appropriate because they followed the zoning regulation which can be seen from the majority of students come from designated zone, while the result of junior high school student’s attraction show relatively insufficient because the majority of the students come from outside the designated zones. The estimation results of factors that significantly influence the choice of modes of transportation are gender, school distance, travel time, costs, consideration of costs, consideration of walking, and consideration of time. Half of elementary school students use angkot by 51% and 49% others students used other modes towards school. Most junior high school students also use angkot by 73% and 27% others students used other modes. The direction of school transportation development is focused on implementing a zoning system that is maximally implemented so that the movement of students to school is more organized and deviding of school clusters so that the school bus service will run effectively.