Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Akta DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Yuridis Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Legalitas: Jurnal Hukum Randwick International of Social Science Journal LEGAL BRIEF International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Jurnal Somasi (Sosial Humaniora Komunikasi) Jurnal Bedah Hukum International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA) Jurnal Pencerah Bangsa International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum jle Abdurrauf Law and Sharia Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Unizar Law Review Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Ida Nadirah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 30 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

 1   2   3 
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA Sahdani Ritonga; Ida Nadirah
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2022): Oktober
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/866y8z73

Abstract

Tahun 2017, Indonesia mendapat kuota sebanyak 334 tamu undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Program ini terbentuk dari kerjasama Duta Besar Arab Saudi, PT. Hadco dan Rabut Al-Islami. Namun sayangnya undangan haji dari Arab Saudi sering disalahgunakan oleh oknum pejabat dengan memperdagangkan visa Furoda mereka bermain-main dengan biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Selain masalah visa, masalah administrasi dari Indonesia juga harus diperhatikan karena Indonesia dan Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda. Seperti masalah nama belakang jemaah haji, juga menjadi salah satu kebijakan haji dari Arab Saudi. Jemaah dipulangkan kembali ke Indonesia karena ada catatan pergantian nama di belakang bin atau nama ayahnya di paspornya. Sedangkan kasus yang terjadi pada Haji Furoda visa yang digunakan bukan dari Indonesia melainkan dari Malaysia atau Singapura,sehingga jamaah dikembalikan pulang ke tanah air, dalam hal ini bagaimana Penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi oleh travel umroh/haji dan sejauh mana perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terkandung dalam undang- undang dan putusan pengadilan dengan melakukan studi literatur. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari data primer, data sekunder, antara lain: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian hukum dengan norma-norma yang berlaku, kajian hukum yang berpegang pada norma-norma yang berlaku adalah kajian yang menekankan norma baku dan asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam undang- undang dan putusan pengadilan. Kesimpulan bahwa Penggunaan penyelesaian masalah wanprestasi ini adalah melalui litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi dan/atau ganti rugi kepada biro perjalanan, apabila tuntutan ganti rugi tidak diperoleh maka calon jamaah haji dalam hal ini korban , juga dapat melaporkan tindak pidana penipuan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Adhi Kurniawan; Ida Nadirah; Agusta Ridha Minin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5812

Abstract

Penegakan hukum di sektor perikanan di Indonesia masih belum optimal, baik dari segi jumlah kasus yang ditangani maupun kualitas penyelesaiannya, sehingga menimbulkan kerugian negara secara ekonomi dan lingkungan serta berdampak pada kedaulatan wilayah. Penelitian empiris ini menggunakan data primer, sekunder, dan tersier dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perikanan mengacu pada hukum internasional melalui konferensi hukum laut PBB (1958, 1960, 1973–1982) yang melahirkan UNCLOS 1982, serta hukum nasional seperti UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 45 Tahun 2009, dan PP No. 11 Tahun 2023. Namun, efektivitas pemidanaan terhadap pelaku, khususnya residivis, masih belum optimal karena keterbatasan aturan internasional yang cenderung hanya memperbolehkan sanksi denda, serta pengecualian bagi pelaku WNA di wilayah ZEE Indonesia yang umumnya tidak dijatuhi pidana penjara kecuali ada perjanjian bilateral, meskipun penahanan selama proses hukum tetap diperbolehkan.
Penegakan Hukum Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Pelecehan Seksual Terhadap Pasien Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra; Ida Nadirah; Ismail Koto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5880

Abstract

Krisis pengungsian global menempatkan pengungsi dalam situasi rentan, di mana kondisi limbo berkepanjangan mendorong sebagian pengungsi menggunakan dokumen kewarganegaraan tidak sah sebagai strategi bertahan hidup. Di Indonesia, pengungsi berstatus UNHCR yang memalsukan dokumen kewarganegaraan dihadapkan pada penerapan hukum pidana yang tidak membedakan mereka dari pelaku pemalsuan bermotif kriminal murni, akibat ketiadaan klausul perlindungan khusus setingkat undang-undang. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggungjawaban pidana pengungsi pelaku pemalsuan dokumen status kewarganegaraan, mengkaji sinkronisasi regulasi nasional dan internasional, serta merumuskan kerangka penanganan yang berkeadilan substantif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa status pengungsi tidak mengeliminasi yurisdiksi pidana negara, namun penilaian mens rea wajib mempertimbangkan kondisi limbo struktural sebagai elemen substantif. Hambatan utama adalah lemahnya kedudukan hierarkis Perpres No. 125 Tahun 2016 di bawah UU Keimigrasian yang mengancam prinsip non-refoulement berdasarkan CAT dan ICCPR. Penelitian ini merekomendasikan revisi UU Keimigrasian, penerbitan Peraturan Mahkamah Agung sebagai panduan teknis bagi hakim, serta penguatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan UNHCR Indonesia. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pemalsuan Dokumen, Pengungsi, Hukum Internasional, Keimigrasian, Non-refoulement, Hak Asasi Manusia
The Process of Joint Approval Between the Regional Head and the Regional Legislative Council in the Formulation of the Regional Revenue and Expenditure Budget Rizki Doli Mada Ritonga; Ida Nadirah; Andryan
International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects) Vol. 6 No. 2 (2025): October 2025
Publisher : CERED Indonesia Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/injects.v6i2.1654

Abstract

The Regional Revenue and Expenditure Budget (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - APBD) constitutes a legal instrument and a financial management guideline aimed at fulfilling public services in accordance with the principle of regional autonomy. This study examines the drafting process of the APBD, the legal standing of the Regional House of Representatives (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - DPRD), and the mechanism for establishing joint approval between the Regional Head and the DPRD within the Government of Labuhanbatu Regency. This research is a normative legal study employing a statutory approach with a descriptive-analytical specification. Data collection was conducted through library research of primary and secondary legal materials, which were subsequently analyzed using a qualitative juridical method. The findings indicate that the formulation of the APBD constitutes a governmental legal act executed through progressive stages, commencing from the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah - RKPD), the General Budget Policy and Temporary Budget Priority and Ceiling (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara - KUA-PPAS), to the Budget Work Plan (Rencana Kerja Anggaran - RKA). The legal standing of the DPRD is manifested through its function of channeling public aspirations, executing the budgetary function, and acting as a co-equal element alongside the Regional Head in regional administration. The enactment of joint approval in determining the APBD serves as a formal validity requirement for regional legal instruments, while simultaneously manifesting the division of authority. The implementation of the APBD in Labuhanbatu Regency necessitates more precise planning synchronization and the capacity strengthening of the DPRD’s budgetary function to prevent budget deficits and discrepancies within planning documents.
The Annulment of Homologated Peace Agreements in PKPU: A Law and Economics of Bankruptcy Perspective Rio Darmawan Surbakti; Ida Nadirah
Abdurrauf Law and Sharia Vol. 3 No. 1 (2026): Abdurrauf Law and Sharia
Publisher : Yayasan Abdurrauf Cendekia Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70742/arlash.v3i1.571

Abstract

This study examines the annulment of homologated peace agreements in the Indonesian Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) regime through the perspective of Law and Economics of Bankruptcy. The research focuses on Commercial Court Decision Number 37/PDT.SUS-Bankruptcy-Cancellation of Peace/2024/PN.Niaga JKT.PST jo. Number 140/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga JKT.PST, particularly concerning the balance between creditor protection, legal certainty, and business rescue. This research employs normative legal research with a statutory, conceptual, and case approach by analyzing legal norms, doctrines, and judicial reasoning related to the annulment of peace agreements. The findings show that the court adopted a strict normative approach by emphasizing compliance with the homologated settlement agreement and rejecting the debtor’s argument regarding investor acquisition as a justification for non-performance. The decision reflects the application of due process of law because bankruptcy sanctions are imposed only after judicial examination. However, the study finds that the court’s reasoning tends to be overly formalistic and pro-creditor, as it prioritizes payment default without sufficiently considering the debtor’s restructuring prospects and going-concern value. From the perspective of Law and Economics of Bankruptcy, such an approach risks transforming PKPU from a business rescue mechanism into a pathway toward liquidation. Therefore, this study argues that Indonesian bankruptcy law requires a more proportional judicial approach that balances legal certainty, creditor protection, economic efficiency, and business sustainability in resolving debt restructuring disputes. [Studi ini meneliti pembatalan perjanjian damai yang telah dihomologasi dalam rezim Penangguhan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Indonesia melalui perspektif Hukum dan Ekonomi Kepailitan. Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 37/PDT.SUS-Kepailitan-Pembatalan Perjanjian Damai/2024/PN.Niaga JKT.PST jo. Nomor 140/PDT.SUS-PKPU/2022/PN.Niaga JKT.PST, khususnya mengenai keseimbangan antara perlindungan kreditur, kepastian hukum, dan penyelamatan usaha. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum, konseptual, dan kasus dengan menganalisis norma hukum, doktrin, dan penalaran yudisial yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian damai. Temuan menunjukkan bahwa pengadilan mengadopsi pendekatan normatif yang ketat dengan menekankan kepatuhan terhadap perjanjian penyelesaian yang telah dihomologasi dan menolak argumen debitur mengenai akuisisi investor sebagai justifikasi atas wanprestasi. Keputusan tersebut mencerminkan penerapan proses hukum yang adil karena sanksi kepailitan hanya dikenakan setelah pemeriksaan yudisial. Namun, penelitian ini menemukan bahwa penalaran pengadilan cenderung terlalu formalistik dan pro-kreditur, karena memprioritaskan gagal bayar tanpa mempertimbangkan secara memadai prospek restrukturisasi debitur dan nilai kelangsungan usaha. Dari perspektif Hukum dan Ekonomi Kepailitan, pendekatan tersebut berisiko mengubah PKPU dari mekanisme penyelamatan bisnis menjadi jalan menuju likuidasi. Oleh karena itu, penelitian ini berpendapat bahwa hukum kepailitan Indonesia membutuhkan pendekatan yudisial yang lebih proporsional yang menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan kreditur, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan bisnis dalam menyelesaikan sengketa restrukturisasi utang.]
Law Enforcement of Corruption Offenses in Village Budget (APBDes) Development Sector of Salaon Dolok Village Government (Analysis of Court Decision Number: 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn) Sintia Andayani; Kusbianto Kusbianto; Ida Nadirah
Journal of Law and Economics Vol. 4 No. 2 (2025): NOVEMBER
Publisher : Yayasan Kawanad

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56347/jle.v4i2.41

Abstract

This study reviews the judicial decision of the Medan District Court Number 49/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn on corruption in village fund management (APBDes) in the development sector. In this case, village officials committed authority abuse by falsifying accountability documents, diverting budgeted funds to cover up previous audit findings, and leaving planned physical infrastructure projects uncompleted. The trial's evidentiary process relied on documentary evidence including accountability reports, disbursement records, and details of suspicious transactions plus forensic audit results that confirmed state financial losses amounting to Rp383,896,956.97 as well as witness testimonies supporting these irregularities. Effective law enforcement requires a complete investigation and prosecution with coordination and sanctions proportionate to the crime so that it can serve as a deterrent for similar future acts; however, the quality of judicial decisions and public confidence are still affected by internal problems such as inconsistent integrity and professional capacity of law enforcement personnel, together with external problems such as political interference, inadequate supervision mechanisms, low community legal awareness, and insufficient witness protection. Strengthening institutional independence, inter-agency coordination, oversight intensity, and sustained legal education for communities are essential to achieving greater consistency and credibility in handling village budget corruption cases.
Legal Certainty and the Harmonization of the Principle of Prudence: A Reconstruction of Bank Compliance Parameters in the Discourse on the Business Judgment Rule Rizki Pratama; Ida Nadirah
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 5 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v5i1.16373

Abstract

The banking sector plays a crucial role in national economic development and must operate in accordance with prudential banking principles. However, legal uncertainty arises due to the clash of norms between the regulations governing the Board of Directors' duties under Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UU PT) and criminal liability under Law No. 10 of 1998 concerning Banking. This research aims to analyze the harmonization of these regulations and propose a reconstruction of prudential parameters to avoid the criminalization of business risks. The research adopts a normative legal method, and findings indicate that the lack of clear "compliance steps" parameters creates disparity in court rulings. The discretion granted to businesses under the Business Judgment Rule doctrine is sometimes misinterpreted, leading to criminal implications. The study recommends reinforcing the role of the Financial Services Authority (OJK) by instituting a Cease and Desist Order as a precondition for criminal law enforcement in compliance matters.
PENGATURAN KELAYAKAN MODAL PESERTA TENDER UMKM DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Zihan Putri Anandi; Ida Nadirah
Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum Vol. 14 No. 3 (2026)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2026.v14.i03.p09

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis dari penerapan persyaratan modal yang memberatkan UMKM dalam praktik pengadaan barang/jasa pemerintah pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres tersebut memperkuat kebijakan afirmatif terhadap UMKM serta menetapkan kerangka kualifikasi penyedia secara limitatif. Dalam praktik, masih ditemukan penetapan ambang finansial yang tinggi dalam dokumen pemilihan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah konstruksi norma dalam Perpres 46 Tahun 2025, prinsip keseimbangan kontraktual, serta asas-asas hukum pengadaan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah penerapan persyaratan modal yang secara substantif memberatkan UMKM dapat dibenarkan secara hukum serta untuk mengidentifikasi konsekuensi yuridis yang timbul dari praktik tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa persyaratan finansial yang tidak memiliki hubungan langsung dengan karakter dan profil risiko paket pekerjaan berpotensi melampaui batas diskresi administratif serta bertentangan dengan orientasi kebijakan afirmatif dalam regulasi. Persyaratan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan administratif yang tidak proporsional dan membuka ruang sengketa melalui mekanisme sanggah. Dari perspektif kontraktual, ketergantungan berlebihan pada ambang modal tidak selalu menjadi mekanisme mitigasi risiko yang efektif, karena pengendalian risiko dapat dilakukan melalui instrumen jaminan pelaksanaan, termin pembayaran berbasis progres, dan pengawasan terstruktur. Secara struktural, pembatasan partisipasi akibat syarat modal yang tinggi berpotensi mempersempit kompetisi dan mengurangi efisiensi penggunaan anggaran negara. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan hukum pengadaan dengan memperjelas batas kebijakan kualifikasi finansial serta menegaskan kembali fungsi hukum pengadaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi UMKM. This study examines the juridical implications of imposing burdensome capital requirements on MSMEs in government procurement practices following the enactment of Presidential Regulation Number 46 of 2025 on the Procurement of Goods and Services. The Regulation strengthens affirmative policies toward MSMEs and establishes a limitative framework for supplier qualifications. In practice, however, high financial thresholds are still incorporated into bidding documents, raising questions regarding their conformity with the principles of legality, proportionality, and MSME protection. This research employs a normative juridical approach by analyzing the normative construction of Presidential Regulation Number 46 of 2025, the principle of contractual balance, and the governing principles of public procurement law. This study aims to determine whether the imposition of capital requirements that substantially burden MSMEs is legally justifiable and to identify the broader legal consequences arising from such practice. The analysis demonstrates that financial qualifications which are not substantively linked to the characteristics and risk profile of the procurement package may exceed the permissible scope of administrative discretion and contradict the affirmative policy orientation of the Regulation. Such requirements may constitute disproportionate administrative measures and create grounds for procurement disputes through objection mechanisms. From a contractual perspective, excessive reliance on capital thresholds does not necessarily provide effective risk mitigation, as contractual instruments such as performance guarantees, progress-based payment schemes, and structured supervision may offer more proportionate mechanisms of control. Structurally, restrictive capital requirements risk narrowing participation, weakening competition, and reducing the efficiency of public expenditure. Overall, this study argues that the imposition of burdensome capital requirements carries multidimensional legal implications encompassing administrative legality, contractual risk allocation, dispute exposure, and market structure. It contributes to the development of public procurement law by clarifying the limits of financial qualification policies and reinforcing the role of procurement regulation as an instrument of economic empowerment for MSMEs.
PENERAPAN HUKUM INVESTASI BERASASKAN WAWASAN LINGKUNGAN DI KAWASAN INDUSTRI MODERN (KIM) MEDAN Muhammad Nursiq; Triono Eddy; Ida Nadirah
Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi) Vol. 6 No. 2 (2025): Desember 2025
Publisher : CERED Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53695/js.v6i2.1624

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum investasi berasaskan wawasan lingkungan di PT. Kawasan Industri Medan (KIM). Penelitian bertolak dari kesenjangan antara asas berwawasan lingkungan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan kondisi lingkungan aktual di sekitar kawasan industri KIM Medan. Tujuannya adalah menganalisis: (1) pengaturan hukum investasi di kawasan industri; (2) penerapan hukum investasi berwawasan lingkungan; dan (3) kendala serta upaya menarik investasi berwawasan lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum investasi bekerja pada dua level: sebelum investor masuk diatur UU No. 25/2007 yang telah direvisi melalui Omnibus Law (UU No. 11/2020), dan setelah investor masuk diatur melalui Tata Tertib Kawasan Industri berdasar PP No. 142/2015. Penerapan berwawasan lingkungan mencakup aspek lingkungan (IPAL berkapasitas 3.600 m³ dan 16.000 m³/hari), aspek sosial (CSR Rp 1,08 miliar tahun 2020 dan Rp 22,038 miliar tahun 2021), dan aspek ekonomi (deviden negara dan penyerapan 55.000 tenaga kerja). Namun secara sosiologis, pembuangan akhir limbah cair dari IPAL masih melalui kanal pemukiman Kelurahan Tangkahan, menimbulkan konflik berulang. Kendala meliputi faktor internal (kualitas SDM, budaya organisasi) dan eksternal (pembebasan lahan, regulasi tumpang tindih). Upaya pemerintah diwujudkan melalui pengesahan Omnibus Law.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Ismail Koto; Ida Hanifah; Surya Perdana; Tarmizi; Ida Nadirah
Jurnal Yuridis Vol 10 No 2 (2023): Jurnal Yuridis
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/jyur.v10i2.7142

Abstract

Rights known as intellectual property (IPR) are rights that result from human thought and produce a product or process that is beneficial to human life. In Indonesia, there are various intellectual property rights that apply, including: As one of the countries that ratified the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), Indonesia has a basic legal framework for these types of intellectual property rights. Each intellectual property right is governed by its own laws. Research cannot be said to be research if it does not have a research method. The research method is a process of collecting and analyzing data carried out systematically, to achieve certain goals. Data collection and analysis is carried out naturally, both quantitatively and qualitatively, experimentally and non-experimentally, interactively and non-interactively. The research method used is normative juridical research, namely legal research carried out by reviewing library materials or secondary data. In qualitative research, the process of obtaining data in accordance with the research objectives or problems is studied in depth and with a holistic approach. Indonesia is a country with many ethnicities, cultures and religions in addition to its legal status. The majority of people in Indonesia adhere to the Islamic religion. Islamic law covers everything from marriage to charity, and criminal behavior is based on the same principles as fasting and prayer. .According to the Islamic Fiqh Council, Islam is a religion and way of life that accepts everyone and can be practiced anytime and anywhere without separating religion from life.
Co-Authors Adhi Kurniawan Adi Mansar Agusta Ridha Minin Ahmad Duroni Nasution Andryan . Asor Olodaiv Siagian Asrul Azwar Siagian Bobby Christian Halim Cakra Arbas Devi Ginting Dewi Kartika Edy Jhon Manalu Eliya Nova Lubis Fauzi, Ahmad Fitriani Fitriani Ida Hanifah Imman Yusuf Sitinjak Inggrid Kusuma Dewi Koto, Ismail Kusbianto Kusbianto M Arkansyah Minggu Saragih Muhammad Arifin Gultom Muhammad Nursiq Pohan, Masitah Radhiya Febrina Tri Annisa Zuhra Ramlan Ramlan Rio Darmawan Surbakti Rizki Doli Mada Ritonga Rizki Pratama Sahari, Alpi Sahdani Ritonga Sintia Andayani Surya Perdana Tarmizi Triono Eddy Wahyu Sukma Zihan Putri Anandi