Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

RESISTENSI MASYARAKAT DESA TERHADAP KEPEMIMPINAN KEPALA DESA EKS-NARAPIDANA Fikri Aldiana Saputra; Usep Dayat; Rachmat Ramdani
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2023): Volume 4 Nomor 3 Tahun 2023
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v4i3.17338

Abstract

Penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan munculnya resistensi masyarakat desa terhadap kepemimpinan desa mantan tahanan. Masalah perceraian yang beredar dan hilangnya hak kepemilikan tanah bagi petani menjadi katalis utama perlawanan. Kecewa dengan pertunjukan dan program desa juga memicu ketidakpuasan di masyarakat dan mendorong mereka untuk menuntut perubahan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat desa dan faktor-faktor yang mendorong perlawanan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi untuk memahami dinamika perlawanan publik terhadap kepemimpinan mantan kepala desa tahanan dan membuka jalan bagi upaya peningkatan dan perubahan yang lebih baik dalam pemerintahan desa.
PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PUSEURJAYA KECAMATAN TELUKJAMBE TIMUR KABUPATEN KARAWANG Irfan Rizki Fauzi; Usep Dayat; Mochamad Faizal Rizki
Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan Vol 4, No 2 (2023): SOCIAL DEVELOPMENT
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/jisp.v4i2.13701

Abstract

Development is something that is important for a region and a country though. The purpose of development itself is to improve the welfare of the community. Therefore, development is carried out continuously as a process in order to achieve a better state of society. Development milestones come from the most basic level of government, namely the village, the village has the right to run and develop its own area according to the competence of each region. As for village development, there are many parties who participate in the implementation of village development, one of which is the participation of the village community. However, in its implementation, community participation is considered less active in contributing. This may be the case in Puseur Jaya Village, where most of the villagers work as employees who do not have much time to participate in the implementation of development. The method used in this research is descriptive analytical with qualitative research type. The results of this study explain that there are two forms of village community participation in the implementation of village development, namely by being physically present and secondly contributing ideas and ideas for the implementation of village development. Keywords: Village, Community, Participation, Development
Peran Pemerintah Dalam Mendorong Tindakan Kolaboratif Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik di Kabupaten Karawang Giesayla Febiazkana D.P; Usep Dayat; Gun Gun Gumilar
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 7 No. 11 (2025): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v7i11.9610

Abstract

This research aims to analyze the role of Karawang Regency Government in encouraging collaborative action on the implementation of Karawang Regent Regulation Number 22 of 2021 concerning Reduction of Plastic Bags. The approach used is qualitatively descriptive with Emerson and Nabatchi's 2015 Collaborative Governance theory, with a focus on collaborative action dimensions. The data was collected through in-depth interviews with the Regional Apparatus Organization (OPD), business actors, environmental communities, and communities, as well as through documentation studies and field observations. Research results show that collaborative action has emerged in the form of socialization by local governments and education by environmental activists. However, this collaboration has not been strategic, unified, and has not touched the main target group evenly. Many business actors and the public are not aware of the existence of the regulation, which shows weak communication across sectors. Actions taken are more formal and not accompanied by participatory feedback mechanisms. This study concluded that collaborative efforts in policy implementation still need to be strengthened, both in terms of inclusion, sustainability of participation, and cross-sectoral strategy design. In this case, the local government needs to form a collaboration forum across actors to organize a more adaptive joint program and reach policy targets directly.
Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Pusakajaya Selatan Kecamatan Cilebar Kabupaten Karawang Norma Husnia Husnia; Usep Dayat; Kariena Febriantin
NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. 7 No. 3 (2026): Agustus
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/neores.v7i3.1305

Abstract

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan meskipun memiliki potensi lokal yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pusakajaya Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang dianalisis menggunakan Teori Strategi G.R. Terry, yang mencakup fungsi-fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa tersebut diimplementasikan melalui pembangunan infrastruktur, penguatan sektor pertanian, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, pengembangan ekonomi non-pertanian dan transparansi informasi masih belum optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diversifikasi ekonomi, penguatan peran BUMDes, dan peningkatan transparansi diperlukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat yang lebih merata.